Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKementerian Agama sebagai organisasi pemerintah tentunya fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, teknologi informasi TI harus dikelola dengan tepat sehingga berimbas pada kualitas layanan kepada masyarakat. Fokus tatakelola TI bukan pada teknik keputusan, tetapi pada siapa yang secara sistematis memutuskan dan memberikan masukan pada pengambilan keputusan, serta mekanisme yang dapat menjaga agar perilaku dalam mengambil keputusan yang selaras dengan misi, strategi, dan nilai-nilai organisasi.Dalam hal ini penulis mencoba mengembangan dan memperbaharui peran dan fungsi Unit TI dengan meneliti tatakelola TI terkait struktur organisasi pemerintah dengan menggunakan COBIT 5 dan CISR. Aktivitas proses grafik RACI dengan struktur organisasi dan/atau peran individu dalam organisasi. Menggambarkan tingkat keterlibatan masing-masing peran untuk setiap praktek proses: bertanggung jawab, akuntabel, berkonsultasi atau informasi.Penelitian ini menghasilkan rancangan tatakelola TI dengan mekanisme struktural dan mekanisme fungsional sehingga peran dan fungsi TI mendapatkan posisi penting di Kementerian Agama. Secara struktural perlu dilakukan penyesuaian dalam struktur organisasi yang ada, dengan membentuk struktur organisasi TI baru yang dapat mendukung mekanisme fungsional tatakelola TI dengan membentuk Dewan Pimpinan, Perencana Strategis, Forum TI dan lain-lain. Serta metode pengambilan keputusan penting mengenai kebijakan TI. Selain itu penelitian dapat dijadikan referensi serta kajian lebih lanjut bagi pihak akademis terkait dengan kajian lebih lanjut terkait proses tatakelola TI terkait struktur organisasi pemerintah.

---

ABSTRACTAs the government organisations, Ministry of Religious Affairs focused on transparent society and accountable service improvement. Therefore, information technology IT must be managed well so that can be impacted to the quality of the society service. IT governance is not focus on decision technic, it refers to the one who decides and provides input in decision-making systematically, and maintaining mechanism so as behaviour in decision-making that appropriate by mission, strategy, and organisation values.In this case the writer tried to develop and improve IT role and function by research IT governance that related to the government organizational structure by COBIT 5 and CISR. RACI graphic activity process with organisational structure and/or individual roles in organisation. Describing the level of involvement each roles for every practice process: responsible, accountable, consultation or Information.This research is resulting IT governance programme with structural mechanism and functional mechanism so that IT 39;s function gets the important position in the Ministry of Religious Affairs. In the Structural existing organizational needs an adaptation structurally by creating a new IT organizational structure which can provide the mechanism of the functional IT governance with establish Board, Strategic Planner, IT Forum, etc. As well as the method of making important decisions about IT policy. Furthermore, the research can become a reference and further study for the related academic with further study that related to IT governance process and related to government organizational structure."

"Perubahan paradigma pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit perlu didukung Sistem Informasi Manajemen ASN. Beban kerja yang berkurang, tumpang tindih pekerjaan, tidak tercapainya output yang telah ditetapkan, pekerjaan yang membutuhkan koordinasi lintas direktorat membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menggambarkan permasalahan struktur dan proses transformasi input menjadi output teknologi yang belum optimal di Kedeputian SINKA BKN. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post postivist dengan pendekatan penelitian mix method untuk menganalisis karakteristik teknologi unit pada masing-masing direktorat dan menganalisis kesesuaian dimensi struktur formalisasi, sentralisasi, kualifikasi pegawai, dan koordinasi dengan karakteristik teknologi unit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik teknologi unit pada Dit AK I dan Dit AK II rutin sedangkan Dit Lahta non rutin kemudian Dit PSIK engineering. Sentralisasi Dit AK I dan II sedang. Kualifikasi pegawai Dit AK I dan AK II memiliki tingkat pengalaman tinggi dan pelatihan rendah. Formalisasi dan Sentralisasi Dit Lahta sedang karena pegawai diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan internal di unit walaupun jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pegawai Dit Lahta memiliki tingkat kepatuhan pada peraturan tinggi meskipun sikap atasan fleksibel. Kemudian kondisi struktur di Dit PSIK memiliki formalisasi tinggi, kualifikasi pegawai dalam hal pelatihan masih sedikit dan tidak tersedia bagian/alat/orang yang digunakan untuk mekanisme koordinasi.

---

The change of ASN management paradigm based on merit system needs to be supported by ASN Management Information System. Decreased workload, overlapping work, not achieving predetermined output, jobs that require coordination across the directorate take a long time. This illustrates the problem of structures and processes of transforming inputs into outputs technology that have not been optimal in the SINKA BKN Deputy. This research uses postpostivist research paradigm with mix method research approach to analyze technological characteristics of unit in each directorate and analyze suitability of structure dimension formalization, centralization, qualification of employee, and coordination with technology characteristic of the unit. The results showed that the characteristics of unit technology on Dit AK I and Dit AK II routine while Dit Lahta non routine then Dit PSIK engineering. The centralization of Dit AK I and II is moderate. The qualifications of the employees of Dit AK I and AK II have high level of experience and low training. The formalization and centralization of the Lahta territory is due to the fact that employees are given the freedom to determine internal policies in the unit although they are seldom involved in decision making. Employees of Dit Lahta have high regulatory compliance level although supervisor atittudes tend to be flexible. Then the structural conditions in Dit PSIK have high formalization, the qualification of employees in the case of training is still few and there is no part tool person used for coordination mechanism."

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kemenkeu menyadari bahwa keselarasan antara kebutuhan Strategi Bisnis dan Strategi TIK merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Salah satu Strategi TIK yang tertuang pada Kebijakan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KMK.01/2014 adalah Pembentukan Struktur Organisasi TIK Pusat Kementerian Keuangan (Pusintek Baru). Selain itu melalui KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Kemenkeu, pada diktum Ketujuh terdapat ketentuan bahwa kontrak kinerja perlu ditetapkan setiap tahun. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK di Pusintek pada tanggal 11 Maret 2015 didapatkan fakta bahwa saat ini belum ada rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama yang sesuai untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden, hasil observasi lapangan, dan study literatur terhadap data sekunder yang berkaitan. Sedangkan untuk analisis penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama menggunakan metode balanced scorecard dengan pendekatan COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa rancanangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru.

---

Ministry of Finance (MoF) has a strategic role in the management of finance and asset for the Government of Indonesia. MoF realizes that the alignment between the need of Business Strategy and the ICT Strategy is very important in achieving the the vission and mission of the organization. One of the ICT strategies contained in the policy of MoF (KMK) No. 36/KMK.01/2014 is the establishment of ICT Organizational Structure in MoF (New Pusintek). In addition, with another policy of MoF KMK No. 467/KMK.01/2014 on Performance Management seventh dictum there is a provision that a performance contract needs to be established every year. From interview with the Head of Planning and Policy ICT of Pusintek on March 11, 2015, it was obtained that the new strategy map and key performance indicators for the New Organizational ICT currently has not yet existed.

Bassed on those conditions, the aims of this research are to design a strategy map and key performance indicators for the new organizational structure of ICT in MoF. In this research, analysis of primary data was obtained in the form of interviews with some respondents, and the results of field observations, whereas secondary data was obtained from related literature study. While the design strategy map and key performance indictaors where conducted using a balanced scorecard and COBIT 5 approach. The result of this study are the design of strategy map and key performance indicators for New Organizational Structure of ICT in MoF."