Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas terciptanya suatu program komputer yang dikenal dengan game emulator (atau bisa disebut emulator saja). Program emulator ini memberikan kemudahan dan solusi bagi para penggemar console game tanpa harus menggunakan atau memiliki perangkat keras console game, cukup dengan melakukan instalasi program emulator pada komputer mereka, para penggemar console game dapat mengoperasikan hampir semua jenis game yang berbasis console game tertentu pada komputer yang mereka miliki. Para produsen console game merasa dirugikan atas hadirnya program emulator tersebut, karena penjualan perangkat keras console game mereka mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan emulator dalam mengoperasikan game-game berbasis console game tersebut melalui komputer mereka daripada harus membeli perangkat keras yang khusus disediakan bagi game-game tersebut. Dari uraian latar belakang Tesis ini ditarik permasalahan bagaimana hukum melindungi Program Komputer yang melekat pada perangkat keras dan Program Game Emulator yang merupakan imitasi permainan Console Game telah melakukan pelanggaran Hak Cipta. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa program Game Emulator dapat dikatakan suatu karya yang mendapatkan Hak Cipta namun disisi yang lain Program Emulator dapat dikenakan pelanggaran dengan dibuktikan doktrin-doktrin yang ada.

---

The Focus of This study is created a computer program known as the game emulator (or could be called emulators only). This emulator program provides convenience and solution for fans of console games without having to use or have a game console hardware, simply by doing the installation of the emulator program on their computer, console gaming fans can operate almost any type of game that particular game console based on a computer that they have. The problem does not stop there.

The game console manufacturers to feel aggrieved over the presence of these emulator programs, because sales of their gaming console hardware has decreased quite dramatically. This is because many people who prefer to use the emulator in operating the games console-based games through their computers rather than having to buy special hardware is provided for those games.

From the description of the background of this thesis that have been talking about how the emulator in its development as well as an overview of the laws which regulate if those problems, it can be drawn that the problems will be discussed like Emulator include in the creation of Computer programs that get Copyright Protection and Emulator can make violation Copyright Console Game. The result of this Thesis is known that Emulator in one side it can be have to get Copyright Protection, in other side Emulator can Violate Copyright Console game with reasonable doctrine."

"ABSTRAK1. Pokok Permasalahan.Telah kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak perubahan di dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal inipun berpengaruh terhadap perkembangan hukum yang mengatur tentang perjanjian jual beli. Pada mulanya bila telah terjadi kata sepakat antara pembeli dan penjual, sedang benda yang diperjanjikan telah memenuhi syarat-syarat jual bell maka dianggap telah terjadi jual beli.Sistem ini tidak dapat dipertahankan lagi bila yang menjadi obyek perjanjian itu merupakan benda basil teknologi tinggi sepertikomputer. Dengan alasan bahwa bagi pihak penjual hasil teknologinya tidak ingin dicuri guna dikembangkan dan di jual untuk menyaingi produksinya, maka pihaknya menyodorkan suatu perjanjian dalam bentuk yang sudah standar.Di dalam praktek umumnya pembeli sukar untuk merubah bentuk perjanjian yang sudah jadi, ini disebabkan kelemahan pihaknya maupun usaha penjual untuk memaksakan kehendaknya agar barang tersebut laku. Kelemahan pembeli ini lebih sering terjadi akibat tidak atau kurang mengetahui tentang aktivitas-aktivitas yang berlaku untuk perjanjian jual beli komputer.Aktivitas-aktivitas yang berlaku dalam perjanjian ini meliputi bentuk dan isi perjanjian. Bagi pembeli dari kelompok yang telah mengenal komputer isi perjanjian hampir sebagian dapat dimengerti karena komputer sebagai obyeik perjanjian cukup diketahui. Keadaan ini tidak cukup bila tidak didukung pemahaman peraturan hukum yang berlaku terhadap perjanjian jual beli tersebut. Sedang pembeli dari kelompok awam situasinya cukup mengkhawatirkan mengingat kurangnya pengetahuan atas komputer.Timbul keluhan dari pembeli dengan adanya komputer, yakni bahwa manfaat komputer tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Komputer tidak dapat digunakan karena program software yang diinginkan belum dimiliki sedang pengadaan program ini dikemudian hari harganya lebih tinggi daripada hardwarenya.Masalahnya, dapatkah perjanjian jual beli komputer dni sekurang-kurangnya mengurangi kerugian bagi pihak pembeli. Atau bila mungkin menghilangkan unsur pemaksaan dari penjual bila pihaknya sebagai pemegang monopoli dari merek komputer yang menguasai pasaran. Atas dasar inilah penulis mencoba menggali aspek-aspek hukum yang timbul dari perjanjian jual beli serta mengusahakan perlindungan bagi pembeli komputer melalui penulisan ini.2. Metode Penelitian.Penulis mempergunakan dua metode penelitian yaitu studi kepustakaari dan empiris dengan wawancara. Data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik berupa karangan ilmiah para sarjana, hasil-hasil seminar, data resmi baikperaturan perundang-undangan maupun bentuk koritrak jual beli komputer antara FT BIM dan MMSI Ltd. serta kontrak jual beli.komputer perusahaan lain penulis gunakan untuk memperoleh data yang lebih memadai pada penelitian empiris dengan wawancara.Hasil yang diperoleh melalui penelitian empiris dengan wawancara berupa pendapat para pembeli tentang alasan-alasan membutuhkan komputer, tidak atau kurang mengetahui aktivitas-aktivitas yang berlaku, tatacara jual bell komputer serta usaha-usaha pembeli untuk menekan kerugian dalam mengadakan perjanjian jual beli tersebut.3. Hal-hal yang Ditemukan Dalam Penllitan.Dalam perjanjian jual beli komputer, perjanjian yang berbentuk standar berdasarkan peraturan yang berlaku (KUHPerdata) masih dapat dirubah. Dengan pertimbangan bahwa pasal-pasal yang dibuat antara pihak pembeli dan penjual merupakan hukum pelengkap jadi dalam perjanjian biasanya yang dicantumkan hanyalah hal-hal yang bersifat pokok.Perjanjian antara PT BIM dan MMSI Ltd. dimana bentuk standar yang diajukan MMSI Ltd. (penjual) dapat dirubah berdasarkan peraturan yang berlaku. Ini disebabkan pihak pembeli cukup memperhatikan atas hak tersebut diatas serta kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian yang diajukan.Perubahan bentuk perjanjian yang standar tidak berlaku bila pihak penjual secara ekonomis lebih kuat ataupun dalam posisi menentukan (teknologinya) yang menyebabkan pihak pembeli terpaksa menerima syarat-syarat yang diajukan secara sepihak oleh penjual.Komputer merupakan hasil teknologi tinggi dari negara-negara maju, maka dasar pembuatan perjanjian jual belinya juga mempergunakan bahasa asal. Untuk penjualan di Indonesia perjanjian ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetapi dengan penafsiran bahasa asalnya.Pembeli mudah tergiur dari segi perangkat keras karena secara.fisik tampak, ditambah kemampuan pada waktu dipertunjukkan seolah-olah dapat menyelesaikan masalah-masalah pihak pembeli. Harga dari perangkat keras inipun dapat ditekan serendah mungkin dengan semakin majunya teknologi saat ini. Perangkat lunak merupakan unsur utama agar komputer dapat digunakan dalam menangani masalah-masalah yang timbul. Harga dari perangkat lunak ini cukup tinggi akibat sebagian besar masih berasal dari penjual negara asal komputer tersebut.Diperlukan tindakan-tindakan dari pimpinan perusahaan (pembeli) untuk mempersiapkan pembelian komputer baik Idari segi persiapan, pemahaman atas kemampuan perhitungan biaya dengan cermat untuk keperluan personil pengelola.4. Kesimpulan dan Saran.A. Kesimpulan.Proses perjanjian jual bell komputer dapat terlaksana dengan balk bila pihak pembeli menyadari bahwa dia memillki kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian yang diajukan. Pemahaman peraturan hukum diperlukan tidak hanya pada bagian yang nyata diatur dalam perjanjian tetapi perlu diperhatikan akibat-akibat yang timbul.Perjanjian jual beli komputer ini dapat dibatalkan bila ada unsur kekhilapan, pemaksaan atau penipuan dari segi obyeknya maupun bentuk perjanjiannya. Hak pembatalan berada di pihak pembeli melalui pembuktian unsur-unsur diatas.Pembelian komputer tidak hanya membeli perangkat kerasnya saja tetapi perangkat lunaknya harus lebih diutamakan. Selain itu diperlukan pemeilharaan guna menunjang komputer dapat berfungsi semaksimal mungkin.B. Saran - saran.Sebelum mengadakan perjanjian jual beli komputer sebaiknya pembeli telah memahami bentuk dan isi perjanjian maupun komputernya. Diusahakan agar tercapai keseimbangan kata sepakat dalam segala hal, untuk menekan kerugian yang timbul di kemudian hari. Beberapa kriteria dapat dijadikan pegangan apakah pembeli benar-benar memerlukan komputer atau tidak. Dari segi pembelian perangkat lunak hendaknya diatur dalam bentuk perjanjian tersendiri. Sedangkan kelemahan dari segi hukum dan teknis dapat dikonsultasikan pada konsultan bidang hukum serta bidang komputer."

"Hak Cipta adalah Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta termasuk dalam Hak Kebendaan karena mempunyai ciri-ciri yang sama. Diantaranya, hak cipta bersifat mutlak artinya dapa dipertahankan terhadap siapapun, merupakan benda bergerak tidak berwujud, penyerahannya dengan akta autentik; Program kemputer sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi dari usaha peniruan secara tidak sah mempunyai pengertian sebagai proram yang diperlukan komputer untuk melakukan fungsinya. Perbanyakan program komputer dapat dilakukan oleh pihak kedua dengan pencipta melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi diartikan sebagai izin dari seorang kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukannya. Dengan perjanjian lisensi maka perbanyakan program komputer menjadi sah. Pelanggaran terjadi apab1la perbanyakan program komputer dilakukan tanpa seizin pencipta. Program komputer mudah ditiru dan perbanyakannya pun mudah dilakukan. Sedangkan pembuktiannya tidak mudah. Hal ini dikarenakan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 belum berjalan secara efektif. Tentunya terhadap si pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran denda dan atau pidana penjara."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaturan hukum pada industri program komputer diIndonesia. Pembelanjaan negara terhadap pembayaran lisensi program komputeroleh pemerintah memakan anggaran yang cukup besar. Pengaturan hukum yangberkaitan dengan program komputer sebelum dan setelah Reformasi telah adabeberapa UU yang terkait; UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perindustrian dan UULarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Namun adanyakebijakan tersebut tidak membuat industri program komputer berkembang secarasignifikan. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan industri produk dan jasaprogram komputer untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing denganmembuat kebijakan guna meningkatkan menumbuhkembangkan industri programkomputer di Indonesia serta mempersiapkan memasuki Masyarakat EkonomiASEAN (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Dari uraian latar belakang Tesis iniditarik permasalahan bagaimanakah ketentuan hukum Pasal 12 ayat (1) huruf adalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikanperlindungan terhadap pengembang aplikasi perangkat lunak program komputerdan bagaimanakah aturan dan kebijakan sesuai Pasal 16 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat mendorong tumbuhnyaindustri kreatif produk dan jasa program komputer. Dari hasil penelitianditemukan bahwa berbagai perangkat peraturan belum dapat memfasilitasi kaidahkepastian, keberpihakan, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum, khususnyaterhadap produk perangkat lunak. Pengaturan yang terkait industri seperti standarpengembangan program komputer, rencana jangka menengah dan jangka panjangpengembangan program komputer, pengaturan terkait dengan sistem promosiyang efektif, serta sistem insentif yang menarik. Diperlukan Peraturan Pemerintahpelaksana UU Perindustrian agar bisa mengakomodir hal sebelumnya sehinggadiharapkan akan dapat menumbuhkembangkan industri program komputer diIndonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal regulation on computer program industrialindustry in Indonesia. State expenditure on payment of a license by a computerprogram takes a government big enough budget. Legal arrangements relating tocomputer programs before and after the Reformation there has been some relatedlaws; Copyright Law, UU ITE, Industry Act and Prohibition of MonopolisticPractices Act and Unfair Competition. However, this policy does not makecomputer programs industry expanded significantly. The Indonesian governmentmust prepare the industrial products and services of a computer program toincrease the capabilities and competitiveness by making industry to developpolicies to improve computer programs in Indonesia and preparing to enter theASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. From the descriptionof the background of this thesis concerns how law drawn Article 12 paragraph (1)letter a in Act No. 19 of 2002 on Copyright provides protection against softwareapplication developers and computer program how the rules and policies inaccordance with Article 16 and Article 49 of Law No. 3 In 2014 on Industry toencourage the growth of creative industries products and services of computerprograms. From the results of the study found that the various sets of rules havenot been able to facilitate the rule of certainty, partiality, justice, and legalaccountability, particularly to software products. Related settings such as industrystandard computer program development, medium-term plans and long-termdevelopment of computer programs, system settings associated with effectivepromotion, and incentive systems of interest. Necessary Government Regulationof Industry Act implementing in order to accommodate it before so hopefully willbe able to develop a computer program industry in Indonesia."