Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tari topeng Korea adalah salah satu bentuk teater klasik yang diperkirakan mulai berkembang sejak periode Joseon. Tari topeng pada umumnya bertemakan kritik sosial. Oleh karena itu, jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk menemukan kritik sosial yang ada dalam drama tari topeng Korea, cara kritik tersebut disampaikan dan tujuannya sebagai suara penyampaian kritik oleh masyarakat. Drama tari topeng yang akan dianalisis adalah drama tari topeng Kasan Ogwangdae dan Pongsan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologi sastra. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan close reading. Penelitian ini dapat disimpulkan, terdapat tiga kritik sosial utama yang ada dalam drama tari topeng Korea yaitu rahib yang ingkar, keangkuhan kaum bangsawan, serta hubungan cinta segitiga antara suami, istri, dan wanita simpanan yang ditemukan berdasarkan dialog-dialog yang ada dalam cerita dan bentuk topeng yang digunakan. Tujuan penyampaian kritik sosial ini sebagai pembuktian akan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu dan peringatan agar hal yang sama tidak akan terjadi.

---

Korean mask dance is one of classic theater which is developed since Joseon’s period. Generally, Korean mask dance have social critical theme. The reason why this journal was written with the purpose to find the social critical in Korean mask dance drama, in the critical way could be extended by and the purpose as the voice to extend the critic by the society. Korean mask dance drama would be analyzed is mask dance drama of Kasan Ogwangdae and Pongsan. This research will be use sociology literature approachment. The research methodology were used are qualitative methodology and close reading.

This research had three main social critical conclusions in Korean mask dance drama which is about reluctant monk, the vain of nobleman, and the love triangle between husband, wife, and the mistress lady were found in the dialogues inside the story and the mask’s shape were used. The purpose is to tell the social critical as a proves of mistaken were happened in the past and became the order to warn the society not do something the same in the past."

"Prasasti merupakan sumber tertulis yang paling otentik, yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah kuna. Prasasti memiliki isi yang dapat memberikan gambaran tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kehidupan sosial, birokrasi, perekonomian, religi dan politik dari berbagai masyarakat yang sezaman dengan prasasti itu. Sebagian besar prasasti dari masa Jawa Kuna dibuat untuk memperingati penetapan sima. Sima berarti ?batas? atau batas desa dan pada mulanya pranata sima berasal dari India. Prasasti sima memiliki formulasi yang tetap, salah satu unsur dalam prasasti sima adalah sapatha. Sapatha berarti kutuk, sumpah atau janji, dan dapat juga diartikan sebagai pernyataan dengan sumpah. Sapatha memiliki pola yang tetap sepanjang masa Jawa Kuna, yaitu: (1) seruan kepada para dewata sebagai saksi dan pemberi hukuman; (2) larangan untuk mennggu ketetapan sima; dan (3) sanksi-sanksi yang berupa acaman-ancaman.Sapatha pada masa Majapahit memiliki hubungan fungsional dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu aspek religi. hukum, politik, sosial dan ekonomi. Sapatha merupakan bagian dari subsistem hukum, yaitu sebagai salah satu perangkat hukum yang belum dikodifikasi. Dalam kehidupan masyarakat Majapahit, sapatha dapat berfungsi sebagai kaidah sosial yang berupa kesusilaan dan hukum adat. Sapatha merupakan cerminan dari sistem keyakinan, merupakan perpaduan antara sistem kepercayaan agama Hindu Saiwa dengan kepercayaan asli setempat, yaitu seruan kepada dewa-dewa dan arwah nenek moyang. Pola sapatha. dari masa Majapahit yang memiliki kesamaan dengan pola sapatha dari masa Jawa Kuna umumnya, menunjukkan bahwa pola sapatha dalam Prasasti sima dari masa Majapahit tidak mendapat pengaruh yang besar dari berbagai gejala keagamaan yang muncul sepanjang masa Majapahit.Secara sosial, sanksi-sanksi dalam sapatha berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Penetapan suatu wilayah sima dapat menggambarkan pemberian legitmasi oleh raja kepada pejabat desa, sehingga dia mendapat pengakuan dari masyarakat desanya. Penetapan suatu wilayah sima juga memberikan keuntungan ekonomis bagi kerajaan Majapahit, karena kerajaan tidak dibebani pemeliharaan bangunan suci atau fasilitas lain yang ada di wilayah sima, kewajiban tersebut berpindah kepada masyarakat di wilayah sima, sehingga menambah pendapatan kerajaan Majapahit. Rakyat Majapahit yang daerahnya dijadikan wilayah sima secara ekonomis juga memperoleh pertambahan pendapatan dari penyusutan pajak atas semua usaha mereka di bidang pertukangan, perdagangan dan kerajnan. Sapatha berfungsi untuk menjaga kelestarian suatu ketetapan wilayah sima tesebut."