M. Syaibani
"Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi kepentingan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahateraan masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan melakukan pembangunan ekonomi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat. Kesejahteraan secara ekonomi biasanya diukur dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita meningkat jika terjadi pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi diukur secara moneter dari penambahan output suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pertumbuhan saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi. Berbagai upaya pengukuran dilakukan, antara lain kesempatan kerja dan indeks pembangunan manusia.
Penelitian ini mengukur seberapa besar porsi pengeluaran pemerintah terhadap output (PDRB) yang optimal sehingga masih memberi dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian juga melihat sejauh mana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dipisahkan menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dilihat dari nilai proyek yang ada dalam satu propinsi. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dilihat dari besarnya pengeluaran yang bersumber dari APBD. Pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan, IPM dan kesempatan kerja.
Dari penelitian ini terlihat porsi pengeluaran pemerintah yang optimal pada suatu propinsi adalah 24%. Porsi pengeluaran pemerintah yang kurang dari 24% masih mungkin untuk ditingkatkan dan masih memberi dampak yang positif. Sedangkan porsi pengeluaran yang melebihi 24% sudah tidak layak untuk ditingkatkan lagi karena akan memberi dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Porsi pengeluaran pemerintah di Indonesia rata-rata masih 20% dan sebagian besar justru di bawah 20%. Bahkan secara keseluruhan porsi total pengeluaran pemerintah terhadap total PDRB se-Indonesia baru 13%, jauh dari tingkat optimal.
Terhadap pembangunan ekonomi pengeluaran pemerintah daerah lebih berpengaruh dari pada pengeluaran pemerintah pusat. Melihat dampak pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar, ada baiknya bila dana pembangunan dari pemerintah pusat dialihkan menjadi dana pembangunan bagi pemerintah daerah. Tentu hal ini tidak dilakukan secara gegabah, perlu kajian lebih mendalam untuk mengambil langkah lebih lanjut."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
