Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The imposition of a 25 percent import tariff for cane sugar in Indonesia has rose a controversy. Sugar producers have persistently pressured the government of Indonesia to increase the tariff level to sufficiently protect domestic sugar industries. On the other hand, the government has not showed an indication to change the tariff level. This study was conducted to formulate import tariff levels as alternatives to solve the controversy. An alternative approach, called compromise approach, was used in this study. On the basis some objective factors, such as number of producers and consumers, price elasticities, and government policy bias, three alternatives of import tariff level, namely, neutral, bias to producer, and bias to consumer, are propused. The impacts of these import tarriff levels on government revenue, provenue price, and retail price are also discussed."

"Gempa bumi dapat menimbulkan kerugian material yang cukup signifikan. Besar kecilnya kerugian material yang terjadi ditentukan oleh intensìtas gempa itu sendiri, kualitas struktur bangunan, kondisi geoteknik dimana bangunan berada dan nilai ekonomis dari bangunan-bangunan di daerah yang terkena gempa. Pada tahun 2000 di sebuah seminar Professor MT Zen pakar gempa bumi dan Institut Teknologi Bandung memperlihatkan kemungkinan bagaimana suatu gempa dangkal di Selat Sunda dapat menimbulkan kerugian material yang besar di propinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta: Salah satu cara untuk meminimalkan kerugian jika gempa terjadi adalah dengan mengalihkan risiko kemungkinan kerugian ke perusahaan asuransi berupa penutupan asuransi kerugian atas risiko gempa bumi. Dewan Asuransi Indonesia (DAI) pada tahun 1996 telah mengeluarkan Polis Standar Gempa Bumi Indonesia dimana penutupan nsiko gempa bumi dilakukan secara tersendiri dan tidak berhubungan dengan risiko kebakaran pada umumnya. Selain itu DM juga telah mengeluarkan daftar tarip premi untuk risíko kerusakan akibat gempa bumi. Salah satu kegunaan dengan adanya daftar tarip premi ini, bahwa daftar tarip premi dimaksud dapat dijadikan acuan perusahaan asurunsi dalam penentuan tarip. DAI juga mengharapkan adanya daftar tersebut dapat menghindarkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi serta standardisasi syarat-syarat pertanggungan. Sebelum tahun 1996 banyak perusahaan asuransi memberikan cuma - cuina penutupan risiko gempa sebagai perluasan dan penutupan risiko kebakaran sebegai dampak dari persarngan bisnis asuransi kerugian dalam memperebutkan market share yang lebih besar. Dengan menggunakan dasar-dasar (teori probabilitas bersyarat), fungsi eksponential Possion sebagai penyederhanaan periode ulang suatu gempa merusak dan tabel-tabel yang disiapkan oleh Prof. Whitman dkk dari MIT (Massachusets Institute of Technology) sebagai penyederhanaan tingkat rata-rata kerusakan yang timbul di suatu bangunan akibat adanya sebuah gempa merusak, dan dengan data gempa merusak yang diperoleh dari Pusat Gempa Nasional Sub Bidang Analisa Geofisika Badan Meeorologi dan Geofisika, dapat ditentukan faktor frekuensi rata rata terjadinya gempa merusak dan faktor severity kerusakan rata-rata. Kajian juga hanya dilakukan untuk wilayah 3 dan 4 menurut Peraturan Perancanaan Tahan Gempa Indonesia untuk gedung 1983 mengingat di wilayuh 3 dan 4 tersebut terletak kota-kota yang memiIiki gedung-gedung dengan nilai ekonomis tinngi yang berarti memiliki tingkat potensi kerugian yang tinggi pula. Expected toss yang terjadi dapat ditentukan setelah faktor frekuensi rata-rata gempa besar terjadi dan faktor kerusakan rata-rata (severIty) di suatu bangunan akibat adanya sebuah gempa diketahui, Expected Loss merupakari hasil perkaIian antara faktor frekuensi dan faktor severly. Berdasafkan hash perhitungan penulis diperoleh tarip premi untuk wilayah 3 dan 4 yang tidak terlalu berbeda dngan tarip yang dikeluarkan DAI tanpa menggunakan loading factor."

"ABSTRAKStudi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan (kenaikan) tarip tol pada jalan tol JAGORAWI berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang akan tetap menggunakan jalan tol JAGORAWI tersebut sebagai alternatif dalam menjalankan aktivitasnya. Pemililian jalan tol JAGORAWI dalam studi penelitian ini antara lain pertimbangannya adalah bahwa jalan tol ini sejak mulai dioperasikan sampai dengan studi ini dilakukan telah mengalami perubahan tarip tol sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu jalan tol JAGORAWI adalah jalan tol pertama di Indonesia dan merupakan salah satu jalan tol yang sibuk. Besarnya nilai elastisitas tarip tol merupakan, pokok pembahasan dalam studi penelitian ini dimana dicoba menurut 3 (tiga) konsep elastisitas yaitu konsep "shrinkage", "midpoint" dan "arc". Konsep elastisitas yang paling sesuai (cocok) dengan metode perhitungan yang diterapkan dalam studi ini diantara ketiga konsep tersebut adalah yang menurut konsep "shrinkage". Pada studi ini ditinjau untuk 2 (dua) periode pengamatan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek metode penelitian yang sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan disini adalah menurut studi "before and after with control group", sedangkan untuk jangka panjang yang sesuai adalah menurut studi "time series". Dari perubahan tarip tol pertama sampai dengan ke IV, yang kondisinya relatif masih elastis adalah kendaraan golongan I (sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama), sedangkan kendaraan golongan II (juga sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama) dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke III kondisinya berangsur-angsur menjadi tidak elastis. Kendaraan golongan II tersebut pada perubahan tarip tol yang ke IV dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : - sebagian dimasukan ke dalam kategori golongan I (klasifikasi lama), - sebagian dikategorikan sebagai golongan IIA, dan - sebagian lagi dikategorikan sebagai golongan I1B. Dari ketiga kategori untuk kendaraan golongan II tersebut yang kondisinya elastis adalah yang dikategorikan sebagai golongan IIB. Dengan demikian jika penggolongan kendaraan yang baru tersebut sudah diberlakukan sejak mulai dioperasikannya jalan tol JAGORAWI ini maka kemungkinan besar dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV kendaraan golongan IIB tersebut kondisinya masih elastis seperti halnya yang terjadi untuk kendaraan golongan I. Pada studi ini melalui nilai-nilai elastisitas yang diperoleh untuk perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV dapat dikembangkan model untuk menghitung besarnya perubahan tarip tol yang diperkirakan dapat sesuai dengan keinginan baik pemakai ("user") maupun pengelola ("operator") jalan tol."

"Penetapan tarip pengobatan di 13 Puskesmas di Kabupaten Karawang sejak dikeluarkan SK bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1974), sampai saat ini telah mengalami perubahan-perubahan. Besarnya tarip pengobatan berdasarkan SK bersama tersebut adalah Rp. 300,- all to, yaitu termasuk pemeriksaan dan obat-obatan. Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 1999, ditetapkan besarnva tarip pengobatan BP Puskesmas sebesar Rp.2000,- per pasien per kunjungan. Tarip scbelumnya yang juga ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Karawang adalah Rp.1050,- per pasien per kunjungan. Penetapan tarip pengobatan tersebut ditetapkan hanya berdasarkan perhitungan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa memperhitungkan berapa besarnya Unit Cost BP yang sebenarnya dan berapa kemampuan membayar serta kemauan membayar masyarakat. Untuk itu peneliti mencoba menyajikan suatu metode pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas untuk tiap kali kunjungan . Sistem ini perlu legitimasi dari Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu sebelum implementasi pada jaringan sistem informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang rencananya akan dikembangkan dalam bentuk Lokal Area Network pada tahun 2001. DaIam pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas, telah dilakukan uji-coba sistem pada lima Puskesmas terpilih. Uji coba pada Kabupaten lain tidak dilakukan karena terbatasnya dana dan waktu. Pada uji coba tersebut ternyata sistem ini dapat menetapkan bukan saja Unit Cost Actual, tetapi juga Unit Cost Normative . Agar sistem ini dapat bermanfaat maka disarankan agar setiap Puskesmas selalu menyiapkan data-data yang terkait selengkap-lengkapnya agar memudahkan dalam entry data. Perbaikan data dilakukan setiap tahun agar dapat dilakukan evaluasi penetapan tarip yang telah dilaksanakan.

---

The Information System of Outpatient's Fee for Puskesmas at Karawang District.Since the joint agreement between Ministry of Health and Ministry of Home Affair of Republic of Indonesian had been launched (1974), there were several changes in Puskesmas outpatient fee. According to the joint agreement, the fee was Rp.300,- for health examination and drug. According to Local Regulation of Karawang District No.6/1999, the for outpatient was Rp.2000,0 per patient/visit. Previously, the fee was Rp.1050,-. The determination of Puskesmas fee was calculated based on the need of increasing the income of Karawang district without the calculation of the Unit Cost. Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP) from the population of Karawang district. This study tried to develop an Information System to the fee of outpatient visit at Puskesmas. This system need to be ligitimited by the Head Office of Health Services of Karawang district before implementing it into the health area network which will be built on the first trimester in 2001. In the process of the development of information system, 5 Puskesmas had be chosed for a field trial. The system has not been tried in other district because the limitation of time and budget. The trial showed that the system could calculate not only Actual Unit Cost but also Normative Unit Cost. To make this system useful, it is suggested that every Puskesmas should always have the necessary data as complete as possible to make data entry process easier. Data updating should be done annually to evaluate the Puskesmas fee."