Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing Indonesia dalam menekan risiko nilai tukar eksternal berupa penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal selain Dolar Amerika Serikat (USD). Dalam penelitian ini, diangkat pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dari pelaksanaan LCS dalam mekanisme penyelesaian transaksi valuta asing di Indonesia. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. pengaturan LCS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (PBI LCS); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum Pelaku dalam pelaksanaan LCS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan pengaturan induknya. Meski telah menunjukkan perkembangan dalam implementasi LCS, masih ditemukan permasalahan hukum seperti belum diaturnya pelindungan hukum terhadap terjadinya risiko gagal bayar serta keterbatasan cakupan dari pengaturan LCS. Beberapa saran yang diberikan, antara lain: 1. BI harus dapat mengakomodasi pengaturan LCS yang memperluas cakupan transaksi dari sisi produk dan dari sisi pelaku; dan 2. BI bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional LCS, Bank-Bank ACCD di Indonesia, dan juga otoritas bank sentral Negara Mitra harus secara aktif mensosialisasikan mekanisme LCS dengan menawarkan efisiensi transaksi tanpa harus melakukan konversi ganda ke USD.

---

Local Currency Settlement (LCS) is one of the monetary policies of Bank Indonesia (BI) in Indonesia's foreign exchange market in suppressing external exchange rate risks in the form of settlement of transactions using local currencies other than the United States Dollar (USD). In this research, the subject matter is raised, namely how the legal arrangements and implementation of the implementation of LCS in the foreign exchange transaction settlement mechanism in Indonesia. The form of research in this thesis is doctrinal in nature supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions obtained from this research are: 1. the LCS arrangement has been regulated in Bank Indonesia Regulation Number 22/12/PBI/2020 concerning Bilateral Transaction Settlement Using Local Currency Through Banks (PBI LCS); and 2. the implementation of the rights and obligations and legal responsibilities of the Actors in the implementation of LCS has been carried out properly in accordance with the parent regulation. Although it has shown progress in the implementation of LCS, there are still legal problems such as the lack of legal protection against the risk of default and the limited scope of the LCS regulation. Some suggestions are given, among others: 1. BI must be able to accommodate LCS arrangements that expand the scope of transactions in terms of products and actors; and 2. BI together with all stakeholders, including but not limited to those who are members of the LCS National Task Force, ACCD Banks in Indonesia, and also the central bank authorities of Partner Countries must actively socialize the LCS mechanism which offers transaction efficiency without having to do double conversion with USD."

"Penelitian ini mengestimasi rasio ambang batas CBDC ritel (rCBDC) Indonesia untuk tahap awal implementasinya dengan menggunakan rasio nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap uang beredar M1 sebagai proksi dari rCBDC. Penulis menggunakan regresi kuadratik ordinary least squares (OLS) sebagai metode penelitian dan optimisasi untuk menemukan rasio ambang batas. Dengan mempertimbangkan stabilitas sektor keuangan, ditemukan bahwa rasio threshold ada pada kisaran 0,26 - 0,28% dari uang beredar M1. Di samping itu, dengan mempertimbangkan konsumsi rumah tangga, rasio threshold sebesar 0,40%.

---

This study estimated the threshold ratio of Indonesian rCBDC in the early stage of its implementation and used the ratio of the transaction value of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) against the M1 (money supply) as a proxy for rCBDC. The author used ordinary least squares (OLS) quadratic regression as a research method and an optimization to find the threshold ratio. Considering the financial sector stability, it is found that the threshold ratio is in the range of 0.26 - 0.28% of the M1 money supply. In addition, by considering household consumption, the threshold ratio is 0.40%."

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"Wholesale Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap efisiensi di pasar uang antar bank dan efektivitas kebijakan moneter. Dari simulasi pada goncangan kebijakan kontaksi moneter, penulis menemukan bahwa pada sistem CBDC menghasilkan dampak yang lebih besar pada pengurangan pinjaman antar bank dan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman antar bank yang lebih tinggi daripada sistem konvensional akibat pasar beroperasi lebih efisien. Hal tersebut didorong oleh rancangan arsitektur privat platform wholesale CBDC, yang dikontrol langsung oleh bank sentral, dan mekanisme penyertaan aset pada pasar uang yang mengakibatkan penurunan biaya pengawasan bank dan biaya transaksi di pasar uang. Peningkatan efisiensi di pasar uang antar bank dalam sistem CBDC menghasilkan spread yang lebih dekat antara antara tingkat suku bunga pasar uang antar bank dan tingkat suku bunga kebijakan serta penghematan biaya melakukan Operasi Pasar Terbuka. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa transmisi tingkat suku bunga kebijakan ke pasar antar bank berfungsi lebih baik daripada dalam sistem konvensional.

---

The author proposed a DSGE model to examine and measure the impact of the implementation of Wholesale Central Bank Currency (CBDC) on the efficiency of the interbank market and the effectiveness of the monetary policy. Of the simulation on contractive monetary policy shock, the author found that the interbank market under CBDC system leads to a higher impact on the reduction of interbank loans and the increase of interbank rates comparing to the conventional system as a result of the market operates more efficiently. It comes from the private architecture design of the wholesale CBDC platform, which was directly controlled by the central bank, and underlying asset mechanism of the interbank market that could lower the banks monitoring cost and transaction cost in the interbank market. The improvement in the efficiency of the interbank market in the CBDC system resulted in a closer spread between interbank and policy rate and cost effective in Open Market Operations. That result means the policy rate transmission to the interbank market worked better than the conventional system."