Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The first nearly complete land use/land cover map of the island of Sulawesi was prepared using the 1972 Landsat imagery. Seventeen Landsat frames were used in a multistage approach to compile what is believed to be the first map of its kind covering the two hundreds and two thousand sq.km. on the island. This paper reports the methods of visual analysis, data compilation and transfer, and ground truth sampling which were adopted for the mapping. Discrepancies between the Landsat images and the existing topographic maps are described. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sejarah dinamika hukum Australia terkait Aboriginal Land Rights. Skripsi ini mendiskusikan klaim seorang pemimpin Penduduk Kepulauan Sekat Torres yang terkemuka, Eddie Mabo, terhadap land rights. Di tahun 1982, Eddie Mabo dan empat kerabatnya menuntut Pemerintah Queensland atas legalitas hak mereka di tanah yang mereka huni. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia, High Court memberikan land rights kepada orang-orang Aborigin. Kemenangan ini menjadi titik balik kebijakan Australia terkait penduduk asli dengan dikeluarkannya Native Title Act di tahun 1993. Penelitian ini didasarkan dari sumber arsip yang dimiliki oleh National Archives of Australia dan dokumen legal High Court of Australia juga surat kabar serta video dokumenter terkait Mabo. Skripsi ini diteliti menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study is focusing on the dynamics of Australian Law regarding Aboriginal Land Rights. It discusses the claim of Torres Strait Islander prominent leader, Eddie Mabo on his land rights. In 1982, Eddie Mabo and friends sued Queensland Government concerning their legal rights on their own land. For the first time in Australian history, High Court passed the Aboriginal Land Rights. This winning became a turning point on Australian policy towards the indigenous people by producing the Native Title Act in 1993. This research based on archival sources held in the National Archives of Australia and High Court legal documents as well as newspapers and documentary video on Mabo. This study based on historical methods."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan sistem pembuktian di Indonesia dan di Amerika Serikat, khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian. Alat bukti dan beban pembuktian dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek mengenai transfer dana. Amerika Serikat sebagai negara adi daya dijadikan perbandingan dikarenakan pengaturan transfer dana di Indonesia dilatar belakangi dengan kegiatan transfer dana di Amerika Serikat. Dalam hal ini pengaturan mengenai transfer dana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, hal tersebut sebagai bukti pengaturan secara materi mengenai transfer dana. Dan Electronic Fund Transfer Act sebagai pengaturan secara materi mengenai transfer dana di Amerika Serikat. Dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan beban pembuktian. Dalam pengaturan di kedua negara tersebut, alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.Adapun dalam beban pembuktiannya, kedua negara tersebut sama-sama menganut mengenai beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya kedua produk hukum tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah atau para pihak dari penyelenggara transfer dana.

---

The purposes of this research are to compare, to analyze, and to explai the syste, of evidence, particulary on evidence and burden of proof used on fund transfer between Indonesia and United States of America. Using United States if America law as comparison variable to Indonesia law in this research is regarding to the superpower status of America and its difference to the Indonesia law system. The most recent law that enacted by Indonesia goverment concerning fund transfer is Law Number 3 Year 2011. According to this research, researcher compared the Law Number 3 Year 2011 to Electronic Fund Transfer Act. Both regulations regulate transfer of fund in each country and consider that electronic evidence as a legitimate evidence to be used in court. Both regulations use common burden of prood and reversed burden of proof. At least, both regulations were enacted ti protec customer from the service provider of fund transfer."

"Tesis ini membahas mengenai Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng, dimana terdapat perbuatan Notaris mengalihakan hak atas tanah milik penjual menggunakan Akta Kuasa Jual yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah menggunakan Akta Kuasa Jual, akibat hukum terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap perbuatannya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif.Hasil penelitian diperoleh bahwa peralihan hak atas tanah menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah tidak sah dan akta-akta tersebut hanya berkekuatan akta di bawah tangan sehingga dapat dimintakan pembatalan. Berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018, Notaris Muhammad Irsan, SH dijatuhkan sanksi administratif yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng seharusnya dapat diperiksa menggunakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar hukum gugatannya.

---

This thesis analyze about National Supervisory Board of Notary's Ruling No. 08/B/MPPN/XI/2018 and District Court of Tangerang's Ruling No. 120/Pdt.g/2018/PN.Tng, where there is an act of a Notary conducting transfer of land rights using an unpaid Conditional Sale and Purchase Agreement. The problems discussed are about the validity of transfer of land rights using the Deed of Authorization to Sell, legal consequences of deeds made by the Notary and the Notary`s responsibility for his actions. This research used juridical normative. Type of this research is qualitative.The result of the research obtained that the transfer of land rights under Conditional Sale and Purchase Agreement is invalid and the deeds are unauthentic so that cancellation can be requested. Based on National Supervisory Board of Notary's Ruling No. 08/B/MPPN/XI/2018, Muhammad Irsan, SH sentenced with administrative sanction, and is in accordance with the laws and regulations and District Court of Tangerang`s Ruling No. 120/Pdt.g/2018/PN.Tng supposedly can be examined using unlawful act as its legal basis."

"Using primary data collected from three villages in Prey Veng and Pousat provinces, this study describes how land has been transferred from parents to children in rural Cambodia since the late 1980s. While equal division among all children is the most favoured practice, parents with very small land endowment are unable to divide land equally and some children are unable to receive land from their parents. The expansion of migration opportunity has not caused fundamental changes in negatively associated with land transfer, especially when children settle in the migration destination or marry a person from another province whom they met at migration destination and move to their partner's place of origin. The data indicate that taking advantage of labor migration experience, children of land-poor parents choose to leave their home province and make a living without land. However, landless children are in a disadvantage economic situation because they are also less likely to receive non-land assets from their parents and farmland from their spouse's parents."