Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelompok gay sebagai kelompok minoritas di Indonesia umumnyadiberikan representasi negatif di media. Perkembangan internet memungkinkanblog menjadi media alternatif kelompok gay. Blog dilihat sebagai sebuahcyberqueer space, yaitu ruang yang memfasilitasi pengalaman-pengalamanminoritas seksual yang sulit ditemukan dalam kehidupan nyata. Penelitian inimenggunakan paradigma post-positivism dengan metode kualitatif melaluiwawancara mendalam dengan empat informan. Selain meneliti pengalamanpenulis blog gay dalam menciptakan blog, peneliti juga meneliti pembentukanidentitas seksual penulis blog gay. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa blogmemungkinkan individu untuk mengekspresikan diri dan menjalin hubungansosial dengan gay lain. Identitas yang dibentuk melalui blog merupakan ekstensiidentitas di dunia nyata.

---

ABSTRACTGay men, as a minority group in Indonesia, are commonly given negative

representations in the media. The development of internet has enabled blogs to

become alternative media for gay men. Blogs are seen as cyberqueer spaces where

sexual minority experiences are facilitated. This research uses post-positivist

paradigm and qualitative method through in-depth interviews of four gay

bloggers. Apart from studying gay bloggers? experiences in writing blogs, this

research also explores the sexual identity formations of the bloggers. It is

concluded from this research that blogs enable individuals to express their selves

and form relaionships wih other gay men. The identities formed through blogs are

extensions of their offline identities."

"Di Asia, di mana budaya patriarki masih kuat, peran utama perempuan adalah sebagai istri sekaligus ibu dalam hubungan pernikahan heteroseksual. Mereka yang tidak melaksanakannya mendapat stigma dan didiskriminasi. Salah satunya ialah perempuan dari kelompok minoritas seksual, yakni lesbian dan biseksual. Emosi marah, sedih, dan kecewa sering muncul sebagai respon dari perlakuan buruk yang diterima oleh perempuan dari kelompok minoritas seksual. Ada yang marah pada diri sendiri, ada pula yang menyalahkan orang yang tidak paham mengenai orientasi seksual, serta situasi yang tidak ideal. Perempuan dari kelompok minoritas seksual menjadi rentan depresi, gangguan cemas, serta kecenderungan bunuh diri. Seluruhnya merupakan indikator psychological well-being (PWB) yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara forgiveness dengan PWB pada perempuan dari kelompok minoritas seksual di Indonesia. Sebanyak 94 perempuan lesbian dan biseksual diminta mengisi kuesioner Heartland Forgiveness Scale (HFS) yang terdiri dari Forgiveness of Self, Forgiveness of Others, dan Forgiveness of Situation; serta Ryff’s Psychological Well-Being Scale (RPWB) yang terdiri dari dimensi Autonomy, Environmental Mastery, Positive Relations with Others, Personal Growth, Purpose in Life, dan Self Acceptance. Terdapat korelasi signifikan antara forgiveness dan PWB pada perempuan dari kelompok minoritas seksual. Hubungan di tingkat subskala lebih kompleks, di mana terdapat subskala yang berkorelasi dan tidak berkorelasi.

---

In Asia, where patriarchy is still a problem, a woman’s main role is to be a devoted wife and mother, usually within a heterosexual marriage. Those who do not follow the common ways are stigmatized and discriminated. One of them are females from sexual minority group, namely lesbians and bisexuals. Anger, sadness, and disappointment often become the natural responses of those discrimination. Some females from sexual minority group blame themselves for all the difficulties that came with their sexual orientation. Others blame people who do not understand about human sexuality. The rest blame the horrible situation which put them in an uncomfortable position. Females from sexual minority group are more prone to depression, anxiety, and suicidal tendencies, which are all the indicators of low psychological well-being (PWB). This research was conducted to find out the relationship between forgiveness and PWB in females from sexual minority groups in Indonesia. As much as 94 female participants from sexual minority groups have filled out the Heartland Forgiveness Scale (HFS), consisting of several subscales: Forgiveness of Self, Forgiveness of Others, and Forgiveness of Situation; as well as Ryff’s Psychological Well-Being Scale (RPWB) consisting of six distinct dimensions, namely Autonomy, Environmental Mastery, Positive Relations with Others, Personal Growth, Purpose in Life, and Self-Acceptance. Results showed that there’s a significant correlation between forgiveness and PWB on females from sexual minority groups in Indonesia. In the subscale level, however, not all measures were related to one another."

"Artikel ini mengkaji diskriminasi institusional yang dihadapi oleh kelompok minoritas gender di Singapura dalam mengakses perumahan publik. Diskriminasi ini dimungkinkan terjadi setelah amandemen Pasal 156 Konstitusi pada tahun 2023. Amandemen tersebut melindungi kebijakan dengan definisi pernikahan heteroseksual dari gugatan hukum. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana Amandemen Pasal 156 Konstitusi pada tahun 2023 memungkinkan terjadinya diskriminasi institusional terhadap kelompok minoritas gender di Singapura dalam mengakses perumahan publik. Penelitian ini didasarkan pada konsep diskriminasi institusional oleh Fred L. Pincus mengenai bagaimana kelompok dominan membuat kebijakan yang mencederai hak kelompok minoritas. Kemudian, kajian ini menggunakan teori empat dimensi kekuasaan Mark Haugaard untuk memahami bagaimana kekuasaan dalam proses amandemen membuka peluang praktik diskriminasi. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami serta menjelaskan makna peristiwa dengan mengelola data spesifik menjadi tema umum. Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Singapura menggunakan kekuasaan otoritasnya untuk menjaga nilai dan membentuk opini publik. Selain itu, kekuasaan milik kelompok minoritas gender tidak setara dengan pemerintah dan fokus pada dekriminalisasi membuat amandemen dianggap menjadi kompromi yang baik.

---

This article examines the institutional discrimination faced by gender minorities in Singapore in accessing public housing. This discrimination was enabled following the amendments of Article 156 in Singapore Constitution in 2023 which protects policies with a definition of heterosexual marriage from legal challenges. Based on this case, this research will be focused on how the amendment of Article 156 of the Constitution in 2023 enables institutional discrimination against gender minorities in Singapore in accessing public housing. This research is based on the concept of institutional discrimination by Fred L. Pincus which highlights how dominant groups make policies that harm minority groups. Then, this study also uses Mark Haugaard's four dimensions of power theory to understand how power was exercised in the amendment process which perpetuates discrimination. The author used a qualitative approach to examine the meaning of events with reasoning that organizes specific data into general themes. This research then found that the Singapore Government used its authority to maintain the values it believes in and shape public opinion. In addition, the power held by gender minorities is kept to a minimum in comparison to that held by the ruling government. The focus on decriminalization makes the amendment considered as political bargaining."