Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya pasar modal menjadikan pasar modal mengemban peran yang cukup signifikan bagi pertumbuhan perekonomian pada masa modern saat ini. Salah satu kegiatan di dalam pasar modal sendiri adalah kegiatan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang salah satunya adalah Pinjam-Meminjam Efek. Pinjam-Meminjam Efek hadir sebagai fasilitas yang dimanfaatkan bagi pemberi pinjaman yang ingin meminjamkan kepemilikan Efeknya dan pelaku Transaksi Short-Selling agar dapat melakukan Transaksi Short-Selling. Meskipun Transaksi Short-Selling sendiri memiliki kedua sisi pro dan kontra, Pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling merupakan hal yang kerap dilakukan pada pasar modal di Indonesia dan perlu untuk diketahui lebih lanjut bagaimanakah implementasi mengenai pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif yang akan diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pasar modal yakni terkait dengan Pinjam-Meminjam Efek dan Transaksi Short-Selling yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan hasil bahwa masih terdapat beberapa regulasi terkait dengan Pinjam-Meminjam Efek dan Transaksi Short-Selling yang berlaku di Indonesia yang belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait di dalam transaksi tersebut. Lebih lanjut, belum terdapat regulasi khusus mengenai risiko dan upaya penyelesaian risiko atas pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia. Atas hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa harus diatur lebih khusus lagi khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dan upaya penyelesaian risiko atas pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia.

---

The development of the capital market has made capital market plays a significant role for economic growth in modern times. One of the activities in the capital market itself is trading activities in long-term financial instruments, one of which is Securities Lending and Borrowing. Securities Borrowing and Lending is a facility that is used by lenders who want to lend their Securities ownership and those who do Short-Selling Transactions to be able to do Short-Selling Transactions. Although the Short-Selling Transaction itself has both pros and cons, the use of the Securities Borrowing and Lending Facility in a Short-Selling Transaction is something that is often done in the capital market in Indonesia and it is necessary to know more about how to implement the use of the Securities Borrowing and Lending facility in Short-Selling Transactions in Indonesia. In this study, the research method used by the author is juridical-normative which will be examined based on the laws and regulations related to capital market law, namely those related to Securities Borrowing and Lending and Short-Selling Transactions that apply in Indonesia. Research conducted by the author shows that there are still several regulations related to Securities Lending and Borrowing and Short-Selling Transactions that apply in Indonesia that have not provided adequate legal protection for the parties involved in the transaction. Furthermore, there are no specific regulations regarding risks and risk settlement efforts on the use of Securities Borrowing and Lending in Short-Selling Transactions in Indonesia. For this reason, the authors conclude that it must be regulated more specifically with regard to legal protection for related parties and efforts to resolve the risk of utilizing Securities Borrowing and Lending facilities in Short-Selling Transactions in Indonesia."

"Rumah sebagai kebutuhan dasar setiap manusia merupakan porsi pengeluaran terbesar dari setiap rumah tangga. Mekanisme pemberian dana kepada masyarakat untuk membeli rumah sesuai prinsip syariah yaitu KPR iB. Bila bank syariah menerbitkan KPR iB secara terus menerus dengan pembiayaan bersumber pada dana jangka pendek akan menimbulkan kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana (mismatch funding). Perlu diupayakan tersedianya sumber dana jangka menengah dan panjang dari pasar modal. Sekuritisasi merupakan model transaksi yang tepat bagi penyalur KPR iB yang memiliki keinginan untuk memperbaiki struktur modalnya dan dapat mengatasi kesenjangan pendanaan KPR iB yang berjangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana transaksi sekuritisasi syariah ditinjau dari maqashid syariah dan bagaimana implementasi pengaturan sekuritisasi Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang berdasarkan jenis data primer dan data sekunder. Hasil analisis memperoleh simpulan bahwa sekuritisasi EBAS-SP merupakan wujud implementasi dari salah satu tujuan hukum Islam (maqashid syariah) yakni perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer) dalam hal ini yaitu rumah yang layak dan terjangkau bagi keluarga Indonesia. Sampai tulisan ini dibuat, belum pernah ada sekuritisasi syariah di Indonesia. Sehingga menjawab permalasahan selanjutnya disimpulkan implementasi dari peraturan terkait sekuritisasi syariah bahwa aset KPR iB yang dapat di-sekuritisasi hanya aset yang timbul dari pembiayaan perumahan yang berdasarkan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dan/atau akad-akad lain yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada bank. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi sekuritisasi EBAS-SP itu sendiri yaitu Akad Wakalah bi al-ujrah, Akad Kafalah bi al-ujrah, Wa’d Al-bai' al-haqiqi. Penulis menyampaikan saran bahwa transaksi sekuritisasi syariah dapat terealisasi dengan adanya kolaborasi dan sinergi didukung dengan adanya sosialisasi edukasi dari stakeholder perbankan syariah dan pasar modal syariah kepada bank syariah dan investor.

---

House as a basic need of every human being is the largest portion of the expenditure of every household. The mechanism for providing funds to the public to buy houses according to the sharia principle is KPR iB. If an Islamic bank issue KPR iB continuously with financing sourced from short-term funds, it will create a gap between the source and use of funds (mismatch funding). Efforts should be made to provide medium and long-term sources of funds from the capital market. Securitization is the right transaction model for iB mortgage lenders that have the desire to improve their capital structure and can overcome the long-term iB mortgage funding gap. Based on this background, this study analyzes two (2) main problems, namely how sharia securitization transactions are viewed from the maqashid sharia and how to implement and arrange the securitization of Sharia Asset-Backed in the Form of Participation Letters (EBAS-SP). The research method used is normative legal research with a legal approach based on primary and secondary data types. The results of the analysis conclude that the EBAS-SP securitization is a form of implementation of one of the objectives of the Islamic law (maqashid syariah), namely the protection of property (hifz al-mal) related to the tahsiniyat need to support the fulfillment of dharuriyat needs (primary needs), in this case is decent and affordable housing for Indonesian families. Until this writing, there has been no sharia securitization in Indonesia. Therefore, in answering the subsequent problem it is concluded from the implementation of the sharia securitization regulations that the KPR iB that can be securitized are only assets that arise from housing finance based on Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) contracts, Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) and/or other contracts where the asset ownership is still with the bank. Meanwhile, the contracts used in the EBAS-SP securitization transactions are Wakalah bi al-ujrah, Kafalah bi al-ujrah, Wa’d and Al-bai' al -haqiqi contracts. The author suggests that sharia securitization transactions can be realized through collaboration and synergy supported by educational outreach from sharia banking and sharia capital market stakeholders to sharia banks and investors."

"Tulisan ini mengkaji pengaturan hukum jaminan benda bergerak di Indonesia serta permasalahannya, dengan membandingkannya dengan Personal Property Securities Act di Selandia Baru dan UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hukum jaminan benda bergerak di Indonesia saat ini terfragmentasi dalam berbagai peraturan seperti KUHPerdata, UU Jaminan Fidusia, dan UU Sistem Resi Gudang, dengan masalah utama biaya tinggi, sistem pendaftaran terpisah, pembatasan objek jaminan, dan hambatan eksekusi. Personal Property Securities Act dan UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions menawarkan solusi melalui kerangka hukum terpadu berbasis security interest yang mengintegrasikan berbagai jenis hak jaminan. Personal Property Securities Act, misalnya, berhasil menyederhanakan sistem hukum, menciptakan aturan prioritas yang jelas, dan memperkenalkan sistem registrasi elektronik terpusat. Reformasi ini meningkatkan kepastian hukum, efisiensi transaksi, serta akses terhadap kredit, khususnya bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini terlihat dari skor B-READY Selandia Baru sebesar 85,04, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang berada di kuintil terbawah dengan skor 56,51. Reformasi hukum jaminan benda bergerak di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan terpadu seperti dalam Personal Property Securities Act dan UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi integrasi kerangka hukum berbasis security interest, penyederhanaan prosedur pembebanan, pengembangan sistem registrasi elektronik, pengaturan hak mendahului yang jelas, serta fleksibilitas dalam eksekusi jaminan. Dengan reformasi ini, Indonesia dapat meningkatkan akses kredit, mendukung inklusi keuangan, memperbaiki iklim bisnis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

---

This paper examines the regulation of security over movables in Indonesia and its associated issues by comparing it with the Personal Property Securities Act in New Zealand and the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. The research is conducted using a doctrinal research method. Currently, the law on movable collateral in Indonesia is fragmented across various regulations such as the Civil Code, the Fiduciary Security Law, and the Warehouse Receipt System Law, with key issues including high costs, separate registration systems, limitations on collateral types, and obstacles in enforcement. The Personal Property Securities Act and the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions offer solutions through an integrated legal framework based on security interests that consolidates various types of collateral rights. For example, the PPSA has successfully simplified the legal system, created clear priority rules, and introduced a centralized electronic registration system. These reforms have improved legal certainty, transaction efficiency, and access to credit, particularly for small and medium-sized enterprises. This is reflected in New Zealand's B-READY score of 85.04, which is much higher than Indonesia’s score of 56.51, placing it in the lowest quintile. Reform of movable collateral law in Indonesia should adopt an integrated approach similar to the Personal Property Securities Act and the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions. Recommended steps include integrating a security interest-based legal framework, simplifying encumbrance procedures, developing an electronic registration system, establishing clear rules with regard to priority rights, and providing flexibility in collateral enforcement. With these reforms, Indonesia could improve credit access, support financial inclusion, enhance the business climate, and promote sustainable economic growth."