Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kunjungan ke Kuil Yasukuni oleh aktor pemerintah Jepang adalah titik perselisihan yang hingga sekarang mengganggu hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Sejak tahun 1985, Korea Selatan menyuarakan protes diplomatik untuk mengutarakan kekecewaannya. Hal ini karena bagi Korea Selatan, Yasukuni adalah simbol militerisme dan tradisi penghormatan adalah bentuk ketidakjeraan Jepang atas kejahatan masa perangnya. Namun, apabila ditinjau secara rinci, ada variasi yang cukup prominen di sikap protes dari masa ke masa. Ini adalah sebuah anomali karena sejarah kolonisasi oleh Jepang adalah bagian yang sangat penting dari prosesnation-building Korea Selatan. Tidak hanya itu, pemerintahnya juga berulang kali menegaskan prinsip menegakkan sejarah atas upaya-upaya revisionisme oleh Jepang. Peristiwa ini mengindikasikan ada kalkulasi strategis lain yang menyebabkan protes menjadi variatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan Realisme Neoklasik dan menganalisis temuan menggunakan causal-process tracing. Variabel yang digunakan adalah faktor sistemik internasional dan domestik di Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di periode dependensi Korea Selatan terhadap Jepang, faktor sistemik sangat berpengaruh di balik pelemahan protes. Sementara itu, setelah dependensi memudar, faktor domestik yang berperan dominan dalam menyebabkan protes menjadi inkonsisten.

---

Visits by Japanese officials to the Yasukuni Shrine remains contentious and straining bilateral relations with South Korea. Since 1985 onwards, South Korea has voiced diplomatic protests to express its disappointment. To South Korea, Yasukuni symbolises Japan’s past militarism and, thus, the tradition is seen as Japan’s lack of remorse for its wartime crimes. However, upon a closer excogitation, the protests vary over time. This is an anomaly for Japanese colonisation is a crucial part in South Korea’s nation-building process. Furthermore, the South Korean government repeatedly emphasises a firm principle of upholding the correct understanding of history against Japan’s revision moves. These events indicate an underlying strategic calculation behind the varying protest. This research applies the Neoclassical Realism approach and proceeds the analysis using causal-process tracing method. The variables observed are international systemic and domestic factors in South Korea. The results suggest that during the period of South Korea’s heavy dependency on Japan, international systemic factors were the most influential behind the moderated protests. Meanwhile, after the dependency diminished, domestic factors have continued to play a dominant role in causing the inconsistent protests. "

"Kebijakan perpajakan pada setiap negara menghasilkan implementasi yang berbeda. Perbedaan kebijakan dalam proses pengembalian PPN antara Indonesia dengan negara lain, terutama untuk Perwakilan Diplomatik ditentukan berdasarkan asas resiprositas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembalian pajak (VAT Refund) bagi Perwakilan Diplomatik di Indonesia dan menganalisa kendala-kendala yang terjadi dalam pengimplementaian kebijakan tersebut. Analisa pengembalian pajak ini difokuskan pada kewenangan dalam perpajakannya, objek pajak, subjek pajak, proses pengembalian pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana proses pengembalian pajak di Indonesia untuk perwakilan diplomatik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya kebijakan umum yang mengatur mengenai jangka waktu yang diperlukan dalam proses pengembalian PPN dan belum adanya sistem terintegrasi antara Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Perwakilan Diplomatik dan KPP Badan dan Orang Asing untuk pengecekan faktur pajak online. Kendala – kendala yang dihadapi antara lain (1) Kurangnya koordinasi Pusat dengan Kedutaan, (2) Proses pencairan yang lama, (3) Kesalahan input data pada aplikasi, (4) Aplikasi belum diterapkan secara maksimal.

---

Tax policy in every country has differences with each other in implementation. The differences of regulation regarding VAT Refund policies (Value Added Tax Returns) and other country. Especially for Diplomatic Representatives is determined by the principle of reciprocity. The purpose of this study is to analyze VAT Refund regulations between for Diplomatic Representatives in Indonesia, in addition to analyze the obstacles in the implementation of the policy. The Analysis of the tax refund system will be focused on the structure of authority on the taxation fields, tax objects, tax subjects, tax return processes. The research using qualitative research. The aim of this research is to describe how the implementation of VAT refunds in Indonesia. The Conclusion of this research is the absence of a policy that regulates the time period for the process of tax returns for Diplomatic Representatives and the absence of an integrated online system between the Directorate General of Protocol and Consular, Diplomatic Representatives and KPP Badan dan Orang Asing to facilitate and reduce human errors for verification online tax invoice. The obstacles in the implementation of the policy are (1) Lack of coordinating between Embassies and Central Office, (2) Long disbursement process, (3) Error in data inputting, (4) The application has not been maximally implemented."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas pembebanan biaya piutang tak tertagih yang terjadi pada sengketa pajak PT ABC dan untuk menganalisis implikasi cost of taxation yang timbul pasca terjadinya sengketa pajak atas biaya piutang tak tertagih tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, atas biaya piutang tak tertagih yang dihapuskan oleh PT ABC, tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena tidak dipenuhinya ketentuan untuk melampirkan beberapa dokumen pada saat pelaporan SPT Tahunan. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak PT ABC yang masih rendah dan adanya bunyi ketentuan yang belum mencerminkan asas kepastian (certainty), yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antara PT ABC dengan pemeriksa. Kemudian, cost of taxation yang harus ditanggung PT ABC pasca terjadinya sengketa pajak tersebut, yang disebabkan oleh ketidakpatuhannya adalah besarnya pokok pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, perasaan tidak nyaman, serta waktu yang terbuang untuk mengurus sengketa perpajakan yang terjadi. Sedangkan cost of taxation yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat dari regulasi yang tidak jelas adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak untuk pembangunan, waktu yang dikorbankan untuk menyelesaikan sengketa dengan PT ABC, serta perasaan tidak tenang dan was was terhadap keputusan dan putusan yang akan terbit. Biaya piutang tak tertagih, Pajak Penghasilan, dan sengketa pajak.

---

This thesis aims to analyze income tax treatment toward the imposition of cost of uncollected receivables incurred in PT ABC and to analyze the implications of cost of taxation arising in accordance with tax dispute of costs of uncollectible recivables. The research method used in this thesis is quantitative research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several informants who are relevant to case of this thesis. Based on the results of the analysis, the cost of uncollected receivables incurred in PT ABC cannot be charged as a deductible expense because the provisions to attach several documents at the time of reporting of the Annual Tax Return cannot be fulfilled by PT ABC. The not fulfilment of the provisions is triggered by the level of tax compliance of PT ABC which is still low, and wording of the provisions that have not reflected certainty aspect. Those two major causes then trigger argument between PT ABC and tax auditor. Then, the cost of taxation that must be borne by PT ABC after the tax dispute occurs, which is caused by its non-compliance is the amount of the underpayment income tax principal along with administrative sanctions, feelings of discomfort, and time wasted in managing tax disputes that occur. While the cost of taxation that must be borne by the government as a result of unclear regulations is the loss of potential state revenue from taxes for development, time sacrificed to resolve disputes with PT ABC, and feelings of unease and anxiety about decisions and decisions that will be issued."

"Tugas akhir ini membahas mengenai pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik yang terjadi di Rusia dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Teori contentious politics yang dipadu dengan model sumbu motivasi dan perilaku menjadi alat analisis penelitian ini yang mencoba mengkaji bagaimana perseteruanpolitik yang terjadi di Rusia pada tahun 2017 hingga 2019 membentuk pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik. Melalui pendekatan Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) yang berada dalam teori contentious politics, penelitian ini mengkaji secara mendalam masing-masing kekuatan negara dan oposisi nonsistemik yang diidentifikasi memiliki pengaruh dengan berlangsungnya perseteruan politik yang terjadi dan penggunaan model sumbu motivasi dan perilaku untuk mengidentifikasi pola relasi negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik tersebut.

---

This paper discusses about the pattern of relations between state and nonsystemic opposition through the contentious politics that occurred in Russia in the period 2017 to 2019. This study uses qualitative methods. With the help of the broadened contentious politics theory that include motivational and behavioral axes, this research examines how the political dispute that occurred in Russia in 2017 to 2019 made patterns of relations between countries and non-systemic opposition.

Through the approach of Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) which is in accordance with the contentious politics theory, this study examines thoroughly each power that state and non-systemic opposition had that predispose the occurrence of the dispute and the inclusion of behavioral and motivasional axes gives allows the researcher to examine and identify the relationship pattern between state and nonsystemic opposition."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengapa Arab Saudi menerima shuttle diplomacy China sebagai media untuk mengembalikan hubungan diplomatiknya dengan Iran, padahal sebelumnya telah ada upaya mediasi oleh negara-negara lain. Menggunakan kerangka analisis ‘tripartite approach’ yang diajukan oleh Carlsnaes (1992) penelitian ini dibahas secara kualitatif deduktif yang berangkat dari kerangka analisis tersebut. Sebelumnya telah ada literatur yang mengkaji terkait bagaimana hubungan, pengaruh dan kebijakan China di Timur Tengah dan ditemukan empat poin utama yang menjadi fokus dalam topik ini yaitu: Pengaruh China di Timur Tengah, Aspek Ekonomi-Politik Kebijakan China di Timur Tengah, Pragmatisme dalam Kebijakan China di Timur Tengah, dan Sino- Arab Saudi dan Sino-Iran. Untuk mengisi gap yang ada, penelitian ini kemudian menemukan bahwa dari kondisi objektif Arab Saudi dan pengaturan institusional mempengaruhi persepsi dan value yang kemudian menilai bahwa China memiliki peran signifikan dengan tanpa adanya catatan historis buruk di kawasan, maka Arab Saudi dengan preferensinya memilih untuk menerima China sebagai mediator perbaikan hubungan dengan Iran.

---

This research aims to explain and answer the question of why Saudi Arabia accepted China's shuttle diplomacy as a medium to restore its diplomatic relations with Iran, even though previously there had been mediation efforts by other countries. Using the 'tripartite approach' analytical framework proposed by Carlsnaes (1992), this research was discussed qualitatively deductively starting from this analytical framework. Previously there had been literature that examined China's relations, influence, and policies in the Middle East and found four main points that were the focus of this topic, namely: China's Influence in the Middle East, Economic-Political Aspects of China's Policy in the Middle East, Pragmatism in China's Policy in the Middle East, and Sino-Saudi Arabia and Sino-Iran. To fill the existing gap, this research then found that Saudi Arabia's objective conditions and institutional arrangements influenced perceptions and values ​​which then assessed that China had a significant role without a bad historical record in the region, so Saudi Arabia with its preference chose to accept China as a mediator to improve relations with Iran."

"Pada bulan Juni 2017, Arab Saudi bersama negara teluk lainnya Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar. Namun, penulis berasumsi bahwa pemutusan hubungan secara sepihak oleh Arab Saudi tidak sepatutnya dilakukan karena Qatar sudah menjadi negara yang kooperatif dengan segala peraturan yang diberikan. Dengan Qatar yang sudah menjalankan Kesepakatan Riyadh, seharusnya hal tersebut dapat menjadikan pertimbangan bagi Arab Saudi dalam mengambil kebijakan untuk tidak memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. Maka dari itu dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang akan dimunculkan adalah mengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar? Dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami alasan dibalik pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar. Di dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan Teori Persepsi Ancaman Stephen M. Walt dan Teori Mispersepsi dari Robert Jervis, kedua teori ini digunakan untuk menganalisa alasan dibalik pemutusan hubungan dilomatik yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menggunakan dua variabel dari Walt yakni aggregate power dan offensive intentions untuk menganalisa kapabilitas kekuatan dan agresivitas Qatar sehingga terbentuknya persepsi ancaman. Sedangkan, Teori Persepsi dan Mispersepsi Jervis digunakan untuk menjelaskan persepsi pembuat kebijakan Arab Saudi terhadap prilaku Qatar yang dinilai berbahaya. Penulis menemukan bahwa pemutusan hubungan diplomatik ini disebabkan oleh ketakutan Arab Saudi atas peningkatan dan kapabilitas Qatar di kawasan yang mengakibatkan terbentuknya persepsi ancaman. Kebijakan Arab Saudi ini diakibatkan dari kurangnya informasi yang didasari oleh desire dan fear, ini berpengaruh terhadap pembuat keputusan Arab Saudi yang pada akhirnya tidak mempertimbangkan faktor lain hanya bergantung kepada wishful thinking bahwa hubungan serta tindakan Qatar dengan Iran, Ikhwanul Muslimin, dan Al Jazeerah merupakan bentuk ancaman keamanan bagi negaranya. Pada akhirnya, kurangnya informasi serta keinginan untuk salah mengartikan informasi tentang kemampuan dan niat Qatar menciptakan misperception di dalam pembentukan persepsi selektif Arab Saudi.

---

In June 2017, Saudi Arabia along with other Gulf countries such as Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt suddenly cut off their diplomatic ties with Qatar. However, the author assumes that the unilateral termination of diplomatic relations by Saudi Arabia should not be carried out because Qatar has been really cooperative with all the regulations given. In fact, Qatar has been obedient with the Riyadh Agreement, this should be able to make a consideration for Saudi Arabia in taking a policy not to unilaterally broke off the diplomatic relationship. Therefore, the research question that will be used in this paper is why did Saudi Arabia cut its diplomatic relations with Qatar? With the objective to understand the reasons behind the severance of Saudi Arabia's diplomatic relations with Qatar. In analyzing this research, the writer uses Stephen M. Walt's Threat Perception Theory and Robert Jervis' Perception and Misperception Theory, both of these theories are used to analyze the reasons behind Saudi Arabia's termination of diplomatic relations with Qatar. The author uses two variables from Walt, namely aggregate power and offensive intention to analyze Qatar's strength and aggressiveness capabilities so as to form threat perceptions. Meanwhile, Jervis's Theory of Perception and Misperception is used to explain the perceptions of Arab Saudi policymakers of Qatar's dangerous behavior. The author finds that this diplomatic crisis was due to Saudi Arabia's fear of Qatar's capabilities in the region. Saudi Arabia’s policy resulted from a lack of information based on desire and fear, this affected Saudi Arabian decision makers who ultimately did not consider other factors, only depending on wishful thinking that Qatar's relations and actions with Iran, the Muslim Brotherhood, and Al Jazeerah were a form of threat to its security. Ultimately, the lack of information and the desire to misrepresent Qatar's capabilities and intentions created misperception in the formation of Saudi Arabia's selective perceptions."

"Skripsi ini berisi analisis terkait eksistensi yang dimiliki China di kawasan Pasifik Selatan dengan menggunakan teori pilihan rasional institusional dan penerapan kerangka kerja institutional rational choice sebagai faktor yang mengubah hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Kepulauan Solomon di Tahun 2019. Dalam skripsi ini, permasalahan utama yang timbul dan menjadi pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah “bagaimana dampak eksistensi China memberikan pengaruh dalam berubahnya hubungan diplomatik Taiwan dengan Kepulauan Solomon di Tahun 2019?”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif rinci. Hasil dari penelitian skripsi ini, ditemukan bahwa dengan kerangka kerja yang dipakai, dampak eksistensi China di kawasan Pasifik Selatan mempengaruhi hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Taiwan dalam 3 kategori, yaitu: 1. Insentif Ekonomi; 2. Strategi Geopolitik; 3. Kondisi Politik Domestik. Saran dari penulis adalah bagi peneliti atau penulis selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait unit terkecil penelitian ini.

---

This paper contains an analysis related to China's existence in the South Pacific region using institutional rational choice theory and the application of the institutional rational choice framework as a factor that changed diplomatic relations between Taiwan and the Solomon Islands in 2019. In this thesis, the main problem that arises and becomes the research question of this thesis is “how does the impact of China's existence influence the change in Taiwan's diplomatic relations with the Solomon Islands in 2019?”. In this thesis, the method used is a qualitative method with detailed descriptive research. The results of this thesis research, found that with the framework used, the impact of China's existence in the South Pacific region affects the diplomatic relations of Solomon Islands and Taiwan in 3 categories, namely: 1. Economic Incentives; 2. Geopolitical Strategy; 3. Domestic Political Conditions. The author's suggestion is for future researchers or writers to be able to conduct more in-depth research related to the smallest unit of this research."

"Skripsi ini membahas tanggung jawab negara penerima atas pelanggaran kewajiban internasionalnya, untuk melindungi diplomat dan gedung perwakilan asing yang berada di wilayahnya. Skripsi ini membahas kasus kematian Duta Besar beserta 3 (tiga) pejabat diplomatik Amerika Serikat dan pengrusakan gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya pada 11 September 2012. Berdasarkan analisis dalam hukum internasional, atas peristiwa tersebut pemerintah Libya dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk melakukan ganti rugi kepada Amerika Serikat sebagai negara yang menderita kerugian.

---

This thesis is about the law of state responsibility, when the receiving state breach their international obligation to protect foreign diplomatic agent and premises of the mission in their country. This thesis is explain about the death of Ambassador and 3 (three) diplomatic agent of United State of America and the damage of premises of the mission in Benghazi Libya on 11 September 2012. Based on International Law analysis Libyan government is responsible to make reparation to United State of America as injured state."