Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kanada adalah negara yang secara historis memegang peranan kunci dalam berbagai isu dan organisasi internasional, seperti operasi penjagaan perdamaian, kebijakan perubahan iklim global, hingga pembentukan PBB dan G20. Akan tetapi, kajian mengenai kebijakan luar negeri Kanada masih sangat minim di luar Kanada, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memetakan perkembangan akademik dari literatur-literatur akademik yang membahas kebijakan luar negeri Kanada sejak tahun 1939. Tulisan ini menggunakan 66 literatur akademik yang meliputi artikel jurnal, monograf, dan bab dalam buku edited volume. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode taksonomi. Analisis tulisan-tulisan tersebut dilakukan dalam tiga tema besar, yaitu (1) dasar-dasar kebijakan luar negeri Kanada, (2) dimensi kawasan dalam kebijakan luar negeri Kanada, dan (3) isu-isu dalam kebijakan luar negeri Kanada. Temuan dari tulisan ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Kanada didasari oleh dua ide, yaitu internationalism dan peace, order, and good government berdasarkan konstitusinya. Ide realisme juga digunakan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Selain itu, Kanada juga merupakan negara yang sangat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya akibat fluktuasi komitmen dalam berbagai isu dan kawasan yang dialaminya hingga saat ini.

---

Canada is a country that historically holds a key role in various issues and international organizations, such as peacekeeping operations, climate change policy, and also the creation of the United Nations and the G20. That being said, research on Canadian foreign policy (CFP) outside of Canada—especially Indonesia—is minimal. Therefore, this paper is written with the aim to map out the development of academic literature on Canadian foreign policy since 1939. This paper analyses 66 academic literatures which consists of journal articles, monographs, and chapters in edited volumes. The methodology used in this paper is taxonomy. The analysis of these literatures are done through three main themes (1) foundations of Canadian foreign policy, (2) regional dimensions in Canadian foreign policy, and (3) issues in Canadian foreign policy. The findings of this paper is that Canadian foreign policy is influenced by two ideas, which are (1) internationalism through Canada’s miltilateral relations and (2) peace, order, and good government which are based on Canada’s constitution. Realism is also used in Canada’s relation with the USA. Other than that, Canada also has a highly inconsistent foreign policy due to the fluctuation of commitments seen in various issues and regions until now."

"Penelitian ini membahas kiprah Jepang dalam hubungan diplomatik dengan tiga negara Afrika Timur, yaitu Kenya, Etiopia dan Somalia pada 1990-2014. Bidang yang dibahas dalam penelitian ini adalah politik dan ekonomi mengingat negara-negara Afrika Timur memiliki masalah besar dalam bidang tersebut karena mereka masih dilanda kemiskinan ekstrim, bencana kelaparan, berbagai macam konflik dan aksi terorisme. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bersifat kualitatif.Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang terdiri dari dokumen cetak dan dokumen elektronik, termasuk situs berita. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan diplomatik Jepang dan negara-negara Afrika Timur selalu disertai dengan jalan terjal mengingat negara-negara tersebut masih dilanda konflik dan mengalami kemiskinan ekstrim. Jepang juga menyelenggarakan sejumlah pertemuan dan forum terkait masalah di Afrika, termasuk Afrika Timur dengan acara utama yang bernama TICAD atau Tokyo International Conference on Africa Development yang menjadi salah satu forum kebijakan Afrika terbesar di dunia.

---

This research explains Japan's contribution on diplomatic relations with three Eastern Africa countries, they are Kenya, Ethiopia and Somalia in 1990-2014. Fields which are explained are politics and economics, considering Eastern Africa countries have huge problems on those fields because they still suffer from extreme poverty, famine, various conflicts and terrorism attacks. Method which is used on this research is qualitative descriptive analitic.This research uses document study which consists printed and electronic documents, including news sites. Result of this research is Japan's diplomatic relations with Eastern Africa countries always come with rough ways cited that those countries still going on conflicts and suffer from extreme poverty. Japan also held several summits and forums regarding issues in Africa, including East Africa with the main event named TICAD or Tokyo International Conference on Africa Development which became one of the largest African policy forum in the world."

"John F. Kennedys thousand days as president coincided not only with the crisis years of the Cold War, but also with the most fractious period in the Canada-United States relationship since the War of 1812. Thanks in part to mounting Canadian nationalist sentiment, Kennedy confronted a host of issues with Canada magnified by Canadian concerns over their countrys close economic, cultural, military, and diplomatic links with the United States. The early 1960s saw tensions in Canada-US relations as growing numbers of Canadians came to question both their governments quiet support for US leadership in the cold war and American economic and military hegemony. Canadas prime minister, John Diefenbaker, with whom Kennedy had a tense relationship, personified these sentiments. While the young president and his administration have often been criticized for stirring up anti-US opinion due to their conduct toward Canada, Camelot and Canada shows that US foreign policymakers dealt with Ottawa in a judicious manner that took account of Canadian nationalism as well as Canadian concerns. In re-examining this fascinating period in Canada-US relations, this book makes clear that the special relationship between Canadian and US officials continued to function, even as the overall bilateral relationship suffered due to nationalist attitudes and differences over major foreign policy issues, from the Cuban revolution to Britains decision to join the European Common Market. The image that emerges of Kennedy is of a policymaker who was pragmatic in his handling of his countrys increasingly nationalistic northern neighbor."

"Hubungan Indonesia-Mesir sudah terjalin sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dengan adanya mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas A1-Azhar, Kairo. Dalam Perang Dunia II, hubungan tersebut bertambah kuat karena kedua bangsa sama berjuang untuk lepas dari kolonialisme dan imperialisme Barat di negara masing-masing, Inggris di Mesir dan Belanda di Indonesia.Pada tahun 1947, bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya mencari pengakuan internasional yang mendapat tantangan berat dari Belanda dan Sekutunya di negara-negara Arab. Akan tetapi, dengan solidaritas yang tinggi Mesir mendukung perjuangan dan mengakui kemerdekaan RI de facto dan de jure. Dukungan Mesir tidak hanya pada pengakuan kedaulatan, tetapi Mesir lebih jauh mengirimkan diplomat dan sebuah tim kesehatan yang dikirim ke Indonesia.Diplomasi yang dijalankan oleh misi diplomatik RI pada tahun 1947-1948 untuk mencari pengakuan internasional mendapat tantangan yang berat dari Belanda dan Sekutunya di negara-negara Arab. Akan tetapi, dengan solidaritas yang tinggi Pemerintah dan rakyat Mesir mendukung perjuangan dan mengakui kemerdekaan RI de facto dan de jure.Diplomasi yang dijalankan adalah dalam usaha mempertahankan eksistensi kedaulatan RI yang hendak direbut kembali oleh Belanda. Sementara itu, perjuangan di bidang militer terus dilakukan untuk mengusir Belanda dan Sekutunya dari tanah air Indonesia.Pengakuan kemerdekaan dan perjanjian persahabatan Indonesia-Mesir tahun 1947 merupakan kemenangan diplomasi RI pertama di luar negeri yang dapat mematahkan diplomasi Belanda untuk mencegah pengakuan internasional terhadap RI. Kemenangan ini tidak terlepas dari dukungan Mesir yang berhasil menggalang seluruh negara Arab untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI melalui Liga Arab. Selain itu, kemenangan tersebut didukung oleh mahasiswa Indonesia di Mesir yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari simpati dan dukungan internasional bagi kemerdekaan RI.Hubungan Indonesia-Mesir sampai sekarang didasarkan atas hubungan agama Islam yang sangat erat dan latar belakang sejarah kolonialisme dan imperialisme yang dialami oleh kedua negara."

"ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timpangnya jumlah struktur fungsional kantor perwakilan diplomatik dalam hubungan bilateral RI-KAS. Pemerintah KAS menempatkan dua atase pada Kedubes KAS di Jakarta. Sebaliknya, pemerintah RI menempatkan tujuh atase pada KBRI di Riyadh. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Misalnya, Indonesia menerapkan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor dometik ke Arab Saudi. Terdapat juga jeda waktu 47 tahun antara kunjungan Raja Faisal dengan Raja Salman ke Indonesia. Raja Faisal berkunjung pada 10-13 Juni 1970. Sedangkan Raja Salman berkunjung pada 1-12 Maret 2017. Hubungan bilateral RI-KAS juga terhambat dengan timpangnya neraca ekspor dan impor kedua negara. Nilai impor Indonesia dari Arab Saudi jauh lebih besar daripada nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Impor Indonesia didominasi oleh produk migas, sedangkan ekspor Indonesia didominasi oleh produk non-migas. Meskipun terdapat hambatan, Indonesia juga memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap Arab Saudi. Pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, yakni 207.176.162 jiwa. Kedua, Indonesia menjadi negara pemasok jamaah haji terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia berpredikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni 17.504 pulau. Keempat, Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbesar di dunia setelah RRT, AS, dan Federasi Rusia. Kelima, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan sumber data pustaka dari buku, jurnal, media dan data resmi dari lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan wawancara mendalam terhadap narasumber. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan negara, konsep kedaulatan negara, dan teori negara kuat. Kesimpulan penelitian ini, Indonesia belum mampu menjalankan fungsi minimal negara dalam menyediakan kebutuhan publik dan melindungi masyarakat miskin. Buktinya, Indonesia menjadi negara pemasok TKI sektor domestik dalam jumlah besar ke Arab Saudi. Namun Indonesia berupaya maksimal untuk menegakkan kedaulatan nasional. Tujuannya ialah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Caranya dengan melakukan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi.

---

ABSTRACT

This research was motivated by the imbalance in the number of functional structures of diplomatic representative between RI and KSA. The government of KSA placed two attaches at the Embassy of KSA in Jakarta. Instead, the government of RI placed seven attaches at the Embassy of RI in Riyadh. In addition, there are some obstacles in the bilateral relations between RI and KSA. For example, Indonesia implemented a moratorium on the placement of Indonesian Migrant Workers (IMW) in domestic sector to Saudi Arabia. There was also a 47 year lag between the visit of King Faisal and King Salman to Indonesia. The bilateral relation of RI-KSA are also hampered by the imbalance of the amount of the export-import of both countries. The Indonesian imports from Saudi Arabia are far greater than the Indonesian export to KSA. Despite obstacles, Indonesia also has a high bargaining position towards Saudi Arabia. First, Indonesia is the largest Muslim country in the world. Second, Indonesia is the largest supplier of pilgrims of Hajj in the world. Third, Indonesia is predicated as the largest archipelagic country in the world. Fourth, Indonesia is the fourth most populous country in the world. Fifth, Indonesia is active in various international organizations. This research uses library data sources from various scientific resourcers. This study uses qualitative methods with literature study techniques and in-depth interviews with informant. This research uses the concept of state interests, the concept of state sovereignty, and strong state theory. As the conclusion, Indonesia still not capable to do the minimum functions of state in providing public needs and protecting the poor. The proof is that Indonesia send a large number of of IMW in domestic sector to Saudi Arabia. But Indonesia is working hard to uphold national sovereignty. The aim is to protect Indonesia's national interests.

"