Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The "made in China" label has long dominated the lower end of the US manufacturing industry, effectively squeezing it out of existence. That's old news. What most people don't know is that China's global reach now extends much further. Chinese companies have entered higher-end markets-technology, financial services, transportation, energy - and are emerging as powerhouse multinationals. "In the Shadow of the Dragon" is a meticulously researched expose of the most competitive companies in China. Based on interviews with Chinese business leaders and original case studies, the book provides: profiles of key players; insights into subtle yet powerful strategies used to gain market dominance; an understanding of the Chinese approach to going global; analysis of the Chinese way of innovation; and advice on competing head-to-head or forming alliances with Chinese partners. Part primer, part survival guide, "In the Shadow of the Dragon" is the first book to lay bare the challenges looming ahead."

""Dynasty persists into the modern world, but it has lost much of its aura during recent centuries. With the emergence of industrialised and urbanised societies in the nineteenth and twentieth centuries, alternative forms of power have become more prominent. Kingship evolved at a point where societies moved beyond kinship as the key principle of social organisation; it retreated in modern urban and industrial society. Kinship and family, however, remain a force to be reckoned with. Personalised and enduring forms of leadership in politics and in business tend to acquire semi-dynastic traits even in the contemporary world. In autocratic states, the power of modern-day dynasts extends far beyond anything their predecessors could have imagined"-- Provided by publisher."

"Tesis ini akan menguraikan mengenai kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan baik secara umum, maupun kontrol terhadap kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya; pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (hystorical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan, kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Kontrol yudisial yang dapat dilakukan oleh badan peradilan (judicial control) terhadap kekuasaan pemerintahan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada kontrol segi hukum, yang salah satu cirinya adalah dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol. Kontrol yudisial terhadap Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan menurut UUD dapat dilakukan baik terhadap tindakan Presiden yang dianggap telah melanggar Pasal 7A joncto Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun terhadap tindakan hukum Presiden dalam mengeluarkan produk hukum peraturan perundang-undangan.

---

This thesis will outline the judicial control of the executive power either generally, or control the power of the President as the holder of the power of government. This research is a kind of normative legal research, using several approaches including; statute approach, hystorical approach and comparative approach. The results showed that the judicial control of governmental power is a valid judgment about whether or not a government action that lead to legal consequences. Judicial control can be done by the judiciary against the power of government is in principle only focuses on legal control, which one character is carried out after the deed is controlled. Judicial control of the administration of President by the Constitution as the organizers can do well against the president's actions are deemed to have violated Article 7A joncto Article 7B Constitution of Indonesian 1945, as well as legal action against the President in issuing a legal product legislation."

"The power of national and transnational constitutional courts to issue binding rulings in interpreting the constitution or an international treaty has been endlessly discussed. What does it mean for democratic governance that non-elected judges influence politics and policies? The authors of Judicial Power - legal scholars, political scientists, and judges - take a fresh look at this problem. To date, research has concentrated on the legitimacy, or the effectiveness, or specific decision-making methods of constitutional courts. By contrast, the authors here explore the relationship among these three factors. This book presents the hypothesis that judicial review allows for a method of reflecting on social integration that differs from political methods, and, precisely because of the difference between judicial and political decision-making, strengthens democratic governance. This hypothesis is tested in case studies on the role of constitutional courts in political transformations, on the methods of these courts, and on transnational judicial interactions."

"Skripsi ini membahas secara normatif mengenai Kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang terdapat dalam formulir pendaftaran pelatihan selam antara konsumen dan PT. Global Deve. Dimana yang dimaksudkan dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari klausula eksonerasi yang oleh undang undang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam perjanjian, tetapi dalam praktek klausula tersebut masih selalu digunakan dalam perjanjian yang banyak ditemukan pada perjanjian yang dituangkan dalam formulir pendaftaran sekolah selam. Dengan menggunakan metode pendekatan Statute Aproach, atau pendekatan perundangan, dan menggunakan metode analisa bahan hukum, yaitu teknik yang menggunakan kajian dengan penalaran induktif dimana teknik ini mengkaji dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip atau ilmu yang telah dikuasai untuk membangun sebuah hipotesis, berupaya untuk mengetahui kedudukan, keabsahan dan akibat hukum bagi para pihak, jika terbukti suatu perjanjian pembiayaan konsumen mengandung klausula tentang pengalihan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan teori prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, jelas bahwa klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, klausula yang dibuat tidak didasari oleh itikad baik, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukan atau peranannya hanya sebagai alat yang digunakan pelaku usaha untuk menekan dan memaksa calon murid untuk tunduk pada klausul yang dibuat pelaku usaha, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang- undang atau ketentuan yang berlaku.

---

Undergraduate theses will reveal the aspects of standard contract that have been applied on the registration form of PT Global Dive. The definition of excemptional clause, indemnity and waiver between the student of Global Dive and instructor. Although these Undergradute theses were motivate from the excemptional clause mau cause the indemnity and waiver which has forbid by rules. In matter of fact there are plenty of standard clause will forced the consumer to take their risk by their own. With the anlytical method, rules of law, rules methodology, and doctrine in order to describe the contrach which are forbid by law. The analyse are to define the actual contract againts the Civil Law and Consumen Law between the consumen and the Global Dive it has proofed that the excemptional clause in standard contract does not qualifed to protect the interest of consumen or student in this case. The clause did not based on good will interest for both sides. Those contract was made to protect the interest of the company rather than the student. Furthermore these excemptional contract has been banned according to the law."

"Tesis ini membahas penggunaan akad istishna? dalam penerbitan sukuk ditinjau dari aspek yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami skema penerbitan sukuk global menggunakan akad istishna dan kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Akad istishna? digunakan dalam penerbitan sukuk global sebagai transaksi pertama yang kemudian dilanjutkan dengan ijarah (lease to own) atau istishna? kembali. Skema transaksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bi tamlik disertai dengan wa?d perpindahan kepemilikan objek sukuk. Hasil penelitian menyarankan untuk dilakukan sosialiasi akad istishna? di pasar modal, pengesahan undang-undang pasar modal syariah, dan kajian dari aspek akuntansi syariah terhadap skema tersebut.

---

The focus of this study is the usage of istishna? in sukuk issuance from judicial review. The purpose of this study is to understand the transaction scheme of global istishna? sukuk issuance and the possibility of the scheme to be implemented in Indonesia based on local regulation. This research is qualitative normative with statue approach. Istishna? is used as the first transaction in global sukuk issuance continued to the next transaction, ijarah (lease to own) or paralel istishna?. This scheme could be implemented in Indonesia with ijarah muntahiya bi tamlik and promise (wa?d) to transfer ownership of the object. The result of this research suggest to held a socialization of istishna?, legalization of Sharia Capital Market, and a study of sharia accounting relating this scheme."