Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."

"Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda"

"ABSTRAK<>br>Jaminan Sosial adalah fondasi keamanan ekonomi bagi jutaan pensiunan dan penyandang cacat. Sebagian besar program jaminan sosial menggunakan sistem Pay-As-You-Go. Dalam sistem Pay-As-You-Go pekerja saat ini dikenai pajak dari penghasilan mereka saat ini dan dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang telah pensiun. Makalah ini mengkaji bagaimana kebijakan keamanan sosial mempengaruhi kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACT<>br>Social Security is the foundation of economic security for millions of retirees and disabled persons. Social Security is largely a pay as you go program which means the income of people at working age are taxed and the tax money t goes to the currently retired. This paper examined how social security policy affect the welfare of individuals and economic growth in the new steady state of the economy."

"Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen, serta tenaga pendidikan berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan tersebut diantaranya adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di Universitas Indonesia dan National University of Singapore berdasarkan ISO 45001:2018. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode studi komparatif semi kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukan adanya perbandingan antara Universitas Indonesia dan National University of Singapore. Universitas Indonesia dan National University of Singapore telah memenuhi persyaratan ISO 45001, terdapat 3 elemen yang memiliki perolehan skor tidak terpenuhi, sedangkan elemen lainnya memperoleh skor penilaian terpenuhi dan melebihi ekspektasi.

---

Based on Law Number 14 of 2015, while implementing professional responsibility, lecturer and teacher have rights to obtain security and safety. Government, local government, community, professional organization, and/or educational institution have to give safety to lecturer while on duty. The security is occupational health and safety security. The security of occupational health and safety includes the security of occupational safety disruption, working incident, working hours fire hazard, natural disaster, occupational health and environment, and/or the other risk.

The aim of this research is analysis of occupational health and safety implementation in Universitas Indonesia and National University of Singapore against ISO 45001. This study is a descriptive research with semi quantitative and qualitative method. The approach of the study is cross sectional.

The result of this research is a comparative implementation on occupational safety, health and the environment based on ISO 45001 in University of Indonesia, and National University of Singapore. Universitas Indonesia and National University of Singapore have met ISO 45001:2018 requirements and there are 3 elements that have assessment scores review, while other elemets that have meet and exceed."

"Risiko Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) merupakan hal penting yang perlu dikendalikan, khususnya pada laboratorium. Kecelakaan kerja harus diminimalisir agar aktivitas laboratorium dapat terus dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengidentifikasi karakteristik bahan baku yang digunakan di Laboratorium TPL FTUI dan menganalisis potensi bahaya dan risiko berdasarkan jenis aspek risiko atau jenis kegiatan yang dilakukan di Laboratorium TPL FTUI. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, evaluasi risiko lingkungan kerja dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode sampling, observasi langsung, wawancara, dan survei kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek fisika memperoleh angka 52,8 dB yang masih memenuhi standar untuk faktor kebisingan, dan 38,2 lux yang tidak memenuhi standar faktor pencahayaan. Untuk aspek biologi ditinjau masih aman dalam hal kualitas udara, namun tidak untuk faktor kelembaban. Pada aspek kimia dapat diketahui bahwa seluruh bahan kimia yang digunakan memiliki karakteristik bahaya dengan angka risiko yang tinggi. Sedangkan pada aspek ergonomi terdapat 8 dari 10 fasilitas telah memenuhi syarat ergonomi dan aspek psikologi diperoleh angka stres kerja laboran pada kategori rendah hingga sedang. Hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko menunjukkan kategori risiko II dan III dari setiap jenis pengujian yang terpilih. Upaya pengendalian dan program K3L perlu ditingkatkan agar bahaya dan risiko dapat dikelola.

---

Occupational Health and Environmental Safety risk is an important things that needs to be controlled, especially in the laboratory. Work accidents must me minimized so that laboratory activities can continue to be carried out. The aim of this study was to identify the characteristics of the raw materials used in the TPL FTUI Laboratory and analyze the potential hazards and risks based on the type of risk aspects or the type of activity carried out in the TPL FTUI Laboratory. Based on Ministerial Regulation Number 5 of 2018, evaluation of work environment risks can be viewed from various aspects, namely aspects of physics, chemistry, biology, ergonomics and psychology. This research was a quantitative and qualitative study with sampling methods, direct observation, interviews, and questionnare surveys.

The results show that the physical aspect obtained a figure of 52.8 dB which still meets the standard for the noise factor, and 38.2 lux which does not meet the standard for the lighting factor. For the biological aspect, it is considered safe in terms of air quality, but not for the humidity factor. In the chemical aspect, it can be seen that all chemicals used have hazard characteristics with a high risk rate. While in the aspect of ergonomics, there are 8 out of 10 facilities that have met the requirements of ergonomics and from the psychological aspect, the number of laboratory work stress is in the low to medium category. The results of hazard identification and risk assessment indicate risk categories II and III for each type of test selected. OHSE control efforts and programs need to be improved so that hazzards and risks can be managed."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis gap antara aktualitas implementasi pelaksanaan CSMS di kontraktor kontrak kerja sama bidang hulu migas proyek PGN Tie-In Saka Indonesia Pangkah Limited dengan pedoman perusahaan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan desain studi cross-sectional. Data pada penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dengan pihak perusahaan dan Kontraktor, dan data pendukung berupa laporan CSMS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proyek PGN Tie-In melakukan siklus CSMS mulai dari penilaian risiko, pra kualifikasi, seleksi, penilaian sebelum bekerja, penilaian berjalan, dan penilaian akhir sesuai dengan pedoman perusahaan. Secara garis besar, seluruh kegiatan pada setiap tahapan CSMS dilakukan sesuai dengan pedoman perusahaan, namun kegiatan yang belum sesuai dengan pedoman perusahaan adalah tahap verifikasi HSE Plan yang dilakukan setelah penghargaan diberikan. Dengan diimplementasikannya CSMS ini, Kontraktor berhasil mencapai target nol fatality dan nol lost time injury (LTI) hingga proyek selesai dikerjakan.

---

This research was conducted to analyze the gap between the actual implementation of the CSMS implementation for contractor partnership contract in the upstream oil and gas sector of the PGN Tie-In Saka Indonesia Pangkah Limited project and the existing company guidelines. This research is a descriptive study with a qualitative approach and a cross-sectional study design. The data in this study were obtained through observation, interviews with the company and contractors, and supporting data in the form of CSMS reports. The results of this study indicate that the PGN Tie-In project carries out the CSMS cycle starting from risk assessment, pre-qualification, selection, pre-employment assessment, on-going assessment, and final assessment according to company guidelines. Broadly speaking, all activities at each CSMS stage are carried out in accordance with company guidelines, but activities that are not yet in accordance with company guidelines are the HSE Plan verification stage which is carried out after the award is given. With the implementation of this CSMS, the Contractor has succeeded in achieving the target of zero fatality and zero lost time injury (LTI) until the project is completed. "