Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelamatan arsip sebagai bukti otentik bukan semata-mata untuk memperpanjang usia fisik dan kandungan informasinya, tetapi juga agar arsip tersebut dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam fungsi kultural pengelolaan arsip dirancang untuk memberikan bukti-bukti otentik sebagai upaya mengenal jati diri bangsa.Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap upaya pelaksanaan kebijakan penyelamatan arsip sebagai bukti otentik seiring dengan pemberdayaan otonomi daerah, jika ditinjau dalam perspektif ketahanan budaya. Data penelitian dikumpulkan melalui pengamatan dokumen, wawancara dengan para informan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga maupun pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam objek tersebut dan terkait dengan upaya pemberdayaan otonomi daerah. Teknik analisa data yang digunakan adalah content analysis dimulai dengan menelaah seluruh data yang dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif.Hasil analisis dan interpretasi yang dilakukan diperoleh kesimpulan: (I) Kebijakan penyelamatan arsip sebagai bukti otentik membentuk model inkremental yang memerlukan integrasi dan variasi dari kebijakan yang telah ada sebelumnya, serta terfokus kepada visi arsip sebagai simpul pemersatu bangsa, dengan misinya untuk melestarikan memori kolektif bangsa, karena itu keotentikan arsip bukanlah prioritas dalam kegiatan penyelamatan arsip tetapi prioritas ditujukan kepada arsip-arsip yang informasinya berdampak luas dan berarti bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan; (2) Implementasi penyelamatan arsip yang dilakukan selama ini telah dilaksanakan secara kontinyu dan bertahap, namun langkah pendekatan 'policy' yang bersifat reaktif terhadap suatu peristiwa (terutama ketika periode sebelum berlakunya Undang-Undang Kearsipan) lebih baik dari langkah pendekatan hukum (ketika berlakunya Undang-Undang Kearsipan), terbukti dari khazanah arsip yang berhasil diselamatkan memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia semasa kolonial lebih terungkap dibanding ketika masa kemerdekaan dan pembangunan; (3) Upaya kebijakan penyelamatan arsip sehubungan dengan otonomi daerah, di satu sisi memberi peluang keleluasaan kepada setiap daerah untuk melengkapi memori kolektif daerahnya, namun kendala yang menyangkut kelembagaan dan SDM yang tidak teratasi berakibat tidak dimilikinya memori kolektif daerahnya sehingga memupuskan pengenalan jati diri daerahnya; (4) Dalam perspektif ketahanan budaya, fungsi strategis penyelamatan arsip sebagai bukti otentik melalui pendekatan budaya mewujudkan adanya keterkaitan antara khasanah arsip sebagai warisan budaya terhadap keutuhan wilayah, sehingga mengintegrasikan kemajemukan tiap-tiap daerah dalam satu simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

Analysis of Archives Safety as Authentic Evidence in Cultural Resilience Perspective; Study of Local AutonomyArchives safety as authentic evidence is not just to prolong the age of physical information but also the archives can be used for public interest. In cultural function the management of archives was designed to produce authentic evidences as effort to recognize nation identity.This study use descriptive qualitative method by means to describe the effort of archives safety policy as authentic evidences to escort the empowerment of local autonomy. The data used was collected by document observation and interview to the informants in institutions involved in the decision making in the effort of empowerment local autonomy. Data analysis technique used content analysis with narration descriptive.Conclusion of the result of analysis and interpretation are: (l) The policy of archives safety as authentic evidence to make incremental model that need integration and variation from former policy, and focus to the vision that archives as tie the unity of nations, with the mission to preserve the collective memory of nation. That is why authenticity of archives is not priority in archives safety but to the archives that information give wide impact and meaningful to nationality; (2) Implementation of archives safety that had been done before was done continuously and step by step, but the step with policy approach and reactive to an action (especially in period before the archive law) is better than law approach (when archive law active). It was prove from the archive collection that have been saved that show identity of Indonesian at colonial era is better than developing era; (3) Effort in archives safety policy concerning in local autonomy, in one side give a chance to every region to complete collective memory of its region. But obstacle with institution and human resources give impact that is not collective memory in every to vanish recognition local identity; (4) In perspective cultural resilience, strategically function of archives safety as authentic evidence by cultural approach, create a tie between archives collection as cultural heritage to the unity of territory to integrate the diversity every region in a tie of United of Republic of Indonesian."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh aksesibilitas akan informasi arsip. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan informasi dari berbagai sumber serta dinamika dan lingkungan masyarakat yang telah berubah dalam meletakkan peranan informasi.Teknik evaluasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengamati permasalahan akses di unit layanan informasi Arsip Nasional RI. Subyek penelitian dalam hal ini adalah para peneliti yang sudah biasa menggunakan arsip, peneliti pemula, arsiparis dan pejabat penentu kebijakan. Sedangkan obyek penelitian adalah masalah kewenangan hukum, sarana bantu penemuan kembali, fungsi layanan dan fasilitas layanan. Dari sini dapat diidentifikasi sejauh mana koleksi arsip telah dimanfaatkan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam hal akses. Populasi penelitian yaitu pengguna jasa layanan kearsipan dari tahun 1995 sampai dengan 2000, sedangkan sampel diambil berdasarkan sampel purposif, sebanyak 85 responden.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif jenis studi kasus. Sedangkan data dikumpulkan dengan melakukan pengamatan, survei, riset dokumentasi dan wawancara sebagai pengkayaan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemanfaatan arsip belum optimal, ini terlihat dari jumlah rata-rata peneliti per hari sekitar 7-8 orang sedangkan kapasitas layanan yang tersedia sekitar 10-15 peneliti per hari dan masih terdapat kendala dalam hal akses terhadap informasi arsip sebagai akibat belum adanya ketegasan dalam peraturan dan ketetapan hukum, belum sempurnanya alat bantu temu kembali, serta terbatasnya sumber daya layanan yang ada.

---

The research aims to measure archival accessibility with regard to the need of information. Social dynamic and modern living environment demand the role of improvement of information technique in society.

The main technique being used for evaluation is observation, focusing on the problem of access in the reference services and mechanism operated in the reading room of the Arsip Nasional RI Research subject deals with both avocational and vocational users, archivists and policy makers on archival matters. Questionnaire on legal authority, finding aids, function of reference services and facilities had been distributed among them, as parts of data collection details are obtained from interviews. From observation and survey, the main question on the perusal of archives materials, and the real problem of archival access have been identified survey's participants are persons who frequented the reference services in 1995-2000, purposive samples totaling 85 respondents were taken among them.

My research employed descriptive method on a case study, i.e. the Arsip Nasional RI. Observation, survey, library research and interview were made for data collecting. The research concludes that problem of access, particularly on obtaining information from archives, is due to insufficient and poorly- defined rules and regulations, inadequacy of finding aids and personnel?s lack of skills. The average daily number of researchers is 7-8, is still lower rate compared to the existing service capacity of 10-15 researchers per day, This saws the archival utilization is not yet optimal."

"Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah kegiatan layanan rujukan kearsipan di Bidang Layanan Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta dan masalah yang sama di Bagian Akses Arkib Negara Malaysia (ANM) di Kuala Lumpur sebagai pembanding.Secara rinci masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) petugas layanan rujukan kearsipan, (2) proses layanan rujukan kearsipan meliputi; (a) peraturan akses, (b) peraturan penggunaan, (c) metode layanan, (d) jenis-jenis layanan dan (e) fasilitas layanan di Bagian Layanan Arsip ANRI dan Bagian Akses ANM sebagai pembanding.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbandingan pelaksanaan kegiatan layanan rujukan kearsipan di ANRI dan ANM.Penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan semua variabel yang ditemukan dalam penelitian dan membandingkan perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara, pengisian kuesioner dan penelitian dokumen.Hasil penelitian adalah (1) ANRI belum memiliki peraturan pelaksanaan dari UU No. 7/1971 yang terkait dengan layanan rujukan sebaliknya ANM sudah memiliki peraturan pelaksanaan dari UU No. 44/1966 berkaitan dengan layanan rujukan, (2) secara kuantitas, ANM memiliki petugas layanan rujukan kearsipan lebih banyak daripada ANRI. Demikian pula, secara kualitas, ANM memiliki petugas profesional kearsipan yang bertugas di bagian layanan lebih banyak daripada ANRI, (3) peraturan akses di ANRI dan ANM adalah semua arsip dapat diakses oleh pemakai terkecuali arsip rahasia, kondisinya rapuh dan yang mengganggu keamanan negara, perbedaannya ANRI menentukan ketentuan arsip tidak dapat diakses apabila belum ada sarana temu kembalinya, ketentuan ini tidak ada di ANM dan ANM menetapkan arsip dapat diakses apabila sudah melebihi usia 25 tahun, ketentuan ini tidak ada di ANRI, (4) peraturan penggunaan berbeda antara ANRI dan ANM dalam jam layanan dan proses registrasi dan identifikasi pemakai, sedangkan persamaannya dalam persyaratan pemakai, pernyataan kebijakan untuk pemakai, larangan membawa masuk barang-barang bawaan pemakai dan peraturan umum untuk memperlakukan bahan arsip, (5) metode layanan di ANRI sama dengan ANM yaitu tatap muka, melalui surat dan komunikasi telepon, (6) Persamaan jenis layanan ANRI dan ANM adalah layanan penelitian, pertanyaan dan permintaan bahan arsip, layanan penggandaan fotokopi, foto, mikro film, print out mikro film dan layanan pengesahan salinan bahan arsip. Perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh kedua lembaga ini adalah ANRI memberikan layanan penggandaan film dan kaset yang tidak diberikan oleh ANM dan ANM memberikan layanan peminjaman bahan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan layanan membuat transliterasi yang tidak diberikan oleh ANRI, (7) fasilitas layanan yang terdapat di ANRI dan ANM adalah lobi, ruang pameran, ruang konsultasi, ruang baca, ruang transit/penggandaan dan ruang perpustalcaan. Fasilitas layanan yang dimiliki ANM yang tidak ada di ANRI adalah kaunter pendaftaran/registrasi, kaunter layanan, ruang mikro film, ruang audio, ruang video, ruang diskusi dan ruang finding aids.

---

The main issue exposed in this study is comparing reference services at The Reference Service Department of The National Archives of The Republic of Indonesia (NARI) in Jakarta and The Access Department of The National Archives of Malaysia (NAM) in Kuala Lumpur.

The detailed issues discussed in this study are (1) reference staff, (2) access policies, (3) policies for use, (4) service method, (5) types of service, (6) reference facilities at The Reference Service Department of NARI and The Access Department of NAM as a compared institution.

The purpose of this study is to describe the comparison of reference services at NARI and NAM.

This research is a comparative study using qualitative method by describing all of variables related to the issues to be studied, and comparing the similarities and or the differences found in the study. The data of the research are collected through various techniques such as observation, interview, questionnaires, and studying documents.

The results of this study are that: (1) NARI do not have the technical regulation of Archives Act of Indonesia 7/1971 in relation to reference services, while NAM already have the technical regulation of Archives Act of Malaysia 44/1966 in relation to reference services (2) NAM have more reference staff than NARI and also NAM have more reference professional staffs than NARI, (3) access policies at NARI and NAM are that all archival materials could be accessed by user except confident records, damaged records, and records containing sensitive issues which may threaten national stability; The while differences between NARI and NAM lie on that NARI determines archives could not be accessible if they have no finding aids and NAM determines that public archives should be made available to the public after twenty-five years, (4) the differences of the policies for use between NARI and NAM lie on hours of operation and registration and identification of users process, while their similarities lie on rule of users, policy statements for users, limiting personal materials and general rules for handling materials, (5) the methods of reference services at ANRI and ANM are face-to-face, letters and telephone calls, (6) the types of reference services at NARI and NAM are research, general inquiries and requesting materials services; reprographic services including photocopy, photographic reproduction, microfilm duplication, microfilm off-prints and certification of archival materials as true copies, while they differ in that NARI provides film and cassette reproduction and NAM provides loan of archival materials to creating agencies especially Government Departments and transliteration services, (7) both NARI and NAM have the same reference facilities such as lobby, exhibition room, reader- consultant room, photocopy room and library room, while the reference facilities which are available only in NAM are registration counter, service counter, microfilm room, audio room, video room, discussion room, and finding aids room."