Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnal ini menjelaskan sejarah lahirnya Deklarasi Balfour sebagai sebuah peristiwa besar yang mengubah dunia. Deklarasi Balfour merupakan awal mula lahirnya sebuah Negara Yahudi yang kini dikenal dengan nama Israel. Orang-orang Yahudi yang ketika itu dihantui mimpi buruk usaha pembersihan etnis oleh gerakan Anti-Semit, mendorong gerakan internasional Zionisme. Dengan semangat Zionis ini, orang-orang Yahudi mengusahakan pendirian Negara Israel, dan lahirnya Deklarasi Balfour menjadi penanda semakin dekatnya cita-cita mereka. Para Yahudi Zionis menyambut baik Deklarasi Balfour, sehingga dalam waktu singkat terjadilah sejumlah gelombang migrasi yang cukup besar. Sampai saat ini, jauh setelah Israel berdiri, bangsa Arab merupakan penentang utama usaha pendirian Negara Yahudi karena, bagaimanapun, mereka tidak ingin menerima klaim Yahudi atas tanah Palestina.

---

This article explains about the Balfour Declaration as an important part of the history. The Balfour Declaration was mentioned as a starting-line for the establishment of Jewish state, Israel. The Jewish were haunted by the pogroms or ethnic-cleansing movement which caused international coherent movement of Jewish, called Zionism. Through its spirit, the Jewish started to fight for establishing the Israel, and the emergence of Balfour Declaration made the Jewish getting closer with their ambition. Then some huge migrations started to appear. Nowadays, decades after Israel was established, the Arabs have been being the main oppenent to the Jewish state Israel, for, as we have noticed, the establishment of Israel on the Palestine remains unacceptable for the Arabs."

"Independensi bank sentral sebagai bentuk hubungan bank sentral dan negara mengalami tren peningkatan yang signifikan pasca runtuhnya Sistem Bretton Woods. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis fenomena peningkatan bank sentral yang independen dari negara melalui kajian terhadap perdebatan konsep independensi bank sentral di antara dua paradigma dominan, yaitu Keynesianisme dan Neoliberalisme. Dalam prosesnya, tulisan ini memanfaatkan metode tipologi dan taksonomi dalam melakukan survei literatur. Argumen utama yang muncul dari analisis tersebut adalah bahwa narasi literatur yang berkembang dan diterima secara masif di tingkat global dalam isu hubungan bank sentral dan negara telah didominansi oleh perspektif paradigma Keynesianisme dan Neoliberalisme. Berdasarkan survei literatur dengan mengandalkan dua metode utama tersebut, tulisan ini juga menemukan kalau narasi independensi bank sentral masih lebih terbatas hanya pada negara maju dan negara Barat yang kemudian menjadi kesenjangan literatur. Oleh karena itu, terdapat tiga poin yang disasar dalam mendalami topik ini, yaitu pemahaman terhadap interpretasi independensi bank sentral, argumentasi kritis sebagai justifikasi independensi bank sentral, dan peranan bank sentral yang independen dalam arsitektur finansial dan moneter global dilihat dari sudut pandang Keynesianisme dan Neoliberalisme.

---

Central bank independence as a form of central bank-state relations experienced a significant increase after the collapse of the Bretton Woods System. This paper seeks to observe the phenomenon of increasing central bank that is independent from the state through deep analyzes to the debate over the concept of central bank independence among two dominant paradigms, Keynesianism and Neoliberalism. Using typology and taxonomy as the main methods, this paper argues that Keynesianism and Neoliberalism have dominated academic narratives in mainstream literatures over this debate. Literature review also found that the concept of central bank independence within these two paradigms is still limited only from developed and Western countries which later became literature gaps. Therefore, there are three main points elaborated in this paper, which are the interpretation of central bank independence, critical arguments as justification for central bank independence, and the role of independent central bank in global financial and monetary architecture from the perspective of Keynesianism and Neoliberalism."

"Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam era desentralisasi. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah. Kemandirian keuangan daerah tercermin dalam Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) dalam APBD. Tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia selama periode tahun 2003-2010, baik dilihat dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal maupun nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, termasuk dalam kategori sedang karena nilainya masih berada diantara 30 sampai dengan 40 persen.

---

Development funding through regional transfer is one of the capital provided by the Central Government for regional development in this decentralization era. Fiscal independence is the key indicator to measure the local government’s ability to self-finance their activities. The independence of regional finance is reflected in the Degree of Fiscal Decentralization and the Ratio of Regional Finance Independence. Degree of Fiscal Decentralization is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total Regional Revenue (TPD), while the Ratio of Regional Finance Independence is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total of Regional Expenditure (TKD) in Local Budget (APBD). If it is viewed from the Degree of Fiscal Decentralization value and the Regional Finance Independence Ratio value, the level of Regional Finance Independence in Indonesian provinces over the period of 2003-2010 is included in medium category for the value remains in the range of 30 up to 40 percent."