Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alasan penulisan skripsi ini adalah karena saat ini pemerintah Indonesia sedang mencari devisa di luar sektor Minyak dan Gas (migas) dan salah satunya adalah dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata tidak terlepas dari penyediaan sarana akomodasi penginapan sebagai salah satu sarana penunjangnya. Tujuannya adalah untuk melihat penerapan strategi produk yang ditawarkan oleh pihak hotel, dalam hal ini menggunakan kasus Hotel "SSBR" yang terletak di Senggigi, Pulau Lombok, Prop. NTB dimana telah terjadi persaingan yang sangat ketat dengan melihat pasar sasaran wisatawannya. Metode penelitian yang digunakan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak manajemen hotel, data-data yang diberikan pi¬hak hotel, studi literatur, Badan Pusat Statistik Prop. NTB dan Dinas Pariwisata Prop. NTB.Dari hasil penelitian yang didapat bahwa dari tahun 1988 - 1992 secara umum telah terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok. Penurunan pertumbuhan yang, drastis terjadi pada tahun 1992 yang hanya sebesar 7%, dimana tahun sebelumnya sebesar 18%. Jumlah hotel di Prop. NTB dari tahun 1989 - 1991 naik sebanyak 57 buah, kenaikan jumlah kamar rata-rata tiap tahun adalah 350 kamar atau 17%. Untuk hotel berbintang kenaikan jumlah kamarnya naik drastis pada tahun 1991 sebanyak 238 kamar dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 50 kamar, atau telah naik sebesar 61%. Bila dilihat dari permintaan dan penawaran kamar hotel keselurahan bahwa rata-rata dari tahun 1988-1991 telah terjadi kelebihan penawaran lebih kurang sebesar 75%, sedangkan untuk hotel berbintang kelebihan penawaran sebesar lebih kurang 60%.Dari data segmentasi yang didapat, bahwa wisatawan mancanegara yang datang ke Prop. NTB sebagian besar berasal dari negara-negara Eropa (Belanda, Jerman), kemudian kedua adalah wisatawan Australia, ketiga Inggris, dan keempat Amerika dan Jepang.Pada dasarnya produk perhotelan dibagi menjadi dua, yaitu Tangible Product dan Intangible Product. Tangible product adalah yang secara nyata terlihat terdiri dari kamar (rooms), makanan dan minuman, jasa-jasa lainnya. Intangible product adalah tidak secara nyata terlihat tapi dapat dirasakan dan sangat menunjang tangible product, seperti pelayanan, kenyamanan dan ketenangan, dll.Kesimpulan dari tulisan ini, bahwa di Prop NTB, Pulau Lombok telah terjadi kelebihan penawaran kamar lebih kurang sebanyak 75% dan untuk hotel berbintang sebanyak 60%. Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok sebagian besar berasal dari negara Eropa. Produk yang ditawarkan antara tangible dan intangible product tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dan keduanya saling menunjang. Sarannya adalah pihak pemerintah daerah diharapkan untuk membatasi perijinan baru pendirian hotel, karena sudah oversupply. Pihak perhotelan juga diharapkan untuk membuat paket-paket penginapan yang menarik agar dapat menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok dan akhirnya diharapkan akan menambah juga tingkat hunian kamarnya (occupancy rate)."

"Cina, dengan kebudayaan yang sangat tua, jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayah nomer tiga di dunia adalah sebuah negara yang menarik perhatian dunia dan menjadi semakin lebih menarik lagi dengan politik isolasinya. Selama berabad-abad, dunia mengetahui pasang surut pergantian dinasti yang diikuti dengan peperangan, kekacauan dan kelaparan lewat berbagai versi dan analisa. Tidak kurang pula berbagai macam tulisan yang mengupas tentang perubahan sosial, politik dan ekonomi di dalam masyarakat Cina yang terjadi sebagai akibat pergantian dinasti tersebut. Politik isolasi yang dijalankan di Cina menimbulkan berbagai analisa dari orang luar tentang apa yang terjadi di Cina. Berbagai perubahan dan penafsiran atas perubahan tersebut sesungguhnya tidak dapat meninggalkan sebuah kenyataan, bahwa penduduk Cina pada dasarnya adalah petani."

"Penelitian ini mencoba untuk mencermati gejala terjadinya kesenjangan dalam penguasaan tanah pertanian di Indonesia yang merupakan salah satu masalah pertanahan yang cukup kompleks. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja sementara itu dilain pihak adanya baglan-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian besar rakyat.Kebijakan Redistribusi tanah (landreform) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengurangi kesenjangan penguasaan tanah tersebut, dalam pelaksanaannya tidak sedikit mengalami hambatan.Lebih lanjut, seringkali dalam pembicaraan mengenai kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia mengacu pada persoalan pembagian tanah, padahal kesenjangan Itu sendiri mungkin merupakan akumulasi dari beberapa persoalan pertanahan yang cukup kompleks. Oleh karena Itu pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap Kebijakan Pemerintah dibidang Pertanahan khususnya Redistribusi tanah (landreform) selama periode tahun 1961 sampai dengan tahun 2000, dengan menggunakan data Sensus Pertanian tahun 1983 dan tahun 1993 yang dikeluarkan oleh BPS serta data dari BPN.Dengan menggunakan alat analisis deskriftif, yang menganalisa secara sistematis, faktua! dan akurat mengenai Iakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertanahan khususnya redistribusi tanah (landreform), adapun pendekatan terhadap masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi dan eksplorasi dari kebijakan pertanahan yang telah dilaksanakan secara operatif, dan metode analisis SWOT, dapat ditemukan beberapa hal antara lain : pertama, bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Redistribusi tanah tahun 1961 hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam penguasaan tanah di Indonesia, bahkan menurut senses pertanian yang dikeluarkan oleh BPS tahun 1993 kesenjangan tersebut semakin lebar. Kedua, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah tersebut, antara lain faktor hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Ketiga, perlu dilakukan strategi atau inovasi baru dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia yang disesuikan kondisi saat ini dan masa yang akan datang.Adapun beberapa saran atau rekomendasi yang lebih bersifat pertimbangan antara lain : perlu segera untuk merevisi peraturan pemerintah dibidang redistribusi tanah (landreform) yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang disertai dengan penegakan hukum (Law Enforcement). Tanah-tanah yang menjadi obyek landreform jumlahnya semakin sedikit, untuk itu diusulkan redistribusi tanah dengan paradigma baru. Organisasi politik hendaknya tidak menyalahgunakan kebijakan ini untuk mencapai tujuannya seperti pada masa lalu. Keberhasilan kegiatan redistribusi tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menyangkut ganti rugi. Keadaan sosial budaya yang menyangkut partisipasi seluruh masyarakat, LSM, kalangan Akademisi serta media massa."