"
ABSTRAKTesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pers media cetak terhadap
pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik ditinjau dari
UU Pers dan KUHP, hak jawab yang dilakukan oleh pers media cetak, dan
pemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas praduga
tidak bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif yang bersumber pada bahan pustaka atau data-data sekunder dan
wawancara terhadap narasumber sebagai penunjang data sekunder.
Pertanggungjawaban pers menurut hukum positif di Indonesia terdapat dua
sistem yaitu sistem KUHP dan UU Pers. KUHP menganut sistem
pertanggungjawaban penyertaan dan sistem menurut UU Pers dapat dilihat
berdasarkan UU lama dan baru. Berdasarkan UU lama yaitu UU nomor 11 tahun
1966 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1967 dan UU No. 21
tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, menganut sistem
pertanggungjawaban fiktif dan successif (urutan atau air terjun (water fall
system)), sedangkan berdasarkan UU baru yaitu UU nomor 40 tahun 1999
tentang Pers, memakai sistem pertanggungjawaban fiktif yang menempatkan
bidang usaha dan bidang redaksi yang akan bertanggungjawab bila terjadi tindak
pidana pers. Cara penyelesaian terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama
baik dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga Hak Jawab sebagaimana
diatur dalam pasal 15a UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pers dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers serta Pasal
11 Kode Etik Jurnalistik. Terhadap efektifitas hak jawab ini terdapat dua
pandangan berbeda, pendapat pertama menyatakan Hak Jawab sifatnya alternatif,
artinya walaupun Hak Jawab tidak digunakan namun pihak yang dirugikan tetap
tidak kehilangan haknya untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata.
Pendapat kedua menyatakan hak jawab wajib digunakan sebelum mengajukan
tuntutan atau gugatannya kepengadilan karena hak menggugat belum muncul
sebelum dilaksanakannya hak jawab. Dalam pers, asas praduga tidak bersalah
bermakna tidak boleh menghakimi dalam semua kasus pemberitaan. Pers tidak
boleh menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang
tetap. Kewenangan pers dalam hal ini hanyalah terbatas pada penyampaian fakta
atau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namun
stempel kesalahannya sendiri bukanlah dari pers.
ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of the news print media press that
indicated the existence of the offense libel in terms of the Press Law and the
Penal Code, the right of reply a made by the print press and news which can be
categorized as a violation of the presumption of innocence. The research method
used is normative which is based on library materials or secondary data and
interviews of the informant as supporting secondary data. Responsibility the press
by positive law in Indonesia, there are two systems, namely systems Penal Code
and the Press Law. Penal Code adopts the inclusion and responsibility systems
under the Press Law can be seen by the old and new law. Under the old law,
namely Law number. 11 of 1966 as amended by Act number. 4 of 1967 and Law
number. 21 of 1982 on Basic Provisions of Press, is adopting a fictitious
responsibility and successif (sequence or waterfall (water fall system)), while the
new law is based on Law number 40 of 1999 on Press, using fictitious
responsibility system that puts the field business and editorial fields that will be
responsible in the event of criminal offenses committed by the press. How
resolution against libel can be performed using Right of Reply Institutions as
stipulated in article 15a of Law number. 21 of 1982 on Basic Provisions of Press
and Article 5, paragraph (2) of Law number. 40 of 1999 on Press and Article 11
of the Code of Journalistic Ethics. The effectiveness of the right of reply, there
are two different views,The first opinion expressed Right of Reply of its
alternatives, meaning that although the Right of Reply is not used, but the injured
party still does not lose its right to conduct criminal or civil charges. The second
opinion states the right of reply shall be used before submitting a claim or lawsuit
to court for the right to sue has not appeared before the implementation of the
right of reply. In press the presumption of innocence means should not be judge
in all cases of the news. Press should not declare someone guilty before a court
decision remains. The authority of press in this case is limited to the submission
of the fact or the fact that "according to the court" the person is guilty, but the
stamp itself is not the fault of press"
