Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang memiliki 13.667 pulau dari Sabang sampai Merauke dengan luas lautan 3.288.683 km2, dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa (1997). Artinya perhubungan pulau-pulau dengan angkutan laut merupakan hal yang penting di Indonesia. Dengan dikeluarkanya Keputusan Menteri Perhubungan No. 11 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, menunjukkan adanya pembukaan kran operasional pesawat yang dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang bagus tetapi berdampak pada modal transportasi laut, yaitu penurunan penumpang pada tahun 2001 PT. Pelni sebesar 15% dan PT. ASDP sebesar 13%. Persaingan terjadi tidak hanya antar modal transportasi laut tetapi modal udara juga ikut merebut pangsa pasar transportasi laut, seperti lintasan Surabaya - Balikpapan yang mengalami penurunan 19% dan transportasi udara naik 60%. Dihapuskannya tarif bawah transportasi moda udara menanbah jatuhnya transportasi laut dengan adanya perang tarif di transportasi udara ini yang membuat persaingan antar moda angkutan menjadi tidak sehat. Ada 3 komponen biaya utama yang menentukan tarif yaitu biaya BBM, Penyusutan dan Pemeliharaan, sedangkan jika kita lihat perkembangan harga BBM yang terus meningkat dari tahun 1999 s/d 2005 membuat makin hancurnya bisnis jasa angkutan penumpang laut akibat tidak bersaingan dengan tarif udara yang rendah."

"Untuk menggali penerimaan pajak dari sektor usaha jasa konstruksi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan. Mengacu pada sasaran pembaharuan sistem perpajakan nasional, maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan aspek keadilan serta jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dad azas-azas perpajakan yang baik terutama aspek keadilan dalam pembebanan pajak, kepastian hukum, kesederhanaan pemungutan, serta kekuatan dan keabsahan dasar hukum pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode .deskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengenakan PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal yang menekankan bahwa semua orang yang mempunyai penghasilan sama harus membayar pajak dalam jumlah sama maupun keadilan vertikal yang mewajibkan pajak yang semakin besar selaras dengan semakin besarnya kemampuan yang bersangkutan untuk membayar pajak. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyangkut ketidakpastian termasuk pengertian jasa konstruksi sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah tersebut telah mempunyai landasan hukum yang sah yaitu Undangundang (UU). Yang menjadi permasalahan adalah terlalu luasnya wewenang yang diberikan oleh UU sehingga dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur tarif pajak tersendiri atas segala jenis penghasilan yang berbeda dari ketentuan UU itu sendiri. Hal ini menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala pajak harus berdasarkan UU. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Akuntansi Keuangan sangat memudahkan penetapan penghasilan neto usaha jasa konstruksi sehingga secara teknis pembukuan tidak terdapat masalah. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam UU yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tersendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu."