Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesetaraan gender menjadi isu yang diperjuangkan secara terus menerus. Salah satu aspek yang menjadi indikator evaluasi apakah kesetaraan gender sudah diterapkan adalah adanya fenomena kesenjangan upah antar gender. Studi ini bertujuan untuk melihat persistensi kesenjangan upah antar gender dengan menggunakan data Sakernas 2022 serta variasi kesenjangan antar gender yang terjadi di antara sektor industri, tempat tinggal, dan tipe kontrak. Pada tahun 2022, ditunjukkan bahwa gender kesenjangan upah antar gender di Indonesia meningkat dibanding dengan tahun 2010, baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, secara keseluruhan, kesenjangan upah antar gender bervariase antar sektor dengan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil sedangkan sektor dengan kesenjangan upah terendah adalah sektor keuangan, asuransi, dan real estat. Hal yang sama terjadi pada daerah perkotaan. Namun, jika dilihat pada daerah pedesaan, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi memiliki kesenjangan upah tertinggi, sementara sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial memiliki kesenjangan upah terendah.

---

Gender equality has become an ongoing campaign years after years. One aspect that serves as an indicator of whether gender equality has been implemented is the phenomenon of the gender wage gap. This research aims to examine the persistence of the gender wage gap phenomena, using the data from Sakernas 2022. Additionally, this study also displays the variations of gender wage gap between sectors, areas, and employment types. The result indicates that Indonesia showed a wider gender wage gap in 2022, compared to 2010, in both rural and urban areas. Overall, the highest gender wage gap was found in the wholesale, retail trade, and motor vehicle repair and maintenance sectors, while the sector with the lowest wage gap was the finance, insurance, and real estate sectors. The same pattern was observed in urban areas. However, in rural areas, the transportation, warehousing, information, and communication sector had the highest wage gap, while the human health and social work activities sectors had the lowest wage gap."

"Upah minimum terhadap pengangguran adalah topik klasik dalam bidang ekonomi pembangunan. Namun, belum ada kesimpulan yang seragam mengenai dampak upah minimum terhadap pengangguran. Sementara pengangguran dan informalitas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara berkembang telah melaksanakan desentralisasi penetapan upah minimum. Kebijakan ini telah menyebabkan variasi antar Provinsi baik yang berbeda pulau ataupun di dalam satu pulau. Tujuan paper ini untuk menemukan hubungan antara upah minimum pengangguran menggabungkan dengan setengah pengangguran dan informalitas menggunakan panel data set dari 33 provinsi di Indonesia sejak 2006 sampai 2012. Berdasarkan tetap statik dan efek random, upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif dengan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap penurunan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Hasil ini dianggap hasil yang mengejutkan karena banyak literatur sebelumnya menyebutkan hubungan yang positif. Hubungan negatif juga berarti monopsony yang memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Monopsony di Indonesia bukan suatu hal yang mengejutkan karena karakteristik geografis dan konsentrasi pasar yang ada. Selain itu, hasil dari 2SLS estimasi menggunakan komponen biaya hidup layak sebagai variabel instrumental memberikan hasil tidak berbeda dibandingkan model efek statik.

---

Minimum wage impact on unemployment is classical topic in area of economic development. However, there has been no uniform conclusion on how minimum wage gives impact to unemployment. Meanwhile underemployment and informality become serious problem faced by developing countries. Indonesia as one of the developing countries has decentralized the minimum wage setting. This policy has led to variation of provincial minimum wage across provinces between islands, but also variations within island. While there has been several studies which examine the minimum wage impact on Indonesian labor market, there is still no study on unemployment combine with underemployment and informality that taken into account of endogeneity problem from minimum wage. In order to fill this gap on the existing literature, this paper utilizes panel data set from 33 Indonesian provinces since 2006 to 2012. Fixed effect and random effect panel data set are being employed to find the relationship between minimum wage and this paper’s outcomes. Furthermore, two stages least square model is used to tackle the endogeneity between minimum wage and outcomes that this paper examines.

Based on fixed effect and random effect model, minimum wage show negative relationships with unemployment, underemployment and informality. Increases in minimum wage will work towards reduced unemployment, underemployment and informality. This result is considered a surprising result due to many previous literatures provide positive relationships. The negative relationship also means that monopsony played a significant role in the Indonesian labor market. Monopsony in Indonesia is not a surprising fact due to geographical characteristics and market concentrations are existed. Furthermore, two stages least square estimation using decent living costs as instrumental variable provide no different result as compare to static effect models."

"Kesenjangan upah antar gender merupakan fenomena yang nyata adanya di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar kesenjangan upah antar gender di Indonesia disebabkan oleh komponen yang tidak terjelaskan. Penelitian ini mencoba untuk mempertimbangkan aspek wilayah karena adanya keberagaman di tiap wilayah sehingga ingin membandingkan kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia. Dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca, penelitian ini menganalisis data SAKERNAS Februari 2020 sebelum pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan dengan variasi yang ada. Dimana Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera memiliki total kesenjangan di atas nilai total kesenjangan Indonesia. Kemudian diikuti Pulau Jawa dan Bali serta pulau lainnya di bawah nilai total kesenjangan Indonesia. Pulau Sumatera, Sulawesi dan pulau lainnya menunjukkan besaran yang rendah pada faktor yang dapat dijelaskan bahkan lebih rendah dari hasil secara keseluruhan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi serta pulau lainnya memiliki kesenjangan upah antar gender lebih banyak disebabkan oleh faktor – faktor di luar karakteristik pekerja.

---

The wage gap between genders is a real phenomenon in Indonesia. Based on previous studies, it is known that most of the wage gap between genders in Indonesia is caused by an unexplained component. This study tries to consider the regional aspect because of the diversity in each region so it wants to compare the wage gap between genders on each island in Indonesia. Using the Blinder-Oaxaca decomposition method, this study analyzed the data for SAKERNAS in February 2020 before the Covid-19 pandemic. The results of this study indicate that an unexplained factor dominates the wage gap between genders on each island in Indonesia by existing variations. Where Kalimantan Island, Sulawesi Island, and Sumatra Island have a total gap above Indonesia's total gap value. Then followed by Java and Bali and other islands below the total gap value of Indonesia. The islands of Sumatra, Sulawesi, and other islands show low magnitudes on factors that can be explained even lower than the overall results in Indonesia. This means that on Sumatra Island, Sulawesi Island, and other islands, the wage gap between genders is mostly due to factors other than worker characteristics."

"ABSTRAKTerdapat kemungkinan bias pada studi sebelumnya tentang dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal karena belum mengakomodir efek spasial dari dependensi pasar tenaga kerja antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal tanpa efek spasial kemudian dibandingkan dengan jika ada efek spasial. Tanpa efek spasial model yang digunakan adalah model panel dan dengan efek spasial model yang digunakan adalah model panel Spatial Auto Regressive SAR . Variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal, sedangkan variabel independen adalah upah minimum riil dalam bentuk logaritma natural. Selain itu juga digunakan variabel kontrol yaitu: PDRB riil, pendidikan, angkatan kerja, urban rate, share pertanian, gender dan spasial lag. Hasil penelitian menunjukkan pada kedua model kenaikan upah minimum signifikan berdampak menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal. Nilai koofisien dampak kenaikan upah minimum yang dihasilkan oleh model spasial lebih besar daripada model non spasial padahal dari hasil kriteria model menunjukkan model spasial lebih baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat under estimate pada studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial pasar tenaga kerja.

---

ABSTRACT There is a possibility of bias in the previous study on the impact of minimum wages on the absorption of labor in the formal and informal sectors because it has not yet accommodated the spatial effects of inter regional labor market dependencies. This study aims to examine the impact of minimum wage increases on the absorption of formal and informal sector labor without spatial effects when compared with if there are spatial effects. Without spatial effect, the model used is the panel model and with spatial effect model used is Spatial Auto Regressive SAR model panel. The dependent variable used is the formal sector employment absorption relative to the informal sector, whereas the independent variable is the real minimum wage in the form of the natural logarithm. In addition, control variables are used real GDP, education, labor force, urban rate, agricultural share, gender and spatial lag. The results showed that both models of minimum wage increase significantly reduced the absorption of formal sector workforce relative to the informal sector. The coefficient value of the impact of the minimum wage increase produced by the spatial model is greater than the non spatial model whereas from the model criteria results show better spatial model, so it can be concluded there is underestimated in the previous study which does not take into account the spatial dependencies of the labor market."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penetapan Upah terhadap fluktuasi aliran Foreign Direct Investment (FDI) pada sektor industri di Pulau Jawa dengan menggunakan metode regresi data panel pada kurun waktu tahun 2005-2014. Dari hasil penelitian terbukti bahwa variabel upah (minimum dan relative) tidak signifikan mempengaruhi aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa. Sedangkan variabel infrastruktur (panjang jalan dan distribusi listik), maupun ukuran pasar (infrastruktur perdagangan) berpengaruh signifikan terhadap aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa.

---

This research aims to analyze the impact of policy related to setted the wage on fluctuation of Foreign Direct Investment (FDI)  inflow on Industry Sector in Java Island which used regression Panel Data as the method during period 2005-2014. As the result, wage is not significantly affecting, while infrastructure (length of road and electricity distribution), moreover market size (trade infrastructure) showing the reverse impact."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas laba dengan pemoderasi ukuran KAP. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik non-industri keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016. Efektivitas pengendalian internal diukur melalui penilaian atas elemen pengendalian internal menurut COSO, sedangkan kualitas laba diukur melalui akrual diskresioner dengan menggunakan kombinasi model perfomance-matched firm rsquo;s discretionary accruals Kothari et al. 2005 dengan model Kasznik 1999 yang dikembangkan Diyanty 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara efektivitas pengendalian internal dengan kualitas laba perusahaan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak memperkuat hubungan positif antara efektivitas pengendalian internal dengan kualitas laba.

---

ABSTRACTThis study aims to obtain an empirical evidence on the positive effect of internal control effectiveness on earnings quality with KAP size as the moderating variable. This study uses samples of non financial public companies listed in the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016. The effectiveness of internal control is measured through an assessment of the components of internal controls according to COSO, while earnings quality is measured through discretionary accruals using a combination model of perfomance matched firm 39s discretionary accruals by Kothari et al. 2005 and Kasznik 1999 developed by Diyanty 2014. The results showed that there is a significant negative impact between the effectiveness of internal control with the quality of companies earnings. In addition, the results of the study also show that the size of KAP do not moderating the relationship between the effectiveness of internal controls with the quality of earnings."

"ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk memahami pengaturan tentang upah selama prosespemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan istilah Upah Proses danimplementasinya dalam praktek berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Selain itu dibahas juga mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap frase“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan sehingga implementasi upah proses menjadi seragam didalam praktek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatifdengan meneliti bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai datapendukung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi upahproses oleh Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dalamputusannya telah berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,bahkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011, karena rasa keadilan para hakim; salah satu contoh adalah PutusanMahkamah Agung No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. Putusan PengadilanHubungan Industrial Jakarta Pusat No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis aims to understand the provision on wages during thetermination of employment process or known by the term Process Wages and itsimplementation in practice according to the prevailing laws and regulations. Inaddition, there is also a discussion regarding the Constitutional Court DecisionNo. 37/PUU-IX/2011 that aims to give interpretation on the phrase “there is nodecision” in Article 155 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003 on Manpower sothat the implementation of process wages becomes uniform in practice. Thisundergraduate thesis used juridical-normative research method by examiningliterature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author alsoconducted a series of interviews to be used as supporting data. The result of thisresearch concluded that the implementation of the process wages by the IndustrialRelations Court and the Supreme Court in its decision is different from theprevailing laws and regulations, even after the enactment of the ConstitutionalCourt Decision No. 37/PUU-IX/2011, due to the sense of justice of the judges;one example is the Supreme Court Decision No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. theCentral Jakarta Industrial Relations Court No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengestimasi dampak qualification mismatch terhadap upah. Studi serupa di negara berkembang, khususnya di Indonesia, masih belum mempertimbangkan adanya potensi omitted variable bias dan measurement error sehingga penelitian ini diharapkan mengisi kekurangan tersebut. Studi ini menggunakan data individu Sakernas panel tahun 2017-2018 dan instrumental variable (IV) yang berasal dari basis data O*NET untuk mengatasi kedua endogenitas tersebut. Insiden undereducation lebih umum terjadi daripada overeducation. Hasil estimasi dengan metode FE-IV menunjukkan bahwa pekerja undereducated menerima wage penalty dibandingkan dengan pekerja yang matched. Sementara pekerja overeducated tidak menerima tambahan upah atas kelebihan tahun pendidikannya.

---

ABSTRACTThis study aims to estimate the impact of qualification mismatch on wages. Most studies in developing countries, especially in Indonesia, do not address omitted variable bias and measurement error. This research contributes to the scarce literature that take into account of these shortcomings. This study uses Sakernas panel data set in 2017-2018 and instrumental variable derived from O*NET to overcome the endogeneity. Undereducation incidents are more common than overeducation. Estimation results using FE-IV method shows that undereducated workers receive wage penalty compared to matched workers. Furthermore, overeducated workers do not receive additional wages for their excess years of education."