Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis tentang perubahan kebijakan pajak penghasilan terhadap UMKM yang membuat UMKM dikategorikan sebagai kelompok Hard To Tax apakah telah sesuai dengan teori yang ada, dan meninjau kebijakan terhadap UMKM membuat kefesienan dalam biaya kepatuhan pajak dengan teori Tax Compliance Cost. Penelitian ini menggunakan meode postpostivist karena penelitian ini berangkat berdasarkan dari teori yang memiliki indikator-indikator, dengan metode pengumpulan data menggunakan kualitatif dengan wawancara mengenai Hard To Tax Sector diantaranya; jumlah UMKM, penghasilan UMKM, pembukuan yang dilakukan UMKM, cara transaski UMKM, apakah UMKM menyembunyikan pendapatannya. Serta mengenai Tax Compliance Cost, yaitu biaya, waktu, dan keadaan psikologi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pengusaha yang masih tergolong ke dalam UMKM menurut pajak, diantaranya terdapat Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah wawancara terhadap para narasumber telah terkumpul, hasil wawancara dilakukan an ? lisis dengan teori yang dipakai. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan terhadap UMKM yang mengategorikan UMKM masuk ke dalam Hard To Tax Sector tidak tepat, karena dari lima indikator yang terdapat pada teori, hanya 1 indikator yang memenuhi kriteria UMKM, serta terkait Tax Compliance Cost. para Wajib Pajak UMKM merasa perubahan tersebut hanya berpengaruh terhadap biaya pajak terutang yang dikeluarkan, terkait pengadministrasian lainnya para Wajib Pajak UMKM yang dijadikan bahan penelitian tidak merasakan perubahannya.

---

This thesis aims to analyze about the change of income tax policy to SME which made it categorized as Hard To Tax Sector group whether it is suitable with current theory, and to observe the policies on SME to make cost effectiveness with the Tax Compliance Cost Theory.

This research uses post positivism method because this research based on theory which has indicators, with data collection methods using qualitative with interviews about Hard To Tax among which the number of SME, SME income, bookkeeping conducted by SME, SME transactions, whether SME hide their income, as well as the Tax Compliance which mean the costs incurred to meet the obligations of taxation, the time required to meet the obligations of taxation, as well as psychology perceived by micro business in fulfilling its tax obligations.

This research is conducted by taking interviews to entrepreneurs who are still classified into SME by tax, among which there are both corporate taxpayers and individual taxpayers. After interviewing the entrepreneurs, the interview result is analyzed by the theory used.

The result of this research is that the change of policy towards SME which categorize SME into Hard To Tax Sector is not correct, because of the five indicators contained in the theory, only 1 indicator meets the criteria of SME, and related to Tax Compliance Cost, the taxpayers feel the change only affects the cost of tax payable issued, related to other administration, the taxpayers which is used as research material do not feel the change. Key words Tax policies on SME, Hard To Tax Sector, Tax Complisnce Cost. "

"Kebijakan Pemberian Insentif Pajak berupa Pengurangan Tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang dikeluarkan pada Oktober 2016 tidak mendapatkan respon yang baik dari para pelaku industri TPT dan alas kaki karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Tujuan dari kebijakan pemberian insentif pajak yakni untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendukung program Pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan tidak tercapai.

---

Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria enacted issued in October 2016 did not get a good response from the TPT and footwear industries because it did not provide significant benefits for the company.

This study aims to evaluate Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria. This research is quantitative with mixed method.

Research result indicate that the evaluation of tax incentive policy in the form of tax rate reduction Income Tax Article 21 has not been accordance with the theory of evaluation policy William N. Dunn. The objectives of the tax incentive policy to improve the competitiveness of national industries and to support goverment programs to expand job opportunities are not achieved."

"Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung industri properti yang melemah beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan harga ndash; harga properti melambung tinggi yang salah satu penyebabnya adalah tingginya pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan dan menyebabkan investor enggan berinvestasi di Indonesia serta masyarakat berpenghasilan rendah semakin tidak mampu membeli properti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi dan implikasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justifikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini adalah untuk kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, implikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini bagi penerimaan pajak adalah menurunnya penerimaan pajak dan implikasi bagi perusahaan real estate adalah tidak adanya penurunan harga properti setelah penurunan tarif pajak penghasilan dan penjualan properti juga sampai saat ini juga belum menunjukkan peningkatan.

---

In 2016 the government issued a policy to reduce the income tax rate on the transfer of land and buildings through Government Regulation No. 34 of 2016. This regulation was issued in order to support the property industry that weakened in recent years, causing property prices to soar which one of the causes is the high income tax to be borne by companies and causing investors reluctant to invest in Indonesia as well as low income people are increasingly unable to buy property. The purpose of this study is to find out the justification and implication of the policy of decreasing income tax rate on the transfer of land and buildings. This research is a qualitative research with descriptive design.

The results show that the justification of the reduction of income tax rates is for ease of business, increase investment, and protect low income communities. In addition, the implication of this reduction in income tax rates for tax revenues is the decline in tax revenues and the implications for real estate firms is the absence of declining property prices after the decline in income tax rates and property sales has also not shown an increase."