Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Sosial melibatkan pekerja sosial PKSA untuk berperan dalam penanganan ABH yang berada di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran pekerja sosial terhadap ABH di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Adapun peran tersebut antara lain melakukan verifikasi, membantu pembukaan dan pencairan rekening tabungan, pemenuhan kebutuhan, pendampingan, penguatan keluarga dan laporan. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain lemahnya kualitas SDM, kurangnya pengawasan pihak PSMP Handayani, lokasi tempat tinggal ABH yang jauh, dan ketentuan/ kondisi dalam PKSA yang dirasa kurang efektif bagi pekerja sosial PKSA.

---

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani involving social workers to role in handling of children in conflict with the law (ABH). With a qualitative approach, this thesis describes the role of social workers within the ABH in the family after social reintegration. The roles include verification, making of savings, meet the needs, strengthening family, and reports. Barriers to implementation include lack quality of social worker, lack monitoring from PSMP Handayani, residence location of ABH far, and terms/ conditions in Child Welfare Program (PKSA) were deemed less effective for social workers."

"Tesis ini membahas perlindungan jaminan sosial bagi TKI yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UU PPMI. Sebelum diundangkan peraturan pelaksana dari UU PPMI, pelaksanaan jaminan sosial bagi TKI masih mengacu pada Permenaker No. 7 Tahun 2017, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU PPTKILN. Permasalahan dalam tesis ini ialah bentuk perlindungan jaminan sosial bagi TKI dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaannya sehingga memberikan ketenangan bagi TKI. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dengan mengolah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama, dan hasil wawancara sebagai sumber penunjang. Hasil analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa dari sudut bentuk perlindungan, beberapa hal yang harus dikritisi ialah konsepsi jaminan sosial TKI berbeda dengan asuransi TKI, jenis peraturan perundang-udangan yang mengatur jaminan sosial TKI, dan beberapa jenis risiko yang tidak tercakup dalam program jaminan sosial TKI. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang memberikan ketenangan bagi TKI di bidang kepesertaan ialah menjalin kerjasama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan membuka channel pendaftaran dan pembayaran di luar negeri. Kendala dalam hal klaim ialah masih banyak Calon TKI/ TKI yang belum terdaftar dalam program JKN, sehingga BPJS Ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Terkait pembiayaan, KUR Penempatan TKI merupakan opsi yang menguntungkan bagi TKI, namun tidak banyak yang tahu tentang program ini.

---

This thesis discusses social security protection rsquo s forms for migrant workers that organized by BPJS Ketanagakerjaan and regulated by PPMI Law. Before the implementing regulation of PPMI Law was enacted, the enforcement of social security had been reffered to Permenaker No. 7 Tahun 2017, which is the implementing regulation of PPTKILN Law. The problems in this thesis are the forms of social security protection for migrant workers and the settlement efforts to overcome some obstacles in enforcement that provide peace of migrant workers rsquo mind. This research uses normative juridical approach method with analytical descriptive research spesification. This legal research uses qualitative juridical data analysis method, by processing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials as primary source, and interview result as supporting source. As the results of this thesis, there are some points in protection rsquo s form should be criticized, such as the differences between the concept of social security and insurance for Migrant Workers, the type of Migrant Workers rsquo social security regulation, and some risks excluded from Migrant Workers rsquo social security program. To overcome the obstacle in membership of the Migrant Workers rsquo social security program, BPJS Ketenagakerjaan should establish cooperation with Indonesia rsquo s representatives abroad and open channels of registration and payment abroad. The obstacle in social security claim is there are a lot of Migrant Workers Candidate Migrant Workers that have not been registered in JKN program. Therfore BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan should be coordinated to provide the protection for Migrant Workers. KUR Pembiayaan TKI is one of the profitable but not well known options to overcome the financial obstacle."

"Penelitian ini berjutuan untuk menggali keberdayaan perempuan pekerja VCS dalam berelasi dengan klien dan pihak lainnya. Terdapat banyak studi yang membahas bahwa prostitusi online menyediakan ruang yang lebih aman dimana pekerja seks dianggap lebih mampu meminimalisir resiko (Jones, 2016; NSWP, 2016; Cunningham, 2019). Namun studi-studi sebelumnya lebih berfokus pada manfaat internet terhadap profesi pekerja seks ataupun alasan pekerja seks memanfaatkan media sosial. Terdapat hal menarik lain yang dapat diteliti lebih lanjut, yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh pekerja seks dengan memanfaatkan ruang virtual yang tersedia untuk menciptakan posisi yang berdaya selama berelasi dengan pihak lain seperti klien dan mucikari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap 4 perempuan pekerja VCS yang mempromosikan dirinya melalui media sosial Twitter. Studi ini menggunakan konsep power, otonomi tubuh, dan teori pertukaran sosial sebagai pisau analisis. Temuan studi melalui wawancara mendalam secara virtual kepada ke-4 informan menyimpulkan pekerja VCS mampu untuk memiliki kontrol pada profesinya, kontrol atas tubuhnya, hingga kemampuan menciptakan posisi tawar yang baik. Hal ini menciptakan keberdayaan yang ditunjukan pada beberapa hal, seperti 1) Kemampuan untuk menolak dan menerima klien melalui penseleksian dan penyortiran klien yang mengacu pada kriteria klien serta kesepakatan kerja dengan klien; 2) Kemampuan dalam merespon dan menciptakan strategi untuk terhindar dari resiko capping, doxing, penipuan, online sexual harassement, hingga keberadaan faker; 3) Kemampuan pekerja VCS untuk dapat benegosiasi dengan klien selama proses transaksi seksual. Kemampuan pekerja VCS untuk dapat memproduksi kekuasaan dan menciptakan relasi kerja yang sejajar dengan klien disebabkan karena adanya pengetahuan terkait kondisi kerja, kesadaran kritis, keterampilan digital yang dimiliki, serta kemampuan untuk menciptakan sumberdaya alternatif yang dibutuhkan lainnya, yaitu uang, dengan menjaga dan memperluas pasarnya. Ruang digital juga seakan menjadi tembok pembatas antara pekerja VCS dan klien sehingga memudahkan pekerja VCS untuk menciptakan dan mengunakan kekuasaanya.

---

This study aims to explore the empowerment of women VCS workers in relating to clients and other parties. There are many studies that discuss that online prostitution provides a safer space where sex workers are considered to be better able to minimize risk (Jones, 2016; NSWP, 2016; Cunningham, 2019). However, previous studies have focused more on the benefits of the internet for the sex worker profession or the reasons sex workers use social media. There is another interesting thing that can be investigated further, namely the efforts made by sex workers by utilizing the available virtual space to create a position of power while dealing with clients. This study uses a qualitative approach with a case study method on 4 female VCS workers who promote themselves through social media Twitter. This study will use the concept of power, body autonomy, and social exchange theory as an analytical knife. The study findings through virtual in-depth interviews with the 4 informants concluded that VCS workers are able to have control over their profession, control over their bodies, to the ability to create a good bargaining position. This can be shown in several things that are done by VCS workers, such as 1) The ability to reject and accept clients through the selection and sorting of clients based on client criteria and work agreements with clients; 2) Ability to respond and create strategies to avoid the risk of capping, doxing, fraud, online sexual harassment, and the presence of fakers; 3) The ability of VCS workers to be able to negotiate with clients during the sexual transaction process. The ability of VCS workers to be able to produce power and create equal working relationships with clients is due to their knowledge of working conditions, critical awareness, digital skills, and the ability to create alternative resources needed, namely money, by maintaining and expanding the market. The digital space also seems to be a dividing wall between VCS workers and clients, making it easier for VCS workers to create and use their power."

"Penelitian ini membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Reintegrasi Sosial bagi Klien Pemasyarakatan Dewasa (Studi deskriptif pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). Adapun penelitian ini berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam melaksanakan reintegrasi sosial bagi Klien Permasyarakatan dewasa, serta melihat hambatan dalam proses reintegrasi sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan bagi Klien Permasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. Namun reintegrasi sosial yang diselenggarakan tidak lepas dari beberapa hal yang menghambat yang berasal dari faktor internal seperti ketidaksiapan klien ketika kembali ke masyarakat serta pemikiran dari klien maupun keluarga yang kurang sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial dan juga berasal dari faktor eksternal seperti adanya aturan yang kurang mendukung dalam proses reintegrasi sosial serta adanya stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada klien. Dalam temuan juga ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan reintegrasi sosial yakni mengadakan koordinasi lintas sektoral antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan berbagai lembaga terkait, adanya diklat yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai penunjang bentuk pemenuhan kebutuhan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan.

---

This study discusses the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Adult Clients (Descriptive Study at Correctional Centers Class I South Jakarta). The research is located in Correctional Centers Class I South Jakarta. This study focuses on providing an overview the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Clients, as well as to see the obstacles in the process of social reintegration provided by the Correctional Advisor of Correctional Centers Class I South Jakarta for Correctional Adults Clients. This research is descriptive research with qualitative method. The method used is in-depth interview, observation, and literature study. The results of this study indicate that Correctional Advisor act as Enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. However, the social reintegration held cannot be separated from several things that hinder that come from internal factors such as the unpreparedness of the client when returning to the community as well as the thoughts of the client and family that are not in accordance with the objectives of social reintegration and also comes from external factors such as the existence of rules that are less supportive in the process of social reintegration and the existence of negative stigma given by the community to clients. In the findings also found several efforts made in addressing the obstacles of social reintegration, namely cross-sectoral coordination between Correctional Advisor and various related institutions, the training provided by the Correctional Center as a form of fulfilling the needs of Correctional Advisor in providing services for Correctional Clients."

"Satu dari tiga siswa dengan usia 11 hingga 15 tahun di dunia telah mengalami perundungan. Kekerasan perundungan ini juga ditemukan di Indonesia dengan angka yang besar. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang dilaporkan. Sebagai korban perundungan, ia merasakan berbagai dampak pada dirinya, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, PTSD, isolasi sosial, dan kesulitan dalam fungsi interpersona. Korban perundungan juga merasakan dampak di masa depan akibat kekerasan yang dirasakannya, seperti kesulitan dalam stabilitas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam menangani kasus ini. Pihak-pihak yang menangani perundungan adalah guru, orang tua, pekerja sosial, dan pemerintah. Dalam menangani perundungan, pekerja sosial dapat menggunakan teknik manajemen kasus agar layanan yang didapatkan oleh korban perundungan sesuai dengan kebutuhan korban. Di PPPA DKI Jakarta, terdapat manajer kasus yang bertugas untuk mengelola kasus perundungan yang masuk agar korban perundungan mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini memberikan gambaran terkait peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan pelayanan kepada korban perundungan di PPPA DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan layanan kepada klien perundungan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024 dengan pengambilan data mulai bulan Mei hingga Juni 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak tujuh orang dengan rincian, empat manajer kasus, satu koordinator manajer kasus, satu Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban, dan satu psikolog di PPPA DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer kasus berperan sebagai enabler di tahap asesmen, sebagai communicator di tahap rencana intervensi, sebagai collaborator dan coordinator di tahap intervensi, sebagai social advocator di tahap monitoring, sebagai quality manager di tahap evaluasi, dan sebagai transition planner di tahap terminasi. Manajer kasus menemui hambatan internal dan eksternal ketika menangani perundungan.

---

One in three students aged 11 to 15 years in the world has experienced bullying. Bullying violence is also found in Indonesia in large numbers. In Indonesia alone, in 2022, there were 226 cases of bullying reported. As a victim of bullying, he felt various impacts on himself, such as increased anxiety, depression, PTSD, social isolation, and difficulties in interpersonal functioning. Victims of bullying also feel the impact in the future due to the violence they experience, such as difficulties in job stability. Therefore, serious attention is needed in handling this case. The parties who deal with bullying are teachers, parents, social workers, and the government. In dealing with bullying, social workers can use case management techniques so that the services received by victims of bullying are in accordance with the victim's needs. At PPPA DKI Jakarta, there is a case manager whose job is to manage incoming bullying cases so that victims of bullying receive intervention that suits their needs. This research provides an overview of the role of social workers as case managers in providing services to victims of bullying at PPPA DKI Jakarta. The aim of this research is to describe the role of social workers as case managers in providing services to bullying clients and the obstacles they face. This research was conducted from March to June 2024 with data collection from May to June 2024. This research used a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique in this research was carried out by conducting interviews and document studies, while the selection of informants was carried out using purposive sampling techniques. Then, the informants used in this research were seven people with details, four case managers, one case manager coordinator, one Expert in Fulfilling Victims' Rights, and one psychologist at PPPA DKI Jakarta. The research results show that case managers act as enablers at the assessment stage, as communicators at the intervention planning stage, as collaborators and coordinators at the intervention stage, as social advocates at the monitoring stage, as quality managers at the evaluation stage, and as transition planners at the termination stage. While handling bullying cases, case managers encounter internal and external obstacles."

"Penelitian ini membahas tentang dukungan psikososial yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada anak berhadapan dengan hukum selama masa rehabilitasi. Hal ini menjadi upaya Pekerja Sosial untuk memulihkan keberfungsian sosial anak agar dapat berperan kembali dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara semi terstruktur, studi literatur tersistematis, diskusi kelompok terpumpun, dan observasi. Penelitian ini melibatkan setidaknya 13 informan, yang terdiri dari 6 Pekerja Sosial, 6 anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial. Sebagai pendukung, peneliti turut melibatkan Psikolog dalam penggalian data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ragam bentuk dukungan psikososial yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada ABH selama masa rehabilitasi sosial. Bentuk dukungan psikososial dapat diberikan melalui kegiatan bermain bersama, pelantunan musik, dan kegiatan kesenian yang diperuntukkan bagi ABH berusia di bawah 15 tahun. Selain itu, layanan dukungan psikososial juga dapat diberikan melalui kegiatan terapi psikososial. Kegiatan vokasional dan konseling juga menjadi alternatif dukungan bagi ABH. Dari berbagai bentuk dukungan psikososial yang diberikan, diketahui berdampak positif terhadap perkembangan anak secara psikologis dan sosial selama masa rehabilitasi di Sentra Handayani. Mulai dari ABH memiliki keterampilan vokasional, manajemen emosi yang baik, kemampuan adaptasi dan sosialisasi yang optimal, hingga pulihnya dari rasa trauma dan stres yang dialami. Oleh sebab itu, ABH menjadi berfungsi kembali secara sosial dan dapat berperan dalam lingkungan masyarakat.

---

This study discusses at the type of psychosocial support that Social Workers typically provide to children who have run afoul of the law during their rehabilitation period. This is one of the Social Worker's efforts to restore their social functioning so that they can play a role in society once the process of social reintegration has begun. This study employs a qualitative approach with descriptive research. In-depth semi-structured interviews, systematic literature studies, focus group discussion, and observation are also used in this study to collect data. At least there 13 informants were involved in this study, including 6 Social Workers, 6 children in conflict with the law (CICL), and the Head of Social Rehabilitation Services. In addition to research data, researchers involve Psychologists in interview process. The study's findings concluded that various forms of psychosocial support were provided by Social Workers to CICL during the social rehabilitation period. For CICL under the age of 15, psychosocial support can be provided through activities such as playing together, singing music, and performing arts. Furthermore, psychosocial support can be provided through psychosocial therapy activities such as cognitive behavioral therapy, emotional freedom techniques, empty chair therapy, reality therapy, and meditation relaxation therapy. Counseling and vocational activities can also provide psychosocial support. It is known that the various types of psychosocial support provided have a positive impact on children's psychological and social development during their rehabilitation at the Sentra Handayani. From CICL to having vocational skills, good emotional management, optimal adaptability, and socialization, to recovering from trauma and stress. As a result, CICL is socially functional again and can contribute to the community."