Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis Alternative Dispute Resolution ADR dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI, merupakan penelitian yuridis yang mengkaji proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan dan prinsip ADR serta menjabarkan lebih lanjut praktik tersebut melalui perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis praktik ADR dalam PPHI dan menganalisis proses PPHI yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada suatu permasalahan Pengadilan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang belum mengatur prinsip ADR secara jelas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan library research, wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPHI belum sesuai dengan prinsip ADR dan pelaksanaan PPHI harus didasarkan pada tujuan hukum ketenagakerjaan dengan membangun kesadaran moral dan penegakkan sanksi yang tegas. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah merevisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempertimbangkan lembaga independen untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, peningkatan pola pengawasan terhadap kompetensi mediator, dan merencanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara khususnya bagi tenaga mediator dan pengawas.

---

The Analysis of Alternative Dispute Resolution ADR in the Industrial Relations Disputes Settlement PPHI is a juridical study that examines the process of resolving industrial relations disputes based on rules of legislation and the principles of ADR and further expounding the practice through comparative law with the United States. A study aimed at scrutinizing ADR practices in PPHI and analyzing the appropriate PPHI process for Indonesia based on an Industrial Relations Court and Industrial Relations Dispute Settlement Act that has not clearly set the principles of ADR. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research, interviews, and observations. The results show that PPHI is not in accordance with the principles of ADR and the implementation of PPHI should be based on the objectives of the labor law by building moral awareness and enforcing strict sanctions. The results suggested that the Government should revise the Industrial Relations Dispute Settlement Act, consider independent agencies to resolve industrial relations disputes, improve supervisory patterns of mediator competence, and plan the procurement of the State Civil Apparatus especially for mediators and supervisors."

"Skripsi ini membahas praktik Alternative Dispute Resolution ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan hambatannya Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik ADR dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia berupa Arbitrase dalam kerangka MAP dalam P3B Indonesia ndash Meksiko dan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Tim QAP Hambatan dalam praktik arbitrase yaitu sifatnya yang optional posisinya dalam MAP biaya yang timbul dan tidak adanya ketentuan lebih lanjut Hambatan dalam pembahasan dengan Tim QAP yaitu konflik peran yang mempengaruhi impartiality dan neutrality Hasil penelitian menyarankan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai arbitrase penambahan klausul arbitrase dalam P3B Indonesia dengan negara lainnya pergantian sumber daya Tim QAP perubahan dalam Undang undang KUP serta pengadopsian Accelerated Issue Resolution AIR dan Dispute Resolution Panel DRP sebagai ADR di Indonesia

---

This study discusses practice of Alternative Dispute Resolution ADR and its issues in Indonesia rsquo s tax dispute resolution system The approach used is qualitative decsriptive method The result indicates arbitration in MAP framework contained in Indonesia ndash Mexico Tax Treaty and the Discussion with Examination Quality Assurance Team QAP Team as pratice of ADR in Indonesia Issues relating arbitration are its optional nature its position in MAP costs arised and lack of further regulation Issue in QAP Team is its lack of impartiality and neutrality The researcher suggests that further regulation of arbitration should be made additional arbitration clause in other Indonesia Tax Treaties is needed change of QAP Team should be considered change in General Tax Provision and Procedure Law should be made and AIR and DRP should be adopted as ADR in Indonesia "

"Sengketa pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah sengketa pajak pada proses Banding mengalami peningkatan. Selain jumlah yang meningkat, 98,5% dari sengketa dalam proses Banding dimenangkan oleh Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menanggapi isu ini dengan membentuk Quality Assurance yang bertujuan meminimalisir sengketa pajak. Tetapi, setelah Quality Assurance telah diterapkan, angka sengketa pajak tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu, Quality Assurance perlu dianalisis penerapannya berdasarkan teori alternative dispute resolution dalam meminimalisasi sengketa pajak di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan Quality Assurance sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam meminimalisasi sengketa pajak di Indonesia beserta dengan faktor penghambatnya dan menganalisis perbandingan penerapan Quality Assurance di negara lain (khusunya Amerika Serikat) dengan penerapan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan didukung data dari studi lapangan dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak, Akademisi, Komite Pengawas Perpajakan, DDTC, dan CITA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya Quality Assurance merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, namun, dalam penerapannya Quality Assurance masih belum dapat mencapai tujuannya yaitu mengurangi angka sengketa pajak karena ketidakselarasan antara tugas, fungsi, mekanisme dan tujuan. Selain itu, faktor penghambat secara substansial menjadi faktor penghambat terbanyak dalam penerapan Quality Assurance. Dalam hal perbandingan dengan negara lain, Indonesia dapat menerapkan paradigm cooperative compliance yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian sengketa pajak.

---

Tax disputes cannot be avoided but can be minimized. In the last 6 years, the numbers of tax disputes in the appeal process has increased. Furthermore, 98,5% of the disputes in the appeal process were won by the Taxpayer. The Directorate General of Taxes responds to this issue by establishing Quality Assurance which aims to minimize tax disputes. However, after Quality Assurance has been implemented, the number of tax disputes has not decreased. Therefore, it is important to analyze the application of Quality Assurance based on the theory of Alternative Dispute Resolution in minimizing tax disputes in Indonesia. This study aims to analyze the application of Quality Assurance as an Alternative for Dispute Resolution in minimizing tax disputes in Indonesia along with its inhibiting factors and to analyze the comparison of the application of Quality Assurance in other countries (especially the United States) with the application in Indonesia. This research was conducted through a qualitative approach, supported by data from field studies and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes, academics, Tax Omnbudsman, DDTC, and CITA. The results of this study indicate that Quality Assurance is the answer to the low quality of examination did by the Directorate General of Taxes, however, the feasibility of Quality Assurance has not been able to achieve its goal due to inconsistencies between its duties, function, mechanism, and aim. Moreover, the inhibiting factors were substantially the most inhibiting factor. Besides, in comparison with the United States, Indonesia can adopt the cooperative paradigm that has been applied by the United States to tackle tax disputes."

"Penyelesaian sengketa medik melalui litigasi kerap kali tidak dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa yakni dokter dan pasien. Persidangan yang lama, pembuktian yang rumit, dan berbiaya mahal membebankan pasien sebagai penggugat. Tidak hanya itu, penyelesaian sengketa medik tidak mampu memberikan dampak baik bagi mutu pelayanan kesehatan dan malah mendorong dilakukannya praktek kedokteran defensif. Mediasi yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang mengedepankan win-win solution. Walaupun begitu, mediasi belum menjadi pilihan dan para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa di pengadilan. Menggunakan studi literatur, peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelesaian sengketa medik melalui perbandingan kondisi penyelesaian sengketa medik di Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat, peran mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa medik serta regulasi mengenai pilihan penyelesaian sengketa medik di Indonesia. Kesimpulan: Penyelesaian sengketa medik di Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat memiliki permasalahan yang sama dan juga menggunakan pilihan penyelesaian sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa medik. Mediasi lebih dipilih dibandingkan pilihan penyelesaian sengketa lainnya terutama karena mampu menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Agar mediasi di Indonesia dapat berkembang, diperlukan peraturan pelaksana dari undangundang yang mengatur mengenai implementasi mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa medik.

---

Resolving medical dispute between patient and doctor by trial often gives an unfair ending to the parties. The long trial, difficulties to provide evidences and heavy cost are became the patient?s burden. On the other hand, the result of medical dispute litigation does not give any improvement to the quality of health care and doctor will practice defensive medicine for the legal reason. Mediation, which is recognized as an alternative dispute resolution can be chosen which could obtain the win-win solution to the parties. However, it is still not favorable in Indonesia to resolve medical dispute. Using literature study, researcher has some goals which are to obtain the description of medical dispute by comparing the settlement of medical dispute in Indonesia, Japan, and United States of America, the role of mediation as alternative medical dispute and the regulation of alternative medical dispute resolution in Indonesia.

Conclusion: Medical dispute resolution in Indonesia, Japan and United States of America are facing the same problems, and choose alternative medical dispute resolution to solve the issues. Mediation is often chosen. To make mediation become established as medical dispute resolution, Indonesia needs a regulation which regulate the implementation of mediation as alternative medical dispute resolution."