Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Namun, pada praktiknya masih muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penolakan penerimaan dokumen yang diunjukkan oleh beneficiary karena perbedaan penerapan standar pemeriksaan dokumen. Skripsi ini membahas mengenai alasan perbankan tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance dan akibat hukum dari perbedaan penafsiran tentang "international standard banking practice" sebagaimana diatur dalam UCP 600. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa bank tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance setidaknya disebabkan oleh dua (2) alasan yaitu pertama, adanya praktik perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan Article 5 Uniform Commercial Code yang memuat pengaturan prinsip strict compliance, yang mewajibkan issuing bank selaku special agent dari applicant menjalankan tugas berdasarkan duty of good faith. Kedua, dalam hal terjadi sengketa (disputes) transaksi L/C, pengadilan internasional cenderung menerapkan prinsip strict compliance dibandingkan menerapkan prinsip substantial compliance dalam menyelesaikan sengketa L/C tersebut. Prinsip strict compliance sebagai standar pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri juga diterapkan di dalam praktik perbankan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Adapun perbedaan penafsiran mengenai international standard banking pratice karena UCP 600 tidak memberikan penjelasan maksud dari international standard banking practice sehingga menimbulkan dua (2) pendapat di kalangan perbankan, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa international standard banking practice di UCP 600 mengacu kepada International Standard Banking Practice (ISBP) yang merupakan pedoman aplikasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UCP 600 yang dibentuk oleh International Chamber of Commerce (ICC), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa international standard banking practice yang dimaksud hanya mengacu kepada praktik yang biasanya dilakukan oleh bank-bank secara umum. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna L/C dalam transaksi L/C.

---

Letter of Credit (L/C) is one of the most widely used method of payment in international trade. But even with such widespread use, in practice, L/C transaction is still riddled with issues, notably the rejection of document submitted by the beneficiary due to differences in interpreting L/C regulations. This thesis is to explain why banks still prefer to use the strict compliance principle over the substantial compliance principle referred within UCP 600, and the legal consequences that arise due to the vagueness of the term "international standard banking practice" in L/C transaction as mentioned in UCP 600.

This research which was put together using the juridical normative research method revealed that banks still prefer to use the strict compliance principle over the UCP 600-referenced substantial compliance because of two reasons. First, the existence of the banking's practice in the United States which refers to Article 5 Uniform Commercial Code that contains the settings for the principle of strict compliance, which is issuing banks acts as a special agent of the applicant therefore they must act based on duty of good faith. Second, in the case of an L/C dispute, international courts tend to apply the strict compliance principle for dispute resolution. The reason international courts use the strict compliance principle is because they refer to banking practices that have been generally praticed and accepted.

This is also true in Indonesia where strict compliance is the principle of choice in examining SKBDN documents. This preference is caused by the lack of clear definition of the term "international standard banking practice" in UCP 600 which spawned 2 (two) different interpretations within the banking community. The first interpretation assumes that the term "international standard banking practice" refers to ICC's (International Chamber of Commerce) ISBP document which acts as an implementation guideline for UCP600. While a second interpretation assumes that the term refers to banking practices that have been generally practiced and accepted. It is due to those differences in interpretations that gave to such ambiguity in L/C transactions."

"Hadirnya sebuah bank syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan perbankan yang cepat, tepat, akurat dan efisien merupakan cita-cita dan keharusan yang harus diwujudkan oleh setiap bank syariah. Perbankan syariah sebagai suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, diharapkan dapat "berbeda" dengan perbankan yang telah ada, baik dari segi layanan maupun produk yang ditawarkan. Transaksi Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu produk perbankan masa kini, diharapkan dapat dikembangkan pada bank syariah sebagai langkah awal dari terciptanya bank syariah yang berskala intemasional.Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor dengan pertimbangan bahwa transaksi ini memiliki data yang lengkap pada dua periode yang berbeda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 adalah tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum terbitnya fatwa.Beberapa faktor diduga dapat menjadi penyebab rendahnya transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia seperti, pemanfaatan akad-akad dalam fatwa No. 35 yang belum maksimal, penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dan jumlah bank koresponden yang masih terbatas.Penelitian inipun memberikan beberapa masukan kepada Bank Muamalat, Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia dalam upaya peningkatan transaksi L/C di bank syariah.

---

The existence of a syariah bank that able to meet community demand for fast, proper, accurate and efficient banking service has become to objective and goal that must be realized by every syariah bank. Syariah banking as a system that established under alternative spirit, is expected would be "different" to existing banking, either the services or products offered. Letter of Credit (L/C) transaction as one of current banking products, is expected can be improved with syariah bank as an initial step of the creation of an international scale syariah bank.

This research is aimed to view the development of Export Letter of Credit (L/C) transaction with Bank Muamalat Indonesia before and after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 about Export Letter of Credit (L/C) with a consideration that this transaction has complete data in two different periods.

The research findings indicated that Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 is not better compared to before the issuance of fatwa on Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia.

Some factors that suspected triggered such low Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia such as, non-maximum application of akad-akad in fatwa No. 35, non-optimum utilization of information technology and limited number of correspondence banks.

This research also provides feedback to Bank Muamalat Indonesia, MUI National Syariah Council (DSN MUI) and Bank Indonesia in the effort to improve Letter of Credit (L/C) transaction with syariah bank."

"Letter of Credit (LC) yang merupakan primadonna dalam pembayaran transaksi ekspor-impor Indonesia ternyata terhadap pelaksanaannya adakalanya menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di Indonesia belum terdapat keseragaman pemahaman masalah-masalah L/C. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 yang merupakan dasar hukum LC di Indonesia tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum mengatur rinci L/C. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan pokok dan kegunaan utama penelitian adalah sebagai berikut: a. Meneliti bagaimana hubungan antara UCP dan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C. b. Meneliti bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak dasarnya. c. Meneliti bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak baku. d. Meneliti bagaimana terciptanya L/C sebagai kontrak internasional. e. Meneliti kapan L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan. f. Meneliti bagaimana fungsi L/C sebagai alat penjamin. g. Meneliti bagaimana keterkaitan antara L/C yang berlaku internasional dan L/C yang berlaku nasional. h. Meneliti bagaimana dampak ketiadaan ketentuan pilihan hukum dalam UCP terhadap penyelesaian kasus-kasus L/C. i. Meneliti bagaimana peranan L/C dalam meningkatkan ekspor. j. Hasil penelitian diharapkan dapat merupakan: (a) masukan bagi para pelaku L/C, para abdi hukum, para ahli, para akademisi, instansi pemerintah dan lembaga swasta yang mempunyai kepentingan dalam transaksi L/C khususnya segi-segi hukumnya, (b) masukan bagi Bank Indonesia atau instansi Iainnya jika ingin merumuskan hukum L/C yang rinci sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan (c) pelengkap terhadap kepustakaan L/C yang masih relatif terbatas ditulis oleh putra-putra Indonesia."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjiankredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasiyang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turutdibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baikdan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antaraBPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbuktitelah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upayapenanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan BankIndonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of contract law on creditagreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach ofcontract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts onhandling the non-performing loans were based on good and right procedures andways. The method used in this research was qualitative with descriptiveinterpretive. The results of this research revealed that credit agreement betweenBPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven indoing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performingloans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and CreditPolicy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."

"ABSTRAKMenurut Laporan Financial Action Task Force yang diterbitkan pada tahun 2008,?trade-based money laundering is defined as the process of disguising theproceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in anattempt to legitimise their illicit origins or finance their activities.?(diterjemahkan penulis sebagai berikut: ?perdagangan yang berbasis pencucianuang didefinisikan sebagai proses menyamarkan hasil tindak pidana dan bergeraknilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasiharta asal mereka yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.?) Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan peraturanperundangan di Indonesia di bidang pencucian uang (money laundering) terkaitperdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based money laundering) sertauntuk mengetahui prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucianuang (trade based money laundering) di Indonesia. Hasil dari penelitianmenunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengaturmengenai perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based moneylaundering) di Indonesia, terdapat celah atau kelemahan pada hukum formil yangdiatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

ABSTRACTAccording to Financial Action Task Force?s Report in 2008, ?trade-based moneylaundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and movingvalue through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicitorigins or finance their activities.? The purpose of this research is to identify andanalyze the indonesian money laundering regulations regarding trade-related moneylaundering and to understand the prospect of trade based money laundering preventionin Indonesia. This research is a normative research. This research shows that there is nospecific regulations regarding trade based money laundering in Indonesia, there is someloop hole in procedural law according to Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."