Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengapa Turki menerapkan kebijakan luar negeri untuk menyepakati kerjasama dengan Uni Eropa menerima imigran ireguler yang ditolak oleh Uni Eropa dan membendung arus imigran ireguler ke Eropa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Jumlah imigran ireguler ke Eropa dan Turki semakin meningkat seiring dengan berlangsungnya Arab Spring terutama sejak pecahnya perang sipil di Suriah. Peningkatan jumlah imigran ireguler ke Eropa dapat memunculkan beberapa masalah stabilitas sehingga mendorong Uni Eropa untuk meminta bantuan Turki dalam membendung aliran imigran ireguler melalui kerjasama. Turki yang kekuatannya tidak sebesar Uni Eropa dan sebagai penampung pengungsi terbanyak menyepakati kerjasama tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Turki menyepakati kerjasama berdasarkan pertimbangan pengambilan kebijakan luar negerinya yang dipengaruhi oleh situasi pembuatan keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor dalam negeri. Lebih khusus,Turki menggunakan kerjasama ini untuk memperoleh keuntungan antara lain bantuan dana, penguatan kerjasama ekonomi melalui Customs Union, tindakan kemanusiaan bagi pengungsi Suriah dan yang terpenting adalah aksesi masuk dalam keanggotaan Uni Eropa serta pembebasan visa bagi warga Turki yang berkunjung ke wilayah Schengen.

---

ABSTRACTThis study discusses why Turkey implemented their foreign policy for dealing with EU to accommodate rejected irregular migrants from Europe and combat irregular migrants flow to Europe. This study is using qualitative method with case study approach. The number of irregular migrants are increasing during Arab Spring especially since Syrian civil war began. This condition may bring problems for European stability. Therefore the EU includes Turkey in a deal to manage irregular migrant issue. Turkey which has their own migrant issues as host of country with the largest refugee population in the world, ends up making agreement on this deal. The result of the study shows that Turkey made agreement with EU on their basis of their foreign policy considerations which are affected by decission environment, psychological factors, international factors, and domestic factors. Turkey using this issue to get some interests such as humanitarian assistances, strengthen economy coorporation through Customs Union, humanitarian action for syrian refugees and most importantly to get accession to EU and visa liberation for Turkey citizen to visit Schengen area."

"Artikel ini membahas mengenai sikap politik luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi sengketa perbatasan Alaska dan British Columbia yang saat itu bersamaan dengan terjadinya Demam Emas Klondike. Pembelian Alaska dari Rusia oleh Amerika Serikat pada tahun 1867 dan bergabungnya British Columbia menjadi salah satu provinsi Kanada pada tahun 1871 menyebabkan Alaska berbatasan langsung dengan wilayah Kanada. Pada tahun 1896, ditemukan emas di wilayah Sungai Klondike di Teritori Yukon dan terjadi demam emas hingga beberapa tahun berikutnya yang berdampak positif pada ekonomi Amerika Serikat dan Kanada. Dampak ekonomi dari demam emas ditambah dengan ketidakjelasan perbatasan menyebabkan Kanada mengklaim sebagian wilayah Alaska yang di mana Amerika menganggap bahwa klaim tersebut tidak sesuai perjanjian perbatasan yang telah diwariskan Inggris dan Rusia pada 1825. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode sejarah berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Penelitian terdahulu mengenai topik ini lebih berfokus membahas penyebab dan proses penyelesaian sengketa dari sudut pandang politik, tanpa membahas peristiwa Demam Emas Klondike yang sebenarnya merupakan faktor penting dalam eskalasi sengketa ini. Artikel ini menunjukkan bahwa sikap politik luar negeri Amerika Serikat dalam kasus ini dipengaruhi oleh bangkitnya imperialisme Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai geopolitik di Amerika Utara pada akhir abad ke-19.

---

This article discusses the foreign policy stance of the United States in dealing with the Alaska and British Columbia boundary dispute which at that time coincided with the Klondike Gold Rush. The purchase of Alaska from Russia by the United States in 1867 and the incorporation of British Columbia into a province of Canada in 1871 caused Alaska to border directly with Canadian territory. In 1896, gold was discovered in the Klondike River region in the Yukon Territory and a gold rush occurred over the next few years which had a positive impact on the economies of the United States and Canada. The economic impact of the gold rush coupled with unclear boundary lines caused Canada to claim part of Alaska, which America considered that this claim was not in accordance with the boundary agreement inherited by the United Kingdom and Russia in 1825. This article was prepared using historical methods in the form of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, using a variety of relevant primary and secondary sources. Previous research on this topic focused more on discussing the causes and process of dispute resolution from a political perspective, without discussing the Klondike Gold Rush which was an important factor in the escalation of this dispute. This article shows that the foreign policy stance of the United States in this case was influenced by the rise of American imperialism at the end of the 19th century. It is hoped that this research will improve understanding of geopolitics in North America in the late 19th century."

"Tesis ini bertujuan menganalisis mengenai pertanyaan penelitian, mengapa Benelux melakukan kerjasama keamanan untuk memperkuat Common Foreign and Security Policy (CFSP) Uni Eropa'Bagaimana Benelux mendukung kebijakan Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina (2014-2022), serta pendekatan apa yang dilakukan Benelux untuk itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitik dengan menganalisis data-data yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan empat level analisis teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan menggunakan konsep keamanan kooperatif di tiap tingkat analisis tersebut. Temuan penelitian ini, Benelux dalam mendukung CFSP Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina belum kolektif secara institusional. Faktor kepentingan domestik Benelux tetap menjadi pertimbangan masing-masing negara. Selain itu ketergantungan Benelux terhadap Uni Eropa sebagai suatu kekuatan, sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan Benelux.

---

This thesis aims to analyze the research question, why is the Benelux conducting security cooperation to strengthen the EU CFSP? How the Benelux supported the EU's policy in response to the Russian-Ukrainian war (2014-2022), as well as what approach the Benelux took to it. This research uses a qualitative method with descriptive analytics by analyzing data sourced from secondary data. This study used four levels of analysis of the theory of the Regional Security Complex by Barry Buzan and used the concept of cooperative security at each level of analysis. The findings of this study, the Benelux in supporting the EU CFSP in responding to the Russian-Ukrainian war have not been institutionally collective. The factor of domestic interests of the Benelux remains the consideration of each country. In addition, the Benelux's dependence on the European Union as a power, is very important in maintaining the security stability of the Benelux."