Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum yang kegiatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan suatu kerjasama membentuk sebuah lembaga yang mengelola peraturan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN yang diciptakan tersebut melibatkan banyak pihak pusat dokumentasi hukum yang ada pada setiap instansi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga perlu diperhatikan tahapan dari proses kerjasamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian studi kasus. Penilitian ini akan membahas proses kerjasama, suatu teori dari Tuckman mulai dari tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kerjasama yang ada pada JDIHN. Kerjasama yang ada dalam JDIHN bertahan hingga saat ini karena adanya legitimasi hukum dan kepentingan pimpinan instansi pemerintahan dan non pemerintahan. JDIHN merupakan organisasi yang mengelola peraturan hukum dan merupakan media mendapatkan peraturan hukum sebagai referensi dalam membuat produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.Kata kunci :Kerjasama jaringan, JDIHN, BPHN, networking.

---

ABSTRAKIndonesia is state of law whose activities must be based on existing legal regulations. In upholding the supremacy of the law, it takes a cooperation to establish an institution that manages the laws and regulations spread throughout Indonesia. The cooperation in the National Legal Information Documentation and Information Network JDIHN created involves many parties of legal documentation center that existed in every agency spread all over Indonesia so it should be noted the stages of the cooperation process. This research uses qualitative method in case study research. This research will discuss the process of cooperation, a theory of Tuckman from the stage of forming, storming, norming, performing, and adjourning. The research was conducted to know the development of cooperation in JDIHN. Cooperation is in JDIHN survived until today because of the legitimacy of the law and the interests of the heads of government and non government agencies. JDIHN is an organization that manages the rule of law and media to get the rule of law as a reference in making the legal product issued by each agency. Keywords Network cooperation, JDIHN, BPHN, networking "

"ABSTRAKPusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai unit-unit jaringan yang terdiri dari : Pusat Dokumentasi dan Biro Hukum Departemen-Departemen serta Lembaga non Departemen di Jakarta; Perpustakaan di Jakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum/Universitas/Institut; Perpustakaan Negara/Umum; Biro Hukum Pemerintah Daerah; Serta Biro dan Lembaga lainnya. Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka PDII-BPIIN merupakan tempat menanyakan informasi tentang hukum dan perundang-undangan. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana PDII-BPIIN sebagai pusat jaringan dalam bidang hukum telah melayani keperluan pemakai. Serta kegiatan-_kegiatan apa Baja yang telah dilaksanakan dalam rangka ker_jasama dengan unit jaringan. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pelayanan infor_masi tergantung juga dari jumlah koleksi yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan pemakai PDII-BPIIN memiliki koleksi si dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Skripsi ini juga menguraikan tentang pembinaan tenaga ker_ja serta pendidikan dan latihan apa saja yang telah di-laksanakan bagi tenaga-tenaga pengelola Pusat Jaringan ini.

---

"

"Para ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian memerlukan hasil penelitian dari ilmuwan lain yang dianggap ahli dalam bidangnya, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya yang tidak perlu. Untuk mendapatkan informasi ilmiah diperlukan jasa pusat informasi ilmiah yang menyediakan berbagai jasa bagi para ilmuwan untuk mendapatkan informasi ilmiah. Salah satu cara mendapatkan informasi tersebut dilakukan dengan jasa penelusuran literatur. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) menyediakan jasa penelusuran literatur yang didukung oleh sarana yang cukup memadai seperti literatur sekunder yang cukup lengkap dan 9 tenaga penelusur dari berbagai disiplin ilmu yang telah mendapat bimbingan dalam bidang penelusuran. Untuk mengetahui efektivitas hasil penelusuran di PDII, diperlukan suatu penelitian apakah hasil penelusuran dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna dengan cara memesan fotokopi artikel lengkap dari daftar pustaka hasil penelusuran. Dari penelitian diketahui pengguna pada Januari 1988 sampai dengan Desember 1988 yang terbanyak adalah Mahasiswa & Pelajar yaitu 389 (75,53%) dari 515 pengguna. Bidang ilmu yang paling banyak diminta ialah ilmu terapan sebanyak 317 (60,84%) dari 521 permintaan penelusuran. Dari 521 permintaan penelusuran 4 permintaan tidak dilayani karena 2 permintaan dibatalkan pengguna dan 2 permintaan ditolak dan disarankan untuk mencari ke sumber lain karena tidak sesuai dengan misi PDII_-LIPI. Dari 517 hasil penelusuran yang dikirimkan kepada pengguna, diketahui 181 (35,01%) pengguna meminta artikel lengkap dan 336 (64,99%) pengguna tidak memesan dengan rincian alasan: 197 (38,10%) pengguna tidak memberikan alasan; 18 (3,48%) pengguna mengirimkan berita bahwa hasil penelusuran sesuai dengan penelitian yang dilakukan tetapi tidak memesan fotokopi artikel lengkap karena sudah mendapat dari sumber lain; 39 (7,55%) pengguna mengirimkan berita bahwa hasil penelusuran sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, tapi tidak memesan fotokopi artikel lengkap karena terlalu mahal; 41 (7,93%) pengguna mengirimkan berita bahwa hasil penelusuran sesuai dengan penelitian yang dilakukan, tetapi tidak memesan artikel lengkap karena bahasa asli artikel tidak dimengerti karena dalam bahasa asing; 41 (7,93%) pengguna mengatakan hasil penelusuran menyimpang dan tidak tepat dengan penelitian yang sedang dilakukan, meminta yang lebih tepat dengan memberikan rincian subjek. Kendala yang dihadapi adalah mahalnya biaya pengadaan fotokopi artikel lengkap, dan jangka waktu pemesanan artikel lengkap ke luar negeri cukup lama yaitu antara 2 sampai 3 bulan."