Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Aktivitas logistik adalah salah satu komponen terpenting dalam aktivitas ekonomi di suatu negara. Aktivitas logistik berpengaruh terhadap harga barang, kualitas, daya saing, hingga PDB. Akan tetapi, kondisi buruk kualitas aktivitas logistik di Indonesia yang terindikasi pada skor Logistics Performance Index (LPI) yang masih tertinggal dari negara-negara tetangga menunjukkan bahwa aktivitas logistik di Indonesia belum dapat menyokong kegiatan ekonomi dengan baik. Padahal, skor LPI suatu negara dapat menentukan persepsi negara lain terhadap negara tersebut dalam sektor perdagangan, sehingga skor LPI memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan yang dapat mendorong peningkatan performa logistik di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan kerangka Multi-Criteria Decision Making mengingat stakeholder yang terlibat bukan hanya pihak pelaku industri namun juga asosisasi, pemerintah, akademisi, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan DEMATEL-based ANP agar dapat mempertimbangkan pengaruh hubungan antar kriteria mengingat kriteria belum terdefinisikan secara jelas sebelumnya. Luaran dari penelitian ini menghasilkan pementaan struktur masalah serta urutan bobot kriteria sebagai prioritas yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan solusi.

---

Logistics activity is one of the most important aspect in economic activities in a country, Logistics activity have an impact on price, quality, competitiveness and even GDP. However, logistics in indonesia still runs in a poor state, which is shown by their relatively low Logistics Performance Index (LPI), ranking behind neighboring countries. This shows that logistics activities in Indonesia could not yet support economic development in Indonesia optimally. LPI score have shown to have impact on a country’s image, especially in trade. The higher the LPI score, the higher the tendency for trade volume to incrase in a country. Therefore, ths research aims toidentify and analyse the underlying factors that act as a barrier and driver for Indonesia to improve their logistics performance. This research is done with a multi-criteria decision making approach, using DEMATEL-based ANP method in order to consider the relation that exist bettween the factors. Output of the research is a problem mapping and factor priority rank which can be used for decision making in the future.

"

"Semakin terbukanya perdagangan membuat perubahan dalam kebijakan perdagangan. Salah satunya adalah peningkatan penggunaan Technical Barriers to Trade (TBT). Dengan asumsi penerapan kebijakan harmonisasi TBT membuat pasar ASEAN lebih terintegrasi, penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak harmonisasi standar (TBT) ASEAN terhadap pertumbuhan produktivitas perusahaan di sektor industri elektronik Indonesia. Dengan menggunakan data yang berasal data level perusahaan industri elektronika pada survei Industri Besar Menengah BPS periode 2005-2014 serta metode Generalized Least Square (GLS), didapatkan bukti empiris yang menunjukkan bahwa kebijakan harmonisasi standar ASEAN meningkatkan produktivitas perusahaan yaitu ketika harmonisasi standar ASEAN bertambah 1 unit meningkatkan pertumbuhan produktivitas perusahaan di sektor elektronika sebesar 13, 8%.

---

Increased openness in trade or Free Trade era makes a change in policy of international trade. Along with the tariff reduction, the using of Technical Barriers to Trade (TBT) is increase and considered a trade barrier. Assuming that the implementation of TBT harmonization policy has made ASEAN market more integrated, this research is aimed to estimate the impact of ASEAN standard harmonization on the firms’s growth productivity in electronics industry. By using data firms of electronics industry during 2005-2014 from BPS “Large Medium Industry survey” and the Generalized Least Square (GLS) method, we have empirical evidence showing that when ASEAN standard harmonization increases 1 unit it will increases firms’ growth productivity in the electronics sector 13, 8%."

"Barrier to entry merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan juga umumnya diatur Pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha serta mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang juga merupakan barrier to entry, dalam hal ini dapat juga sebagai suatu hal yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini juga membahas mengenai barrier to entry terhadap suatu pasar ditinjau dari pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya. Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptifanalisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason, yakni hambatan yang terkait dengan sunk cost (biaya tertanam) dan investasi awal yang besar, tindakan-tindakan yang diciptakan oleh perilaku perusahaan lama, keputusan/regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap Konsumen dan regulasi oleh Pemerintah. Sebagian hambatan tersebut juga terdapat pada putusan KPPU terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya.

---

Barrier to entry is a matter that does not violate the law because it occurs naturally and generally set by the Government to create a conducive atmosphere in the competition and the welfare of the people. However, there are other forms of discrimination that are also barrier to entry. In this case, it violates the Law No. 5 of 1999, specifically article 19 related to the concept of the Rule of Reason. This thesis discusses the issues concerning the forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason . This thesis also discusses the barrier to entry to the market in terms of article 19 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition matters related to services taxi cab in Hasanuddin Airport Makassar and in Surabaya Juanda Airport. This thesis research uses descriptive - analytical method. The results of this study concluded that there are other forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason, the barriers associated with sunk costs (embedded costs) and a large initial investment, action that created by the behavior of the incumbent company, the decision/regulation of an company enterprise, restrictions on access to consumers and regulation by the Government. Most of these barrier to entry are also present in the case related to the Commission's decision of taxi services Hasanuddin Airport Makassar and Surabaya Juanda Airport taxi."

"Penelitian ini dilakukan untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa freight forwarding benih bening lobster dalam memasuki pasar serta kaitannya dengan penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 menjadi acuan dalam penelitian ini karena putusan tersebut membahas kasus terkait pelanggaran persaingan usaha oleh salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasaran benih lobster. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hambatan masuk mempengahuhi penerapan prinsip rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pelaksanaan unsur pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisis lebih lanjut di dalam skripsi ini ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu: (1) Bentuk hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha benih bening lobster lain dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021; (2) Pengaruh hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999; dan (3) Evaluasi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha nyata maupun potensial adalah hambatan masuk yang berhubungan dengan regulasi. Dalam kasus ini, terdapat regulasi untuk perizinan usaha pengeluaran benih bening lobster yang berbentuk SPWP atau SKWP. Hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 telah secara menyeluruh memiliki dampak terhadap pemenuhan unsur Pasal 17 secara simultan. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 telah tepat dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. KPPU melakukan analisis yang komprehensif terhadap pasar dan dampak tindakan PT Aero Citra Kargo terhadap persaingan usaha.

---

This research was conducted to understand the barriers faced by puerulus freight forwarding service providers in entering the market and its relationship with the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 04/KPPU-I/2021 serves as a reference in this study as it discusses a case related to a violation of business competition by one of the companies engaged in the procurement and marketing of lobster seeds. Therefore, this study aims to explore how entry barriers affect the application of the rule of reason principle by the Business Competition Supervisory Commission in implementing the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999. Referring to the aforementioned background, the researcher will narrow down the scope of discussion to several key issues to be further analyzed in this thesis, namely: (1) Forms of entry barriers experienced by puerulus business entities in the Decision of the KPPU Number 04/KPPU-I/2021; (2) The influence of entry barriers in the procurement of freight forwarding service on the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999; and (3) Evaluation of the KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The research conducted by the researcher utilizes the juridical-normative method, descriptive research type, qualitative approach, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is literature study. The entry barriers experienced by actual and potential business entities are regulatory barriers. In this case, there are regulations for the licensing of transparent lobster seed production in the form of SPWP or SKWP. The entry barriers in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services have had an overall impact on the simultaneous fulfillment of the provisions of Article 17. The KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 was appropriate in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The KPPU conducted a comprehensive analysis of the market and the impact of PT Aero Citra Kargo's actions on business competition."

"ABSTRAKDoktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatanmenghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagiproduksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwasalah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelakuusaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelakuusaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Doktrin ini berkaitandengan penguasaan pasar dan juga praktek monopoli sesuai dengan yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keberadaan doktrin ini dilakukan penelitianuntuk mengetahui dan menganalisa mengenai batasan atas penerapan doktrintersebut dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penerapannya dalamPutusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 03/KPPUl/2008 tentang Hak Siar Liga Utama Inggris, apakah telah memenuhi ketentuandari prasyarat/karakteristik Doktrin Fasilitas Penting tersebut. Penelitian atas tesisini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalampenelitian tesis ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan Doktrin Fasilitas Pentingini memiliki batasan sehingga doktrin ini dapat disimpangi. Batasan tersebuttimbul ketika terdapat pengaturan di dalam undang-undang atas fasilitas penting.Selain itu berkaitan dengan izin atas penggunaan fasilitas penting dari pihak yangberwenang. Serta apabila dalam fasilitas penting tersebut terdapat unsur HakKekayaan Intelektual. Setelah dilakukan analisa lebih jauh dalam Putusan KPPUtersebut, diketahui bahwa Majelis Komisi telah benar menyatakan bahwa hak siarLiga Inggris adalah fasilitas penting. Sehingga akses untuk mendapatkan hak siarharus dibuka kepada publik, tidak dikhususkan hanya untuk televisi berbayartertentu saja. Atas penggunaan doktrin tersebut diharapkan KPPU lebih jeli dalammenentukan karakteristik fasilitas penting, karena setiap kasus mengenaipenguasaan pasar itu berbeda

---

ABSTRACTEssential Facilities Doctrine is a blocking activity of business competitors to useimportant facilities for the production and distribution of business competitors.This doctrine reveals that one of monopoly action conducted by one (or more)business actor (s) who control important facilities by closing access for its businesscompetitors to use those important facilities. This doctrine relates with marketcontrol as well as monopoly practices based on Law Number 5 of 1999 aboutMonopoly Practices and Unfair Business Competition. This research is aimed tofind out and analyze the limitation of this doctrine implementation on theperspective of business competition and the implementation on KPPU DecisionCase Number 03/KPPU-L/2008 about Broadcasting Rights for UK PremierLeague, whether it meets the provisions of prerequisites/characteristic of thisEssential Facilities Doctrine. This research is conducted using the normativejurisdicial research method. This research revealed that on the implementation ofEssential Facilities Doctrine there was a limitation so that this doctrine can beremain unfulfilled. This limitation occured when there was provisions in the Lawon important facilities. In addition, related with permits on the use of theseimportant facilities from the authorities. Also, if there was elements of IntellectualProperty Rights. After thorough analysis on KPPU Decision, it is revealed thatbroadcasting rights for English Premier League is important facility. So that theaccess to get the broadcasting rights should be opened to the public, not onlyspecific just for certain television. On the utility of this doctrine, it was hoped thatKPPU would be more careful in deciding the characteristic of important facilities,because each case on market control is different"

"Kegagalan pada sistem transportasi saluran pipa gas bawah laut dapat mengakibatkanbeberapa risiko yang dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarsaluran pipa apabila terjadi kebocoran atau bahkan ledakan. Kegagalan tersebut dapatdisebabkan beberapa faktor, antara lain terjadinya kebocoran leaking karena risikokorosi. Berbagai penelitian dan laporan kasus membuktikan tingkat kecelakaan ataukebakaran dan kebocoran pipa gas bawah laut masih terus terjadi. Analisis safetybarriers risiko korosi pipa gas bawah laut dilakukan untuk mengetahui tingkatperforma pipeline safety barriers risiko korosi dengan studi kasus pada jaringan pipagas bawah laut sumur A di PT. XYZ. Penelitian ini dilakukan dengan desaindeskriptif analitik melalui data sekunder yang ada di perusahaan. Penelitian inimenggambarkan performa pipeline safety barriers risiko korosi, merujuk kepadapipeline risk level, dan pada akhirnya akan diperoleh pipeline safety level sebagaiacuan dalam operasional jaringan pipa gas bawah laut.

---

Failure on the offshore gas pipelines can cause some risks that can be harmful tohumans and the environment around the pipeline in case of leakage or even anexplosion. The failure may be due to several factors, including leaking to the liningof pipelines due corrosion risks. Various studies and case reports indicate the level ofaccidents or fires and leaking offshore gas pipeline is still going on. Analysis ofsafety barriers corrosion risks offshore gas pipeline conducted to determine theperformance levels of pipeline safety barriers with a case study on an offshore gaspipeline A wells, PT. XYZ. This research was conducted with descriptive analyticdesign using secondary data that has available in the company. This study illustratesthe performance of the pipeline safety barriers, refers to the pipeline level of risk, andultimately will be obtained a pipeline safety level as reference in the operation. "

"[ABSTRAKHukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.ABSTRACTCompetition law is a tool of economic policy to control business actor'sbehavior. In its implementation, especially in Indonesia, competition law often toassess that behavior only from the law views, and often ignoring the economicviews. This thesis, using qualitative method, which is case study, tries to show thedifference of the assessment with and without the economic perspective. The firstcase will shows the economic analysis in the investigation process. The secondwill shows the economic analysis in identifying cartel behavior. The results of thisstudy shows that without economic analysis, competition law implementation willonly worsen the business and will not achieve the main goal of competition law.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha., Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.]"