Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis akan membahas mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia, terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang dianggap kotor oleh beberapa indeks, sebenarnya dipandang sebagai salah satu negara yang telah memperkenalkan banyak agenda tentang bagaimana menghadapinya. Esai ini akan membahas beberapa inisiatif yang telah dibuat, lalu mengapa korupsi masih berlanjut. Tiga alasan termasuk, predator-elit, fraud-triangle, dan budaya korupsi. Beberapa rekomendasi yang mungkin tentang apa yang bisa dilakukan juga akan dibahas.

---

The writer will be discussing why corruption persists in Indonesia, despite all of the efforts that have been made. Indonesia, as one of the countries considered corrupted by several indexes, has actually being seen as one of the countries that had introduced numerous agendas on how to deal with it. This essay will discuss several initiatives that have been made, then why then corruption still persists. Three reasons are included, predatory-elites, fraud triangle, and culture of corruption. Several possible recommendations on what could be done will also be discussed"

"Perjuangan melawan korupsi di Indonesia adalah perjuangan melawan inkonsistensi. Inkonsistensi penegakan hukum dan inkonsistensi komitmen dukungan politik menjadikan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia hampir mencapai titik paripurna kegagalannya. Penegak hukum dan aktor-aktor politik yang masih berkubang dengan semangat menjadikan negara sebagai bagian dari komoditas yang ditansaksikan semakin menenggelamkan agenda pemberantasan korupsi. Di mata dunia internasional, kondisi korupsi Indonesia relatif stagnan. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perseption Index, CPI) Indonesia hanya meningkat 0,8 poin dari tahun 2004 ke tahun 2009 dan dipastikan akan menurun pada tahun 2010 seiring dengan penurunan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satunya diakibatkan oleh skenario pelemahan KPK dari pihak-pihak tertentu. Survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 12 (dua belas) negara di Asia Pasifik. Terkait dengan hampir paripurnanya kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, ada baiknya digelorakan kembali seputar komitmen penegak hukum dan aktor-aktor politik untuk lebih menyadari bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi prinsip-prinsip demokrasi."

"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

---

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."