Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature.

The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services."

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk transaksi film impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2011. Penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang pemerintah mengubah Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai film impor yang menjadi Nilai Lain dan mekanisme pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai impornya. Hasil penelitian ini dilihat dari penggunaan Nilai Lain adalah untuk menggabungkan dua hal dalam transaksi impor berupa impor barang dan royalti yang terdapat dalam transaksinya. Kemudian, dilihat dari mekanisme Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi film impor mempunyai perbedaan atau karakteristik yang berbeda dari mekanisme Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya.

---

The focus of this study is background or the reason of using the value for tax base for importation films. The Value Added Tax for importation films based on No 102 of 2011 Finance Minister Law. The value for importation films which based on No 102 of 2011 Finance Minister Law is using Alteration of Base by Granting or Denying Credits or called "the other value". This tax base is not using the credit mechanism of Value Added Tax.

The result of this study is the using of the other value is to combine two value or content in importation films. Finally, the mechanism of Value Added Tax of films importation is unique and different from generally Value Added transactions."

"Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya tersebut disebut sebagai penghindaran pajak tax avoidance. Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi masalah penghindaran pajak yaitu dengan adanya pasal-pasal yang bertujuan sebagai pencegahan penghindaran pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan UU PPh, namun peraturan ini hanya dapat diterapkan pada transaksi tertentu yang bersifat khusus atau spesifik saja Specific Anti Avoidance Rule/SAAR, sehingga belum mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah penghindaran pajak karena ketiadaan peraturan mengenai Peraturan Umum Anti Penghindaran Pajak General Anti Avoidance Rule/GAAR yang hingga saat ini belum dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membuat Peraturan Umum Pencegahan Penghindaran Pajak atau General Anti Avoidance Rule GAAR yang terintegrasi dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, yang memberikan definisi mengenai tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance, dan tax evasion demi mencapai kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak, karena tax avoidance sering disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan penerimaan negara.

---

Generally, the tax planning refers to the process of business implementation planned and Tax Payer transaction, that the tax debt is in minimal amounts, but still in the tax regulations frame. That efforts is frequently called ldquo tax avoidance rdquo . The government has sought to tackle the problem of tax avoidance in Indonesia, with provisions aimed at the anti tax avoidance in the Law No. 36 Year 2008 on Fourth Amendment on Law Number 7 of 1983 on Tax income Income Tax Act, but this provision can be applied to certain transactions that are special or specific course Specific Anti Avoidance Rule SAAR , so it has not been able to completely solve the problem of tax avoidance in the absence of regulations on the General Anti Avoidance Tax Rules General Anti Avoidance Rule GAAR, which until now have not been able to be issued by the government. This research is a normative study which results a prescriptive study.

The results of the study suggest that Indonesia needs to General Anti Avoidance Rule GAAR integrated in the Law of Income Tax, which provide a definition of tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance and tax evasion in order to achieve certainty law for the tax authorities and the taxpayer, for tax avoidance often missued things that are detrimental to the state revenue."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan pajak pertambahan nilai atas pulsa elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah banyak terjadi permasalahan saat pemungutan PPN atas pulsa elektronik, tidak jelasnya status Pengusaha Kena Pajak pada pengusaha pulsa elektronik, faktur pajak yang tidak diterbitkan oleh pengusaha pulsa elektronik, pengenaan PPN atas pulsa elektronik, transaksi pulsa yang terlalu banyak dan tidak terlihat. Kebijakan atas pemungutan pajak atas pulsa elektronik dilakukan dengan dua cara yaitu sama seperti pemungutan PPN atas BBM dan pemungutan PPN atas pedagang eceran.

---

This research discusses design of policy about value added tax collection for the electronic prepaid mobile phone. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research is description that many problems occur when VAT collection fromelectronic prepaid mobile phone which are not explained entrepreneurs taxable, an invoice tax not published, the imposition of VAT on electronic prepaid mobile phone, and many transactions and is not visible. Design of the value added tax collection for the electronic prepaid mobile phoneis done in two ways, just like VAT on FUEL and the casting of ballots over retail traders of VAT."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kereta api barang. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang yang berlaku di Indonesia, implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012, dan alternatif kebijakan PPN dalam rangka mendorong perkembangan industri perkeretaapian Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan dalam teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 1983 kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang mengalami perubahan-perubahan. Masalah muncul ketika tahun 2006, di mana terjadi ketidaksetaraan perlakuan PPN antara jasa angkut kereta api dengan jasa angkut menggunakan angkutan di jalan. Untuk menyempurnakan kebijakan jasa angkutan umum akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK No. 80 Tahun 2012. Dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 diharapkan dapat mengingkatkan daya saing transportasi nasional dan menurunkan biaya logistik.

---

This thesis discusses the policy of the Value Added Tax (VAT) on transport services of freight trains. This thesis is raising three issues namely VAT policy on the delivery of transport services of freight trains which applies in Indonesia, the implications of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012 and the policy alternatives in order to encourage the development of the rail industry of Indonesia. Methods his study used a qualitative approach, with descriptive object and the techniques of data collection through field studies and literature studies.

The results showed that from 1983 the VAT policy on the transfer of freight freight trains experienced changes. The problem arises when the year 2006, where there is inequality between the VAT treatments of freight by rail freight transport on road use. To improve public transport services policies the government has issued a Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012. With the release of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012is expected to enhances competitiveness of national transport and reduce logistics costs."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persepsi masyarakat yang muncul setelahmerebaknya kasus Gayus Tambunan mengenai transparansi proses persidangan diPengadilan Pajak, dan sejauh mana masyarakat bisa mengakses informasiinformasiyang berkaitan dengan Pengadilan Pajak, apabila dikaitkan dengandengan prinsip keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untukmengkaji apakah penerapan asas sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Pajaksudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu,penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara prinsipketerbukaan informasi publik dan prinsip melindungi kerahasian data WajibPajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang di Pengadilan Pajakmemang terbuka untuk umum sebagaimana disyaratkan oleh perundangundangan,dan sehubungan dengan prinsip keterbukaan informasi publik,Pengadilan Pajak sudah berusaha menyesuaikan diri dengan kewajiban mengenaiketerbukaan informasi publik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the public perception regarding the transparency ofproceedings in the Tax Court, which emerged after the outbreak of GayusTambunan’s case, and the extent to which the public can access informationrelating to the Tax Court, when linked with the principles of public disclosure.The purpose of this study was to examine whether the application of the principleof public trial in the Tax Court was in accordance with the provisions of theapplicable legislation. In addition, this study also aims to assess the fit betweenthe principle of public disclosure and the principle of confidentiality of taxpayerdata. Results of this study indicate that the trial in the Tax Court is open to thepublic as required by law, and in relation to the principle of public disclosure, theTax Court has been trying to adjust to the obligations regarding the disclosure ofpublic information."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pemikiran pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih sekaligus menganalisis implikasi pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih tersebut. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif berupa rekomendasi kebijakan PPnBM atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran dikenakannya PPnBM atas pesawat latih adalah menyangkut prinsip keadilan dan pertimbangan pemerintah bahwa atas sekolah penerbangan yang dibawah pemerintah tidak mendapatkan fasilitas pmbebasan PPnBM apalagi untuk sekolah pilot yang notabenenya adalah milik swasta. Selain itu faktor profit oriented sekolah pilot, fungsi budgetair pajak, dan kurangnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah, serta kekhawatiran penyalahgunaan pesawat latih. Sedangkan dampak pengenaan PPnBM atas pesawat latih tersebut adalah tingginya beban biaya untuk mengadakan pesawat latih, menghambat pendirian sekolah pilot dan perubahan orientasi sekolah pilot tersebut. Pada akhirnya, rekomendasi penelitian ini adalah pembebasan PPnBM atas pesawat latih.

---

This research study discusses about Analysis of Luxury Tax Policy on Aircraft for Pilot School. The purpose of this study is to determine the rationale for the imposition of import luxury tax on aircraft as well as analyzing the implications of the imposition of luxury tax on such aircraft. In addition, this study aims to provide an alternative form of policy recommendations for luxury tax on aircraft for pilot school. The approach of this study used a qualitative approach with a descriptive design. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources.

The result of this study concluded the rationale for the imposition of luxury tax on aircraft is related to the principle of fairness and consideration that the government-owned flying school does not get the luxury tax exemption facilities, moreover for pilot schools that in fact privately owned. Beside that, the profit oriented factors of pilot schools, tax budgetair function, and lack of information held by government, as well as concerns about the abuse of aircraft. While the impact of the imposition of luxury tax on aircraft are the high costs to hold an aircraft, inhibit the establishment of pilot schools and change the orientation of the pilot schools. Finally, recommendation of this research study is tax exemption on luxury tax on aircraft for pilot school."

"Kendaraan listrik merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia transportasi yang digadang-gadang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, terutama pandangan bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi berupa gas yang berbahaya dan tidak menimbulkan polusi suara. Untuk mempercepat peralihan dari moda transportasi berbahan bakar fosil ke moda transportasi berdaya listrik, beberapa negara menawarkan sejumlah insentif di bidang fiskal seperti pembebasan dari pajak tertentu, di samping insentif-insentif lain yang diharapkan dapat memancing masyarakat untuk beralih. Skripsi ini mengulas bagaimana posisi kendaraan listrik dalam perpajakan di Indonesia, terutama kaitannya dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengingat kendaraan bermotor merupakan salah satu objek dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta perbandingan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan pajak tambahan lain yang dikenakan atas kendaraan bermotor di luar negeri. Skripsi ini ditulis dengan menggabungkan pengumpulan data sekunder berupa wawancara, studi perbandingan, serta studi yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa upaya peralihan ke moda transportasi berdaya listrik perlu didukung pemerintah dan bahwa perlu ada perubahan peraturan mengenai pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang didasarkan pada fenomena terkini, seperti wacana tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjadi bentuk konsistensi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

Electric vehicles are an important innovation in the transportation sector which are heralded for its eminence when compared to fossil-fueled vehicles, such as lack of tailpipe emissions and not causing any form of sound pollution. In order to accelerate the transition from fossil-fueled modes of transporatation to electric-powered ones, various countries offer fiscal incentives such as tax exemption, as well as other kinds of incentives which may make people to switch to electric vehicles. This thesis reviews the position of electric vehicles in Indonesian taxation systems, specifically in the Luxury Goods Tax section, due to the fact that motor vehicles are one of the objects of Indonesia’s Luxury Goods Tax, as well as how it compares with the imposition of similar excise taxes for motor vehicles in some countries. This thesis is written by combining secondary data collection in the form of interview, comparative studies, as well as normative judicial research. The result of this research is that Indonesia needs to change its rule regarding the imposition of Luxury Goods Sales Tax by considering the current situations like the Sustainable Development Goals, which could be a sign of the Government’s consistency in supporting SDGs."