Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan meningkatnya perselisihan yang terjadi di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, seperti konflik Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Korea-Tiongkok pada 2016 dan penerapan nasionalisme ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Trump membuat Korea Selatan sadar bahwa ketergantungan terhadap negara-negara adidaya harus segera dikurangi. Oleh karena itu, tidak lama setelah menjabat sebagai presiden, Presiden Moon Jae In akhirnya berinisiatif untuk membuat New Southern Policy (NSP), yaitu kebijakan luar negeri baru yang berfokus pada bumi bagian selatan (ASEAN dan India) untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap negara adidaya. ASEAN, terutama Indonesia, berperan besar atas suksesnya NSP. Hal ini memberikan dampak positif bagi iklim kerja sama dan perekonomian bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Berdasarkan latar belakang ini, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian berupa bagaimana respon Indonesia serta dampak yang dihasilkan dari kerja sama Korea-Indonesia melalui kebijakan NSP?. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon Indonesia dan perubahan yang dihasilkan dari kerja sama ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan NSP. Metode penelitian deskriptif-kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan respon dan dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan NSP membuat hubungan bilateral, terutama dalam aspek ekonomi, kedua negara menjadi semakin erat melalui peningkatan tingkat kemitraan dari level Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership.

---

Amidst the increasing disputes between China and the United States, such as the Korea-China Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) conflict in 2016 and the implementation of economic protectionism during President Trump's administration, South Korea realised that their dependence on superpowers must be reduced immediately. Therefore, not long after taking office, President Moon Jae In had the initiative to create the New Southern Policy (NSP), the new foreign policy that focuses on the southern hemisphere (ASEAN and India) aimed to reduce South Korea's economic dependence on the superpowers. ASEAN, especially Indonesia, played a major role in the success of the NSP. This resulted in positive impacts on both bilateral cooperation and the economic aspect for Indonesia and South Korea. As follows, then formulates a research question of how is Indonesia's response and what are the impacts of Korea-Indonesia cooperation through the NSP? With that in mind, this study aims to explain Indonesia's response and the results from economic cooperation carried out through the NSP. Thus, the descriptive- qualitative research method is utilised to explain the response and impacts of this policy to Indonesia’s economy. The findings of this study show that the NSP improved bilateral relations, particularly in economic aspects, between the two nations by raising the level of collaboration from the Strategic Partnership level to the Special Strategic Partnership. "

"Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Penurunan jumlah ekspor kopi ke Mesir pasca inisiasi pembentukan PTA merupakan sebuah anomali dalam konteks aktivitas kerja sama internasional. Dalam kurun waktu 2010 ke 2011 terdapat penurunan jumlah ekspor kopi ke Mesir pasca inisiasi pembentukan PTA. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan diplomasi perdagangan melalui ekspor kopi, baik melalui variabel aktor negara maupun variabel peran negosiasi para stakeholders, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara konfirmasi secara non-tertulis dengan pihak KADIN yang diarahkan ke pihak GAEKI dan studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita dan laman resmi sejumlah lembaga yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor negara dan peran negosiasi para stakeholders saling berkaitan untuk implementasi diplomasi perdagangan oleh suatu negara.

---

Coffee is one of Indonesia's export commodities which is quite important as a foreign exchange earner in addition to oil and gas. The decline in the number of coffee exports to Egypt after the initiation of the establishment of PTA is an anomaly in the context of international cooperation activities. In the period 2010 to 2011 there was a decline in the number of coffee exports to Egypt after the initiation of the establishment of the PTA. This study aims to analyze the strategy of the Government of Indonesia in implementing trade diplomacy through coffee exports, both through state actor variables and the negotiation role of stakeholders, using qualitative descriptive analysis methods. Data were obtained from non-written confirmation interviews with KADIN which were directed to GAEKI and literature studies collected from books, articles, news pages and official websites of a number of institutions relevant to the research. The results show that the role of state actors and the negotiating role of stakeholders are interrelated for the implementation of trade diplomacy by a country."

"By any indicator, Indonesia, the fourth most populous nation on earth, is a development success story. Yet 20 years after a deep economic and political crisis, it is still in some respects an economy in transition. The country recovered from the 1997-98 crisis and navigated the path from authoritarian to democratic rule surprisingly quickly and smoothly. It survived the 2008-09 global financial crisis and the end of the China-driven commodity super boom in 2014 with little difficulty. It is now embarking on its fifth round of credible national elections in the democratic era. It is in the process of graduating to the upper middle-income ranks. But, as the 25 contributors to this comprehensive and compelling volume document, Indonesia also faces many daunting challenges -- how to achieve faster economic growth along with more attention to environment sustainability, how to achieve more equitable development outcomes, how to develop and nurture stronger institutional foundations, and much else."

"Sekitar abad ke-20, dolar Amerika Serikat semakin mendominasi karena sering digunakan dan bahkan menjadi mata uang yang paling banyak dipakai dalam transaksi perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, dolar Amerika Serikat memiliki nilai yang kuat dan berpengaruh besar terhadap keuangan internasional. Salah satunya implikasinya terlihat ketika Krisis Finansial Global tahun 2008. Krisis ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian buruk yang terjadi di Amerika Serikat dan menyebabkan merosotnya aktivitas ekonomi serta perdagangan dunia. Hal ini kemudian memberikan dampak langsung yang signifikan bagi negara-negara yang perekonomiannya ditopang oleh ekspor, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Berdasarkan hal ini, muncul keprihatinan dari negara-negara di dunia untuk mengambil langkah preventif agar mata uang masing-masing negara tidak terlalu dependen terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satu upaya tersebut berbentuk kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Indonesia pertama kali menginisiasi LCS pada tahun 2016 dan saat ini telah bekerja sama dengan empat negara, yaitu Thailand, Malaysia, Jepang, dan Tiongkok. Namun, dalam pelaksanaannya, belum ada dampak signifikan yang dibawa oleh perjanjian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan inisiatif Indonesia untuk mengadakan kerja sama LCS, meskipun pengaruh yang diberikan tidak signifikan dan kepentingan yang sebenarnya ingin diraih Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibalik inisiasi kerja sama LCS. Penelitian ini menggunakan teori rational choice oleh Shannon L. Blanton dan Charles W. Kegley sebagai kerangka analisis dengan analisis empat elemen, yaitu (1) pengenalan masalah dan definisi; (2) pemilihan tujuan; (3) identifikasi alternatif; dan (4) pilihan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diambil merupakan data sekunder. Data sekunder diambil dari jurnal, buku, situs, portal berita, dan sumber lainnya yang relevan. Berdasarkan data yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwa inisiasi kerja sama LCS hanya bersifat komplementer untuk mendukung kebijakan-kebijakan lainnya dalam memperkuat ekonomi nasional. Selain itu, kerja sama ini berpotensi untuk dikembangkan dengan perluasan kerangka dan penambahan negara mitra lainnya di kawasan Asia, sehingga dapat memperkuat stabilitas regional.

---

Since the 20th century, the United States dollar has increasingly dominated and even become the most used currency in trade transactions between countries. Thus, the United States dollar has a strong value and greatly influences international finance. One of the implications could be seen during the 2008 Global Financial Crisis. This crisis was closely related to the poor economic conditions in the United States that caused a decline in economic activity and world trade. It then directly impacts countries whose economies are supported by exports, such as China, Japan, South Korea, and Indonesia. Based on this issue, there are concerns from countries worldwide to take preventive steps to reduce each country's dependency on the United States dollar. One of these efforts is in the form of cooperation in settlement of trade transactions using local currency or Local Currency Settlement (LCS). Indonesia first initiated the LCS in 2016 and is currently collaborating with four countries: Thailand, Malaysia, Japan, and China. However, in practice, there has been no significant impact brought by this agreement. Therefore, this research questions Indonesia's initiative to establish LCS cooperation, even though the result is insignificant and the interests that Indonesia wants to achieve. This research aims to find out the reasons behind the initiation of LCS cooperation. This research uses the rational choice theory by Shannon L. Blanton and Charles W. Kegley as an analytical framework with an analysis of four elements: (1) problem recognition and definition; (2) goal selection; (3) identification of alternatives; and (4) choice. The research method uses a qualitative approach and the data taken are secondary data from journals, books, websites, news portals, and other relevant sources. Based on the analysis, this research shows that the initiation of LCS cooperation is only complementary to supporting other policies in strengthening the national economy. In addition, this cooperation has the potential to be developed by expanding the framework and adding other partners from neighboring countries to strengthen regional stability."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak ketidakpastian terhadap fleksibilitas institusi internasional dalam kasus kerja sama perdagangan Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) antara Tiongkok dengan Taiwan. Kerja sama antara Tiongkok dengan Taiwan menarik untuk diteliti karena kedua negara tersebut dapat menjalin kerja sama dalam sebuah institusi, meskipun hubungan politik antara keduanya kerap dipenuhi oleh ketegangan. Penelitian ini menggunakan teori rational institution design yang menjelaskan bahwa negara merancang institusi internasional sesuai dengan hambatan yang dimilikinya. Teori rational institution design menggagas bahwa ketidakpastian sebagai hambatan kerja sama menyebabkan terbentuknya institusi internasional yang fleksibel. Metode process-tracing digunakan untuk meraih penjelasan mengenai mekanisme kausal antara ketidakpastian dan fleksibilitas institusi internasional dalam proses pembentukan ECFA. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ECFA dirancang dengan fleksibilitas untuk menghadapi ketidakpastian mengenai politik domestik di Taiwan, secara khusus adalah pergantian kekuasaan di Taiwan yang berdampak pada perkembangan hubungan lintas selat Taiwan. Melalui rangkaian negosiasi, Tiongkok dan Taiwan memilih untuk merancang ECFA dengan fleksibilitas sebagai perjanjian sementara yang tidak memiliki batas waktu penyelesaian serta memasukkan ketentuan pemutusan kontrak ke dalam rancangan ECFA. Rancangan institusi tersebut dipilih oleh Taiwan dan Tiongkok dengan mempertimbangkan perlawanan terhadap ECFA dari partai oposisi Taiwan, karena keduanya tidak dapat memastikan apa yang dilakukan oleh partai oposisi terhadap ECFA apabila partai oposisi berkuasa di Taiwan.

---

ABSTRACTThis thesis explains the impact of uncertainty on the flexibility of international institution within the case of trade cooperation between China and Taiwan in Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA). Cooperation between China and Taiwan is a considerably interesting subject, because they managed to establish a cooperation agreement despite their constrained political relations. I utilized rational institution design theory as an analytical framework in assessing how states design international institution based on the cooperation barriers they face. The theory suggested that uncertainty as cooperation barrier led to the formation of flexible institution. Process-tracing method was applied in this research to acquire explanation of causal mechanisms between uncertainty and the flexibility of ECFA. Findings in this research show that the flexibility possessed by ECFA is a response to uncertainty about Taiwans domestic politics, particularly power shift in Taiwan that gives significant impact on the development of cross-Strait relations. Throughout a series of negotiations, China and Taiwan decided to design ECFA with some degree of flexibility as an interim agreement that does not specify any deadline and ECFA also includes termination clause. The institutional design is chosen because China and Taiwan needs to consider resistance from Taiwanese opposition parties towards ECFA, as they are uncertain about what the opposition will do to ECFA once they are in power. "

"Laporan ini berisi analisis kritis singkat dan berbasis bukti terhadap kebijakan perdangan Singapura sehubungan dengan perjanjian perdagangan bebas. Setelah bertahun-tahun negosiasi, dua perjanjian perdagangan bebas baru mulai berlaku pada 2013: salah satunya adalah antara Singapura dan Kosta Rika, dan lainnya antara Singapura dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) Di bawah ini, kebijakan perdagangan bebas Singapura dievaluasisecara kritis sehubungan dengan kedua perjanjian ini. Diskusi ini berusaha menyeimbangkan luasnya dengan kedalaman dan teoridengan praktik: diskusi ini mempertimbangkan dampak ekonomi yang diharapkan dari perjanjian di tingkat domestik dan global, mengkaji beberapa hambatan praktis yang perlu diatasi untuk mengimplementasikannya dengan sukses, dan mengontekstualisasikannya. Pertimbangan sehubungan dengan situasi geopolitik Singapura yang unik. Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi umum tetapi didasarkan pada teori disarankan.

---

This report offers a brief, evidence-based criticalanalysis of Singapores recent trade policy with respect to free trade agreements. After years of negotiations, two new free trade agreements both came into force in 20L3: one between Singapore and Costa Rica, and the other between Singapore and the Gulf Cooperation Council (GCC). Below, Singapores free trade policy is critically evaluated with respect to these two agreements. The discussion seeks to balance breadth with depth and theory with practice: it considers the expected economic impacts of the agreements at the domestic and global levels, reviews some of the practicalbarriersthat needed to be overcome in orderto implementthem successfully, and contextualizes these considerations with respect to Singapores unique geopolitical situation. Based on this analysis, several general but theoretically-grounded recommendations are suggested."