Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pemodelan probability of default yang tepat pada portfolio pembiayaan bersama antara bank dan fintech lending dan perusahaan pembiayaan (multi finance) pada Bank Swasta Nasional. Teknik yang digunakan sebagai perbandingan adalah teknik tradisional regresi logistik dan teknik machine learning. Penelitian dilakukan berdasarkan data Bank Swasta Nasional dari April 2019 hingga Desember 2022 dan diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu defaiult dan non-default sehingga model dapat melakukan prediksi kemungkinan nasabah gagal bayar selama durasi pinjaman. Analisis dilakukan menggunakan data aplikasi dan data transaksi tanpa melanggar aturan menjaga kerahasiaan nasabah. Selanjutnya, analisis dilakukan hanya untuk produk pembiayaan bersama pada fintech lending dan multi finance yang beroperasi hanya di Indonesia. Variabel signifikan yang memengaruhi pemodelan probability of default pada pembiayaan bersama antara bank dan fintech lending/multi finance antara lain adalah tenor, tujuan pinjaman, nominal beban bunga, deskripsi pekerjaan, kota domisili, umur dan pendapatan. Lebih lanjut, teknik tradisional regresi logistik memiliki tingkat keandalan lebih tinggi dibandingkan pendekatan machine learning decision tree pada studi kasus BSN.

---

This research is to find the appropriate credit scoring model technique to build the default model based on the joint financing schemes product between bank and fintech lending and multi finances that conducted by Bank Swasta Nasional. The credit scoring model to be compared using traditional approach, logistic regression against machine learning technique. This research is case study in Bank Swasta Nasional’s portfolio starting April 2019 up to December 2022 and will be classified into default or non-default so the model can predict the possibility of customer default during the period. The analysis conducted based on variables from application and transaction data that not breaching the confidentiality of personal data in Bank Swasta Nasional. Furthermore, the analysis only applicable for joint financing schemes product to fintech lending and multi finances that already have operated in Indonesia only. The significant variable to model the probability of default for joint financing schemes between bank and fintech lending or multi finances are tenure, loan purpose, interest amount, job description, home city, age and declared income. Furthermore, the analysis showed that the traditional technique logistic regression had higher accuracy compared to machine learning using decision tree in the case study."

"ABSTRAKBPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yangdiakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjaditanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis TuntutanPerbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadapbendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yangbertujuan untuk pemulihan keuangan negara/daerah dan tertib administrasi dalampengelolaan keuangan negara/daerah, Majelis Tuntutan Perbendaharaan padaBPK memegang peranan penting khususnya dalam penyelesaian ganti kerugiannegara/daerah yang penanggungjawabnya adalah bendahara. Denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, penulisan inibermaksud menjelaskan kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalammenilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendaharadikaitkan dengan Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penulisan ini, disimpulkanbahwa kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharan dalam menilai dan/ataumenetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara dikaitkan dengan SistemPeradilan Administrasi di Indonesia adalah bahwa Majelis TuntutanPerbendaharaan tidak termasuk dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesiakarena pada proses menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerahterhadap bendahara Majelis Panel dalam Majelis Tuntutan Perbendaharaanmenjalankan fungsi quasi administratif atau berlaku selayaknya pimpinaninstansi/lembaga terhadap pegawai dalam lingkungannya.

---

ABSTRACTThe Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), have theauthority to assess and determine the amount of loss suffered by the state causedby a treasurer’s illegal action both intended or by negligance. State assessmentsand state financial losses or the determination of which party is obliged to paycompensation determined by the decision of BPK RI. The settlements in which thetreasurer obliged to, is ruled by BPK Regulations Number 3 Year 2007, in whichArticle 41 of the regulation stated that BPK RI can formed a TreasuryProsecution Council to process the state financial loss settlements to thetreasurer. As a part of state financial loss settlements system that pursue therelieve of the state financial and an administration order in state financialmanagement, BPK RI’s Treasury Prosecution Council held an important role,especially in state financial loss settlements obliged to a treasurer. By usingliteratures and laws study, this research intented to explain and clearing theTreasury Prosecution Council’s stand in the Administrative Judicature System ofIndonesia.Based on the analysis conducted in this research, it is concluded that theTreasury Prosecution Council in doing assessments and/or determination of astate financial loss obliged to a trasurer is not a part of the AdministrativeJudicature System of Indonesia because it doesn’t do any court function. Theconclusion was higlighting that in the assessing and/or determining process, thePanel in the Treasury Prosecution Council was doing a quasi administrativefunction or in other word it act as if it were the head of the office in givingassessments and determinations."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan. Subdit DKD yang bertugas untuk menyediakan laporan keuangan mengalami kendala dalam proses menjalankan fungsinya. Tenaga kerja yang dinilai kurang menjadi penghalang untuk menciptakan laporan keuangan yang akurat. Berdasarkan PMK 04 Tahun 2011, Subdit DKD menerapkan aplikasi KOMANDAN untuk mengatasi permasalahan yang tersebut. Penerapan aplikasi KOMANDAN merubah fungsi input data yang selama ini dikerjakan oleh Subdit DKD menjadi fungsi verifikasi data. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis terhadap operasionalisasi aplikasi KOMANDAN dengan 6 dimensi, yaitu dimensi performance, information and data analysis, economic analysis, control and security analysis, efficiency analysis, dan service analysis. Peneliti akan menggunakan pendekatan positivis dalam menganalisis data, serta menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penerapan aplikasi KOMANDAN di Subdit Data Keuangan Daerah tidak berjalan dengan baik.

---

Manually financial data entry by Subdirectorate of Data Regional Financial inefficient to be applied again. That process spending a lot of time and influance on data accuracy. While on the other hand, the presence of regulation of finance ministers 04 year 2011, offering implementeation of technology based information systems, in the process implementing financial transparency. The presence of communication applications and the National Data Management (KOMANDAN) is the mandate of the regulation of finance ministers 04 year 2011. KOMANDAN application which is a web-based information systems, was allegedly able to answer the various problems faced by Subdirectorate of Data Regional Financial. Application of KOMANDAN transform manual data entry process that has been done by the Subdirectorate of Data Regional Financial to verification data process. By using a positivist approach-kualitataif, researchers in this case conduct an analysis of implementation applications of KOMANDAN through six dimensions, that is dimensions of performance, information and the data analysis, economic analysis, control and securityi analysis, efficiency analysis, and service analysis. Based on That analysis results implementation of KOMANDAN aplication is going well."

"Fenomena penegakan hukum pidana korupsi pada BUMN beberapa tahun terakhir menarik untuk diteliti. Pertama, karena banyaknya direksi yang dituntut atas kerugian negara akibat perbuatannya yang merugikan keuangan PT BUMN (Persero). Kedua, karena putusan yang timbul dari sejumlah Majelis Hakim berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena tidak adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran hakim apakah keuangan PT BUMN (Persero) merupakan keuangan negara atau bukan. Timbulnya fenomena karena UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memasukkannya kekayaan BUMN sebagai keuangan negara sehingga ada penyidik, penuntut umum dan hakim berpedoman pada ketentuan tersebut dan ada yang tidak sependapat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian.Hukum dapat ditafsirkan menurut siapa saja dan untuk kepentingan siapa saja, yang menimbulkan kekuatiran bagi para pelaku ekonomi khususnya yang berkaitan dengan operasional PT BUMN. Permasalahan ini terus menimbulkan polemik. Untuk itu perlu kejelasan dalam aspek hukum terhadap kerugian yang terjadi pada PT BUMN (Persero), yang kemudian menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah keuangan PT BUMN (Persero) termasuk keuangan negara sehingga kerugian yang terjadi adalah kerugian negara serta apakah perbuatan hukum Direksi yang merugikan perusahaan dapat dituntut dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut teori badan hukum dan konsep-konsep tentang keuangan negara, keuangan PT BUMN (Persero) yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara karena hal ini sesuai dengan Karakter Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagai uang rakyat. Tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian negara dari Direksi BUMN berarti menghambat pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum ataupun bersifat melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, tindakan curang yang merugikan keuangan negara dikenakan sanksi pidana atau dengan kata lain perbuatannya memenuhi unsur delik pidana Pasal 2 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

---

The phenomenon of law enforcement corruption cases in recent years SOEs interesting to investigate. First, because many directors are sued for damages caused by his actions which hurt state finances state-owned PT (Persero). Second, because the decision arising from a number of different judges. The difference is due to the lack of common understanding and interpretation of the judge whether the financial state-owned PT (Persero) is a state or not. The emergence of the phenomenon because of Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and Law No 17 of 2003 concerning State Finance include financial wealth as a nation state so that no investigator, prosecutor and judge based on these provisions and any who disagree. These conditions lead to uncertainty. The law can be interpreted by anyone and for the benefit of anyone, which raises concern for the economic actors in particular those related to the operation of PT SOEs. Problems above continue to cause a polemic.

For that we need clarity in the legal aspects of the losses incurred by stateowned PT (Persero), which later became the problem in this research are: whether state-owned financial PT (Persero), including financial state so that the loss is a loss to the state and whether the legal act of Directors hurt the company could be charged with article 2 or article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption.

This study uses normative legal research methods, sources of data required in the implementation of this study uses secondary data sources, then the data were analyzed qualitatively.

The results showed that according to legal theory and the concepts of state finances, state-owned financial PT (Persero), whose capital comes from wealth separated state within the scope of state finances because it is in accordance with State Finance characters that must be accounted for its use as money of the people . Acts of fraud that may cause harm to the state of Directors SOEs means hamper the government in order to carry out their obligations. Such action may be categorized as actions that harm the public interest or is against the law. On the basis of this, the fraudulent acts that harm the state shall be liable to criminal or in other words, his actions meet the elements of criminal offenses in Article 2 or Section 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001."

"Penelitian ini menganalisis penerapan sistem pengendalian mutu sesuai dengan SPM No.1 Standar Profesional Akuntan Publik pada KAP XYZ. Data dan informasi yang didapat, diperoleh dengan cara melakukan observasi langsung pada KAP tersebut. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem pengendalian mutu yang diterapkan telah meliputi unsur dalam SPM No.1 SPAP, namun demikian masih terdapat kendala ataupun masalah dalam prakteknya antara lain belum terlaksananya kebijakan dan prosedur pemantauan yang menjamin kualitas dan mutu atas pelaksanaan SPM di KAP tersebut, sehingga atas hal tersebut penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi solusi agar mutu dan penerapan SPM pada KAP XYZ dapat sesuai dengan standar yang ada.

---

This research aims to analyze the implementation of quality control system that refers to SPM No. 1 Standar Profesional Akuntan Publik in public acounting firm of XYZ. Data and information obtained by doing direct observation to the company itself. And the result of this research is the quality control system that has been applied is already covered the component of SPM No.1 SPAP, however there are some obstacles and problems in practice such as failure in monitoring policy and procedure as a quality guarantee of the quality control system rsquo s implementation in this firm, therefore this research provides the recommendation of that condition in order to synchronize the implementation of quality control system with the standard."