Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary:The new edition of this leading authority provides a comprehensive overview of international monetary stability and co-operation taking into account crucial updates in relation to "crisis" related issues"

"ABSTRAKKedudukan Pelapor dan Saksi tindak pidana pencucian uang dalam sistemperadilan pidana berpotensi mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang tidakmenginginkan kasusnya terbongkar sehingga mereka tidak beranimengungkapkan kesaksiannya. Kebutuhan atas perlindungan terhadap Pelapordan Saksi suatu tindak pidana pada umumnya tidak terlepas dari pentingnyaperanan Pelapor dan Saksi dalam proses peradilan pidana. Khusus untukperlindungan bagi Pelapor dan Saksi TPPU, ketentuannya telah ada sejakUndang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan pertama kali tahun2002, selanjutnya diubah pada tahun 2003 hingga pada tahun 2010 disahkanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang yang lama.Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studikepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturanperaturandan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengannarasumber. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan : Apa yangmenjadi dasar pemikiran dari ketentuan pemberian perlindungan bagi Pelapor danSaksi tindak pidana pencucian uang?, Bagaimana pelaksanaan ketentuanpemberian perlindungan bagi Pelapor dan Saksi TPPU setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010? dan Kendala apa yang akan muncul dalampelaksanaannya?. Teknis pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Pelapor danSaksi TPPU mengacu pada PP Nomor 57 Tahun 2003 dan Peraturan KapolriNomor 17 Tahun 2005 yang mengamanahkan pelaksanaan pemberianperlindungan khusus bagi Pelapor dan Korban kepada Kepolisian RI. Pada tahun2006 disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerlindunganSaksi dan Korban yang berlaku sebagai ketentuan payung dalam pemberianperlindungan Pelapor, Saksi dan/atau Korban di tanah air. Undang-Undangtersebut mengamanahkan pemberian perlindungan dilaksanakan oleh lembagakhusus bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata memiliki berbagai kelemahanyang sedikit banyak akan mempengaruhi implementasi dalam pemberianperlindungan. Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Pelapor dan SaksiTPPU, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi lain yang menjadi sub sistemdalam Sistem Peradilan Pidana yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan danLembaga Pemasyarakatan. Selain itu LPSK juga dapat bekerja sama denganPPATK yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang.

---

ABSTRACTThe position of Reporting Parties and Witnesses of money laundering inthe criminal justice system, potentially under threat from those who do not wantthe case revealed that they did not dare reveal his testimony. The need for theprotection of Reporting Parties and Witnesses of a crime is generally notindependent of the importance of the role of Reporting Parties and Witnesses inthe criminal justice process. Especially for the protection of Reporting Partiesand Witnesses of money laundering, the terms have existed since the law ofmoney laundering was first enacted in 2002, further it was amended in the year2003. In the year 2010, The Legislature enacted Law No. 8 of 2010 ConcerningPrevention and Eradication of Money Laundering legislation replacing the oldlaw. By using the research method of normative juridical in which one of them islibrary study, which is analysing documents such as books, provisions, guidance,and also interview with experts. This study is aimed at answering some researchquestions : What was the rationale thought of granting protection for ReportingParties and Witnesses of money laundering?, How the implementation of theprovisions granting protection for Reporting Parties and Witnesses afterdischarge anti money laundering law No. 8 years 2010? and what obstacleswould arise in its implementation?. Technical provisions for the implementationof Reporting Parties and Witnesses Protection of Money Laundering refer toRegulation number 57 in 2003 and Chief of Police rule Number 17 0f 2005 whichmandated the implementation of granting special protection to Reporting Partiesand Witnesses to The Indonesian Police. In the year 2006 came out Law No. 13 of2006 on the protection of witnesses and victims, which acted as a main provisionto protection Reporting Parties, Witnesses and/or victims in Indonesia. The Lawmandated the responsibility for providing protection implemented by specializedinstitutions called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The law ofprotection of the witnesses and victims had a weaknesses that influenced theimplementation of granting protection. In the implementation of grantingprotection for reporting parties and witnesses in Money laundering, LPSK couldcooperate with other institutions that included in sub system of criminal justicesystem such as Police, Attorney, Court, and Prison. Besides, LPSK also couldcooperate with PPATK that has duty to prevent and eradicate of moneylaundering."

"Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan penerapan konsep keadilan restoratif ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang. Dewasa ini keadilan restoratif telah menjadi isu yang sangat penting dan merupakan konsep potensial untuk diterapkan sebagai norma. Sejauh ini keadilan restoratif baru diterapkan oleh negara-negara tertentu saja dengan ruang lingkup tindak pidana yang terbatas.Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dimungkinkan juga untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana perekonomian yang dalam tulisan ini lebih difokuskan lagi kepada tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang timbul adalah peraturan perundang-udangan kita yang kurang mengikuti perkembangan masyarakat dan pandangan banyak ahli bahwa hukuman masih merupakan tindakan utama dalam menanggulangi kejahatan.Untuk pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan tipologi penulisan penelitian hukum secara normatif, dengan metode penelitian kepustakaan untuk mengetahui bisakah konsep keadilan restoratif diterapkan ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

---

This minithesis will discuss about possibility of applying the concept of restorative justice in the return on assets in money laundering. Today, restorative justice has become a very important issue and is a potential concept to be applied as the norm. So far the new restorative justice is applied by certain countries with the scope of the crime are limited.

In this paper explained that it is also possible to implement restorative justice in other crimes, such as economic crime which in this paper is more focused on money laundering. Problems that arise are the laws and our invitation less follow the development of society and the view of many experts that the punishment is still the main action in tackling crime.

In making this thesis, tha author uses the typology of writing a normative legal research, with methods of library research to find out the concept of restorative justice can be applied to the return of assets on money laundering in Indonesia."

"PPAT adalah mitra dari BPN tetapi tidak termasuk dalam kategori pegawai kantorpertanahan sehingga PPAT tidak menerima gaji setiap bulan hanya penghargaan,penghargaan yang dimaksud yaitu pemberian uang jasa yaitu paling besar 1% dari nilai transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PJPPAT. Pada tahun 2021 Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 33 tahun 2021 Tentang Uang JasaPembuatan Akta yang membagi nilai dari 1% itu menjadi 4 bagian. Terdapat 2 (dua)rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, mengenai pengaturan tarif uang jasa dan sanksi terhadap Permen ATR/BPN No. 33 Tahun 2021, dan kedua, mengenai pelaksaan sanksi apabila PPAT melanggar aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini pertama, menganalisis pengaturan besaran uang jasa pembuatan akta PPAT secara lebih jelas karena adanya klasifikasi yang sudah diatur dalam Permen tersebut dan Permen ini juga menyebutkan pengaturan sanksi yang menyatakan apabila seorang PPAT melanggar ketentuan terhadap uang jasa maka sanksi pelanggaran yang dikenakan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 bulan. Kemudian yang kedua, mengenai penerapan pelaksanan sanksi aturan Permen ATR/BPN No. 33 Tahun 2021 melewati prosedur teguran dan peringatan dan langsung pada pemecatan sementara, prosedur pemberhentian atau pemecatan tidak diatur secara rinci di dalam Permen No. 33 Tahun 2021, sedangkan dalam Kode Etik IPPAT apabila seorang PPAT melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya yang dengan kewajiban PPAT maka ia melanggar juga Kode Etik, maka tata cara pemberian sanksi dapat menggunakan aturan Kode Etik.

---

Land Deed Making Officers (PPAT) is a partner of BPN but is not included in the category of land office employees so that PPAT does not receive a salary every month only awards, the award in question is the provision of service money, which is a maximum of 1% of the transaction value as stipulated in the provisions of Article 32 paragraph (1) of PJPPAT. In 2021 the Minister of ATR/BPN issued a regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning/Head of the National Defense Agency Number 33 of 2021 concerning Deed Making Services Money which divides the value of the 1% into 4 parts. There are 2 (two) formulations of problems in this study, namely first, regarding the regulation of service money rates and sanct ions against the Minister of ATR/BPN Regulation No. 33 of 2021, and second, regarding the implementation of sanctions if PPAT violates these rules. The research method used is normative juridical with explanatory research typology. The results of this study first, analyze the regulation of the amount of service money for making PPAT deeds more clearly because of the classification that has been regulated in the Regulation and this Regulation also mentions sanctions arrangements that state that if a PPAT violates the provisions for service money, the violation sanctions imposed are in the form of temporary suspension for a maximum of 6 months. Then the second, regarding the

application of sanctions for the regulation of the Minister of ATR /BPN Regulation No. 33 of 2021 through reprimand and warning procedures and directly on temporary dismissal, the procedure for dismissal or dismissal is not regulated in detail in Regulation No. 33 of 2021, while in the IPPAT Code of Ethics if a PPAT violates other statutory provisions that with the obligations of the PPAT then he also violates the Code of Ethics, then the procedure for sanctioning can use the rules of the Code of Ethics."