Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara bukanlah satu-satunya entitas yang dapat mengancam kebebasan pers di dalam masyarakat demokrasi. Hal ini terlihat di dalam kasus pemberedelan Tabloid Monitor. Tabloid Monitor merupakan sebuah majalah popular yang diterbitkan oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG) antara tahun 1986 sampai 1990. Dikepalai oleh Arswendo Atmowiloto, Tabloid Monitor menjadi pers populer dengan sirkulasi terbesar. Pada 23 Oktober 1990, Monitor menerbitkan angket kepopuleran “Kagum 5 Juta” yang menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan ke-11 tokoh paling populer versi pembaca. Akibat angket tersebut, Monitor mengalami protes yang berakibat kepada pemberedelannya oleh Pemerintah. Penelitian ini sendiri akan membahas pemberedelan Tabloid Monitor yang mencerminkan kondisi pers pada masa Orde Baru. Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana relasi kuasa antara negara dan masyarakat terhadap media. Penelitian dilakukan dengan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Proses heuristik menggunakan sumber primer seperti edisi Tabloid Monitor dan surat kabar atau majalah sezaman, serta sumber sekunder berupa buku teks ataupun artikel jurnal yang terkait dengan tema “Pemberedelan Monitor”. Hasil penelitian ini adalah kasus pemberedelan Tabloid Monitor merupakan kasus yang unik, karena pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, sebuah media diberedel akibat tekanan dari masyarakat. Pemberedelan Monitor juga menggambarkan relasi antara negara, masyarakat, dan media massa pada Masa Orde Baru.

---

State is not the only entity threatening press freedom in a democratic society. It was apparent in the case of the banning of Tabloid Monitor. Monitor was a pop magazine published by the Kompas Gramedia Group (KKG) from 1986 to 1990. Headed by Arswendo Atmowiloto, Tabloid Monitor became the most successful popular press of its time. On October 23, 1990 Monitor released a popularity poll “Kagum 5 Juta” that placed the Prophet Muhammad SAW in the 11th position of the reader's version for the most popular figure. Becaruse of this, Monitor experience a series of protest resulting it’s banning by the government. This research will discuss the banning of Tabloid Monitor which reflects the condition of the press during the New Order era. This research conducted to understand the power relations between the state and society are towards the media. This research use historical methods based on primary sources such as editions of the Tabloid Monitor itself and conTemporary newspapers or magazines, as well as secondary sources in the form of textbooks or journal articles related to the theme. The results of this research is that the case of the banning of Tabloid Monitor is unique because it was the first time in the New Order, a media was banned to follow the urge of the people. The Monitor's banning also describes the relationship between the state, society, and the mass media during the New Order period."

"Pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan publik yang dihasilkannya telah menarik perhatian antropologi mengenai isu kepedulian. Tren ini telah memperlihatkan keragaman praktik kepedulian yang dilakukan berbagai komunitas lokal di berbagai belahan dunia. Walaupun begitu, peran nilai yang mendasari praktik kepedulian ini masih kurang diperhatikan. Berdasarkan pengalaman etnografi saya, tesis ini ingin menganalisis politik nilai yang mendasari praktik kepedulian di daerah Malinau, Kalimantan Utara selama pandemi COVID-19. Konsepsi Malinau sebagai daerah “perbatasan” dipenuhi dengan ketidakpastian material dan sosial, dan kepastian ini telah melahirkan praktik kepedulian yang penuh kontradiksi. Tenaga kesehatan dan komunitas lokal terpaksa menghadapi pandemi dengan keterbatasan infrastruktur dan logistik, beban birokrasi, dan juga pengabaian negara. Oleh karena itu, praktek kepedulian yang mereka lakukan dikontekstualisasikan oleh kondisi ini, dan banyak dilemma moral yang muncul dari praktik kepedulian tersebut. Tesis ini menganalisis politik nilai yang mendasari praktik kepedulian kontradiktif tersebut. Di satu sisi, praktik kepedulian warga Malinau mengutamakan pentingnya etika menyelamatkan semua nyawa melalui kasih sayang dan solidaritas. Di sisi lain, etika tersebut berlawanan dengan praktik kepedulian rasional yang mengkondisikan tenaga kesehatan untuk melakukan evaluasi terhadap nyawa manusia. Maka dari itu, tesis ini melihat bahwa praktik kepedulian yang mengikuti protokol negara menilai kesehatan sebagai alat untuk reproduksi buruh, sementara praktik lokal menilai kesehatan sebagai aspek penting dalam kehidupan sosial mereka.

---

The viral outbreak and subsequent healthcare crisis caused by the COVID-19 pandemic has once again turned the eyes of anthropologists alike on caring. This recent trend has revealed the enormous diversity of caring practices among local communities all over the world. Despite this resurgence, there has been little attention given to the role of values that underlie these caring practices. Based on my ethnographic experience, this thesis aims to fill the void by analysing the politics of value behind caring practices in the region of Malinau, North Kalimantan during the COVID-19 pandemic. Fraught with material and social uncertainty, the conception of the spatial “frontiers” in Malinau have given rise to caring practices full of contradictions. Healthcare workers and local communities alike navigate through the pandemic by facing logistical and infrastructural inadequacy, bureaucratic burdens, and general disregard from the state. As such, they created caring practices based on these conditions, and moral dilemmas emerge from these practices. This thesis analyses the politics of value underlying these contradictory caring practices, where the ethical importance of saving all lives through compassion and solidarity is contested with the evaluation of certain human lives dominated by rationality. As a result, this thesis argues that caring practices based on state protocols value health as ultimately a tool only for the reproduction of labour, while local practices value health as part of their incorporation into social life."

"Dalam tataran global, terdapat berbagai pendekatan dalam penyediaan infrastruktur yang umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: berbasis pasar dan diarahkan oleh negara. Dalam konteks Indonesia, penulis mencermati bahwa selama dalam dua puluh tahun terakhir, terdapat pergeseran dalam pola penyediaan infrastruktur, ditandai dengan meningkatnya peran negara. Hal ini juga tercermin dalam sektor ketenagalistrikan, yang selama ini dikuasai oleh badan usaha milik negara. Penelitian ini berupaya untuk menginvestigasi lebih lanjut pergeseran pola penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan asing di Indonesia dari periode Pemerintahan SBY (2009-2014) ke periode Joko Widodo (2014-2009) menggunakan kerangka analisis ekonomi politik kritis tradisi Gramscian yang melihat negara sebagai pencerminan antara berbagai kekuatan sosial yang berkontestasi dalam berbagai tataran. Dengan demikian, pergeseran pola ini dapat dipahami sebagai pencerminan dari berbagai dinamika kekuatan sosial yang saling berkontestasi untuk memperebutkan akses terhadap penyediaan infrastruktur sektor ketenagalistrikan. Penelitian ini menemukan bahwasanya masing-masing kekuatan sosial ini disituasikan dalam konteks historis pengelolaan ketenagalistrikan di Indonesia. Interaksi antara berbagai kekuatan sosial tersebut mengalami berbagai perubahan dalam kedua periode yang menjadi cakupan analisis penelitian. Dinamika dari sisi kekuatan sosial tersebut diwujudkan dengan meningkatnya kekuasaan negara secara tidak langsung dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan demikian penelitian ini memperlihatkan bahwasanya penyediaan infrastruktur merupakan produk dari relasi antar berbagai kekuatan sosial yang mengimplisitkan konflik atas sumber daya dan akses didalamnya, yang terjadi dalam berbagai tataran.

---

There are various approaches to infrastructure provision that can generally be classified into two main categories: market-based and state-directed. In the context of Indonesia, the author observes that over the last twenty years, there has been a shift in the pattern of infrastructure provision, characterised by the increasing role of the state. This is also reflected in the electricity sector, which has been controlled by state-owned enterprises. This study seeks to investigate further regarding the shift in the pattern of electricity infrastructure provision in Indonesia from the SBY administration (2009-2014) to the Joko Widodo administration (2014-2009) using the Gramscian tradition of critical political economy analysis that sees the state as a reflection of various social forces that are contesting at various levels. Thus, this pattern shift can be understood as a reflection of the various dynamics of social forces that contest each other to gain access to the provision of electricity sector infrastructure. This study found that each of these social forces is situated in the historical context of electricity management in Indonesia. The dynamics of these social forces are realized by the increasing power of the state indirectly in the provision of electricity infrastructure. This research further implies that infrastructure provision is a product of social relations that imply conflicts over resources and access, which occur at various levels."