Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mendukung reformasi birokrasi menuju penerapan konsep interpreuner the government perlu dilakukan perbaikan prosedur pelaksanaan KSO dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada Instansi BLU. Dalam melaksanakan KSO, BLU menemui berbagai kendala. Kendala yang dihadapi adalah prosedur pelaksanaan KSO belum diatur secara jelas dan terdapat peraturan perundang-udangan yang belum sinkron. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dari analisis yang dilakukan permasalahan dapat diatasi dengan melakukan sinkronisasi, kemudian dibuat aturan prosedur pelaksanaan KSO yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

---

In supporting the reform of beraucracy towards the application of the interpreuner the government concept, needs a revision of the execution procedure and synchronization of the regulation of JO on PSA. In Implementing JO, PSA meets some obstacles. The obstacles is the procedure not clearly defined and there are some unsynchronize regulation. This thesis is prepared using descriptive analytical research method. The problems can be solved by syncrhronize the regulation and prepare the rule about JO procedure that consistent with the general principle of good governance."

"Penerima manfaat wakaf ahli adalah kerabat atau ahli waris dari wakif. Permasalahan terjadi apabila seluruh kerabat atau ahli waris dari wakif meninggal dunia sehingga tidak ada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai peralihan bentuk wakaf ahli apabila terjadi hal seperti ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan wakaf ahli dan menganalisis proses peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi apabila semua ahli waris dari wakif hilang atau telah meninggal dunia berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai literatur dan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memisahkan pengaturan wakaf ahli dengan wakaf khairi. Sementara Peraturan Pelaksana Undang-Undang tersebut hanya mengatur wakaf ahli dalam hal penyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli akan beralih karena hukum menjadi wakaf khairi apabila semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia. Peralihan bentuk wakaf ini mengaharuskan nazhir melalui PPAIW untuk mendaftarkan kembali harta benda wakaf mengikuti tata cara pendaftaran yang berlaku. Tujuannya agar penerima manfaat atas harta benda wakaf tetap ada. Oleh sebab itu, peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi dalam hal semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia apabila dilihat dengan maslahah mursalah dapat dilakukan.

---

The beneficiaries of the waqf ahli are relatives or heirs of the wakif. The problem occurs if all relatives or heirs of the wakif die so that no party is entitled to receive waqf benefits. Laws and regulations in Indonesia regulate the transition of waqf ahli forms in this case. The purpose of this study is to analyze the regulation of waqf ahli and analyze the process of transitioning the form of waqf ahli to waqf khairi if all the heirs of the wakif are have died based on the laws and regulations in Indonesia. This research is a normative legal research by analyzing from various literature and conducting interviews with competent parties in this study. Law Number 41 of 2004 on Waqf does not separate regulation of waqf ahli from waqf khairi . While its Government Regulation only regulates that wakif can choose between the form of waqf khairi or waqf ahli. Waqf Ahli will be changed because the law becomes a waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died. This transition of waqf form requires the nazhir through PPAIW to re-register the waqf property following the applicable registration procedures. The goal is for the beneficiaries of the waqf property to remain. Therefore, the transition of the form of waqf ahli to waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died when viewed with the maslahah mursalah can be done.

"

"Dalam bab-bab dimuka tadi telah kita lihat setjara singkat mengenai Fraksi Nasional. Dan berdasarkan semuanja itu, dapatlah kita lihat bahwa Fraksi Nasional merupakan suatu kelompok jang menjatukan berbagai-bagai golongan bangsa Indonesia dalam Volksraad, untuk pertama kalinja. Dengan demikian bangsa Indonesia sedjak 1930, untuk pertama kalinja sedjak dibentuknja Volksraad pada tahun 1918, mempunjai kekuatan jang berarti didalam Volksraad. Selain itu, dapat kita lihat djuga, bahwa meskipun Fraksi Nasional adalah golongan co, (karena turut duduk didalam Volksraad) akan tetapi dari tudjuan dan sikapnja jang tegas jang selama itu telah diperlihatkannja, membuktikan bahwa didalam Volksraad itu Fraksi Nasional merupakan golongan oposisi. Kurang benarlah djika ada pendapat jang mengatakan bahwa djika berpolitik co, jang berarti mau mengadakan kerdja sama dengan pemerintah Belanda, berarti lemah. Peranan Fraksi Nasional didalam perdjuangan bangsa Indonesia adalah positif. Fraksi Nasional djuga merupakan golongan revolusioner; djadi bukan hanja golongan non (jang tidak mau mengadakan kerdja sama dengan pemerintah Belanda) sadja jang dapat dikatakan revolusioner. Dapat kita lihat djuga, bahwa pada sekitar tahun tiga puluhan, dimana golongan radikal mendapat tekanan hebat dari fihak pemerintah Belanda, maka golongan Fraksi Nasional muntjul sebagai kekuatan baru, meskipun mendjalankan politik co. Fraksi Nasional meneruskan perdjuangan partai2 jang_"