Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah tanggung jawab akuntan publik akhir - akhir ini sering disorot oleh media massa. Berbagai persepsi yang salah serta tuduhan yang ditujukan kepada akuntan publik sebagai external auditor, menuntut akuntan publik untuk meluruskan perrnasalahan ini dan rnenjelaskan tentang tanggung jawab akuhtan publik dalarn pemeriksaan laporan keuangan. studi kepustakaan merupakan metoda penelitian yang diterapkan penulis. Selanjutnya penulis melakukan wawancara guna memperoleh pandangan dan informasi tentang masalah ini. Tanggung jawab akuntan publik meliputi 3 kelompok yakni tanggung jawab profesi, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Dengan pemenuhan tanggung jawab tersebut, maka akuntan publik dapat terhindar dari tuntutan yang dihadapkan kepa~anya. Namun dalam kenyataannya, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi atas tanggung jawab akuntan publik. Dan paCta akhirnya, masyarakat melakukan tuntutan terhadap akuntan publik karena dianggap belum mernenuhi tanggung jawabnya. Untuk mengatasi krisis tanggung jawab akuntan publik, khususnya di Indonesia, berbagai upaya telah diterapkan baik oleh kelornpok profesi akuntan publik maupun oleh pemerintah. Secara urnurn, usaha - usaha tersebut terdiri atas pengawasan dan pembinaan profesi akuntan publik. Namun seberapapun kerasnya usaha kelompok profesi dan pemerintah dalam menanggulangi hal ini, tanpa kesadaran dari masing - masing individu akuntan publik untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka usaha itu adalah sia - sia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praktik whistleblowing system yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistleblower, regulasi terkait pengaduan pelanggaran, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan pelanggaran, penyusunan ketentuan whistleblowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistleblower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Whistleblowing System yang telah ditetapkan BPK hampir memenuhi semua aspek utama namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by the Audit Board of The Republic of Indonesia. Whistleblowing system is one of fraud detection tools in Audit Board of The Republic of Indonesia. Focus of this study are whistle blower's protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization's support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics. This study finds that roughly Whistleblowing System that has been set by the Institution almost meet all major aspects but its implementation is still not fully in accordance with the conditions set."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, temuan dan opini audit.Penelitian ini mengembangkan pengukuran indeks kualitas auditor yang menggabungkan pengalaman, pelatihan, motivasi, dan pendidikan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sampel penelitian adalah pemerintah daerah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan auditan dari tahun 2010-2012.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh langsung kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengaruh tidak langsung terhadap temuan dan opini audit melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor yang berkualitas mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.Pengawasan legislatif yang kuat mendorong pengawasan yang lebih ketat atas pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah semakin berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya temuan audit dan semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.Implikasi penting dari penelitian ini adalah auditor dapat berperan meningkatkan implementasi rekomendasi melalui pemberian rekomendasi tepat yang dapat menyelesaikan permasalahan auditee.Untuk itu, BPK harus terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya pemeriksa dengan mempertimbangkan semua aspek penting yang terbukti memengaruhi kualitas auditor.Fungsi pengawasan oleh DPRD juga dapat ditingkatkan melalui penetapan jumlah anggota DPRD yang ideal agar terbentuk kemampuan kolektif yang memadai dalam menciptakan pengawasan yang efektif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of auditor quality and legislative oversight on the follow-up of audit recommendations and audit findings/opinion. This study develop auditor quality index that comprehensively combine experience, training, motivation and education of the Audit Board of the Republic of Indonesia in conducting audit. Sample used in this study is Indonesia?s local governments? that issued audited financial statement from 2010-2012.The empirical test result shows that there is a direct effect between auditor quality and legislative oversight on the follow-up of audit recommendations, as well as indirect effect on audit findings/opinion. High quality auditor is able to produce high quality recommendations that can be followed by the audited entity. Strong legislative oversight encourages closer monitoring over local government financial management so that local governments more committed to following up the audit recommendation. The higher the audit recommendations are acted upon, the better the quality of local government financial statements as shown by decrease in audit findings and higher probability to achieve unqualified audit opinion.Important implication of this research is that auditor can perform significant contribution to increase follow-up of audit recommendation by formulating proper recommendation. The Audit Board of the Republic of Indonesia should continue improving auditor competencies considering all important aspect proven to have positive impact on auditor quality. Monitoring role by legislative member could be also increased by determining ideal number of legislative member in order to establish collective ability necessary to conduct effective oversight."