Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pre-shipment financing merupakan fasilitas pembiayaan untuk nasabah untuk keperluan usaha dalam bidang ekspor. Pengajuan fasilitas pre-shipment financing tersebut harus disertakan juga jaminan di dalam perjanjian kredit. Salah satu bentuk jaminan tersebut ialah Letter of Credit. Namun pada praktiknya banyak ditemukan letter of credit fiktif yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dari kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan penipuan terhadap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan Letter of Credit fiktif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian kredit untuk mengajukan pinjaman melalui fasilitas pre- shipment financing dan perlindungan Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun tipologi yang digunakan ialah problem identification. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPer dan mengandung unsur penipuan. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan perundang-undangan ialah dibebaskan dari segala macam bentuk sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana dan mendapatkan perlindungan dari ancaman bagi dirinya maupun keluarganya setelah melaporkan dugaan transaksi dari hasil penipuan.

---

Pre-shipment financing is a financing facility for customers for business purposes in the export sector. The application for the pre-shipment financing facility must also include collateral in the credit agreement. One form of this guarantee is a Letter of Credit. However, in practice there are many fictitious letters of credit that cause losses. This study discusses the problems of the case of Maria Pauline Lumowa who committed fraud against Bank BNI Kebayoran Baru Branch by using a fictitious Letter of Credit. The problems raised in this study are regarding the validity of the credit agreement to apply for a loan through the pre-shipment financing facility and the protection of the Notary involved in making the credit agreement deed. The research method used is normative juridical. The typology used is problem identification. The results of this study are that the credit agreement is invalid and null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and contains elements of fraud. Legal protection that can be provided by a Notary who has carried out his position in good faith and applies the precautionary principle and complies with statutory provisions is to be freed from all forms of sanctions, both administrative, civil and criminal and receive protection from threats to himself and his family after reporting suspected transactions resulting from fraud."

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan finansial berupa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan ekspor. Dalam World Trade Organization, terdapat pembatasan atau larangan kegiatan subsidi ekspor, yang diatur secara spesifik dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dari bentuk pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank, kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam “Prohibited Subsidy”. Namun pada kenyataannya, unsur bantuan pemerintah yang disebutkan dalam ASCM, tidak terpenuhi karena penugasan khusus yang diberikan kepada Indonesia Eximbank belum sepenuhnya terlaksana, karena masih belum terdapatnya peraturan khusus perihal penugasan dimaksud, selain itu suku bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam memberikan pembiayaannya, tidak berada dibawah suku bunga yang diberikan pada umumnya oleh pemberi pembiayaan komersil lainnya, sehingga pembiayaan yang diberikan masih berupa pemberian pembiayaan umum yang dilakukan oleh bank, namun dengan kekhususan harus dipergunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor.

---

Indonesia Export Credit Agency also known as Indonesia Eximbank is a special financial institution established by Indonesia government in order to support the national export development program through National Export Financing. Its main activity is providing financial support given by government to support export performance. In World Trade Organization, there are some prohibitions related to export subsidies, specifically on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Financial support that Indonesia Eximbank provide in general could be categorized as Prohibited Subsidy. But in fact, financial support given by government mentioned in ASCM could not be fulfilled in Indonesia Eximbank activity because special assignment given to Indonesia Eximbank has not been fully implemented since there has not been special regulation yet related to the special assignment, also Indonesia Eximbank does not give lower interest rate than other commercial financial institutions, so that financing given by Indonesia Eximbank still in the form of the provision of public financing done by banks, but with specificity that must be used for export activities."

"This monograph is practically oriented, presenting a survey and explanation of credit insurance services for protection of short-term trade receivables primarily against commercial risk of insolvency and protracted default. The subject matter (i.e., main functions, features and principles of credit insurance with detailed description of credit insurance coverage, insurance conditions, and credit insurance policy management) follows procedural stages and presents commercial, financial, legal, and practical points of view which emphasize the needs of both the providers of these services and their clients, existing and potential credit insured companies, as well as other practitioners."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai beberapa alternative penyelesaian dalamhal terjadi kredit sindikasi yang macet. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi yang pesat, bersamaan dengan munculnya industry-industri bermodal besar, bank tidak selalu mampu memberikan kredit secara bilateral, karena selain tunduk pada ketentuan BMPK, bank pun harus memenuhi prinsip kehati-hatian bank, salah satunya dengan penyebaran risiko. Dalam hal ini diperlukan kredit sindikasi, mengingat bahwa semakin besar pembiayaan yang dilakukan bank, semakin besar pula resiko yang harus dipikul. Kredit sindikasi menyediakan jalan keluar bagi bank-bank yang ingin membiayai proyek-proyek modal besar, namun terbentur dengan BMPK dan tingkat risiko yang mengikuti. Melalui kredit sindikasi, bank dapat mengambil langkah untuk memitigasi resiko, baik resiko hukum maupun resiko ekonomi. Namun, selayaknya dalam bisnis, resiko merupakan hal yang tidak mungkin dihindari. Dalam hal ini, terdapat resiko gagal bayar bahwa debitur akan mengalami kolektibilitas 5, atau macet. Apabila hal ini terjadi, maka sindikasi kredit sebagai kreditur memiliki beberapa alternative yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitur, di antaranya adalah melalui litigasi kepailitan, likuidasi agunan, atau restrukturisasi hutang.

---

ABSTRACTThis mini-thesis discussed several alternatives that Banks, as creditor, can use when dealing with a default syndicated credit. With the rapid expansion and growth of economic activity, along with the birth of high-capital industries, the ability and capacity the bank has as credit lender are now restricted by the existence of current legal lending limit regulation, and not to mention the precautionary principle that the bank has to obey, such as risk-allocation principle, that banks are not allowed to put all their capitals in one basket. Syndicated credit provides a way that allows bank to participate in such high-capital industries as a lender, by which the bank can take steps or preventive acts to mitigate the risk that may follow during the credit period. Before participating as a lender, the bank must take precaution acts to ensure the repayment of the borrower’s debt, that is by taking sufficient collateral and doing feasibility study of the borrower ability. However, in business, risk is inevitable. Payment default, when the borrower fails to fulfill their debt, happens. In this case, banks as credit syndication, have several choices on how to deal with this default syndicated credit, such as bankruptcy, collateral liquidation, or debt restructuring."

"Penelitian ini menjelaskan penerapan tabel Incident Rate dalam penentuan premi neto asuransi kredit. Tabel Incident Rate diperoleh berdasarkan hasil taksiran analisis statistik non parametrik. Analisis yang digunakan adalah menentukan fungsi survival menggunakan metode Kaplan-Meier dan fungsi hazard menggunakan metode Nelson-Aalen. Selanjutnya tabel Incident Rate akan digunakan dalam penentuan premi neto menggunakan metode Actuarial Present Value. Contoh perhitungan yang dalam penelitian adalah menentukan premi neto dari asuransi berjangka dikarenakan asuransi kredit memiliki jangka waktu kredit antara 1 sampai dengan 15 tahun. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat survival tertinggi terdapat pada kelompok usia 36 sampai dengan 45 tahun. Sedangkan tingkat survival terendah terdapat pada kelompok usia 46 sampai dengan 55 tahun. Atas hasil tersebut dapat ditentukan tingkat hazard dari masing-masing kelompok usia dan kemudian dapat dilanjutkan dengan pembentukan tabel Incident Rate sebagai pedoman dalam penentuan premi neto.

---

This study explains the application of the Incident Rate table in determining the net premium for credit insurance. The Incident Rate table is obtained based on the results of non parametric statistical analysis. The analysis used was to determine survival function using the Kaplan-Meier method and hazard function using the Nelson-Aalen method. Furthermore, the Incident Rate table will be used in determining net premium using the Actuarial Present Value method. An example of a calculation in research is determining the net premium from term insurance because credit insurance has a credit period of between 1 and 15 years. In this study, the highest survival rate was found in the age group 36 to 45 years. While the lowest survival rate was in the age group 46 to 55 years. Based on these results, the level of hazard can be determined from each age group and can then be continued with the formation of the Incident Rate table as a guideline in determining net premium."

"Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelenggaraan salah satu produk asuransi yang masih baru digunakan yakni asuransi kartu kredit. Permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai peraturan dalam pemasaran produk asuransi tersebut oleh pihak penerbit kemudian mengenai moral hazard yang mungkin akan tercipta dari penggunaan produk tersebut, dan juga adakah kewajiban bank selaku pihak penerbit kartu kredit dalam mewajibkan nasabah nya untuk menjadi tertanggung produk asuransi kartu kredit tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa diizinkan pemasaran mengenai produk asuransi kartu kredit tersebut oleh pihak penerbit kartu kredit sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemasaran produk asuransi, kemudian moral hazard pun dapat meningkat dan tidak ada kewajiban dari bank baik secara umum maupun secara peraturan dalam mewajibkan nasabahnya untuk menggunakan produk tersebut.

---

In this thesis, it will observe about the newest product from insurance which is a credit card insurance. The problems occurred in the matter of discussing about the marketing procedure of the product by the credit card issuer, then will the moral hazard increase when using that product and also if the Bank as the credit card issuer had an obligation to obligate their customer to use the credit card insurance. This thesis is juridical normative, which the data collected was obtained from the studies literature and also the interview with related speakers. In the end of thesis conclude that the credit card issuer has allowed to promote the credit card insurance in accordance with the regulations about the insurance marketing. Then, as the results from interview, it is also concluded that the moral hazard can be increases in the use of credit card insurance, and Bank did not has an obligation either from generally or from the regulations to obligate their customer to use the credit card insurance."

"Dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal negara-negara penerima pinjaman, hingga saat ini masih merupakan salah satu isu kontroversial balk dalam tataran teori maupun empirik. Sebagian ekonom menilai, pinjaman luar negeri pemerintah hanya mampu meningkatkan konsumsi dan tidak mampu meningkatkan investasi pemerintah. Selain itu, masuknya dana pinjaman Iuar negeri ke negara-negara berkembang tersebut juga sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan pemerintah dari dalam negeri.Untuk membuktikan keabsahan opini sebagian ekonom tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal, baik terhadap sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengeksplor variabel-variabel selain pinjaman luar negeri yang turut mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi dari lembaga/instansi terkait, seperti Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dengan mengambil poriode penelitian dari tahun 1989 - 2003.Berdasarkan hasil estimasi, dana pinjaman luar negeri pemerintah terbukti memberikan dampak positif terhadap pengeluaran investasi pemerintah. Hal ini berarti, peran dana pinjaman luar negeri dalam mendorong investasi pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian, secara ekonomi dana pinjaman luar negeri pemerintah Iayak digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi pemerintah. Kesimpulan lain yang cukup menarik dari penelitian ini adalah, variabel tabungan pemerintah terbukti turut menentukan perkembangan investasi pemerintah itu sendiri. Sementara itu, antara variabel investasi swasta dan investasi pemerintah memiliki hubungan yang bersifat komplementer.Untuk kasus Indonesia, pendapat yang mengatakan bahwa masuknya dana pinjaman luar negeri sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan dari dalam negeri tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan uji kausalitas Granger yang dilakukan di luar model terhadap variabel pinjaman luar negeri dan penerimaan pemerintah terungkap bahwa, apabila pengujian dilakukan dengan menggunakan data dalam valuta rupiah, maka pengaruh penerimaan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri tampaknya lebih berarti dibandingkan dengan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap penerimaan pemerintah. Dengan demikian, variasi perubahan penerimaan dari dalam negeri tampaknya dapat mempengaruhi pinjaman luar negeri. Hasil pengujian ini sesuai dengan konsep penerimaan pinjaman luar negeri yang digunakan dalam APBN, yaitu untuk membiayai defisit APBN.Namun, apabila uji kausalitas Granger dilakukan dengan menggunakan data dalam va[uta USD, menghasilkan kesimpulan sebaliknya, yaitu pengaruh pinjaman Iuar negeri terhadap penerimaan pemerintah tampaknya lebih berarti bila dibandingkan dengan pengaruh penerimaan pemerintah itu sendiri terhadap pinjaman luar negeri. Dengan demikian, variasi perubahan pinjaman Iuar negeri tampaknya dapat mempengaruhi penerimaan dari dalam negeri. Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian dengan menggunakan data dalam valuta asing (USD) ini, sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Peter S Heller (1975) yang dilakukan di 11 negara Afrika serta penelitian Howard Pack dan Janet Rothenberg Pack (1991) di Republik Dominika. Sedangkan, variabel pendapatan nasional, impor dan pengeluaran pemerintah balk pengeluaran investasi, pengeluaran untuk penyelenggaraan negara maupun pengeluaran untuk pemberian subsidi, terbukti mempengaruhi variabel penerimaan pemerintah secara signifikan. Selain itu, slop dari masing-masing variabel juga sesuai dengan yang dihipotesiskan atau sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendukung model. Secara umum, variabel-variabel bebas lain yang terdapat dalam model mempengaruhi variabel terikatnya secara signifikan sesuai dengan nilai variabel yang dihipotesiskan."

"Akumulasi utang Iuar negeri Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius bagi perekonomian karena beban pembayaran utang luar negeri sangat besar, dominasi utang luar negeri swasta, struktur utang luar negeri semakin jauh dari format konsesional, dan kinerja perekonomian makro yang memburuk. Ketika pemerintah dihadapkan pada keinginan untuk menurunkan besarnya utang luar negeri karena dianggap sudah terlampau tinggi, bagaimana dampak penurunan tersebut terhadap kinerja perekonomian secara makro?Tujuan studi ini adalah menganalisis permasalahan utang luar negeri Indonesia dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Secara khusus studi ini dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif masalah utang luar negeri Indonesia dan yang utama adalah menganalisis implikasi kebijakan penurunan stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta.Berdasarkan hasil pendukaan dengan pendekatan 2SLS pada model makroekonometri sederhana periode 1971-1999, pada variabel debt overhang (DEBTY) dan variabel crowding out (USX) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel-variabel tersebut akan menurunkan tingkat investasi. Simulasi dilakukan pada periode 1995-1999 dari rentang periode observasi tahun 1971 - 1999 untuk melihat dampak kebijakan penurunan stok utang luar negeri Indonesia terhadap kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa penurunan stok utang luar negeri Indonesia secara signifikan akan meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serentak, bahwa perbaikan kinerja perekonomian melalui reformasi struktural dan kebijakan yang berorientasi pada penurunan utang luar negeri mutlak dilakukan, seraya berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dengan kreditor dalam strategi-strategi penyelesaian utang dan mengurangi secara bertahap."