Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di negara demokrasi modern pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sarana pengakuan hak asasi Manusia (HAM) sekaligus sarana partisipasi rakyat dalam polilik. Kemudian pemilu dapat berfurgsi sebagai sarana legitimasi polilik, perwakilan atau representasi politik, mekanisme pergantian kekuasaan atau sirkulasi elit dan sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik yang bersifat massal, dan periodik Sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional karena dapat mempengaruhi sistem partai, sistem kebinet pemerintahan, mekanisme hubungan kerja antara lembaga negara dan tertinggi negara, alat proses budaya polilik yang berkembang di masyarakat. Sejak Indoneda merdeka telah 8 (delapan) kali dilaksanakan pemilihan umum sistem proporsional dengan berbagai variasinya. Pemilu 1955 relatif demokratis tetapi hasil akhir kurang mendukung upaya peningkatan ketahanan nasional Pemilu Orde Baru 1971 - 1997 relatif kurang demokratis walaupun kabinet relaif lebih stabil tetapi DPR kurang berfungsi kuat dan efektif. Pemilu 1999 relatif demokratis tetapi hasilnya sampai sekarang kurang kondusif terhadap ketahanan nasional. Mengingat besarnya pengaruh sistem pemilu terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional maka penulis melakukan penelitian terhadap sistem proporsional versus distrik dikaitkan dengan gatra nasional. Peneiltian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemilu sistem proporsional dengan sistem distrik dilihat dari ciri atau dampak positif dan negatifnya jika diterapkan di Indonesia maupun empiris dinegara lain, dan untuk mengetahui sistem pemilu mana yang dapat lebih meningkatkan ketahanan nasional. Metode penelitian bersifat komparatif deskriptif, teoritis normatif dan empiris. Kajian data dilakukan dengan studi pustaka (library research) kemudian dikonfirmasi dengan data wawancara terhadap ilmuwan, tokoh - tokoh partai politik Orde Baru dan birokrasi yang diwakili KPU. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan (prosperity and security approach). Setelah dilakukan penelitian ternyata bahwa pemilu sistem distrik lebih meningkatkan ketahanan nasional dengan catatan masih ada kendala atau hal - hal yang perlu di benahi. Maka penulis menyarankan agar pemilu yang akan datang memakai sistem distrik. Untuk mengurangi dampak negatifnya seperti representasi minoritas politik maka sistem yang dipakai bervariasi. Apabila jumlah penduduk lebih sedikit maka variasi yang dipakai adalah single member constituency yaitu wakil distrik minimal satu. Apabila jumlah penduduk lebih banyak maka vaiasi yang dipakai adalah multi member constituency yaitu tiap distrik terdiri beberapa wakil sesuai rasio jumlah penduduk. Pilihan sistem pemilu hanyalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan ketahanan nasional. Faktor lain adalah pelaksanaan pemilu yang demokratis, agar legitimasi politik baik parlemen maupun kabinet tinggi, mempengaruhi kinerja legislatif dan akuntabilitas politik Maka untuk menunjang pemilu demokratis disarankan agar ketentuan pemilu dan kepartaian diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi negara (UUD 1945) agar mempunyai kedudukan yang kuat, perlu dibentuk badan peradilan khusus pemilu atau artartrase dengan prinsip transparan, jurdil, cepat, biaya ringan dengan putusan paralel dengan pengumuman hasil pemilu. Apabila kader partai melakukan kecurangan seperti politik uang (money politic), suap atau sogok untuk mempengaruhi putusan politik rakyat maka calon dinyatakan non aktif lalu diajukan ke pengadilan. Kemudian masyarakat umum diberikan hak untuk mengajukan gugatan (class action) apabila partai ingkar terhadap janji kampanye. Kemudian DPR perlu diberdayakan melalui komisi dan penambahan staf ahli, dibuat kode etik (code of conduct) dan dewan kehormatan agar perilaku, disiplin dan kinerja DPR dapat meningkat."

"Penerapan hak-hak, kebijakan, aparat kehutanan, dan pendekatan represif oleh pemerintah memperlihatkan berlakunya budaya kontrol dalam penguasaan hutan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan budaya kontrol oleh pemerintah berbenturan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan kearifan lokal masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat lokal membangun strategi dan taktik untuk melawan pemerintah melalui cara menguasai lahan, menentukan jenis tanaman, dan menerapkan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Strategi dan taktik perlawanan tersebut merupakan manifestasi kondisi sosial-ekonomi yang terintegrasi dalam kultur masyarakat. Melalui perspektif kekuasaan (Foucault) dan perlawanan (Scott), penelitian ini memperlihatkan urgensi menempatkan aspek kebudayaan dan perilaku sebagai fokus analisis di tengah kuatnya pengaruh perspektif politik ekologi. Fokus pada aspek kebudayaan dan perilaku bermakna bahwa analisis budaya kontrol tidak hanya mendiskusikan strategi pemenuhan hak formal pemerintah, tetapi juga mendiskusikan aspek perilaku pemerintah yang bersifat arogan, represif, dan bangga pada otoritas. Analisis budaya perlawanan pun tidak hanya mendiskusikan strategi pemenuhan hak formal masyarakat, tetapi juga mendiskusikan perilaku masyarakat dalam menjalankan strategi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan menghindari petugas kehutanan.

---

The implementation of rights, policy, forest official, and repressive approach by the government shows that the culture of control is applied at forest tenure. This research showed that the application of cultural control by the Government clashed with the interests of local wisdom and socio-economic communities around the forest. The local community have developed strategies and tactics to resist the Government through controlling the land, determining the types of plant, and by implementing community-based forest management system. These resistance strategies and tactics is the manifestation of the socio-economic conditions which are integrated in the community culture. Through the perspective of power (Foucault) and resistance (Scott), this research shows the urgency to put culture and behavior as the focus of an analysis particularly in the midst of a strong influential political ecology perspective. The focus on culture and behavior means that an analysis on controlling culture is not only to discuss the strategy of fulfilling the formal rights of the government, but also to discuss the arrogant, repressive and proud behavior of the government of its authority and power. Equally, the analysis of the culture of resistance does not only discuss the strategy to get the formal rights of the community, but also deliberate on the behavior of the community to implement their strategy quietly, secretly, and while avoiding the forest staff."