Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 2015 Kemenkes RI menargetkan bahwa 80% desa telahmenjadi Desa Siaga aktif. Tercatat pada tahun 2009 jumlah Desa Siaga yang adaPropinsi Kalimantan Tengah sebanyak 136 (9,67%) dari 1.406 desa dankelurahan yang ada. Sedangkan di Kabupaten Katingan jumlah Desa Siagasebanyak 28 (17,3%) dari 161 jumlah desa/kelurahan. Program Desa Siaga yangdigulirkan oleh Depkes yang pada pelaksanaannya tidak berjalan. Dimana kaderini merupakan salah satu penggerak masyarakat yang telibat secara langsunguntuk membantu petugas kesehatan dalam mengelola Desa Siaga.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Katingan untuk mengetahuiperbedaan pengetahuan kader tentang Desa Siaga di Desa Siaga dan desa yangberstatus belum siaga. Disain penelitian yang digunakan adalah cross sectional.Populasi dan sampel adalah kader di Posyandu 68 orang kader di Desa Siaga dan68 orang di desa yang berstatus belum siaga. Variabel-variabel yang diteliti adalahkarakteristik kader (umur, pendidikan, pekerjaan, dan lama mengabdi), Pajananinformasi tentang Desa Siaga melalui media mssa (media elektronik dan cetak),Pelatihan dan sosialisasi tentang Desa Siaga. Sampel didapatkan dengan tehnikclusster random sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara menggunakankuesioner dean dianalisa dengan analisa univariat dan bivariat.Hasil menunjukkan bahwa rata-rata umur kader di Desa Siaga dan desayang berstatus belum siaga sebagian besar berumur ≥ 32 tahun.tingkat pendidikankader di desa yang berstatus belum siaga tamat SLTA, sedangkan di Desa Siagatamat SLTP. kader di kedua status desa tersebut tidak memiliki pekerjaan (IRT)dengan lama mengabdi jadi kader ≥ 4 tahun di desa siaga sedangkan kader didesa yang berstatus belum siaga lama mengabdi < 4 tahun. Informasi yangdidapatkan olek kader di Desa Siaga melalui media cetak sedangkan di desa yangberstatus belum siaga melalui media elektronik. Kader di Desa Siaga lebih banyakmendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang Desa Siaga dibandingkan dengankader di desa yang berstatus belum siaga. Hasil analisa bivariat di dapatkan bahwakader yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang Desa Siagapengetahuannya lebih baik dari pada yang tidak mendapatkan pelatihan dansosialisasi tentang Desa Siaga dan didapatkan ada perbedaan pengetahuan kadertentang Desa Siaga di Desa Siaga dan desa yang berstatus belum siaga.Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan kadermelalui pelatihan dan sosialisasi tentang desa siaga dalam pelaksanaanpengembangan desa siaga

---

ABSTRACTIn the year 2015, The Ministry of Health of Indonesia targeted that 80% ofvillages have become the active Alert Village. Recorded in the year 2009 thenumber of Alert villages in Central Kalimantan Province is 136 (9.67%) of 1406villages in there. While in Kabupaten Katingan a number of Alert Village is 28villages (17.3%) of 161 villages. The implementation of Alert Village programthat launched by the Ministry of Health is not working. Cadre is one of thecommunity activator that directly assist health workers in managing alert villagehealth.The study was conducted in Kabupaten Katingan to know the differencesof cadre knowledge about Alert Village in Alert village and non Alert Villages.The study design was cross sectional study. Population and the sample was acadre in the Posyandu. The sample consisted of 68 cadre from Alert Villages and68 cadres from non Alert Villages. The variables that’s been studied were thecharacteristics of cadre (age, education, occupation, and length of service),Exposure information about the alert village through Mass Media (electronic andprint media), training and socializing about alert village. Samples obtained bycluster random sampling technique. Data were collected through interviews usinga questionnaire and analyzed by univariate analysis and bivariate.The results showed that most of cadre in the alert village and non alertvillages in the age of ≥ 32 year. Most of cadre in non Alert Villages not graduatedfrom high school, while in Alert Village the cadre graduated from Junior HighSchool. Cadre in both villages do not have jobs (housewife) and serve more than≥ 4 years in the Alert village, while in non alert villages serve less than 4 years.Information obtained by the cadre of alert village is from the print media while thecadre in non alert villages get it from electronic media. Cadre of alert get moretraining and socialization about Alert Village compared to non Alert VillagesCadre. The results of the bivariate analysis found that cadre who receive trainingand socialization of the Alert Villages have a better knowledge than those whodoes not. There is a knowledge differences about Alert Villages between cadre inthe Alert village and non Alert Villages.So that it is necessary to enhance the effort of cadre knowledge throughtraining and socialization of about alert village in the implementation anddevelopmet of Alert Village."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6/2014 masih terjadi disharmonisasi. Regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh KemenDesa PDTT serta Kemendagri, dari aspek praktis di lapangan pelaksanaannya dirasakan masih menyulitkan bagi aparat desa. Pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa belum berjalan dengan optimal. Sinkronisasi belum dapat dilakukan karena masing-masing lembaga membentuk sendiri-sendiri regulasi sektoral. Implementasi suatu regulasi sangat mungkin bersinggungan dengan regulasi lainnya, bahkan pada praktiknya terdapat regulasi yang justru menyandera pelaksanaan dana desa itu sendiri. Ego sektoral masih mendominasi dalam menyusun regulasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang implikasinya. Oleh karena itu, dalam hal yang berkaitan dengan desa, maka ketika Kemendagri akan melakukan pengaturan yang berkaitan dengan desa, harus berkoordinasi dengan KemenDesa, PDTT yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan desa. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri sudah merupakan hasil sinkronisasi dengan KemenDesa PDTT. Dengan dilakukannya sinkronisasi terhadap urusan pemdes dengan urusan pemda, maka implikasi pada level pelaksanaan adalah adanya acuan yang lebih jelas dan tidak ambigu. Berdasarkan analisa, diusulkan saran Perlunya proses pembentukan setiap regulasi oleh sektoral yang berkaitan dengan tata kelola dana desa melibatkan kementerian/lembaga terkait; Perlunya melaksanakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal terjadi konflik regulasi dan konflik kewenangan; serta pemerintah hendaknya menghindari perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan vital penyusunan RPJMDes dan APBDes.

---

This study discusses the implementation of village fund governance after Law no. 6 year 2014 About the Village and implementation of synchronization between related institutions on village fund governance. This research is normative law research. Implementation of village fund governance after Law no. 6 2014 there is still disharmonization. Sectoral regulations issued by Ministry of Village and MoHA, from the practical aspect of the implementation field are still difficult for village officials. Implementation of synchronization between related institutions about governance of village funds has not run optimally. Synchronization can not be done because each institution establishes its own sectoral regulations. Implementation of a regulation is very likely to be tangent to other regulations, even in practice there is a regulation that actually holds the implementation of the village funds themselves. Sectoral ego still dominates in drafting regulations, and has not fully considered the implications. Therefore, in matters relating to the village, then when the MoHA will make arrangements relating to the village, it should coordinate with the Ministry of Village with duties, responsibilities and authorities relating to the village. So the regulations issued by the MoHA is already a result of synchronization with the Ministry of Village. With the synchronization of the village government affairs with the local government affairs, the implications at the implementation level are the existence of clearer and unambiguous references. Based on the analysis, proposed suggestion The need for the process of forming any regulation by sectoral related to village fund governance involves ministries related institutions The need to implement Law No. 30 2014 on Government Administration in the event of a conflict of regulation and conflict of authority And the government should avoid regulatory changes that have an impact on the vital changes in the preparation of the Medium term village development plan and Village income and expenditure budget."

"Saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan mengubah banyak aspek kehidupan. Sektor perekonomian serta sektor kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berkontribusi pada melemahnya perekonomian, baik dari tingkat nasional, bahkan hingga ke individu masyarakat. Hal tersebut tentu juga berimbas pada Kabupaten Kebumen. Terlebih, selama beberapa tahun berturut-turut Kebumen ditetapkan sebagai kota termiskin di Jawa Tengah. Namun di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, salah satu desa di Kebumen, kabupaten termiskin di Jawa Tengah, Desa Karangsari mampu mendapatkan gelar pelopor Kampung Tangguh Nusantara Candi, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah kepada desa yang mampu menjaga kestabilan pangan, keamanan, dan kesehatan dalam kondisi Covid-19 serta memiliki penanganan Covid-19 terbaik. Dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan sampai ke tingkat desa. Dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah merilis kebijakan refocusing dana desa dalam rangka percepatan penanganan kasus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Karangsari pada tahun 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa yang dipilih berdasarkan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 baik dari sisi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta kondisi sosial politik di Desa Karangsari yang sudah berjalan cukup baik walau masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Walaupun masih belum memenuhi target pemanfaatan dana desa yang sebesar 7 persen dari target 8 persen, peran dan dukungan pelaksana kebijakan di sektor kesehatan memberikan kontribusi yang baik sehingga Desa Karangsari mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Nusantara Candi.

---

When the Covid-19 pandemic arrived in Indonesia, people's space for movement became limited and changed many aspects of life. The economic sector and the health sector are the sectors most affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia. The existence of social restrictions contributed to a weakening of the economy, both at the national level and even down to the individual community. This of course also has an impact on Kebumen Regency. Moreover, for several years in a row Kebumen has been designated as the poorest city in Central Java. However, in the midst of a weakening economic condition, one of the villages in Kebumen, the poorest district in Central Java, Karangsari Village was able to get the title of pioneer of Kampung Tangguh Nusantara Candi, an award given by the Central Java Regional Police (Polda) to villages that are able to maintain stability. food, safety and health in Covid-19 conditions and has the best handling of Covid-19. Village funds are used to maintain health down to the village level. In overcoming the conditions of the Covid-19 pandemic, the government released a policy of refocusing village funds in order to accelerate the handling of the Covid-19 case. The purpose of this research is to see an overview of the implementation of the policy of utilizing village funds for handling Covid-19 in Karangsari Village in 2020-2021. This research is a case study research with a qualitative approach. The subjects of this study were stakeholders at the District Government to Village Government levels who were selected based on the appropriateness of the information needed. The results of the study show that the use of village funds for handling Covid-19 both in terms of communication, bureaucratic structure, disposition, resources, and socio-political conditions in Karangsari Village has been going quite well although there are still some things that need to be improved. Although it still has not met the village fund utilization target of 7 percent of the 8 percent target, the role and support of policy implementers in the health sector made a good contribution so that Karangsari Village won the Kampung Tangguh Nusantara Candi award."

"Penelitian ini membahas sebuah karya sastra tahun 1929 yaitu cerpen yang berjudul Suami Istri (夫妇 Fūfù) karya Shen Congwen. Cerpen ini berkisah tentang penangkapan sepasang lelaki dan perempuan yang dikira bertindak asusila, dan baru diketahui belakangan bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Dalam menyelesaikan permasalahan penangkapan dan tuduhan, hadir dua pendapat dari penduduk desa dan orang kota yang kebetulan sedang berlibur di desa itu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara orang desa dan kota, namun tidak membedah rinci seperti apa saja perbedaan itu muncul, dan juga mengarah pada kajian oposisi biner. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi rumpang penelitian dengan menghadirkan perbedaan pendapat tersebut dengan mengemukakan oposisi biner yang nampak dari cerita dengan menggunakan teori oposisi biner untuk menemukan dikotomi orang kota dan desa tersebut. Siapa yang menjadi penentu penyelesaian kasus penangkapan ini, juga akan diungkap dalam penelitian ini.

---

This research discusses a literary work in 1929, namely a short story entitled Husband and Wife (夫妇Fūfù) by Shen Congwen. This short story revolves around the arrest of a man and a woman who were suspected do something immorally, afterwards, it turns out that they are husband and wife. In resolving the issue of capturing and punishing, there were two opinions from the villagers and the town man who was having a vacation in the village. Several previous studies have shown that there are differences of opinion between urban and rural people, but do not dissect in detail how these differences arise, and in this case also lead to a study of binary opposition. Therefore, by proposing a binary opposition that appears from the story, this research aims to fill the gap by presenting these differences of opinion using binary opposition theory to find the dichotomy of urban and rural people. The key person who will solve of this case, will also be revealed in this research.

Keywords: Husband and Wife (夫妇Fūfù) short story, the dichotomy of urban and rural people, city, village, binary opposition."

"Kampung merupakan embrio dari sebuah kota. Berawal dari sebuah kampung lalu tumbuh menjadi kota metropolitan. Pertumbuhan kota memang berdampak baik namun juga ada dampak buruknya. Kota Semarang dengan populasi 6,6 juta jiwa dalam proses pembangunannya didapati ada empat kampung lama yang digusur oleh developer dalam kurun tahun 2005 hingga 2018, baik itu dibangun hotel maupun apartemen. Keberadaan kampung yang penduduknya berekonomi menengah ke bawah merupakan sasaran empuk bagi developer. Kondisi ini memicu komunitas Peka Kota Hysteria yang fokus pada isu anak muda seni dan perkotan untuk bergerak melestarikan kampung-kampung di perkotaaan salah satunya kampung Bustaman. Penelitian ini mengungkap faktor internal dan eksternal KPK Hysteria dalam melestarikan kampung Bustaman. Serta akan mengungkap strategi yang digunakan oleh KPK Hysteria. Melalui Strategi yang diterapkan yaitu 1. berbasis budaya lokal, 2. pengoptimalan keterlibatan warga kampung Bustaman, dan 3. menggunakan gerakan seni melalui jaringan internal. Tiga hal tadi diterapkan oleh KPK hysteria dengan langkah-langkah yang sistematis. KPK hysteria dinilai mampu dan berhasil melestarikan kampung Bustaman dengan pendampingan selama 6 (enam) tahun. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan modal sosial yaitu: perubahan norma sosial, adanya kontrol sosial, jaringan, trust, dan yang paling dirasakan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya remaja pada kampung Bustaman.

---

Village is an embryo of a city. Metropolitan city is growing from a village. The city growth has good and bad impacts. Semarang City has 6.6 million population and in the process of its development, four old villages have been evicted by the developer during 2005 to 2018, either for hotel or apartment. A village whose population is middle to lower economy is an easy target for developer. This condition has triggered Peka Kota Hysteria community which focuses on the issue of arts and urban youth to preserve villages in the urban area i.e Bustaman village. This study revealed KPK Hysteria's internal and external factors in preserving Bustaman village and will reveal strategies used by KPK Hysteria. Through the strategy implemented namely 1. Based on local culture, 2. Optimizing the involvement of the resident of Bustaman Village and 3. Using art movement through internal network. These tree strategies are implemented by KPK Hysteria with systematic steps. KPK Hysteria is considered capable and succeeded in preserving Bustaman village with the supporting for 6 years. This success can bee seen from the increasing social captal of Bustaman Village: changes in social norm, the existence of social control, network, trust, and the most impact for the resident is the improvement of Human Resources, especially for the youth in Bustaman village."

"Evaluasi ini bertujuan untuk melihat proses pengelolaan program desa wisata oleh BP Dewi Tetebatu. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui keberhasilan desa wisata berdasarkan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangannya penting untuk memicu desa wisata yang partisipatif. Studi sebelumnya terkait evaluasi desa wisata fokus pada hasilnya saja, sehingga penting untuk mengevaluasi proses pengelolaan programnya. Maka, evaluasi ini akan berfokus pada evaluasi proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi. Studi ini menggunakan metode means-ends structures untuk mengetahui kesesuaian program dengan tujuan awalnya. Metode ini tepat digunakan karena mampu membantu peneliti melihat proses input hingga impact suatu program. Hasil evaluasi berdasarkan metode ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi di Tetebatu sudah berjalan baik. Melalui program SMI dan BAS, BP Dewi berhasil membuat masyarakat mampu mengelola dan mempromosikan destinasi wisatanya. Terkait tata kelola, masyarakat sudah mampu memberikan hospitality sesuai standar kepada pengunjung. Kemudian, pelaku wisata sudah mampu mempromosikan usahanya secara mandiri maupun kolaborasi dengan agen perjalanan wisata. Hasil ini tercapai karena partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaan desa wisata.

---

This evaluation aims to see the process of managing the tourism village program by BP Dewi Tetebatu. Another goal is to determine the success of the tourism village based on aspects of community participation and empowerment. This is because community involvement in the development process is important to trigger a participatory tourism village. Previous studies related to the evaluation of tourism villages focus on the results only, so it is important to evaluate the program management process. Thus, this evaluation will focus on evaluating the process of tourism village management by BP Dewi. This study uses the means-ends structures method to determine the suitability of the program with its initial objectives. This method is appropriate to use because it is able to help researchers see the input process to the impact of a program. The results of the evaluation based on this method show that the process of tourism village management by BP Dewi in Tetebatu has been running well. Through the SMI and BAS programs, BP Dewi succeeded in making the community able to manage and promote their tourist destinations. Regarding governance, the community has been able to provide hospitality according to standards to visitors. Then, tourism actors have been able to promote their businesses independently and collaborate with travel agents. These results were achieved due to the active participation of the community in every process of managing the tourism village."