Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fish is a popular culinary dish in Indonesian culture and a major economic resource on whichmany people depend their livelihood. However, with severe pollution in Indonesian water,including uncontrolled mercury pollution which persists in the food chain and eventually getsinto humans’ body as the top predator, fish safety is particularly worrying – especially takinginto account the frequency of average Indonesians’ consumption of fish. In various jurisdictions,the management tool used by lawmakers and regulators with regard to this issue is informationdisclosure, or known as “fish advisory warning,” to cover the failure of command and control.This paper analyses whether Indonesian laws have provided the mandate or authority to issuefish advisory warning under Fishery Law, Food Law, Environmental Protection and ManagementLaw, and Public Information Disclosure Law. It concluded that Indonesian law implies a statutorymandate for the government to issue fish advisory warning, at least in a situation involving thethreat to general life – not specifically through the Fishery Law, Food Law, or EPML, but throughPIDL’s immediate information mandate.Ikan adalah kuliner populer dalam budaya Indonesia dan merupakan sumber perekonomiandi mana banyak orang menggantungkan penghidupannya. Bagaimanapun, dengan beratnyapencemaran di perairan Indonesia, termasuk pencemaran merkuri yang tidak terkontrol, namunmenetap dalam rantai makanan dan pada akhirnya masuk ke tubuh manusia sebagai predatorteratas, keamanan pangan ikan cukup mencemaskan – terlebih, mempertimbangkan frekuensiorang Indonesia dalam konsumsi ikan. Di berbagai yurisdiksi, alat manajemen yang digunakanoleh pembuat kebijakan dan regulator terkait isu ini adalah keterbukaan informasi, atau dikenalsebagai “peringatan konsumsi ikan,” untuk mengantisipasi kegagalan instrumen pengendalian.Artikel ini menganalisis apakah hukum Indonesia telah mewajibkan atau memberikankewenangan untuk melakukan peringatan konsumsi ikan dalam UU Perikanan, UU Pangan, UUPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Artikelini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia menyiratkan mandat hukum bagi pemerintah untukmelakukan peringatan konsumsi ikan, setidaknya dalam situasi yang melibatkan ancaman kekepentingan umum – tidak secara spesifik dalam UU Perikanan, UU Pangan, ataupun UU PPLH,namun melalui UU KIP."

"Dalam studi ini dilakukan pemodelan terhadap proses supply chain yang ada di PT.YMNI. Tujuan dilakukan hal tersebut adalah untuk mengetahui perilaku sistem dalam berbagai kondisi dan variabel-variabel yang secara signifikan mempengaruhinya. Karena luasnya cakupan permasalahan yang ada dalam sistem supply chain, model yang dikembangkan dalam studi ini dibatasi pada proses internal di organisasi PT. YMNI, di luar itu merupakan exogenous variable.Model yang ada kemudian divalidasi secara structural maupun numeric. Tes perbandingan rata-rata dilakukan dengan T-test menunjukkan hasil simulasi model dan data aktual tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Korelasi Pearson juga menunjukkan adanya hubungan yang relatif kuat antara hasil simulasi dan data aktual. Kesalahan simulasi terhadap data aktual diukur dengan parameter MAE, MAPE dan MAEIMEAN serta pengukuran dengan Theil's inequality statistic menunjukkan secara umum model mampu merepresentasikan sistem yang sebenarnya.Uji sensitivitas dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan nilai suatu variabel terhadap perilaku sistem secara keseluruhan. Uji ini dilakukan dengan Cara mengubah nilai beberapa variabel dan mengamati perilaku sistem yang terjadi akibatnya. Secara umum dalam tahap ini akan dilihat apakah perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan perilaku sistem secara signifikan atau tidak. Lebih jauh juga tipe perubahan juga diamati disini. Secara umum perubahan yang diakibatkan oleh beberapa variabel yang diuji tidak menyebabkan perubahan pola perilaku sistem.Hasil studi memperlihatkan perubahan yang terjadi kebanyakan bersifat numeric dan terdapat satu kasus yang memperlihatkan policy sensitivity yang memperlihatkan perubahan asumsi dalam pengambilan keputusan. Analisis kebijakan dengan menggunakan scenario planning menunjukkan penurunan delay, pengurangan stock product, control terhadap reject rate pada parts dengan tetap menjaga stock parts untuk merespon peningkatan produksi yang mendadak ternyata mampu meningkatkan kinerja sistem secara umum."

"Tesis ini mempelajari tentang identifikasi penawaran dan permintaan aggregat diIndonesia dengan menggunakan decomposition scheme, dimana gunjanganpenawaran dan permintaan aggregat tidak mempunyai korelasi satu sama lain.Dengan mengaplikasikan teknik dari Blanchard dan Quah yaitu model bivariatestructural VAR, studi ini menunjukan bahwa impulse response sebagai efekdinamis dari gunjangan struktural pertumbuhan riil PDB dan tingkatpengangguran. Pada studi ini menggunakan pengangguran siklis yang diperolehmelalui Hodrick-Prescott Filter. Selain itu, untuk menemukan sumber dariguncangan penawaran dan permintaan aggregat, guncangan tersebut dihubungkandengan beberapa indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah terhadap US dollar,harga minyak mentah dunia, US riil PDB, dan indeks harga saham S&P 500dengan menerapkan analisis Granger causality dan korelasi contemporary. Hasilyang didapat adalah guncangan penawaran dan permintaan aggregat mempunyaikorelasi yang rendah terhadap variabel yang diobservasi, kecuali hasil antaraguncangan penawaran dan permintaan dengan harga minyak dunia, dan jugahubungannya dengan kurs mata uang rupiah terhadap US dollar yang mempunyaikorelasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan variabel lainnya.

---

This study examines the issues of aggregate supply and demand identification inIndonesia using a decomposition scheme, where the aggregate supply and demandshocks are uncorrelated. By applying the technique of Blanchard and Quah withina bivariate structural VAR model, this study shows the impulse responses as thedynamic effects of structural shocks from real GDP growth and unemploymentrate. In this study, it uses cyclical unemployment obtained by using the Hodrick-Prescott Filter. Moreover, in order to find the sources of aggregate supply anddemand shocks, those shocks are associated with several economic indicators suchas exchange rate, oil price, US real GDP, and the S&P 500 stock index employingGranger causality analysis and contemporary correlation. From the result,aggregate supply and demand shocks have low correlation with the variable that isobserved, except between supply, demand shocks and oil price, and also exchangerate that has quite high correlation if it is compared with the other variable"

"Penelitian ini membahas mengenai pemilihan pemasok pada perusahaan layanan jasa konstruksi bangunan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) yang dikombinasikan dengan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Terdapatnya beberapa permasalahan yang disebabkan oleh pemasok pada saat mengerjakan proyek, menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan dalam mengerjakan proyeknya. Oleh sebab itu perlu dilakukannya pemilihan pemasok terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian terdiri atas pengiriman, pelayanan, kualitas, harga, manajemen, fleksibilitas, reputasi perusahaan, dan kemampuan produksi. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot dari tiap kriteria. Hasil pembobotan dari AHP kemudian dilanjutkan ke perhitungan menggunakan metode TOPSIS untuk menentukan pemasok terbaik. Hasil pemasok terbaik adalah pemasok 2 dengan bobot 0.8867.

---

This study discusses the selection of supplier in building construction service companies using the method Analytical Hierarchy Process (AHP) combined with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). There are several problems caused by supplier while working on a project, causing the company to experience delays in carrying out its projects. Therefore, it is necessary to select the best supplier according to the criteria desired by the company. The criteria used in the study consisted of delivery, service, quality, price, management, flexibility, company reputation, and production capability. The AHP method is used to determine the weight of each criterion. The result of weighting from AHP then proceed to the calculation using the TOPSIS method to determine the best suppliers. The best suppliers results are supplier 2 with a weight of 0.8867."

"ABSTRAKThe Indonesian bankruptcy law system adheres to the debt collective principle which is general seizure (sita umum) of the debtors property as guarantee for the payment of debt through the bankruptcy institution. The principle of debt collective stresses that the debtors debt shall be paid immediately from the property owned by the debtor. Based on such principle, bankruptcy serves as a means of coercion to materialize the creditors rights through liquidation of the debtors assets. Bankruptcy law in Indonesia does not recognize the principle of debt forgiveness, among others, the implementation of debt relief granted to the debtor to pay off debts that are truly incapable of being fulfilled. According to the Bankruptcy Law, after the completion of the bankruptcy process, the debtor is no longer in a state of bankruptcy, because the end of bankruptcy has revoked the status of insolvent debtors, hence debtors are considered as being competent to take care of their property. However, the termination of bankruptcy does not necessarily absolve the debtor from the remainder of the debt; creditors are entitled to collect it and debtors are obligated to pay it off. Upon the completion of the bankruptcy process, debtors or their heirs may apply for rehabilitation. However, rehabilitation is only to be granted if all creditors state that they have obtained payment in a satisfactory manner, meaning that recognized creditors will not file claims against the debtor concerned again even though they may not have received payment on all of their outstanding receivables. Request for rehabilitation can only be granted if the debtor has completed the entire scheme of bankruptcy and creditors were satisfied with the payment."