Ditemukan 7003 dokumen yang sesuai dengan query
Kaldor, Nicholas
London: Allen & Uniwin , 1955
336.2 KAL e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Shirras, G. Findley
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1942
336.2 SHI b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Stanford, David R.
London, Sweet & Maxwell Limited
336.209 42 STA o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Washington, D.C.: The Brookings Institute, 1980
336.240 973 WHA;336.240 973 WHA
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Ind, Ronald C.
Plymouth: MacDonald and Evans, 1977
343.41 IND c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
London: Kluwer Law, 2000
336.2 TAX
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Adhikara Joshua Sutisna
"DKI Jakarta memiliki 13 jenis pajak daerah salah satunya pajak restoran Tahun 2014 yang lalu realisasi pajak restoran DKI Jakarta belum mencapai target yang dicanangkan Melihat hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat melakukan strategi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak restoran yakni melalui ekstensifikasi pajak Penelitian ini akan mengidentifikasi upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap usaha penjualan makanan yang sedang berkembang di Jakarta yaitu food truck Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post positivis Penelitian ini akan menganalisis potensi kelayakan serta faktor penghambat dalam upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap food truck serta pada akhirnya membuktikan bahwa food truck dapat menjadi objek pajak restoran baru dan meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran bagi DKI Jakarta Akan tetapi ada beberapa hambatan seperti belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai food truck dan masalah apabila food truck berpindah lokasi yang harus diselesaikan serta membuat Perda yang mengatur food truck apabila ingin mengoptimalkan ekstensifikasi pajak terhadap food truck.
DKI Jakarta has 13 kinds of local tax included restaurant tax In 2014 the realization of restaurant tax did not reach the target that the Local Government appointed DKI Jakarta rsquo s Local Government must do some strategy to manage this situation such as tax extensification This research will see the effort of tax extensfication especially restaurant tax to a food selling business that nowadays being popular in DKI Jakarta food truck The method that used in this research is post positivise method This research will analyzing the potency properness and the resistor in the effort of food tax extensification for food truck In the end this research will prove that food truck can be the new restaurant tax object to increase the income of restaurant tax in DKI Jakarta Somehow DKI Jakarta rsquo s Local Government must solve the problem and make a specific regulation for food truck and put it in the local region regulation to optimize the restaurant tax extensification for food truck."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61331
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Widdya Rahmawaty
"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi tax expenditure untuk Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Kondisi saat ini, laporan tax expenditure belum mencerminkan seluruh insentif pajak dalam rangka impor yang diberikan sehingga terdapat pemberian insentif pajak yang belum diperhitungkan jumlah
tax expenditure. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pertama, belum adanya persamaan persepsi mengenai benchmark tax sehingga laporan tax expenditure belum menyeluruh, penyediaan manajemen informasi belum memadai sehingga pengumpulan data terkendala, evaluasi dan penilaian dampak terhadap pelaksanaan tax expenditure dalam rangka impor belum dilaksanakan sehingga tidak dapat diketahui efektivitas pemberian insentif pajak tersebut, meskipun demikian struktur kelembagaan pengelolaan tax expenditure sudah memadai serta sudah ada upaya untuk mengintegrasikan tax expenditure dengan APBN. Kedua, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan tax expenditure adalah menilaian ketepatan penggunaan tax expenditure, kapasitas administrasi dalam pengelolaan tax expenditure dan pelaporan tax expenditure yang real time, sistematis dan komprehensif. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah pemerintah perlu mengkaji ulang benchmark tax khususnya dalam menentukan PPh Pasal 22 impor, membangun database yang terintegrasi serta menggunakan skema evidance-based policy dalam melakukan evaluasi tax expenditure sehingga mampu memberikan pertimbangan objektif bagi kebijakan pajak.
This study aims to evaluate the implementation of tax expenditure for import taxes. Nowdays, tax expenditure report, yet it has not presented the entire amount of tax incentives on the provided import. This study uses qualitative approch with data collcetion through literature study and in-depth interview. The result reveal that first, it has not clear define regarding benchmark tax, making the report nit comprehensive, inadequate provision of information management, evaluation and assessment of impact on the provision of tax incentives on import has not been performed, so that the effectiveness and efficiency of tax incentives provision cannot be determined. Nevertheless, the institutional structure of the tax expenditure management is adequate and government seeks to integrate tax expenditure with the APBN. Second, challenges in implementing tax expenditure are evaluating the proper use of tax expenditure, administrative capacity in managing tax expenditure, and generate tax expenditure that are real time, systematic and comprehensive. The study suggest that the government needs to review the benchmark tax, especially in determining Income Tax Article 22 on import, develop integrated database to support data collecting and using evidance-based policy to evaluate tax expenditure, so able to provide objective consideration for future tax policy."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T52860
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Agung Kurniawan
"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I pada KPP Pratama Depok, mengetahui kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan, dan untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik dan juga wawancara mendalam dengan berbagai narasumber.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi; masih terdapat beberapa kendala yang timbul dalam implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok; selain itu terdapat beberapa manfaat yang didapat melalui implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I.
This thesis discusses the implementation of National Tax Census. This research focus on implementation for First Stage of National Tax Census at KPP Pratama Depok, to describe problems of National Tax Census and also the benefits. This research use qualitative as the method, all of the informan collected in this research are obtained through literature studies. All of the field researches and statistical informations are obtained through indepth interview.The research results showed there are somel factors that affect the achievement of the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok, such as communication, resources, disposition and bureaucratic structures; there are have some problems that arise in the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok; there are some benefits gained through from the implementation of National Tax Census."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Aprilia Nurjannatin
"Implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu elemen penting dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan di Indonesia dan Singapura, serta menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam implementasinya di Indonesia.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di Indonesia sebagaimana tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan diterapkannya kedua undang-undang tersebut, namun demikian, hal serupa tidak terjadi di Singapura. Hal ini karena dalam implementasinya di Indonesia masih terdapat hambatan terkait dengan (i) ketidakselarasan dan perbedaan intrepretasi dasar hukum (legal basis) yang mengatur; (ii) belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan yang dibuat secara detail; (iii) belum adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak Wajib Pajak; dan (iv) tingkat ego-sektoral lembaga yang masih tinggi.
Implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes is one of the important elements in order to increase tax compliance. The research used a qualitative approach to data collection techniques such as literature and in-depth interviews aimed to explain the implementation of access to bank information for tax purposes in Indonesia and Singapore, as well as outlining the various problems encountered in the implementation in Indonesia. The results of this research shows that the implementation of the policy of bank secrecy for tax purposes in Indonesia as it is not fully in accordance with the purpose of the implementation of the statutes, however, the same thing does not happen in Singapore. This is because there are obstacles associated with (i) inconsistencies and differences in interpretation of the legal basis were set up; (ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) regarding access to bank information for tax purposes are made in detail; (iii) the absence of a guarantee of protection of the rights of Taxpayers; and (iv) the high level of ego-sectoral due to the implementation in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S58402
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
