Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik HusniMubarak dari eksklusi politik menuju inklusi politik di tahun 2000 dan sesudahnya.Krisis legitimasi yang dihadapi oleh Husni Mubarak diduga menjadi sebab terhadapperubahan strategi politik Husni Mubarak tersebut. Selain berfokus pada pembahasanmengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak, penulis juga berfokus padaperolehan suara IM pada Pemilu Legislatif 2000 dan 2005. Melalui teori krisislegitimasi dan oposisi politik, penulis melihat bahwa inklusi politik Husni Mubarakdidasari atas krisis legitimasi yang ia hadapi. Inklusi politik tersebut pada akhirnyamembuka ruang bagi IM untuk meningkatkan perolehan suaranya di tahun 2000-2005.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on changing in Husni Mubarak political strategy from politicalexclusion to political inclusion in 2000 and post-2000. Legitimation crisis faced byHusni Mubarak is considered as a cause on his political strategy change. Moreover,this thesis also focuses on the rising of IM electoral gaining in Egypt ParliamentaryElection 2000 and 2005. By legitimation and political opposition theory, authorconsiders that Husni Mubarak’s political inclusion is based on crisis legitimationfaced by him. Finally, this inclusion has given political space for IM to increase itselectoral gaining in both parliamentary election."

"ABSTRAKDemokrasi adalah sistem kekukasaan yang didasarkan pada persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. Di dalam sistem demokrasi rakyatlah yang berkuasa: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini dinilai lebih manusiawi daripada berbagai sistem pemerintahan lain seperti tirani, monarki, dan oligarki Indonesia juga menganut sistem demokrasi, tercermin amat jelas dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar hukum. Pemimpin pemerintahan dan para wakil rakyat serta perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum. Tulisan ini menjelaskan bahwa dewasa ini ancaman terhadap demokrasi adalah politik uang. Dengan uang suara rakyat dapat dibeli sehingga besaran perolehan suara tidak berbanding lurus dengan besaran persetujuan rakyat. Pencideraan demokrasi melalui jual beli suara menjadikan sistem demokrasi politik dagang sapi."