Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di DKI Jakarta dan mengidentifikasi apa saja keunggulan dan kelemahan pengenaan Pajak Progressif Atas Tanah Terlantar Di DKI Jakarta. Masalah ini di fokuskan pada tanah terlantar yang berada di daerah DKI Jakarta, dan dalam mendekati masalah ini dipergunakan acuan dari beberapa teori yang mana ada teori pajak progresif dan konsep dari tanah terlantar. Data-data di kumpulkan melalui Studi lapangan dalam kajian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga  melakukan studi pustaka dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan kajian,dan juga mengumpulkan informasi data kepustakaan dari buku-buku yang berkaitan, peraturan perundangan-undangan, makalah atau karya ilmiah, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut belum memadai untuk dapat diterapkan pada tanah-tanah non-pertanian atau tanah-tanah hak milik, hak pakai, maupun hak guna usaha. Hal ini karena keduanya belum mengatur pembatasan luasan tanah non-pertanian, maupun luasan tanah hak milik, hak guna bangunan, serta hak pakai baik bagi perorangan maupun badan hukum. Meski begitu, alternatif kebijakan ini diyakini dapat secara efektif menekan pola konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serta perilaku spekulatif terhadap tanah dan badan hukum yang menimbun tanah. Pengenaan tarif pajak progresif dengan melihat lamanya kepemilikan yang di adopsi dari negara Korea Selatan juga dirasa mampu menjadi cara yang cukup bagus dalam menangani masalah tanah terlantar ini. Hasil penelitian terkait pengenaan tarif pajak progresif atas tanah terlantar (idle land) dengan menggunakan skema excess atau pemungutan tambahan diatas Pajak Bumi Bangunan yang sudah dikenakan sebelumnya.

---

This paper aims to analyze how alternative policies on progressive tax rates on idle  land in DKI Jakarta and identify what are the advantages and disadvantages of the imposition of Progressive Taxes on Idle  Land in DKI Jakarta. This problem is focused on wastelands in the DKI Jakarta area, and in approaching this problem the reference to several theories is used in which there are progressive tax theories and concepts of wastelands. The data collected through field studies in this study were conducted through in-depth interviews and also conducted a literature study by reading the literature relating to the subject matter of the study, and also collecting library data information from related books, legislation and regulations, papers or scientific papers, journals, newspapers, and writings that are relevant and analyzed qualitatively.

This study concludes that alternative policies for progressive tax rates on idle land in the Jakarta Special Capital Region. Where the laws and government regulations are not sufficient to be applied to non-agricultural lands or land rights. This is because both of them have not yet set limits on the extent of non-agricultural land, as well as the area of ownership rights, building rights, and usage rights for both individuals and legal entities. Even so, this alternative policy is believed to be able to effectively suppress the pattern of concentration of ownership and control of land as well as speculative behavior towards land and legal entities that hoard land. The imposition of progressive tax rates by seeing ownership in adoption from the South Korean state is also deemed to provide a fairly good way of dealing with this Idle Land problem. The results of the study related to the imposition of a progressive tax on abandoned land by using excess or additional collection of Building Land Tax that had been imposed previously."

"Pajak restoran di Kota Bandar Lampung memiliki regulasi yang unik pada tarif pajaknya, yaitu berupa tarif progresif yang dibedakan berdasarkan klasifikasi omzet. Namun, regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tersebut tidak diterapkan oleh otoritas pajak setempat. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui mengapa kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung tidak diterapkan serta mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak berjalan dikarenakan beberapa faktor, yaitu relevansi kebijakan; adanya celah Wajib Pajak Restoran dalam memanipulasi pajak; adanya potential tax loss jika kebijakan ini diterapkan; dan administrasi pajak yang belum siap. Kelebihan dari kebijakan ini adalah kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan bagi pengusaha yang berskala kecil dan memenuhi prinsip netralitas. Namun, terdapat kekurangan dalam kebijakan ini, di antaranya kesempatan bagi Wajib Pajak Restoran untuk memanipulasi pajak restoran; tidak terpenuhinya prinsip kesederhanaan; tidak terpenuhinya prinsip efisiensi; dan tidak adanya academic exercise pada saat pembuatan kebijakan ini.

---

The restaurant tax in Bandar Lampung Municipality has distinct regulation in terms of its tax tariff that is a progressive tariff which is based on the turnover classification. However, the regulation stipulated in Regional Regulation of Bandar Lampung Municipality No. 01 of 2011 is not implemented by the local tax authorities. Thus, this study aims to find out the basis on why progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality is not implemented and also to find out the advantage and disadvantage of progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality. The approach used in this study is qualitative approach.

The result reveals that the policy is not implemented due to several factors in terms of policy relevance restaurant taxpayers possibly manipulate the tax potential tax loss during the implementation and under qualified tax administration. The advantage of implementing this policy is that the policy meets the fairness principle of taxation for small scale enterprises and meets the neutrality principle. On the other hand, the disadvantages of implementing this policy are this policy provides an opportunity for restaurant taxpayers to manipulate restaurant taxes failure to meet the simplicity principle of taxation failure to meet the efficiency principle of taxation and lack of academic exercise during the policy making."

"Globalisasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu produk globalisasi adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas negara dalam kegiatan ekonominya.. Penggerusan basis pajak dengan cara memindahkan keuntungan ini menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD untuk membuat aksi anti BEPS ( Base Erosion Profit Shifting) yang memuat lima belas aksi, salah satunya adalah aksi Kewajiban Pengungkapan Perencanaan Pajak (Mandatory Disclosure Rule) yang dirancang untuk menghindari perencanaan pajak agresif. Selain kewajiban pengungkapan perencanaan pajak (Mandatory Disclosure Rule), OECD juga merekomendasikan kepatuhan kooperatif (Cooperative Compliance) untuk antisipasi perencanaan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan MDR di Negara Inggris, keterkaitan pengungkapan perencanaan pajak dan kepatuhan kooperatif dalam upaya mengantisipasi perencanaan pajak agresif serta potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalahpenerapan kewajiban pengungkapan perencanaan pajak di negara Inggris yang lebih dikenal dengan Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) belum sempurna karena peraturan masih rumit dipahami, berbiaya kepatuhan tinggi, belum menjamin kepastian bagi wajib pajak. Sementara itu keterkaitan antara kewajiban pengungkapan perencanaan pajak dengan kepatuhan kooperatif  adalah pada komponen 'disclosure' dan 'transparency'. Potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia antara lain belum sempurnanya peraturan domestik perpajakan Indonesia, Wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya, dan sumber daya manusia di otoritas pajak yang memahami perpajakan internasional sangat terbatas.

---

Globalization occurs in almost all aspects of human life, including in the economic field. One of the products of globalization is the emergence of multinational companies that carry out cross-border transactions in their economic activities. The erosion of the tax base by transferring these profits drives countries that are members of the G20 together with the OECD to create anti-BEPS (Base Erosion Profit Shifting) actions. which contains fifteen actions, one of which is the action of the Mandatory Disclosure Rule which is designed to avoid aggressive tax planning. In addition to the Mandatory Disclosure Rule, the OECD also recommends Cooperative Compliance to anticipate aggressive tax planning. This study aims to analyze the application of MDR in the United Kingdom, the relevance of tax planning disclosures and cooperative compliance in an effort to anticipate aggressive tax planning and potential obstacles that will be faced if applied in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach.

The results of this study are the application of tax planning disclosure obligations in the UK which is better known as the Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) is not yet perfect because the regulations are still complicated to understand, with high compliance costs, not guarantee certainty for taxpayers. with cooperative compliance is the component of 'disclosure' and 'transparency'. Potential barriers that will be faced if applied in Indonesia are, among others, incomplete Indonesian domestic tax regulations, taxpayers who are still lazy with compliance, and human resources in tax authorities who understand international taxation are very limited."

"Pemberlakuan tarif progresif PKB diatur di dalam Perda No. 8 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta tanpa mengurangi pendapatan dari PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi tarif progresif PKB serta hambatan dalam proses formulasi tarif progresif PKB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah proses formulasi dimulai dari DPP dengan BPKAD, lalu DPRD dan terakhir ke KEMENDAGRI. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2010 tidak berjalan baik. Maka dari itu Perda No. 8 Tahun 2010 disempurnakan di dalam Perda No. 2 Tahun 2015 dan juga terjadi perubahan besaran tarif progresif. Hambatan yang terjadi disaat proses formulasi kebijakan tarif progresif PKB adalah tidak ada.

---

Enforcement of progressive rates of motor vehicle tax is set in the law No. 8 of 2010 which converted into law No. 2 2015 is intended to address traffic congestion in Jakarta without reducing revenue from the motor vehicle tax. This study aims to analyze the process of formulation of the progression rates of motor vehicle tax as well as obstacles in the process of formulation of progressive rates of motor vehicle tax. The research approach used is qualitative. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The result of this research is the formulation process starts from the tax department with financial management agency and local assets and local legislative and finally to the interior ministry. Implementation of local regulation No. 8 of 2010 is not going well. Therefore the norm of area No. 8 of 2010 perfected in the area Regulation No. 2 of 2015 and also changes the amount of progressive rates. Barriers that occur when the process of policy formulation progressive rates of motor vehicle tax is not there."

"Tesis ini membahas mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif berdasarkan prinsip keadilan terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yuridis normatif, yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan PKB progresif adalah menciptakan tertib adminstrasi kendaraan, meningkatkan PAD, menekan volume kendaraan. Pemungutan PKB progresif ternyata belum memenuhi prinsip keadilan, dikarenakan syarat pemungutan kendaraan pribadi kedua dengan nama, alamat, dan jenis kendaraan sama masih menjadi pengelakan dalam pembayaran PKB progresif. Hasil penelitan menyarankan adanya peningkatan integritas aparatur pajak; sosialisasi penerapan PKB Progresif yang berkelanjutan; adanya peningkatan sistem pembayaran PKB yang sederhana, cepat dan memanfaatkan teknologi informasi.

---

The thesis discusses about collecting Vehicle?s Progressive Tax (VPT), based on principle of justice to increase the local revenue in Lampung. This research is a normative law research, which uses descriptive approach in its data processing.

According to the result of research, the goals of VPT are to create the orderly administration of vehicle, increase the local revenue, and limit the number of vehicles. The VPT evidently is not according to the principle of justice, because the requirement who said that the vehicle owned by a personal person with the basis of the name, the address and the same vehicle is still become evasion of VPT payment.

The research suggested to increase the integrity of tax officers; needs a continously socialization about the implementation of Vehicle's Progressive Tax; and using a simple and a quick payment system, also using a information technology to increase tax recieved."

"ABSTRAKTidur merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ibu post partum membutuhkan tidur yang cukup untuk memulihkan kondisi kesehatannya, tujuan ini adalah untuk mengetahui kualitas tidur ibu post partum setelah diberikan terapi progressive muscle relaxation (PMR). Penelitian ini menggunakan desain quasy experiment post test with control group di rumah sakit Gunung Maria Tomohon dengan jumlah sampel 100 responden, 50 responden untuk kelompok intervensi dan 50 responden untuk kelompok kontrol. Kelompok intervensi diberikan terapi Progressive Muscle Relaxation, mandi air hangat dan minum susu hangat selama 7 hari sebelum tidur, sedangkan kelompok kontrol hanya mandi air hangat dan minum susu hangat. Alat ukur yang digunakan antara lain kuisioner Pittsburgh Sleep Quality Index dan kuisioner tentang kelelahan, kecemasan, dukungan suami, dan temperamen bayi. Hasil menunjukan adanya perubahan skor sebelum dan setelah diberikan terapi (p= 0.001;r= 0.368). faktor lain yang mempengaruhi adalah temperamen bayi (p 0.010). Ibu post partum sangat membutuhkan tidur untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan. Latihan PMR dapat digunakan untuk mengatasi gangguan tidur pada ibu setelah melahirkan, latihan ini terbukti berpengaruh terhadap perubahan skor PSQI kualitas tidur ibu setelah melahirkan. Latihan PMR dapat menjadi salah satu pilihan intervensi mandiri perawat untuk meningkatkan kualitas tidur ibu pada masa post partum.

---

ABSTRACTSleep is a basic need that must be met by every human being. Post partum mothers needenough sleep to recover his health, the purpose is to determine the quality of maternalpostpartum sleep after therapy is given progressive muscle relaxation (PMR). This researchuses experimental quasy post-test design with control group at Gunung Maria Tomohonhospital with a sample size of 100 respondents, 50 respondents to the intervention group and50 respondents to the control group. The intervention group received therapy ProgressiveMuscle Relaxation, warm baths and drinking warm milk before bedtime for 7 days, while thecontrol group only a bath of warm water and warm milk. Measuring instruments used includequestionnaire Pittsburgh Sleep Quality Index and a questionnaire about fatigue, anxiety,support her husband, and infant temperament. The results showed the presence of scorechanges before and after therapy (p = 0.001; r = 0368). Another factor that affects infants istemperament (p 0.010). Postpartum mothers desperately need sleep to recover his body afterchildbirth. Exercise PMR can be used to treat sleep disorders in women after childbirth, thisintervention proved to affect the change in quality of sleep PSQI score mothers afterchildbirth. PMR intervention can be one of the nurses independent intervention to increase thequality of sleep during the postpartum mothers."