Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUUD'45. Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang, antara lain di bidang sarana dan prasarana phisik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan gedung-gedung. Pembangunan sarana dan prasarana phisik dilakukan dalam bentuk proyek-proyek, yang realisasinya didahului dengan suatu kontrak yaitu dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang diadakan antara pemilik proyek/bouwheer dengan pemborong/kontraktor. Untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut, diperlukan dana yang cukup besar. Dalam rangka Keppres Nomor 29 1984, dana untuk pembangunan proyek berasal dari APBN danperjanjian pemborongan dilakukan antara instansi pemerintah sebagai bouwheer dengan pihak swasta sebagai kontraktor. Agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar, maka buwheer mensyaratkan kontraktor untuk menyediakan jaminan bank (bank garansi). Bank garansi merupakan salah satu produk bank yang termasuk dalam kredit non dana, karena dana pada bank garansi tidak diberikan langsung setelah nasabah (kontraktor) melaksanakan perjanjian, tetapi diberikan kepada kreditur (bouwheer) sebagai penerima jaminan setelah nasabah (kontraktor) wanprestasi."

"Tesis ini membahas mengenai perbedaan karakter hukum antara undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan undang-undang umum, serta perbedaan karakter hukum antara Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah umum. Selain itu tesis ini juga membahas mengenai polemik yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Polemik dalam pengujian Peratuuran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti pearturan perundang-undangan dan putusan putusan pengadilan. hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan karakter hukum antara undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perbedaan karakter hukum Peraturan Daerah tentang Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyatakan bahwa dalam pengujian undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat polemik dalam pengujiannya di Mahkamah Konstitusi begitupun dengan pengujian Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga terdapat polemik dalam pengujiannya di Mahkamah Agung.

---

This thesis discusses the differences in the characteristic of law between the laws State Budget and the general law, as well as differences in the characteristic of law between Regional Regulations concerning Regional budget and General Regional Regulations. In addition, this thesis also discusses the polemic that occurred in the Constitutional Court Decision regarding the testing of the State Budget and Polemic in the testing of regional regulation regarding Regional budget the Supreme Court. This study is a normative legal research by examining the rules and regulations and decisions of court decisions. The results of this study state that there are differences in the law characteristic between the laws of the State Budget and the different law characteristics of the Regional Regulations concerning the regional budget. Beside that, this study also states that in testing the law of the State Budget, it has a polemic in its testing in the Constitutional Court as well as in the testing of Regional Regulations regarding the Regional Budget, there is also polemic in its testing in the Supreme Court."

"Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku perwakilan teritorial. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait dana transfer. Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah. Selanjutnya berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut, yang penganggarannya berasal dari pos dana perimbangan dalam APBN, fungsi dan kewenangan DPD yang terbatas hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN harus direvisi, yakni melalui amandemen konstitusi dengan menjadikan kedudukan DPD sama dan sejajar dengan DPR dalam hal pembentukan APBN.

---

This research is based on literature studies within approach of national laws, concept, historical and comparison. Financial balance between central government and local government has a close relation with the establishment of State Budget. This relation can be viewed from the allocation mechanism of balance amount of the funds. Limited authority of the Regional Representatives Council (DPD) in the establishment of State Budget is not in accordance with the philosophy of its creation as a territorial representative.

This research recommends that the necessary of institutional capacity building by providing a greater authority of Regional Representative Council (DPD) related to transfer of funds. This is in line with the principle of autonomy which gives greater powers to the regions. Furthermore, in relation with financial balance between central government and local government, which are derived from ?balanced fund? post on State Budget, function and authority Regional Representative Council (DPD) is limited to give consideration to the House of Representative (DPR) regarding Bill of State Budget, and to control the implementation of State Budget, should be revised by amending the constitution so that Regional Representative Council (DPD) has same standing as House of Representative (DPR) in establishment of State Budget."