Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang akan timbul dari implementasi Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI yang diadopsi oleh Indonesia terhadap bilateral tax treaty yang sudah ditandatangani negara treaty partner dan faktor penyebab tertundanya penerapan Multilateral Instrument on Tax Treaty dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan literatur, studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari implementasi MLI yang diadopsi Indonesia terhadap bilateral tax treaty adalah memodifikasi treaty-treaty yang sudah lama, baik itu mengubah, menambahkan klausul-klausul yang ada dalam MLI ke dalam bilateral tax treaty. Faktor-faktor penyebab tertundanya MLI adalah adalah proses ratifikasi perjanjian internasional tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat ini proses ratifikasi sedang berlangsung, pemerintah yaitu DJP dan BKF sudah menyiapkan draft Peraturan Presiden dan Surat Edaran sebagai pemberitahuan bahwa suatu treaty telah dimodifikasi. Karena fokus pemerintah saat ini adalah pendapatan, maka pemerintah berharap MLI akan memberikan manfaat untuk Indonesia.

---

This thesis aims to analyze the impact that will arise from the implementation of Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty signed by country treaty partner and the factors why the Multilateral Instrument on Tax Treaty is not immediately applied in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and literature, field studies with in depth interviews to expert parties.

The results show that the impact of MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty is to amend modify old treaties, either change, add clauses in MLI. MLI is not immediately implemented in Indonesia is because to ratify international agreements it is not easy and takes a while.

Currently the ratification process is underway, the government of the DGT and BKF has prepared a draft of Presidential Regulation and Circular Letter as a notification that a treaty has been modified. Because the current government focus is income, the government hopes MLI will provide benefits for Indonesia. "

"Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

---

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Impori. Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attomey at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attomey at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate."