Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUUD'45. Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang, antara lain di bidang sarana dan prasarana phisik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan gedung-gedung. Pembangunan sarana dan prasarana phisik dilakukan dalam bentuk proyek-proyek, yang realisasinya didahului dengan suatu kontrak yaitu dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang diadakan antara pemilik proyek/bouwheer dengan pemborong/kontraktor. Untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut, diperlukan dana yang cukup besar. Dalam rangka Keppres Nomor 29 1984, dana untuk pembangunan proyek berasal dari APBN danperjanjian pemborongan dilakukan antara instansi pemerintah sebagai bouwheer dengan pihak swasta sebagai kontraktor. Agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar, maka buwheer mensyaratkan kontraktor untuk menyediakan jaminan bank (bank garansi). Bank garansi merupakan salah satu produk bank yang termasuk dalam kredit non dana, karena dana pada bank garansi tidak diberikan langsung setelah nasabah (kontraktor) melaksanakan perjanjian, tetapi diberikan kepada kreditur (bouwheer) sebagai penerima jaminan setelah nasabah (kontraktor) wanprestasi."

"Tesis ini membahas mengenai perbedaan karakter hukum antara undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan undang-undang umum, serta perbedaan karakter hukum antara Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah umum. Selain itu tesis ini juga membahas mengenai polemik yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Polemik dalam pengujian Peratuuran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti pearturan perundang-undangan dan putusan putusan pengadilan. hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan karakter hukum antara undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perbedaan karakter hukum Peraturan Daerah tentang Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyatakan bahwa dalam pengujian undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat polemik dalam pengujiannya di Mahkamah Konstitusi begitupun dengan pengujian Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga terdapat polemik dalam pengujiannya di Mahkamah Agung.

---

This thesis discusses the differences in the characteristic of law between the laws State Budget and the general law, as well as differences in the characteristic of law between Regional Regulations concerning Regional budget and General Regional Regulations. In addition, this thesis also discusses the polemic that occurred in the Constitutional Court Decision regarding the testing of the State Budget and Polemic in the testing of regional regulation regarding Regional budget the Supreme Court. This study is a normative legal research by examining the rules and regulations and decisions of court decisions. The results of this study state that there are differences in the law characteristic between the laws of the State Budget and the different law characteristics of the Regional Regulations concerning the regional budget. Beside that, this study also states that in testing the law of the State Budget, it has a polemic in its testing in the Constitutional Court as well as in the testing of Regional Regulations regarding the Regional Budget, there is also polemic in its testing in the Supreme Court."

"Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan reformasi birokrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara kemudian diatur lah mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri terutama dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Diperlukan sebuah ketegasan dan pengaturan yang jelas serta integrasi yang bagus antara setiap peraturan yang dikeluarkan, terutama mengenai peraturan yang terkait dengan keuangan negara.

---

The ideas of "rechtsstaat", the rule of law, and nomocracy are the ideas of sovereignty of law or the supremacy of legal principles. Rechtsstaat will be established as if the welfare state conception had been established yet. In institutionalizing the welfare state, government who executes the economic and social aspect of its people is so important. Government who plays it roles well refers to good governance. "Bestuurhandelingen" can be seen from the adminitrative function which has correlation to the "staatsidee". In establishing the good governance, there is a necessary on implementing adminsitrative reform, especially in financial management in administrative function. This spirit is recognized as the background of the existence of "Badan Layanan Umum". The existence of "Badan Layanan Umum" can enhance the quality of public services which is engaged to the flexibility in financial management and apply the "business as usual" principle. This thesis discusses about the implementation of financial management in "Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri", as viewed from the legal perspective. This thesis is a descriptive and normative research. The conclusion of this thesis suggests that Indonesia must enact regulation which is compatible with other regulations, i.e. regulation on state finance."

"Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, belum ditempatkan pada kedudukan yang tepat dan sepadan dari sudut konstitusi (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan), sesuai dengan falsafah kedaulatan rakyat, checks and balances serta tujuan bernegara. Kedudukan Parlemen Indonesia yang terdiri dua kamar (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana DPR memiliki peran yang lebih kuat dari pada DPD, karena DPR sebagai lembaga yang membahas dan memberikan persetujuan anggaran, sedangkan DPD hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi, membuat tidak terjadi keseimbangan sistem bikameral Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum (legal research) untuk mendapatkan deskripsi mengenai hukum yang menyangkut aktivitas pemerintahan yakni Parlemen Indonesia dalam menggunakan hak budgetnya yangdisajikan secara analitis.Hasil penelitian menunjukkan Perubahan UUD 1945 tidak secara tepat mendudukkan hak budget parlemen. Hak budget parlemen diletakkan pada persetujuan APBN sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara, yang seharusnya merupakan persetujuan APBN sebagai wujud kedaulatan negara. Kewenangan DPR dan DPD yang tidak seimbang dalam sistem bikameral juga menambah tidak optimal hak budget parlemen tersebut. Selain itu, diperoleh pula faktor-faktor yang menghambat hak budget parlemen dapat berjalan secara efektif mewujudkan APBN untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yaitu faktor kapasitas personal anggota parlemen, kerangka regulasi pembahasan APBN, lembaga pendukung keahlian, sistem kepartaian dan partai politik, proposal APBN dari pemerintah, partisipasi masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi.

---

The parliamentary rights of budget in Indonesia bicameral of system in order to create the National Revenue and Expenditure Budget (state budget) for the prosperity of the people as much as possible, in the placed being in correct position and angle to match the constitution of Law (Article 23 Sentence 1 of the Constitution of Law 1945 revenue Change), according to the philosophy`s popular of sovereignty, checks and balances and the purpose of nationhood. The Indonesia of Parliament position consisting of two room`s (bicameral), the House of Representatives (DPR), and the House of Representative Council (DPD), which would like to the House has a stronger role`s of the DPD, because the House of Representatives as the board discusses and gives approximate agreement, whereas DPD only as the provider of the board recommendations, make unoccur balance bicameral of system of Indonesia. The method used in this thesis is a study of law (legal research) to get a description of the rule of law that concerns activity in the Indonesian Parliament to exercise the right purse presented analytically.

The results showed changes in the 1945 Constitution of law didn`t exactly sitting right parliamentary of budgeting. Right parliamentary of budget placed on the consentrations of the state of budget as a form state financial of management, which should be a state budget agreement as inherent sovereignty. The DPR and DPD authority disproportionate bicameral of system also adds to optimum not right to the parliamentary budgeting. In addition, acquired about the factors that inhibit the parliamentary budget of right can run effectively creating a state of budget for the prosperity of the people as much as possible, the members of parliament personal for capacity factor, regulatory framework discussion of the state of budgeting, agency expertise, political party system and the party system, the proposal state budgeting of government, participation of the people`s, and the Constitutional Court."

"Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan penyusunan untuk melakukan rencana pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RL Proses penyusunan yang dilakukan saat ini dirasakan sangat tidak efektif dikarenakan banyak terjadinya revisi sehingga tujuan dan sasaran yang diletapkan menjadi tidak terarah hal tersebut dilakukan dikarenakan banyak terjadinya benturan antara Inspektorat Bidang lain serta tumpang-tindih antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Penclitian yang digunakan yaitu pendekatan kua!itatif dengan responden yaitu para penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu beberapa Auditor Ahli Madya di lingkungan Inspektorat Jenderal serta berkoordinasi dengan Sekretariat Inspcktorat Jenderal yaitu Bagian Penyusunan Program dan Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran.

---

Preparation of Work Plan Supervision Inspectorate General of the preparation of the Annual Audit Work Program is preparing to conduct internal monitoring plan within the Ministry of Justice and Human Rights Affairs, Conducted during the preparation process was felt very ineffective because many of the revisions so that the objectives and targets set to be directed not done it because a lot of conflict between other fields and the Inspectorate of overlap between the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Stare Audit Agency (BPK).The study used the qualitative approach with the respondent that the compilers of the Annual Work Program which is a few Auditor Oversight Associate Expert in Environmental Inspectorate as well as coordination with the Secretariat General of the Inspectorate: General of Part Preparation Program and the Division of Planning and Budget Data collected through interviews with the method of observation and through literary study."