Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan teknologi informasi dalam otomasi proses bisnis dapat memberi banyak manfaat bagi suatu organisasi antara lain penekanan biaya overhead memperpendek waktu proses, meningkatkan keunggulan bersaing, kepuasan nasabah, dan menciptakan corporate image yang baik. Pembuatan tesis ini dilakukan pada bisnis perbankan dengan batasan unit kerja Card Production, dimana unit kerja ini berfungsi mengolah data nasabah dan mencetak (emboss) kartu ATM yang selanjutnya kartu ATM tersebut didistribusikan ke cabang - cabang di seluruh Indonesia. Selama ini pemanfaatan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga proses pembuatan kartu ATM banyak bagian dilakukan secara manual misalnya dengan melakukan pemasukan data oleh operator ke sistem komputer yang pada akhirnya menyebabkan biaya produksi menjadi mahal. Tesis ini melakukan analisis dan perancangan produksi kartu ATM. Metodologi analisis dan perancangan sistem otomasi pembuatan kartu ATM dimulai dari konteks, analisa kebutuhan bisnis, peninjauan sistem berjalan, dan penentuan solusi strategis. Analisis yang dilakukan ialah analisis kebutuhan bisnis dan investasi untuk produksi kartu ATM secara terpusat maupun terdistribusi. Perancangan sistem otomasi pembuatan kartu ATM dilakukan dengan mengoptimalkan jaringan komunikasi data sistem on-line yang sudah terimplementasi umiak aplikasi perbankan. Dengan kedua aktivitas tersebut dapat dicapai manfaat-manfaat tersebut diatas antara lain penekanan biaya overhead dan waktu proses yang lebih cepat."

"Penelitian ini membahas kompleksitas penyajian cerita dan kompleksitas konflik dalam novel karya pengarang imigran Afghanistan, Khaled Hosseini yang berjudul The Kite Runner dengan menggunakan pendekatan struktural. Kompleksitas penyajian cerita terletak pada judul-judul bab yang tidak beraturan, pengaturan bab-bab yang menunjukkan kerumitan cerita, penyajian alur-alur bawahan dan narator. Konflik beragam yang dihadirkan dalam cerita turut menambah kompleksitas dari novel ini, yaitu konflik batin, konflik antar-etnis dan konflik antar-aliran keagamaan dengan latar ruang yang mengandung konflik, Afghanistan yang secara silih berganti menghadapi konflik politik dan konflik etnis. Sumber dari segala kompleksitas dal= The Kite Runner adalah narator sekaligus tokoh utama, Amir dengan segala sifatnya yang tertutup, sensitif, dan sangat diwarnai oleh budaya Pashtun yang rasialis dan angkuh. Rasa bersalah dan berdosa terhadap Hassan, sosok pelayan setia yang menjadi teman bermain dan sahabat ketika dia masih kecil senantiasa hadir menghantuinya bahkan ketika Amir sudah menjadi imigran di Amerika. Ketidakmampuan Amir untuk melepaskan diri dari jeratan rasa beisalah menyebabkan dirinya selalu mengaitkan pennasalahan yang hadir dalam kehidupannya sebagai akibat dari pengkhianatan yang dilakukannya terhadap Hassan. Kesadaran untuk menebus rasa bersalah membawa Amir kembali ke Afghanistan yang sedang dilanda konflik untuk menjemput seseorang yang masih tertinggal di Afghanistan, yaitu keponakannya SohratT, anak Hassan yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan sedirinya.

---

This research analyzes the complexity of presenting a story and the complexity of conflict in a novel which was written by an Afghanistan immigrant author named Khaled Hosseini, The Kite Runner with the structural method. The complexity of presentation can be seen through the chapter's tittles that are placed irregularly, the arrangement of chapters themselves showing the complexity of the story, the presentation of the subordinate plots and the narrator. The variety of conflicts which was presented in this novel adds the complexity deeper that are internal conflict, interethnic conflict, and inter ideology religion conflict with the setting background consisting of conflict, Afghanistan always face the political and ethnic conflict alternately. The main source from all the complexities in The Kite Runner is the narrator who also becomes the main character, Arnir with his introvert and sensitive behavior which was colored by Pashtun culture which is racialist and arrogant. Feeling guilty and sin to Hassan, his loyal servant who always stays as his best friend presents and haunts on Amir's mind even when he has lived as an immigrant in America. Amir's inability to release from all kind of his guilty feelings causes him relating every conflict with his betrayal to Hassan. His awareness to redeem his guilty and sin brings Amir return to Afghanistan that full of convicts to pick someone up that is still living there, his nephew, son of N Hassan, Sohrab who has a family relationship with him."

"Pemahaman akan efek suatu kebijakan ekonomi adalah vital dalam manajemen ekonomi secara hati-hati. Dalam konteks manajemen ekonomi makro Indonesia, yang menjadi issue adalah keampuhan kebijakan moneter untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam konteks keterbukaan ekonomi. Tulisan ini menampilkan penghitungan empiris derajat keindependenan Bank Indonesia dalam mengontrol uang primer, tingkat suku bunga, dan aktivitas perekonomian. Hal itu dilakukan dengan membentuk suatu model portepel sederhana untuk mengestimasi besarnya koefisien offset kebijakan moneter terhadap arus pemasukan modal asing. Untuk negara yang terlibat dalam kebijakan sterilisasi, koefisien, offset tidak hanya ditentukan oleh besarnya offsetting aliran modal akibat dari perubahan kredit bank sentral, tetapi juga ditentukan oleh korelasi antara aliran modal dengan perubahan dalam kredit bank sentral yang diakibatkan oleh kebijakan sterilisasi tersebut. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa setiap kontraksi kebijakan moneter akan tereliminir oleh adanya pemasukan modal asing sebesar 70%. Dari jumlah tersebut, 63,1% nya berhasil disterilisasi oleh bank sentral. Efek bersihnya, yang berupa pemasukan modal asing yang tidak dapat disterilisasi, sebesar 25,9%. Untuk menghadapi aliran modal masuk tersebut, Bank Indonesia melakukan sterilisasi melalui fasilitas SBI. Tetapi dalam kondisi pasar uang yang masih belum berkembang, efektifitas kebijakan ini masih dipertanyakan. Konsekuensinya demikian pula dengan kontrol terhadap aktivitas domestik melalui kebijakan moneter. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam perekonomian yang semakin terbuka, keindependenan kebijakan moneter dalam mengontrol aktivitas domestik telah tererosi oleh adanya arus modal luar negeri. Hal itu mencerminkan bahwa teori paritas tingkat suku bunga tidak sepenuhnya berlaku, dalam anti tingkat suku bunga domestik selalu lebih besar daripada tingkat suku bunga luar negeri plus depresiasi rupiah. Dalam konteks ini maka pengendalian inflasi menjadi hal yang krusial disamping tuntutan untuk mengembangkan pasar uang. Kedua hal itu disamping beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti konsistensi kebijakan makroekonomi, manajemen hutang luar negeri, serta stabilitas faktor-faktor non-ekonomi yang berkaitan dengan country risk diyakini dapat meningkatkan efektifitas pengendalian uang beredar oleh bank sentral."

"ABSTRAKKekuatan sistem ekonomi berlandaskan pengetahuan dan daya saing dapatdiketahui dari keberadaan kebijakan iptek dan inovasi yang diterbitkan negaratersebut. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami kebijakan terutamadari sisi konten. Kebijakan iptek dan inovasi selama periode 2000 ? 2011 dibedahmenggunakan analisis isi dengan kerangka sistem inovasi. Hasil analisismenunjukkan sebagian besar kebijakan nasional kurang berpihak padapengembangan (riset), difusi, dan penerapan teknologi di daerah. Akan tetapi padatingkat daerah terutama Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan dukungankebijakan cenderung lebih baik, khususnya Sumatera Selatan menunjukkankeberpihakan terhadap pengembangan sistem inovasi. Keberadaan kebijakan iptekdan inovasi di Indonesia cenderung tidak beraturan, kondisi semacam ini berbedadengan kebijakan iptek dan inovasi di Brazil dimana regulasi yang ada secarahistoris terbangun dengan baik dimulai dengan kemunculan dan penguatankelembagaan, dukungan program kapasitas iptek dan inovasi, dan penguatansistem inovasi nasional yang kemudian menjadi kekuatan sistem iptek dan inovasidi negara tersebut. Hasil penelitian ini pun berhasil mengungkap adanyafenomena kemunculan dukungan kepemimpinan daerah sangat memengaruhikebijakan iptek dan inovasi di daerah tersebut, bahkan ada sejumlah regulasi yangditerbitkan secara nasional yang menuntut untuk dibuatkan pengaturan di tingkatdaerah tetapi tidak ditindak lanjuti oleh kepemimpinan daerah tersebut.

---

ABSTRACTPower of economic system based on science and competitiveness can beidentified by its science, technology and innovation published by its country. Thisthesis contributes to understand the policy especially from its content. Thescience, technology and innovation during 2000-2011 period will be studied usingcontent analysis with the framework of innovation system. The outcome showsthat most of the national policy less takes side to regional development (inresearch), diffusion, and technology application. However, in regional level,support for the policy tends to be better than in the national level, especially inSouth Sumatera region. Indonesia?s Science, Technology, and Innovation Policytend to be not well organized, this is contrast with Brazil?s, and they werehistorical well organized. They started with the organizational emergence andempowerment, support of the science, technology and innovation program, andthen become the power of science, technology and innovation system in thatcountry. This research also discovered a phenomenon that the Science,Technology, and Innovation Policy was greatly affected by its regional supportand leadership. There are even a number of regulations that had been issuednationally but demands to be made in form of regulation at the regional level, butstill not followed up by the authority of the regions."

"Kompleksitas likuidasi bank, dalam konteks masalah 16 bank dalam likuidasi (BDL) yang dicabut izin usahanya pada 1 November 1997, pada dasarnya terletak pada posisi RUPS yang tidak proporsional; dan tidak tuntasnya mekanisme penyelesaian sisa aset BDL pada tahap akhir proses likuidasi bank. PP No.25 Tahun 1999 berikut peraturan derivatifnya yang menjadi dasar penanganan likuidasi 16 BDL, dalam perspektif pengaturan, lebih memposisikan RUPS secara dominan hanya dalam paradigma keperdataan (privat) semata. Pada sisi yang lain, pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia sebagai otoritas publik di bidang perbankan berdasar Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, tampak jelas mengandung unsur memaksa atau dipaksa, di mana pertimbangan dari aspek hukum publik lebih mengemuka. Oleh karena karakter khusus yang dimiliki bank, terkait dengan sangat besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola bank serta sifatnya yang senantiasa menyimpan potensi systemic risk, maka mendudukkan supremasi RUPS yang kurang proporsional terbukti penyelesaian kepentingan publik dalam kerangka likuidasi bank menjadi terhambat. Terlebih lagi dari fakta diketahui banyak masalah perbankan yang timbul, termasuk pada 16 BDL, seringkali akibat keterlibatan pemegang saham dalam urusan bank sehingga bank mengalami kesulitan keuangan.Sebagaimana diketahui pada peristiwa 16 BDL tahun 1997, demi keselamatan dana masyarakat dan sistem perbankan, negara telah turun tangan untuk memberi dana talangan, yang kemudian pengembaliannya digantungkan pada hasil pencairan aset dari proses likuidasi tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks likuidasi bank sudah semestinya pendekatan dari aspek hukum publik harus lebih mengemuka, dan hanya dengan cara demikian memungkinkan kewenangan RUPS untuk diambil alih guna penyelesaian kepentingan publik yang lebih besar. Di samping kaidah hukum publik yang lain, asas Lex spesialis de rogat lex generalis, merupakan prinsip yang dapat menjadi dasar pemberlakuan kaidah perbankan secara lebih powerful dibanding prinsip umumnya sebagai perseroan. Demikian pula dalam upaya penyelesaian sisa aset BDL, apapun kondisinya, secara prinsip hukum dan pertimbangan keadilan, yang lebih berhak atas sisa aset tersebut adalah negara atau pemerintah, karena secara fakta BDL masih menyisakan outstanding dana penjaminan yang belum dibayar."

"Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997, ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Depresiasi tersebut adalah merupakan yang paling parah diantara negara-negara yang terkena krisis lainnya. Sekalipun persoalan krisis ekonomi sangat kompleks, pemerintah dan dengan dukungan IMF, menerapkan kebijakan tight money policy dengan tingkat bunga tinggi untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kebijakan tersebut di lakukan secara ekstrem dengan menaikkan level tingkat bunga sampai kisaran 70 persen dan dilakukan dalam periode yang sangat lama (3 tahun). Akan tetapi, hasil analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dilakukan dan bahkan memberikan dampak sebaliknya. Sebab gagalnya kebijakan tersebut adalah inflasi yang tidak terkontrol dan tidak signifikan dipengaruhi oleh variabel-variabel moneter, melainkan hanya dipengaruhi oleh ekspaktasi yang berlebihan terhadap membuniknya krisis ekonomi. Sebab lain kegagalan kebijakan tersebut adalah kondisi perbankan yang tidak sehat serta adanya kecenderungan nilai tukar yang dipengaruhi oleh variabel non moneter seperti political announcement."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagiamana format baru PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Peran pemerintah (state) yang sebelumnya begitu dominan, pelan tapi pasti mulai digantikan dengan kondisi sosial masyarakat yang lebih demokratis. Tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik, tak mungkin terhindarkan di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap isu yang terjadi di masyarakat.Partai Politik merupakan sarana formal masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Sebab selain kelompok-kelompok kepentingan lainnya, partai politik merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang kinerja nya diukur dan dievaluasi dalam pemilu oleh rakyat.Karena itulah perlu untuk mencari jawaban, tindakan dan langkah-langkah apa saja yang hams dilakukan partai politik -baik secara internal maupun eksternal- untuk mengantisipasi hal itu. Tindakan dan kerja politik seperti apa yang membuat sebuah partai politik mampu menghadapi perubahan masyarakat yang_semakin kritis. Kebijakan publik dan manajemen isu seperti apa yang harus dilakukan sebuah partai politik dalam menghadapi dinamika masyarakat Penelitian ini juga panting untuk untuk membuat sebuah format tentang pembuatan sebuah kebijakan publik oleh PDI Perjuangan.Peneltian ini bersifat evaluatif dan dapat dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal ini berperan dalam keterlibatan sebagai pribadi dalam pengertian empatik. Penelti juga menjadi teman dan lawan diskusi sekaligus bagi nara sumber. Setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi primer dengan wawancara tak berstruktur, peneliti mencoba sedapat mungkin keluar dart dunia cara berpikir populasi agar memungkinkan dapat memberikan tafsir atau makna pada data dan informasi itu secara obyektif. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang bersifat deskriptif.Dengan menggunakan konsepsi elit politik dan sirkulasi alit Pareto, dimana di dalam setiap masyarakat selalu saja ada gerakan yang tidak dapat ditahan, dari individu-individu untuk menggantikan satu dengan yang lain sebagai elit. Sedangkan Robert Dahl menggungkapkan tentang 5 standard bahwa sebuah proses dapat dikatakan demokratis, yaitu :partisipasi aktif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda dan pencakupan orang dewasa. Sedangkan kebijakan publik merupakan sarana menghimpun sumber daya dari para pelaku politik dan memenuhi tuntutan serta kepentingan. Karena terbatas nya sumber daya dibanding jumlah tuntutan masyarakat maka perlu dilakukan pemilihan, penyaringan dan prioritas terhadap iangkah yang hares diambil.Dengan demikian, evolusi demokrasi dan perbaikan partai politik sangatlah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan bemegara serta kualitas tata kelola pemerintahan. Apabila partai politik tidak berfungsi dengan baik, maka demokrasi akan menghadapi ancaman. Pengembangan kelembagaan partai politik dapat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, akan tetapi semua itu sangat tergantung pada upaya, kerja politik dan langkah-langkah yang dilakukan oleb aktivis partai dan warga masyarakat itu sendiri.Beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah pertama, PDI Perjuangan terlambat dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Perubahan aspirasi masyarakat lebih cepat dari apa yang dapat dilakukan PDI Perjuangan. Kedua, pilihan kebijakan yang dilakukan PDI Perjuangan ternyata lebih banyak menjauhkan PDI Perjuangan dari konstituennya Pilihan kebijakan yang terbatas sebagai konsekuensi dari problem peninggalam masa Iampau seperti soal IRK Kenaikan BBM dan sebagainya adalah problem-problem sistemik yang memiliki keterbatasan dalam jumlah opsi pilihan. Ketiga, format dan pilihan dalam pengambilan kebijakan tidak didasari model dan mekanisme yang terukur dengan tingkat akuntabilitas yang baik. Personifikasi dalam kelembagaan menjadi modus utama berjalannya organisasi PDI Perjuangan. Keempat, secara kelembagaan, PDI Perjuangan belum mampu menjalankan prinsip-prinsip partai modern. Kelima, transisi perubahan yang dilakukan PDI Perjuangan dapat memberikan harapan terjadinya tata kelola partai yang lebih baik.Disarankan kepada seluruh aktor PDI Perjuangan untuk dapat bekerja dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang lebih baik dengan format dan model yang lebih tertata dengan baik. Sebab masa depan partai politik tergantung seberapa cepat, tepat dan tanggap dalam merespon setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Karena hanya partai politik yang mampu memenuhi harapan rakyat yang akan dapat terns bertahan. Penguatan kelembagaan partai politik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi."