Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker yang merupakan omnibus law) mendapat banyak kritik akibat keresahan pekerja yang khawatir akan kehilangan atau berkurang kesejahteraannya. Tulisan ini mengkaji masalah kesejahteraan pekerja dalam kaitannya dengan RUU Cipta Kerja. Dalam hal ini perlu pembahasan yang cermat terkait kesejahteraan pekerja. Diharapkan UU Cipta Kerja nantinya dapat memberikan kemudahan usaha dan membuka peluang yang luas bagi investasi, namun tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja. Alasannya, pekerja adalah aset vital bagi perusahaan, karena tanpa adanya pekerja yang handal dan produktif maka perusahaan tidak akan mampu menghasilkan produk berupa barang dan atau jasa yang berkualitas. Terkait kesejahteraan pekerja, ada beberapa hal yang layak diperhatikan dalam pembahasan RUU Ciptaker yaitu: 1)Upah; 2)Pesangon; 3)Outsourcing; 4)Tenaga Kerja Asing (TKA); 5) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Pembahasan RUU Ciptaker perlu melibatkan semua stakeholder terkait termasuk pekerja. Kesejahteraan pekerja menjadi hal penting yang perlu dicermati, agar UU Ciptaker nantinya dapat menjadi payung hukum bagi investasi usaha yang sehat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Diharapkan kesejahteraan pekerja akan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional."

"ABSTRAKNama:Kunto WibisonoNPM:1506780475Program Studi:Magister HukumJudul:Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Indonesia Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di Kedutaan/Konsulat Asing di Wilayah Indonesia Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 673 K/PDT.SUS/2012 Tesis ini membahas perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Kedutaan/Konsulat asing yang berada di wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini dunia peradilan di Indonesia sudah mulai bersentuhan terhadap kekebalan diplomatik dari perwakilan diplomatik khususnya dalam perkara pemutusan hubungan kerja termasuk didalamnya adalah Putusan MA No. 673 K/PDT.SUS/2012. Timbul sebuah pertanyaan besar ketika menghadapi permasalahan tersebut, yurisdiksi negara manakah yang akan dipakai?. Terjadi perbedaan pendapat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa yurisdiksi kedutaan/konsulat asing lah yang berlaku dengan berlandaskan paham imunitas yang bersumber dari asas extrateritorialitas kemudian ada pendapat lain yang menyatakan yurisdiksi Indonesialah yang berlaku karena permasalahan ketenagakerjaan tidak termasuk hal ndash; hal yang dilindugi dalam imunitas perwakilan diplomatik asing. Pertanyaan lain yang kemudian timbul adalah apakah Pengadilan hubungan Industrial memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang melibatkan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat explanatoris dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja yang melibatkan pekerja Indonesia yang bekerja pada kedutaan/konsulat asing, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Tesis ini nantinya akan menguraikan dasar ndash; dasar hukum yang menyebabkan yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini kemudian juga akan meguraikan bahwa terdapat sebuah celah dimana sebenarnya pengadilan hubungan industrial tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Kata Kunci :PHK, Kedutaan/Konsulat Asing, Yurisdiksi

---

ABSTRACTName Kunto WibisonoStudent Number 1506780475Program Magister of LawTittle Legal Protection for Indonesia Worker who Experiencing the Termination of Employment at the Foreign Embassy or Consulat in the territory of Indonesia Case Studies Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 673 K PDT.SUS 2012 This thesis discusses the protection of Indonesian workers who experiencing the termination of employment at the Embassy Consulate of foreigners residing in the territory of Indonesia. In recent years the court in Indonesia has begun to contact the diplomatic immunity of the diplomatic representation, especially in the case of termination of employment including the Supreme Court Decision No. 673 K PDT.SUS 2012. Arises a big question when faced with these problems, the jurisdiction of which country will be used . There is a difference of opinion in answering these questions. Some argue that the jurisdiction of the embassy consulate of foreigners who applies to understand the basis of the principle of immunity sourced extrateritorialitas theory. then there is another opinion that jurisdiction of Indonesia applicable because of employment issues are not included in the immunity of foreign diplomatic representatives. Another question which then arises is whether the Court of Industrial relations has the authority to prosecute cases involving foreign diplomatic missions. This thesis research method normative explanatoris with the intent to test the hypothesis that the jurisdiction of Indonesia can be used to resolve the case of termination of employment involving Indonesian workers who work at embassies consulates of foreign, this thesis uses data that is secondary legal materials that are primary , secondary and tertiary. This thesis will outline the basic basic legal cause Indonesian jurisdiction can be used to resolve the case of termination of employment between the worker Indonesia with foreign diplomatic representatives. This thesis then also be outline that there is a gap where the actual labor court has no authority to adjudicate disputes between the termination of employment of Indonesian workers with foreign diplomatic missions Keywords Termination of Employnment, Embassy Consulat, Yurisdiction "

"The implementation of the worker's pay off adopts a system that is adjusted to the worker's education, experience and responsibilities. The system is categorized into several ranks of position/salary in order to increase the workers achievement and the and the company's productivity. According to the law, the worker's pay-off is intended to increase the productivity of work and the prosperity of the workers, and must be adjusted to the development of the price of the basic daily needs, and must refer to the labour law determined by the government."

"Cedera tentunya menjadi salah satu hal menakutkan dan sangat merugikan bagi seorang atlet, bukan hanya menjadi penghalang untuk mengejar gelar namun juga bisa memaksa seorang atlet mengakhiri karirnya. Oleh karena itu cedera atlet harus segera diobati dengan benar. Pada kenyataannya, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat perihal siapa dan bagaimana pertanggungjawaban atas pengobatan atlet yang cedera tersebut. Kasus yang digunakan dalam skripsi ini memperlihatkan bahwa tidak ada regulasi yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet amatir. Walaupun demikian, Majelis Hakim demi keadilan mempertimbangkan bahwa harus adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, dan Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan atlet yang telah bertanding mewakili kepentingannya, sehingga mereka dihukum untuk melakukan pemulihan kondisi kesehatan atlet tersebut hingga sembuh. Ada beberapa hal dalam putusan ini yang menurut penulis kurang tepat. Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet, khususnya bagi atlet amatir yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas seperti atlet profesional.

---

An injury becomes one of the horrifying and harmful thing for an athlete, not only becomes a barrier to pursue a title but also can force an athlete to end his her career. Therefore, an injured athlete has to be treated immediately. In fact, there are disagreements about who and how the responsibility takes on the injured athlete treatment. On the case used by this thesis shows that there is no clear regulation about the responsibility. Besides that, the tribunal consider that there should be a reciprocal obligation between PERBASI the Indonesian Basketball Organization Banyuwangi, KONI the Indonesian Olympic National Committee Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi with the athlete who has competed representing its hometown, and so the judge convict PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi to treat the athlete until normally fit. In the author rsquo s opinion, there are things in the judgment that are not correct. The local government should regulate about the responsibility on an injured athlete treatment immediately specially on amateur athlete that has no contract unlike a professional athlete."

"Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, sosial, politik serta pertahanan keamanan yang tinggi serta sebagai perekat kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang demikian menyebabkan bidang pertanahan menjadi hal yang sudah sepatutnya untuk berada dibawah penguasaan negara, Hak menguasai negara sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dilekatkan atas tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetap dianut dan dijadikan dasar legitimasi bagi berbagai unjuk kekuasaan dalam pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian untuk mendapatkan gambaran atau data teliti tentang Kewenangan Pemerintah DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sub kewenangan pemrintahan daerah kota/kabupaten, diantaranya: (i) Bidang Izin Lokasi, (ii) Sub Bidang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, (iii) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, (iv) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, (v) Penetapan Subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah, (vi) Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, (vii) Penetapan tanah Ulayat, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, (viii) Izin Membuka Tanah, (ix) Perencanaan Penggunaan Tanah wilayah Kabupaten/ Kota. Dari 9 (Sembilan) sub bidang tersebut, 8 (delapan) sub bidang merupakan urusan otonomi daerah dan 1 sub bidang tugas pembantuan.

---

Land is the one of natural resources that has high economic value, social value, politic value, and defense value as the part of unity of the nation symbols. Those values of land made land were under of state of the country. State country has a right to controlled land, water and any other resources that contained in the states must be adopted and become the basic of legitimate for institutional power in order to do procurement at infrastructure projects developments. According on problems statement and research objectives, this research are attributed to served descriptive analysis, which mean to get detail description and data about the authority of government of special capital distric of Jakarta in order to finishing the compensation problem and grant program in order to development of public service facilities. This research used normative juridical approach methods. Local government has sub authorities, consist of: (i) sub-field of location permit; (ii) sub-field of land procurement for public facilities development; (iii) conflict management in arable land; (iv) compensation program and grant program for development; (v) justification of subject and object land retribution and losses; (vi) maximum excess and absentee land; (vii) decree of communal land, utilization and completion conflict in idle land; (viii) land clearing permit; (ix) land utilization on regencies and district area planning. About 8 sub-fields is concern from local government authority and 1 of sub-field are development task."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat ganti rugi yang berhasil diberikan secara langsung, namun terdapat pula yang dititipkan di pengadilan negeri.

---

This thesis provides an overview of the implementation of compensation granting and consignment in land procurement for public purpose development. Compensation must be given to the rights holders of land, buildings, plants and other items which rights are taken in the land procurement, and is a form of respect for the people who had been carrying out their obligation to release the land to be used for the public purpose. This research is a qualitative descriptive analytic design.

The result showed that practically, there are some successful compensations granting which are succeed to be given directly to the right holders, while some of them are deposited in the district court."

"Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja di Rumah Sakit Annisa Tangerang tahun 2015, untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Rumah Sakit Annisa Tangerang ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Pada Januari ? Mei 2015 ini terdapat 318 pelamar, akan tetapi yang diterima hanya 40 kandidat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan desain deskriptif yang diperoleh dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian ini menyarankan tim rekrutmen dan seleksi untuk melakukan pertemuan antara bagian SDM, dan unit terkait untuk menentukan jadwal seleksi yang akan dilakukan, perlu adanya tes praktek untuk kandidat yang memiliki keahlian tertentu, melakukan job fair, menambah tes buta warna dan tes pendengaran untuk kandidat.

---

This Paper is discussing about recruiting and selecting process for
employee at An-Nisa Hospital Tangerang in 2015 to obtain qualified employees fit to the hospital needs. In January to May 2015, 318 applicants enrolled the proposals but only 40 of the applicants met the qualification. This Paper is using qualitative research, by descriptive design through intensive interview, document comprehension and observation.

This research recommend the recruitment and selection team to have a meeting between the Human Resources Department and
the related unit to decide the schedule for the selection, provide practice test for the candidates who have particular ability, do the job fair, and add color blind and hearing test for the candidates."