Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan melihat peran amenitis (fasilitas) terhadap perbedaan upah dan sewa antar kabupaten/kota di Indonesia. Indeks fasilitas adalah karakteristik spesifik daerah yang mencakup fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik dari 231 kabupaten perkotaan di Indonesia, yaitu dari Podes, Sakernas dan Susenas tahun 2008, 2011, 2014. Teknik analisis ekonometrik simultan-panel-spasial digunakan dalam studi. Studi ini menemukan bahwa indeks fasilitas seperti pendidikan umum, aksesibilitas, fasilitas komersial dan bisnis dapat menjelaskan perbedaan upah regional. Aksesibilitas, fasilitas komersial, area bisnis dan fasilitas hiburan menjelaskan perbedaan sewa regional. Indeks fasilitas di suatu daerah berperan menjelaskan upah atau sewa antar daerah.

---

This study examines the role of amenities on differences in wages and rents between districts in Indonesia, controlling spatial effects. Amenities are specific facilities that include public facilities in an index. Secondary data from 231 urban districts are combined from Podes, Sakernas, and Susenas in 2008, 2011, and 2014 from BPS. A SAR model is used in this study. This study finds that general education, accessibility, and commercial and business facilities indices can explain regional wage differences. Accessibility, and commercial, business, and entertainment facilities explain regional rental differences. Amenities play a role in explaining wages or rents between regions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kebijakan sewa tanah di Karesidenan Cirebon pada masa Raffles sampai Du Bus de Gisignies tahun 1811 ndash; 1830. Sewa tanah pertama kali diterapkan Raffles di Karesidenan Cirebon pada Juni 1813 yang kemudian diperbaharui pada Pebruari 1814. Cita-cita yang ingin dicapai adalah melalui liberalisasi ekonomi tersebut dapat menghapus penindasan dan mencapai kesejahteraan untuk petani. Sistem sewa tanah dilandasi dari gagasan bahwa tanah tidak lagi menjadi milik sultan, tetapi menjadi milik Pemerintah Inggris. Rakyat yang dianggap sebagai penyewa yang harus membayar pajak kepada Pemerintah Inggris. Kemudian, Pemerintah Belanda tetap melanjutkan sistem sewa tanah hingga tahun 1830 dengan disertai berbagai perbaikan dan penyesuaian. Namun, penetapan pajak di Karesidenan Cirebon terlampau tinggi serta tidak mengindahkan kondisi petani ketika gagal panen. Hal itu mengakibatkan bertambah beban yang ditanggung petani sehingga menimbulkan perlawanan resistensi . Sistem sewa tanah ini berakhir pada tahun 1830 karena tanah-tanah di Karesidenan Cirebon terkena peraturan tanam paksa.

---

ABSTRACT"This study aimed to determine whet"The mini thesis describes the land rent policy during the Raffles era until Du Bus de Gisignies era in Karesidenan Cirebon in 1811 1830. This policy was first administered by Raffles in Karesidenan Cirebon on June 1813, and later renewed on February 1814. The governmet wished to abolish oppression and reached prosperity for farmers through economic liberation. The system was based on an idea that the land in Java, including Karesidenan Cirebon, were no longer the Sultan Possesion, but had now become the possession of the British government. Thus, the people farmers had to rent land and pay taxes to British Government. The Hindia Belanda government then carried on the system with some adjustments. However, the tax in Karesidenan Cirebon was higher than the previous tax and didn rsquo t consider the farmer rsquo s condition if the harvest failed. This increased pressure was what led to the resistance of the people. The land rent ended when cultuur stelsel was administered in Karesidenan Cirebon in 1830."

"Contents: I. Inleiding ; II. De ontwikkeling van het rentebegrip ; III. Theoretische analyse ; IV. De ontwikkelde theorie en de opvattingen van anderen ; V. Samenvatting "

"Rent-seeking behavior is one factor associated with the poor performance of local governments in Indonesia. It is an opportunistic behavior that often occurs in the government's budget allocating process. This study aims to estimate rent-seeking size in regional governments in Indonesia based on Katz and Rosenberg's (1989) method. The determining factors used are the availability of resources and political events. In addition, as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size, auditing is introduced. Using the Generalized Least Square Regression method, this study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments from 2015 to 2019. There were three findings in this study: (1) there was a decreasing trend in rent-seeking size after the national election was held in 2014-2015; (2) local governments that held elections showed a tendency to have a higher degree of rent-seeking, especially when the current executives or "incumbents" were standing for election; and (3) local governments that received 'Unqualified Opinion' for their financial statements had a smaller size and allocations of the rents. Those might suggest that auditing was an effective governance mechanism to restrain opportunistic rent-seeking behavior."

"Skripsi ini mencoba menjelaskan mengenai proses penentuan harga produk jasa, yang dalam hal ini adalah harga sewa mobil. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan harga sewa, dapat diketahui apakah terdapat hubungan antara biaya dengan harga sewa. Selan-jutnya dapat mempelajari sejauh mana biaya mempengaruhi harga sewa. Penelitian dilakukan dengan mengadakan studi literatur dan studi lapangan dengan mengambil suatu perusahaan penyewaan mobil sebagai obyek penelitian utama. Dengan studi literatur, diharapkan dapat diperoleh landasan teoritis yang cukup mengenai biaya dan penentuan harga. Selain itu dengan mempelajari proses penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan penyewaan mobil dapat diperoleh pemahaman mengenai penentuan harga dalam praktek usaha. Penelitian dilakukan pada perusahaan penyewaan mobil Toyota Rent a Car. Dari penelitian yang telah dilaksana-kan diketahui bahwa perusahaan memperhitungkan biaya-biaya tertentu sebagai faktor pembentuk harga sewa. mobil. Biaya-biaya yang diperhitungkan itu digunakan dalam membentuk suatu model atau formula tertentu untuk menentukan harga sewa pada suatu jenis mobil. Secara garis besar perusahaan memperhitungkan beberapa aspek biaya. Aspek tersebut adalah biaya pengadaan mobil, biaya untuk tenaga supir dan biaya untuk pemakaian bahan bakar. Setelah mengetahui proses penentuan harga yang diguhakan pada perusahaan dapat dilakukan perbandingan dengan harga sewa yang diberikan oleh perusahaan lain. Perbandingan ini menggambarkan bagaimana efektifitas penentuan harga yang telah dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Kesimpulan yang didapat menyebutkan bahwa harga sewa mobil ditentukan dari persentase tertentu atas harga beli mobil. Biaya yang mempengaruhi harga sewa ditentukan dalam persentase atas harga beli mobil. Biaya itu merupakan biaya variabel. Sebenarnya ada biaya yang lebih tepat dihitung sebagai biaya variabel."

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pada perjanjian sewa menyewa kios dimana terdapat perbedaan antara kuitansi pembayaran dengan uang yang dibayarkan. Difokuskan pada perjanjian antara Nyonya NS dengan Tuan LK. Penelitian ini menelaah mengenai pengaturan perjanjian sewa menyewa khususnya sewa menyewa kios di Indonesia; keabsahan dari perjanjian sewa menyewa kios tersebut; maupun asas personalia pada perjanjian tersebut dan tindakan jika salah satu pihak tidak mengakui pembayaran sewa kios. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, dan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan para pihak sebaiknya mengetahui tujuan dari pihak lainnya dalam mengadakan perjanjian untuk menghindari kerugian.;This thesis aims to determine the legal aspects of the rent agreement of kiosk where there is a difference between the receipt of payment and the money paid. Focused on the agreement between Mrs. NS and Mr. LK. This study examines the regulation of rent agreement especially the regulation of kiosk rent agreement in Indonesia; the validity of the kiosk rent agreement; and the principle of personnel on the agreement and the act if one of the parties does not admit the payment receipt. Using the method of juridical-normative literature, using secondary data, and typology descriptive-analytic study. The results showed the party should know the purpose of the other party to enter into an agreement to avoid loss., This thesis aims to determine the legal aspects of the rent agreement of kiosk where there is a difference between the receipt of payment and the money paid. Focused on the agreement between Mrs. NS and Mr. LK. This study examines the regulation of rent agreement especially the regulation of kiosk rent agreement in Indonesia; the validity of the kiosk rent agreement; and the principle of personnel on the agreement and the act if one of the parties does not admit the payment receipt. Using the method of juridical-normative literature, using secondary data, and typology descriptive-analytic study. The results showed the party should know the purpose of the other party to enter into an agreement to avoid loss.]"

"Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rent-seeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyalemen terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking.Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia.

---

One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rent-seeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size.

The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution.

First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of ‘unqualified opinion’ in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia"