Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual diluar pengetahuan dari salah satu pihak, dan Akta Kuasa Menjual tersebut juga dibuat oleh Notaris dimana pihak pembeli belum melakukan pelunasan kepada penjual, selain hal tersebut, Notaris dalam membuat aktanya juga melakukan rekayasa tanggal serta mencantumkan keterangan yang tidak benar mengenai tempat penandatanganan akta. Permasalahan yang akan diambil adalah mengenai akibat hukum dari akta yang dibuat secara melawan hukum serta tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Putusan PN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin telah sebagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah menyatakan notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang berakibat akta notaris menjadi batal demi hukum, serta pelanggaran atas kebenaran formal akta memiliki akibat hukum akta autentik tersebut kehilangan keautentisitasannya. Dengan adanya pembatalan akta notaris memiliki akibat hukum bahwa kembalinya hubungan hukum serta penguasaan objek perjanjian menjadi seperti tidak pernah terjadi perjanjian.

---

This study discusses the Decision of the Gianyar District Court Number 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, where there is a lawsuit against a Notary who commits an unlawful act in the matter of making a Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement (PPJB) and a Selling Authorization Deed without the knowledge of one of the parties, and the Selling Authorization Deed is also made by a Notary where the buyer has not paid off to the seller, other than this, the Notary in making the deed also includes incorrect date and includes incorrect information about the place of signing of the deed. The problems that will be taken are about the legal consequences of the deeds made in an unlawful manner and the responsibility of the notary and the legal consequences of the cancellation of the deeds he made. This study uses normative juridical research, using descriptive analytical research typology, which uses secondary data and data collection tools used are document studies. The results showed that the PN Decision Number 10/ Pdt.G/2018/PN.Gin had been partially in accordance with statutory provisions and had stated that the notary was proven to have committed an unlawful act, which resulted in the notary deed being null and void, and violation of formal truth the deed has the legal effect that the authentic deed loses its authenticity. With the cancellation of the notary deed, there is a legal consequence that the return of legal relations and the control of the object of the agreement are as if there had never been an agreement."

"Setiap perjanjian yang dibuat para pihak pada dasarnya wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata begitu juga dengan perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin hak seseorang terlebih jika tanah tersebut akan dijadikan sebagai objek jaminan dari hubungan utang-piutang. Akibat hukum utang-piutang yang yang seolah-olah beralih menjadi jual beli hak atas tanah berdasarkan surat kuasa substitusi menjual telah menghasilkan Akta Jual beli Nomor 235/95/AJB/SR/2001 yang melanggar asas-asas dari perjanjian dan prinsip dari jual beli itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, sedangkan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan tanda tangan dalam Surat Kuasa Substitusi Menjual telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adanya sebab yang tidak halal sehingga mengakibatkan Akta Jual Beli Nomor 235/95/AJB/SR/2001 menjadi Batal Demi Hukum karena berdasarkan unsur pemalsuan dan pentingnya bagi Notaris dan PPAT menjunjung tinggi sikap jujur, amanah serta tidak berpihak sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang dan Kode Etik serta perlu dibuatnya peraturan yang tegas atas dilarangnya pemakaian Surat Kuasa Substitusi Menjual Hak Atas Tanah.

---

Each agreement made by the parties basically must fulfill the provisions in Article 1320 of the Civil Code as well as legal actions in the form of transfer of land rights. Ownership of land rights is very important to guarantee one`s rights, especially if the land will be used as a collateral object from the debt-debt relationship. The legal consequences of debts that seem to turn into buying and selling rights to land based on the power of attorney to sell have produced a Sale and Purchase Act Number 235/95 / AJB / SR / 2001 that violates the principles of the agreement and the principle of buying and selling own. This study uses a juridical-normative research method, while the type of research used is descriptive-analytical and the data collection tools used are document studies. The results of this study are forgery of signatures in the Power of Substitution Selling Letter has violated the provisions in Article 1320 of the Civil Code for non-halal causes resulting in the Sale and Purchase Deed Number 235/95 / AJB / SR / 2001 being null and void due to the forgery and importance for Notaries and PPAT uphold honesty, trustworthiness and impartiality as stipulated in the Law and the Code of Ethics and need to make strict regulations for prohibiting the use of Substitution Power of Attorney to Sell Rights to Land."