Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As a result of the multidimensional crisis and global financial crisis, small medium enterprises (UKM) have become an alternative solution for economic and employment problems. The present research is focused on the development strategy for the tapis cloth industry in Bandar Lampung; the researcher analyzes the internal and external environmental factors considered to be the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the development of the tapis industry in Bandar Lampung, formulates a development strategy, and devises a set of priority-based alternative strategies. The methods used are the SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) analysis and the AHP (Analytical Hierarchy Process). Research results show that the development requires additional capital, a location for the industry center, and standardized quality in all processing locations. Businesspeople involved in the industry must be encouraged to participate in trainings and seminars in order to build networks. They must also be thoroughly familiar with the application of management and promotional strategies that use leaflets, brochures, and other promotional media. Facilities in business locations and buildings must be improved, product quality must be standardized, and the market must be expanded."

"Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkembangannya diwujudkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat sangat berperan, lebih dari itu dalam era reformasi telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan politik. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat. Bahkan seringkali Ormas melakukan uji materiil terhadap perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri ada beberapa Ormas yang dalam melakukan kegiatan di tolak oleh masyarakat sebab ada Ormas yang seringkali melakukan pemaksaan kehendanya dan merasa paling benar, sehingga ada yang mengusulkan untuk dibubarkan. Pemerintahpun menganggap perlu untuk melakukan evaluasi dan menindak tegas terhadap Ormas yang bertindak anarkis. Lemahnya landasan hukum juga menjadi hambatan Ormas untuk melakukan ekspresinya karena landasan hukum yang ada merupakan produk hukum era orde baru yang sangat tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Ormas yang hendak dilihat dari aspek keberdaan dan eksistensinya dibatasi dari tahun 1998-2005 atau dalam era reformasi dengan menggunakan metoda pustaka, artinya menelahan peraturan perundangan dak kebijakan dikaitkan dengan perkembangan masyarakat serta wawancara dengan tokoh atau pejabat yag berkompeten kemudian baru dilakukan analisa."

"The ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 concerning Community Organization (Perppu Ormas) and Law No.5/2018 concerning Terrorism is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and civil society to stem the progress of radical groups in Indonesia, especially (but not limited to) those associated with radical Islamic movements, both those who are known to use violent approaches and those who do not. Appropriate mapping of the development of radical groups, at the level of global, regional and national strategic environments, is important because it will become the basis for the formation of broader and deeper public policies related to the fight against radicalism and radical movements in the future. Descriptive qualitative analysis based on the data, documents and phenomena that occur shows that the ratification of those laws have a significant impact if followed by decisive actions by law enforcement."

"Departed from the innovative programs during the period of Joko Widodo in Surakarta that are still made as the model of the local public service reform, this article aims to discover and analyze the innovations of the Municipal Government of Surakarta (as known as Solo), the revitalization of the traditional market and the management of the street vendors, under the leadership of Joko Widodo (known also as Jokowi) as the mayor (2005 ? 2012) by using to Sound Governance Model. The research uses positivist approach through several data collection techniques, such as, in-depth interview with the program performing actors in the local government and the beneficiary actors; observation; and literature review. The data was collected throughout 2012 ? 2013 after Joko Widodo is no longer the incumbent Mayor, in order that the information of the innovations sustainability can be noticed. The outcome was analyzed as univariate and descriptively towards the dimensions of Sound Governance Model. The study suggests that there is a novel approach in running the innovative program of the traditional market revitalization and the street vendors management through an adaptive environmental development without discarding the orientation toward society-empowerment in Surakarta. Even so, the manifestation of the sound governance has not been related to the refinement of the positive impact for the stakeholders like traders, due to lack grounded from their substantive needs, poor performance management, and also the lacking stakeholder engagement in the program monitoring and evaluation. In contrast to previous existing reports, this research also suggests that the coherence between leadership and administrative capacity is inevitable for the sustainability of the innovation practices.

---

Berangkat dari program inovasi semasa kepemimpinan Joko Widodo di Surakarta yang tetap dijadikan model bagi reformasi pelayanan bagi masyarakat daerah, artikel ini bertujuan mengungkap dan menganalisis program-program inovasi Pemerintahan Kota Surakarta, revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima (PKL), semasa kepemimpinan Joko Widodo sebagai walikota (2005 ? 2012) menurut Model Sound Governance. Dengan pendekatan positivist melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap para aktor di pemerintahan kota yang menjalankan program dan aktor penerima manfaat, observasi, dan studi kepustakaan, data dikumpulkan pada kurun waktu 2012 ? 2013 setelah Joko Widodo tidak menjadi walikota agar informasi keberlanjutan program inovasi tampak. Hasilnya dianalisis secara univariat secara deskriptif terhadap dimensi-dimensi Sound Governance. Hasil kajian menunjukkan terdapat kebaruan pendekatan dalam pelaksanaan program inovasi revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL melalui daya adaptif terhadap perkembangan lingkungan tanpa meninggalkan orientasi pada pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta. Pun demikian, manifestasi sound governance tersebut belum bertalian dengan peningkatan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, seperti pedagang, karena tidak beranjak dari kebutuhan riil mereka dan kekeliruan pengelolaan kinerja, juga miskin pelibatan dalam monitoring dan evaluasi program. Berbeda dengan kajian dan pemberitaan secara umum, telaah ini juga menunjukkan bahwa koherensi antara kepemimpinan dan kapasitas administrasi menjadi tak terelakkan bagi keberlangsungan praktik inovasi."

"Pada akhir tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mulai berlaku bagi seluruh negara anggota ASEAN. Dengan pemberlakuan tersebut maka pasar ASEAN akan berubah menjadi daerah dengan perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang meningkat secara tajam. Hal tersebut akan menciptakan persaingan usaha di antara Negaranegara anggota ASEAN. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanannya, Indonesia telah mengatur mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh advokat lokal dan advokat asing yang ingin bekerja di firma hukum Indonesia. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, para pelaku usaha juga diwajibkan untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dewasa ini, sudah banyak terdapat firma hukum lokal yang berafiliasi dengan firma hukum asing, namun regulasi yang mengatur mengenai kerjasama atau afiliasi tersebut belum ada. Dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat diatas hal-hal lainnya (welfare state). Oleh karena itu pemerintah harus mengamandemen undang-undang yang ada atau membuatkan undang-undang baru yang mengatur mengenai kerjasama atau afiliasi tersebut agar persaingan usaha antara firma hukum lokal yang terafiliasi firma hukum asing dengan firma hukum lokal tanpa afiliasi dapat dilakukan dengan sehat dan kondusif.

---

By the end of 2015, ASEAN Economic Communiy (AEC) will take effect for all country members of ASEAN. With such effect, ASEAN market in selling goods, services, investments, skilled labours and capital flows will increase incisively. The mentioned matters will create competitions among the country members of ASEAN. As stated in the Law number 18 of 2003 on Advocate, Indonesia Advocate Code of Conduct and the implementing regulations, Indonesia has set of conditions that must be fulfilled by both local and foreign advocate before working in Indonesia law firms. In conducting business activities in Indonesia, all entrepreneurs should obey the Law number 5 of 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Competition in Business and all its implementing regulations. Nowadays, there are many local law firms affiliated with foreign law firms, however, there are no regulations governing the procedures for such cooperation or affiliation. Expressly stated in the Constitution of 1945, that the country shall prioritize the people’s welfare above all other things (welfare state). Therefore, the government should amend the existing laws or enacted new laws to govern such affiliation in order to keep the competitions between local law firms and local law firms affiliated with foreign law firms can be conducted in legal will and conducive."