Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bentuk perbuatan pidana yang sudah lama dikenal, seperti tindak pidana terhadap harta benda, dapat dilakukan lebih efisien (tanpa menggunakan kekuatan fisik) dengan menggunakan komputer. Konsep KUHP, terutama pengaturan tindak pidana harta benda, yang dilindungi adalah obyek yang berwujud yang dapat diraba. Selama ini, penerapan tindak pidana yang berkaitan dengan komputer adalah salah satu kejahatan modern yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual dan pelaku kejahatan dalam lingkup "White Collar Crime". (Term usually signifies law violations by corporations or individuals including theft or fraud and other violations of trust committed in the course of the offender's occupation). Tindak pidana ini dapat ditinjau dari kemungkinan timbulnya kerugian finansial yang pada umumnya dalam jumlah besar sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Ini sebagai ciri yang paling panting dari tindak pidana ini, misalnya dalam lalu lintas keuangan di bank. Di samping kerugian finansial, ada kepentingan lain yang perlu mendapat pengamanan, misalnya, data pribadi atau rahasia negara. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer menarik, karena :

1. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sangat cepat secara otomatis;
2. Perbuatan tersebut dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia dan dapat diulang-ulang secara tanpa batas;
3. Tidak kelihatan dan semua bekas dapat dihapus secara otomatis
4. Dapat dilakukan melapaui geografis karena penggunaan telekomunikasi dan informatika;
5. Perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan, organisasi, dan lembaga yang merupakan tonggak dari masyarakat modern;
6. Perbuatan tersebut dapat dilakukan di rumah pribadi dan locus delicti di tempat lain.

Semua perbuatan di atas harus ditanggulangi dengan sistem hukum yaitu dengan membentuk suatu peraturan yang dapat melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam peraturan (nantinya), perlu dipertimbangkan mengenai permasalahan :

1. tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang nyata-nyata ditujukan kepada seseorang atau suatu barang, akan terjadi penafsiran lain jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap komputer, misalnya, penipuan yang ditujukan kepada komputer;
2. barang yang bernilai ekonomis, sekarang ini sudah banyak .yang berbentuk barang takberwujud (immaterial);
3. peran kertas sebagai penyimpan data, sekarang ini sudah terdesak oleh bahan elektronik penyimpan data, misainya, disket, hardisk, kaset, atau compact disk;
4. data dan komputer itu sendiri, dalam hal menggunakan komputer tanpa hak, tanpa izin memeriksa, memperoleh data atau informasi atau program dalam komputer, tanpa hak mengkopi data atau informasi atau program, tanpa hak menghapus atau mengubah data, dan tanpa hak mengganggu atau menggagalkan pengolahan dan lalu lintas data.

Dari masalah di atas, akan dicoba untuk mencari solusi dengan menuangkannya dalam suatu naskah akademis (hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah) sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan (UU pidana) merupakan suatu kebijakan tertentu di dalam menentukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam tahap ini adaiah tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang."

"Latar Belakang Komunikasi antarmanusia merupakan ciri pokok kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam tingkat kehidupan yang sederhana maupun dalam tingkat kehidupan yang lebih komplek seperti pada kehidupan modern dewasa ini. Komunikasi mempunyai peranan asasi dalam segala aspek kehidupan manusia, masyarakat dan negara, karena komunikasi merupakan wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya karena memang di antara mereka saling membutuhkan, dan juga karena manusia hanya bisa berkembang melalui komunikasi, sehingga komunikasi merupakan kebutuhan vital bagi manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia tidak hanya hidup dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja. Kebutuhan akan komunikasi dan informasi merupakan bukti tentang adanya desakan dari dalam tubuh manusia untuk menuju kesatuan kehidupan yang diperkaya dengan kerjasama antarmanusia. Pada mulanya komunikasi itu hanya terjadi pada masyarakat yang terbatas luasnya, yaitu kelompok-kelompok yang hidup berdampingan atau merupakan bagian dari unit politik yang sama. Di beberapa tempat mayoritas terbesar penduduk dunia hidup dalam batas-batas unit sosial kecil atau desa. Komunikasi antar pribadi (interpersonal-comunication) merupakan bentuk pokok hubungan sosial). Komunikasi dalam suatu negara berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan dalam seluruh sektor kehidupannya memegang peranan yang sangat penting. Apalagi seperti negara Indonesia; dengan letak geografis dan situasi kondisi sesuai dengan wawasan nasional Indonesia, yaitu Wawasan Nusantara, mengharuskan adanya komunikasi massa yang dapat menjalin hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya, menyampaikan komunikasi dan informasi untuk melancarkan pembangunan nasional dan sekaligus juga berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional berupa menangkal pengaruh-pengaruh komunikasi massa dari luar yang semakin canggih dan terus - menerus memasuki wilayah Indonesia. Dikatakan oleh futurolog Alvin Toffler, dunia sedang dilanda revolosi ketiga, yaitu revolusi informasi, sehingga suatu negara sebagai media penyebar informasi akan mudah memasukkannya ke negara-negara lain. 2) Macam-macam informasi yang disampaikan terus menerus dalam berbagi sajian dan melalui berbagai sajian dan melalui berbagai macam media akan dapat mengubah pandangan dan sikap hidup manusia. Hal itu terjadi karena manusia setiap hari hidup dalam curahan informasi dari berbagai media informasi yang diterimanya setiap hari, sehingga tentu mempengaruhi pandangan dan perilakunya, dan terjadilah infiltrasi sosial budaya melalui informasi yang lebih hebat dibandingkan infiltrasi minter. Oleh karena itu jelas dibutuhkan adanya usaha - usaha intensif untuk memantapkan norma - norma, baik norma-norma yang melandasi tugas dan fungsi pokok komunikasi massa sebagi sarana dan proses penyaluran informasi kepada masyarakat, maupun pembinaan dan pengembangan eksistensi fisik teknologinya untuk menunjang pembangunan nasional."

"Masyarakat adat Minangkabau yang ada di Nagari Lubuak Batingkok, sudah mempunyai tatanan hukum yang diwariskan dari nenek moyang mereka jauh sebelum diberlakukannya KUHP dan KUHAP secara nasional. Penyelesaian berbagai perselisihan, sengketa atau persoalan-persoalan lain yang menimbulkan gangguan bermasyarakat diupayakan melalui perangkat-perangkat adat yang mereka miliki. Lembaga adat yang selama ini dilihat hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan warisan dan gelar adat juga berfungsi dalam menyelesaikan sengketa antara warga berkaitan dengan undangundang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini akan memberikan gambaran dan sekaligus analisa terhadap proses penetapan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP dan undang-undang pidana lainnya kemudian dituangkan lagi dalam Peraturan Nagari sebagai ketentuan adat yang harus dipatuhi pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Lubuak Batingkok, pola penyelesaian sengketa antara warga berkaitan dengan undang-undang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat pada Nagari Lubuak Batingkok dan keterkaitan lembaga adat yang ada di Nagari Lubuak Batingkok dengan pihak Kepolisian dalam proses penyelesaian sengketa antara warga berkaitan dengan undang-undang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat tersebut. Diharapkan memberikan pilihan alternatif dalam penyelesaian di luar sistem peradilan pidana formal khususnya melalui lembaga adat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dalam penyelesaian tindak pidana melalui lembaga adat pada Nagari Lubuak Batingkok dan juga melalui studi dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

---

Indigenous Community Minangkabau In Nagari Lubuak Batingkok already have a legal order inherited from their ancestors long before the enactment of the CRIMINAL CODE and CODE of CRIMINAL PROCEDURE nationally. Settlement of the dispute or other issues that raises social disorder is attempted through their customary institution. Customary institution which have been seen only as a settlement for the dispute relating to indigenous heritage and title but also serves in resolving disputes Relating to Criminal And The Rules Set Out by Indigenous Community.

By using descriptive analysis method this research will provide an overview and analysis of the process of determination of deeds which actually been set in the CRIMINAL CODE and other criminal laws then regulated again in Peraturan Nagari as customary laws, a pattern of the settlement of disputes relating to criminal and the rules set out by indigenous community and the interconnectedness of indigenous institutions that exist with the police in process of settlement of disputes relating to criminal and the rules set out by indigenous community.

Expected to provide an alternative option in the settlement outside the formal criminal justice system, especially through indigenous institutions. Collecting data in this study conducted through interviews with those who have a direct link in the completion of crime by traditional institutions in Nagari Lubuak Batingkok and also through the study of documents in accordance with the issues discussed."