Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR No. II/MPR/1978, sudah berpuluh juta rakyat Indonesia mengikuti pemasyarakatan P-4, melalui jalur Penataran P-4 dan Non Penataran, dan telah menghabiskan dana yang tidak kecil, waktu dan tenaga. Masyarakat mempertanyakan hasilnya, yang tercermin dengan pernah munculnya issu "kejenuhan Penataran P-4" pada medio 1989. Ada yang pro dan kontra dan sempat terjadi silang penadapat pada beberapa media massa antara BP-7 Pusat dengan para pakar.Penulis telah berkecimpung dalam kegiatan pemasyarakatan. P-4 selama 11 tahun dengan kedudukan sebagai salah satu pejabat di BP-7 DKI Jakarta dan sampai sekarang aktif sebagai Penatar, sangat menaruh perhatian terhadap masalah tersebut. Karena itulah diadakan penelitian dengan pokok masalah : "Penyelenggaraan Penataran P-4 di DKI dan pengaruhnya terhadap Ketahanan Nasional di DKI Jakarta.Yang menjadi sasaran penelitian ialah Penataran P-4 Pola Pendukung 45 Jam / Pola 45 Jam Terpadu Bagi Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi di Jakarta, sejak tahun 1982/1983 sampai dengan tahun 1994/1995. Dari berbagai dimensi penataran seperti : (1) Petatar; (2) Penyelenggara; (3) Metode Penataran; (4) Materi Penataran; (5) Penatar; dan (6) Evaluasi Penataran, karena keterbatasan waktu, maka yang menjadi fokus penelitian ialah dua dimensi penataran, yaitu materi penataran dan Penatar. Sekalipun dimensi-dimensi tersebut merupakan sub sistem-sub sistem dari Penataran P-4 sebagai satu sistem, penulis berpendapat bahwa materi penataran dan Penatar merupakan faktor yang sangat berpengaruh kepada penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Pancasila yang pada gilirannya membentuk sikap dan perilaku peserta penataran.Metode penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analisis yang diikuti eksplanasi analisis dengan pendekatan kualitatif, sedang teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan pengamatan (observasi). Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan lebih lanjut, ternyata masih dijumpai kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan Penataran P-4, dalam bidang kebijakan dan strategi penataran, rencana dan program, pelaksanaan di lapangan serta pengendalian dan pengawasan.Pengaruh lingkungan strategik berskala lokal yaitu situasi dan kondisi Jakarta sebagai kota metropolitan, regional dan global, kurang menunjang tercapainya efektivitas penataran dalam kehidupan warga masyarakat DKI Jakarta sehari-hari. Indikator keberhasilan Penataran P-4 menunjukkan bahwa Penataran P-4 baru pada tahap pemasyarakatan P-4, belum menyentuh pada tahap pembudayaan.Karena itu perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan P-4, dan didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif, yang selanjutnya diikuti dengan aktualisasi dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam IPOLEKSOSBUDHANKAM. Adalah tugas para negarawan dan ilmuwan untuk menjabarkan Pancasila ke dalam konsep-konsep operasional dalam berbagai bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.Hal itu semua akan mewujudkan integrasi nasional di kalangan warga masyarakat DKI Jakarta. Namun untuk memantapkan integrasi warga masyarakat DKI Jakarta, hukum dan peraturan harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Dengan demikian peningkatan Ketahanan Nasional akan terwujud di DKI Jakarta.Dalam tulisan ini disarankan agar diadakan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Penataran P-4 di DKI Jakarta di bidang penentuan kebijakan dan strategi, perencanaan dan program, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan. Selain itu agar aparat pemerintahan di DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari seyogianya berorientasi kepada people centered, dan pengaturan serta penegakan hukum harus dikedepankan secara konsekuen dan konsisten."

"Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan Pajak Hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat. Permasalahan tersebut meliputi; pertama realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat tahun /1995/1996 ski tahun 1999/2000 yang mengalami penurunan. Kedua. realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, sampai seberapa besar tunggakan Pajak Hiburan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998. Keempat, usaha-usaha apa saja yang dilakukan agar Wajib Pajak Iebih patuh didalam mernenuhi kewajiban pembayaran pajak hiburan. Terakhir, adalah tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi.Tujuan penelitian dimaksudkan, pertama untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan, yaitu tahun 1995/1996 s/d tahun 1999/2000. Kedua mengetahui sampai sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Hiburan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, mengetahui dan mengevaluasi besarnya tunggakan pajak. Keempat, mengetahui sejauh mana usaha-usaha yang ditempuh terhadap Wajib Pajak Hiburan yang menunggak pajaknya. Terakhir, mengevaluasi tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi.Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan teknik analisisi kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, menggali dari beberapa literatur yang berhubungan erat dengan pajak hiburan dan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Hiburan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pejabat Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dan beberapa Wajib Pajak.Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan selalu memenuhi sasaran. kecuali realisasi penerimaan 1997/1998. Jumlah Wajib Pajak yang menunggak secara keseluruhan hanya 5,4% dimana 8 Wajib Pajak telah tutup. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding rencana penerimaan 1999/2000. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding realisasi penerimaan 1998/1999, Hal ini penerapan Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 1998 cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Adapun rekomendasi yang diajukan antara lain, sebaiknya Suku Dinas memiliki kewenangan sendiri dalam menangani tunggakan pajak."

"Profesi Bidan merupakan profesi tenaga kesehatan yang berperan penting dalampelayanan kesehatan, berbagai program kesehatan baik nasional maupun internasionalmembutuhkan peranan bidan. Diantaranya program untuk penurunan angka kematian bayi(AKI) dan angka kematian ibu (AKI) yang menjadi target program internasional dalamMDGS. Survey SDKI tahun 2012 menunjukan AKB dan AKI yang meningkat hinggamenghambat program MDGS. Tenaga bidan seperti tenaga kesehatan lainnya di Indonesiamenurut data kementrian kesehatan Republik Indonesia merupakan tenaga yang banyakmengalami ketimpangan baik dalam hal jumlah, kompetensi dan distribusinya. Salah satuupaya untuk meningkatkan kompetensi bidan yaitu dengan adanya kebijakan perubahankurikulum kebidanan D III. Metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatifdeskriptif . Hasil penelitian menunjukan terdapat kekurangan SDM secara kualitas dankuantitas, sarana dan prasarana masih kurang, pelatihan untuk meningkatkan kualitaspelaksanaan metode tutorial oleh dosen. Sarana dan prasaranayaitu jumlah kelas danlaboratorium masih kurang, sarana perpustakaan, peralatan laboratorium juga harusmenyediakan kelas-kelas kecil untuk kegiatan tutorial. Berdasarkan dana institusi swastatidak mengalami kesulitan, sedangkan kendala-kendala lainnya dalam implementasikurikulum kebijakan ini adalah kendala teory dan praktek yang berjauhan. Secara komunikasitelah berjalan baik, konteks menunjukan adanya pengaruh dari globalisasi/ pengaruhinternasional dan kebutuhan masyarakat pada peningkatan pelayanan bidan. Kesimpulan:terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebidanan di beberapa institusi kebidananterkait sumber daya manusia, sarana prasarana, metode pengajaran dan kontent pengajaran.

---

Midwife has important role in health services. Various health programs both in Indonesia and

international requires the role of midwives, for instance isthe MDGs program, one of its

target is to decrease Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Rate (MMR). SDKI

survey in 2012 showed that on account of infant mortality rate and maternal mortality rate

rose, this potentially inhibit the MDGs program. According to Ministry of Health midwives

has similar problems as the other health workers in Indonesia for example midwives also

experiencing unbalance numbers, competence and distribution. In an attempt to improve the

competence of midwives is the improvement made by changing D III midwifery curriculum

policy. The method used is descriptive qualitative method.The survey results showed that the

quality and quantity of human resources, facilities and infrastructure is still lacking, the

training method need to improve the tutorial quality using small classes lecturers. The lack of

facilities and infrastructure such as classrooms, library, laboratorium and laboratory

equipment, the other thing institutions should be able to provide are small classes for the

tutorial. While funding was not a problemfor private institutions, yet another constraints in

the implementation of the 2011 midwifery curriculum is that the theory and practices isset too

farapart. The communications were good, context shows the influence of globalization/

international impact and society needs for midwifery services improvement. In summary,

there are several constraints for the implementation of midwifery curriculum such as human

resources, facilities, teaching method and content."